LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 52, 2011(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)

STATE GAZETTE REPUBLIC OF INDONESIA No. 52, 2011 (Explanation of the Republic of Indonesia Number 5216)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 6 OF 2011 ABOUT IMMIGRATION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemajuan hak asasi manusia;

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Considering: a. that immigration is part of the embodiment of the implementation of the enforcement of sovereignty over Indonesia's territory in order to maintain order life of the nation towards a just and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945; b. that the current global developments aimed at increasing mobility of people in the world that cause various effects, either beneficial or detrimental to the interests and life of the nation and the Republic of Indonesia, so that the necessary legislation to ensure legal certainty line with the respect, protection, and promotion of the rights human rights;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian;

c. that Law No. 9 of 1992 on Immigration is no longer sufficient to meet various development needs of the setting, service, and supervision in the field of immigration that need to be removed and replaced with new legislation is more comprehensive and able to meet the challenge; d. Based on the considerations referred to in letters a, b, and c need to establish the Law on Immigration;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

In view of: Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 26 paragraph (2), and Article 28E Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WITH THE APPROVAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA MEMUTUSKAN: DECIDES: Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN. To stipulate: LAW ON IMMIGRATION. BAB I

KETENTUAN UMUM CHAPTER I Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. 3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. 6. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. 7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UndangUndang ini. 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undangundang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian. 4. Minister is the minister who conducted the affairs of government in the field of law and human rights. 5. Director-General means the Director General of Immigration. 6. Directorate General of Immigration is an element implementing the tasks and functions of the Ministry of Justice and Human Rights in Immigration. 7. Immigration officials are employees who have gone through special education and has the technical expertise of Immigration and Immigration has the authority to carry out the duties and responsibilities under this Act. 8. Investigators Civil Servants Immigration, hereinafter referred to investigators Article 1 In this Act referred to as: 1. Immigration is a case history of traffic or people coming out of Indonesia's territory and surveillance in order to preserve the enforcement of state sovereignty. 2. Territory of the Republic of Indonesia, hereinafter called the Territory Indonesia Indonesia is the entire region as well as certain zones established under the legislation. 3. Immigration is part of the functions of state government affairs in providing immigration services, law enforcement, state security, and welfare of the community development facilitators. GENERAL PROVISIONS

9. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. 10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian. 11. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. 12. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan ke luar Wilayah Indonesia. 13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. 14. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. 15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. 16. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 17. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 18. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik

the Immigration Officer Immigration is authorized by law to conduct criminal investigations of Immigration. 9. Strangers are people who are not citizens of Indonesia. 10. Immigration Management Information System is a system of information and communication technologies are used to collect, process and present information to support operational, management, and decision making in carrying out immigration functions. 11. Immigration Office is the technical implementation unit that runs the Immigration Functions in the district, city, or district. 12. Immigration Check is a checkpoint at seaports, airports, border crossing, or other places as a place to go in and out of Indonesia's territory. 13. Travel documents are official documents issued by the competent authority of a country, the United Nations or other international organizations to travel interstate that contains the holder's identity. 14. Immigration documents are the Travel Documents of the Republic of Indonesia, and Stay Permit issued by immigration officers or officials of the foreign service. 15. Travel documents are the passport of the Republic of Indonesia Republic of Indonesia and the Republic of Letters Indonesia Travel Like a passport. 16. Passports of the Republic of Indonesia, hereinafter called the Passport is a document issued by the Government of the Republic of Indonesia to Indonesian citizens to travel between countries which is valid for a period of time. 17. Letters of the Republic of Indonesia Travel Like a passport, hereinafter referred to Laksana Passport Travel Letter is a document given a replacement passport in certain circumstances prevailing during the period of time. 18. Visa of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to Visa is the written information given by the competent authority in the Republic of Indonesia Representative or elsewhere stipulated by the Government of the Republic of

Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 19. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia. 20. Tanda Ke luar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan ke luar Wilayah Indonesia. 21. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. 22. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap. 23. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. 24. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia. 25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 26. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia. 27. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang. 28. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk ke luar dari

Indonesia, which includes approval for foreigners to travel to Indonesia and the region became the basis for granting permits Stay. 19. Signs Sign is a certain sign of a stamp affixed on Travel Documents of Indonesian citizens and foreigners, whether manual or electronic, provided by immigration officers as a sign that the person concerned entered Indonesia Region. 20. The sign outside is a certain sign of a stamp affixed on Travel Documents of Indonesian citizens and foreigners, whether manual or electronic, provided by immigration officers as a sign that the person concerned out of the Territory of Indonesia. 21. Stay Permit is a permit granted to foreigners by immigration officers or officials of the foreign service to be in Indonesia Region. 22. Integration Statement is a statement of Alien to the Government of the Republic of Indonesia as one of the requirements to obtain a Permanent Stay Permit. 23. Permanent Stay Permit is a permit granted to certain foreigners to reside and settle in the Territory Indonesia as the Indonesian population. 24. Re-entry Permit is a written permit granted by the Immigration Officer to Foreign holders of a Limited Stay Permit and Permanent Stay Permit for re-entry into the Territory of Indonesia. 25. Corporation is a group of people and / or assets of organized, well is not a legal entity or legal entity. 26. Guarantor is a person or corporation responsible for the existence and activities of foreigners during their stay in Indonesia Region. 27. Transportation is a tool of ships, aircraft, or other means of transport commonly used, both for transporting people and goods. 28. Prevention is a temporary ban on people to get out of Indonesia's territory

Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. 29. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian. 30. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. 31. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. 32. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau ke luar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. 33. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. 34. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. 35. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.

based on the reasons for immigration or other reasons specified by law. 29. Deterrence is the prohibition against foreigners to enter Indonesia's territory on the grounds of Immigration. 30. Immigration is investigating intelligence activities Immigration Immigration and security in order to process the presentation of information through the analysis in order to establish a state estimate Immigration faced or will face. 31. Immigration Administrative action is defined administrative sanctions against the Alien Immigration officials outside the judicial process. 32. Smuggling is the act of aiming for profit, either directly or indirectly, for themselves or for others who bring a person or group of persons, whether organized or not organized, or ordered others to carry a person or group of persons, either organized or unorganized, who do not have the right legally to enter the Territory Indonesia or outside Indonesia's territory and / or enter the territory of the other person does not have the right to legally enter the territory, either by using legitimate documents or false documents, or without using the Travel Documents, either through immigration or not. 33. Immigration detention house is a technical implementation unit that runs the Immigration Functions as a temporary shelter for foreigners who are Administrative Measures Immigration. 34. Immigration detention space is a temporary shelter for foreigners charged with Administrative Measures on Immigration residing Directorate General of Immigration and Immigration Office. 35. Deteni is Alien residents of House Immigration Detention Immigration Detention or space that has received a decision from the Immigration Officer pendetensian. 36. Deportation is the act of forcibly removing foreigners from the region of Indonesia. 37. Responsible Transportation Equipment is the owner, administrators, agents,

36. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. 37. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. 38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut. 39. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

skippers, captain, pilot captain, or the driver conveyance concerned. 38. Passenger is any person who is above the means of conveyance, unless the crew of a conveyance. 39. Representative of the Republic of Indonesia is the Indonesian Embassy, Consulate General of Republic of Indonesia, and the Consulate of the Republic of Indonesia.

Article 2 Pasal 2 Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar dan masuk Wilayah Indonesia. CHAPTER II BAB II PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN Part One Bagian Kesatu Umum Article 3 Pasal 3 (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan (1) To carry out the functions of Immigration, the Government set immigration policy. General FUNCTION OF IMMIGRATION Every citizen of Indonesia reserves the right to travel outside the Territory and into Indonesia.

Keimigrasian. (2) Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri. (3) Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.

(2) The policy implemented by the Minister of Immigration. (3) The function of immigration along the border zone, Indonesia conducted by immigration officers who include the Immigration Check and cross-border post.

Article 4 Pasal 4 (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan. (2) Di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (3) Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri. (4) Selain Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Rumah Detensi Imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. (5) Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Article 5 Pasal 5 Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Immigration functions at every Representative of the Republic of Indonesia or elsewhere abroad carried out by immigration officers and / or foreign service officer appointed. (1) To carry out immigration functions referred to in Article 3, may be formed Immigration Office in the district, city, or district. (2) In each work area can be established the Office of Immigration Immigration Check. (3) Establishment of Immigration Check Points referred to in paragraph (2) shall be determined based on the Decree of the Minister. (4) In addition to the Immigration Office as referred to in paragraph (1), can be formed House Immigration Detention in the national capital, provincial, county, or city. (5) Office of Immigration and Immigration Detention Home is a technical implementation unit under the Directorate General of Immigration.

Article 6

Pasal 6 Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang Keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

The government can conduct international cooperation in the field of Immigration to other countries and / or with the body or international organization under the provisions of the legislation.

Part Two Bagian Kedua Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Article 7 Pasal 7 (1) Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. (2) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) The Director-General responsible for preparing and managing the Immigration Management Information System as a means of implementation of Immigration Functions inside or outside the Territory of Indonesia. (2) Immigration Management Information System can be accessed by the agency and / or relevant government agencies in accordance with the duties and functions. Immigration Management Information System

CHAPTER III BAB III MASUK DAN KE LUAR WILAYAH INDONESIA SIGN IN AND OUTSIDE THE REGION TO INDONESIA

Part One Bagian Kesatu Umum General

Article 8 Pasal 8 (1) Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional. Article 9 (1) Any person entering or outside the Territory of Indonesia shall be through examination conducted by immigration officers at the Immigration Check. (2) The examination referred to in paragraph (1) includes the examination of travel documents and / or legal identity. (3) In the event there is any doubt over the validity of Travel Documents and / or the person's identity, immigration officers are authorized to conduct a search of bodies and luggage and can proceed with the investigation of Immigration. (1) Any person entering or outside the Territory Indonesia must have valid travel documents and valid. (2) Any Alien who entered Indonesia Region shall have a valid visa and valid, unless stipulated otherwise by this Law and international treaties.

Pasal 9 (1) Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Part Two Sign in Indonesia Region

Bagian Kedua Masuk Wilayah Indonesia Article 10 Foreigners who have met the requirements to enter Indonesia's territory after getting Signs Go. Pasal 10

Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk. Article 11 Pasal 11 (1) Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing. (2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu. Article 12 Pasal 12 Menteri berwenang melarang Orang Asing berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. Article 13 Pasal 13 (1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut: a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan; b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku; c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu; d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; f. suffering from infectious diseases that endanger public health; d. do not have a visa, except those exempted from the requirement to hold a visa; e. have given untrue in obtaining visas; (1) Immigration Officer refused entry Alien Territory Indonesia in terms of the stranger: a. the listed deterrence; b. Travel Documents do not have a legitimate and valid; c. having a fake immigration documents; The Foreign Minister shall be authorized banned in certain areas in Indonesia Region. (1) In an emergency immigration officers can provide emergency nature Signs Go to Strangers. (2) Signs Sign referred to in paragraph (1) applies as a residence visits within a certain timeframe.

e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa; f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi; h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing; i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. (2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

g. international crimes and transnational organized crime; h. included in the list of criminals to be captured from a foreign country; i. engaged in treason against the Government of the Republic of Indonesia; or j. included in the network or the practice of prostitution, trafficking and human smuggling. (2) Foreigners were denied entry as referred to in paragraph (1) be placed under surveillance while waiting for the return process is concerned.

Article 14 (1) Every citizen of Indonesia can not be denied entry to Indonesia Region. (2) In case of doubt on the travel document of a citizen of Indonesia and / or citizenship status, concerned must provide other evidence of legitimate and convincing showing that the person concerned is a citizen of Indonesia.

Pasal 14 (1) Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia. (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. (3) Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi. (3) In order to complete the proof referred to in paragraph (2), is concerned can be placed in a house or room Immigration Detention Immigration Detention.

Part Three Areas outside Indonesia

Article 15

Bagian Ketiga Ke luar Wilayah Indonesia

Everyone can be out of Indonesia's territory after the qualify and get a sign to the outside of the immigration officers.

Article 16 Pasal 15 Setiap orang dapat ke luar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Ke luar dari Pejabat Imigrasi. (1) immigration officers refused to go out Indonesia's territory if that person: a. Travel Documents do not have a legitimate and valid; b. necessary for the sake of inquiry and investigation at the request of the competent authority; or Pasal 16 (1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk ke luar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan. Obligations Responsible Transportation Equipment (2) Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk ke luar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. the listed Prevention. (2) immigration officers are also authorized to refuse Alien Territory out of Indonesia in terms of the Foreigners in Indonesia still have an obligation to be completed in accordance with the provisions of the legislation.

Part Four

Article 17 (1) Responsible Transportation Equipment incoming or out of Indonesia's territory with a transport means subject to the Immigration Check.

Bagian Keempat Kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut (2) Responsible Transportation Equipment carrying passengers who will go or out of Indonesia's territory can only decrease or increase the passenger at Immigration Check.

(3) shall prohibit a ship captain Foreigners who are not eligible to leave the transport means for conveyance is located in the Territory of Indonesia. Pasal 17 (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau ke luar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (3) Nakhoda kapal laut wajib melarang Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di Wilayah Indonesia. Article 18 (1) Responsible Transportation Equipment that comes from outside the region will travel to Indonesia or outside Indonesia's territory are required to: a. prior to the arrival or departure or arrival plans notify plan of departure in writing or electronically to the Immigration Officer; b. submit a list of passengers and crew list of the signing of the means of transport to the Immigration Officer; c. gives a sign or flag signal for the ships that come from outside the Territory Indonesia carrying passengers; d. prohibits any person up or down from the conveyance without a permit immigration officers before and during examination Immigration; e. prohibits any person up or down from the conveyance that has been awaiting completion of Immigration for departure; f. brought back to the outer region of Indonesia on the first occasion each Foreigners who do not meet the requirements that come with the transport means; g. ensure that the Foreigners suspected of or suspected of going into Indonesia's territory illegally not to come down from the transport means, and h. bear all costs incurred as a result of discharge of each passenger and / or crew transport means. (2) Responsible Transportation Equipment required regular use of information systems data preliminary processing of passengers and do work together in order

Pasal 18 (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat ke luar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk: a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi; b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi; c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang; d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; e. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;

f. membawa kembali ke luar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan alat angkutnya; g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk ke Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya; dan h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak alat angkutnya. (2) Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

to notice the passenger data through Immigration Management Information System.

Article 19 (1) Responsible Transportation Equipment Travel Documents required to inspect and / or Visa each passenger will travel into Indonesia territory. (2) The examination referred to in paragraph (1) done before the passengers climbed into the transport means will go to Indonesia Region. (3) Responsible Transportation Equipment referred to in paragraph (1) shall refuse to transport any passengers who do not have a Travel Document, Visa, and / or Immigration documents are legitimate and valid. (4) If the Immigration inspection by immigration officers found a passenger referred to in paragraph (3), Responsible Transport Equipment sanctions in the form of fees and expenses required to bring back the passengers out of the Territory of Indonesia.

Pasal 19 (1) Penanggung Jawab Alat Angkut wajib memeriksa Dokumen Perjalanan dan/atau Visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk Wilayah Indonesia. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penumpang naik ke alat angkutnya yang akan menuju Wilayah Indonesia. (3) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku. (4) Jika dalam pemeriksaan Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Alat Angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut ke luar Wilayah Indonesia.

Article 20 Immigration officials who served up to the conveyance authorized anchored at the port, landed at the airport, or at the border crossing for inspection by Immigration.

Article 21 In the event of an alleged violation of the provisions referred to in Article 17 or Article 18, immigration officers the authority to order the responsible Tools Transportation to stop or bring transport means to a place of examinations for the

Pasal 20 Pejabat Imigrasi yang bertugas berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan, mendarat di bandar udara, atau berada di pos lintas batas untuk kepentingan pemeriksaan Keimigrasian.

purpose of Immigration.

Section Five Immigration Area

Pasal 21 Dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18, Pejabat Imigrasi berwenang memerintahkan Penanggung Jawab Alat Angkut untuk menghentikan atau membawa alat angkutnya ke suatu tempat guna kepentingan pemeriksaan Keimigrasian. Article 22 (1) Every Immigration Check assigned a specific area to conduct immigration checks called immigration area. (2) Area immigration is a restricted area that can only be traversed by passengers or crew of a conveyance that will be out or in. Territory Indonesia or officials and authorized personnel. (3) Head of Immigration Office together with the organizers of airports, seaports, and border crossing set immigration area as referred to in paragraph (1). (4) The operators of airports, seaports, and border crossing can be issued a sign to enter the immigration area after receiving approval from the head of the Immigration Office.

Bagian Kelima Area Imigrasi

Pasal 22 (1) Setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian yang disebut dengan area imigrasi. (2) Area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan ke luar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang. (3) Kepala Kantor Imigrasi bersama-sama dengan penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas menetapkan area imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 23 Further provisions concerning the requirements and procedures in and out of Indonesia's territory is regulated by the Government.

(4) Penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas dapat mengeluarkan tanda untuk memasuki area imigrasi setelah mendapat persetujuan kepala Kantor Imigrasi.

CHAPTER IV TRAVEL DOCUMENTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan ke luar Wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 24 (1) Travel Documents of the Republic of Indonesia consists of: a. Passport; and BAB IV DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA b. Laksana Passport Travel Letter. (2) Passport consists of: a. Diplomatic passport; b. Passport offices, and

Pasal 24 c. Ordinary passports. (1) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas: (3) Letter Laksana Travel Passport consists of: a. Paspor; dan a. Letter Passport to Travel Like a citizen of Indonesia; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor. b. Laksana Passport Travel Letter for Foreigners; and (2) Paspor terdiri atas: c. cross-border travel documents or fitting cross-border; a. Paspor diplomatik; b. Paspor dinas; dan c. Paspor biasa. (4) Travel Documents of the Republic of Indonesia as referred to in paragraph (1) is a state document.

(3) Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas: a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas; (4) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen negara.

Article 25 (1) diplomatic passports issued to citizens of Indonesia who will be traveling out of Indonesia's territory in order placement or assignment that is a diplomatic trip. (2) Passport office issued to Indonesian citizens who will travel out of Indonesia's territory in order placement or service trips are not diplomatic. (3) diplomatic passports and service passports as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) issued by the Minister of Foreign Affairs.

Pasal 25 (1) Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. (2) Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. (3) Paspor diplomatik dan Paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

Article 26 (1) ordinary passports issued to citizens of Indonesia. (2) ordinary passport referred to in paragraph (1) issued by the Minister or a designated Immigration Officer.

Article 27 (1) The Passport to Travel Like a citizen of Indonesia Indonesia issued to citizens in certain circumstances when regular passport can not be given. (2) Travel Letter for Foreigners Like a passport issued to foreigners who do not have a valid travel document and the country has no representative in Indonesia. (3) Letter Travel Like a passport referred to in paragraph (2) is given in terms of: a. its sole out along Indonesia's territory is not exposed to prevention; b. subject to deportation, or

Pasal 26 (1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 27 (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan. (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia. (3) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal: a. atas kehendak sendiri ke luar Wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan; b. dikenai Deportasi; atau c. repatriasi. (4) Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

c. repatriation. (4) Letter Travel Like a passport issued by the Minister or a designated Immigration Officer.

Article 28 Laksana Passport Travel Letter can be issued to an individual or collective.

Article 29 (1) Letter of traveling cross-border or cross-border fitting can be issued to citizens of Indonesia who live in border areas of the Republic of Indonesia and other countries in accordance with cross-border agreements. (2) The cross-border travel or cross-border pas issued by the Minister or a designated Immigration Officer.

Pasal 28 Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan untuk orang perseorangan atau kolektif.

Article 30 Every citizen of Indonesia only permitted to retain one (1) Travel Documents of the Republic of Indonesia the same type in its own name which is still valid.

Pasal 29 (1) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.

Article 31 (1) The Minister or a designated Immigration Officer is authorized to exercise the withdrawal or revocation of ordinary passports, Surat Travel Like a passport,

(2) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

travel documents and cross-border or cross-border fitting that has been issued. (2) Minister of Foreign Affairs or a designated official authorized to make withdrawal or revocation of diplomatic passports and official passports.

Pasal 30 Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku.

(3) Withdrawal of Passport wont to do in terms of: a. holder committing a criminal act or violation of laws and regulations in Indonesia; or b. Prevention holder included in the list.

Pasal 31 Article 32 (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. (2) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas. (3) Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundangundangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan. (1) The Minister or a designated Immigration Officer is responsible for planning, procurement, storage, distribution, and security forms and form: a. Ordinary passport; b. Laksana Passport Travel Letter, and c. cross-border travel documents or cross-border fit. (2) The Minister or a designated immigration officers who set the technical specifications of the standard security by the shape, size, design, security features, and fill the blank in accordance with international standards and forms: a. Ordinary passport; Pasal 32 (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blanko dan formulir: b. Laksana Passport Travel Letter, and c. cross-border travel documents or cross-border fit. (3) Immigration Officer or a designated official authorized to perform charging

a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menetapkan spesifikasi teknis pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan, dan isi blanko sesuai dengan standar internasional serta formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. (3) Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

and recording, either manually or electronically, in blank and form: a. Ordinary passport; b. Laksana Passport Travel Letter, and c. cross-border travel documents or cross-border fit.

Article 33 Further provisions concerning the procedures and requirements of the provision, withdrawal, cancellation, revocation, replacement, and procurement of standardized forms and Travel Documents of the Republic of Indonesia is regulated by the Government.

CHAPTER V VISA, ENTRY SIGNS, AND RESIDENCE PERMITS

Part One Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah. Visa

Article 34 Visa consists of:

BAB V VISA, TANDA MASUK, DAN IZIN TINGGAL

a. Diplomatic visa; b. Visa service; c. Visitor's visa, and

Bagian Kesatu Visa

d. Visas.

Article 35 Pasal 34 Visa terdiri atas: a. Visa diplomatik; b. Visa dinas; c. Visa kunjungan; dan d. Visa tinggal terbatas. Article 36 Visa services provided to the Alien and official passport holders of other passports that will travel to Indonesia's territory in order to carry out non-diplomatic official of a foreign government or international organization concerned. Diplomatic visas granted to foreigners and diplomatic passport holders of other passports to enter Indonesia's territory in order to carry out tasks that are diplomatic.

Pasal 35 Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

Article 37 Visa granting diplomatic and official visas under the authority of the Minister of Foreign Affairs and in its execution issued by a foreign service officer in the Representation of the Republic of Indonesia.

Pasal 36

Article 38

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

Visas granted to foreigners who will be traveling to Indonesia's territory in order to visit the task of government, educational, social, cultural, tourism, business, family, journalism, or stop by to continue traveling to other countries.

Article 39 Pasal 37 Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia. Visas granted to foreigners: a. as clergy, experts, workers, researchers, students, investors, elderly, and families, as well as foreigners who marry legally by citizens of Indonesia, who will travel to Indonesia's territory to reside in a limited period of time; or b. in order to join to work on ships, floating equipment, or installations that operate in the archipelago waters, territorial sea, continental shelf, and / or the Exclusive Economic Zone of Indonesia.

Pasal 38 Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Article 40 (1) Granting visa and residence visa limited the authority of the Minister.

Pasal 39 Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing: a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

(2) visa referred to in paragraph (1) is given and signed by the Immigration Officer at the Indonesian Representative abroad. (3) In the case of Representative of the Republic of Indonesia has been no immigration officers referred to in paragraph (2), provision of visa and residence visa is limited undertaken by foreign service officials. (4) foreign service officer referred to in paragraph (3) authorized to provide visa after obtaining Ministerial Decree.

Article 41 Pasal 40 (1) Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri. (2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. (3) Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri. (4) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan Menteri. (1) visa may also be given to foreigners on arrival at the Immigration Check. (2) Foreigners can be given visa on arrival are citizens of certain countries which are established under Ministerial Regulation. (3) Granting visa upon arrival at Immigration Check Points referred to in paragraph (1) conducted by immigration officers.

Article 42 Visa application is rejected in the case of the applicant: a. the listed deterrence;

Pasal 41 (1) Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada Orang Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (2) Orang Asing yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri. (3) Pemberian Visa kunjungan saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.

b. do not have valid travel documents and valid; c. does not quite have the cost of living for himself and / or their families during their stay in Indonesia; d. do not have a return ticket or tickets to continue the journey to another country; e. has no Entry Return to the home country or do not have a visa to another country; f. suffering from infectious diseases, mental disorders, or anything else that could endanger the health or public order; g. involvement of transnational organized crime or endanger the territorial integrity of the Unitary Republic of Indonesia; and / or h. included in the network or the practice of prostitution, trafficking and human

Pasal 42 Permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon:

a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan; b. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia; d. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain; e. tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain; f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum; g. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau h. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

smuggling.

Article 43 (1) In the particular case of Alien could be exempted from the requirement to hold a visa. (2) Foreigners are exempt from the requirement to hold a visa referred to in paragraph (1) is: a. nationals of certain countries which are established under Presidential Decree with regard to the principle of reciprocity and the principle of utility; b. Permit holders of foreign nationals who have entry permits Stay Back which is still valid; c. captain, pilot captain, or crew on duty on conveyances; d. skippers, crew, or expatriate expert on board a ship or floating device that comes directly to the transport means to operate in the archipelago waters, territorial sea, continental shelf, and / or the Exclusive Economic Zone of Indonesia.

Pasal 43 (1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa. (2) Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat; b. warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali

Part Two Signs Login

Article 44 (1) Foreigners can enter Indonesia's territory after receiving Signs Go.

yang masih berlaku; c. nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut; d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

(2) Signs Sign is given by immigration officers at the Immigration Check to Foreigners who have met the entry requirements Indonesia Region.

Article 45 (1) Signs Sign Visas for Foreigners holding diplomatic or official visas who made a brief visit in Indonesia as well as the Stay Permit valid diplomatic or official residence. (2) Signs Sign in for Foreigners are exempt from the requirement to hold a visa or a visit visa holder apply for Stay Permit requests.

Bagian Kedua Tanda Masuk

Article 46 Pasal 44 (1) Orang Asing dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk. (2) Tanda Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan masuk Wilayah Indonesia. (1) Alien Visa holders of diplomatic or official visa with the intention of residing in the Territory Indonesia after obtaining Signs Sign shall apply to the Minister of Foreign Affairs or a designated official to obtain a license or permit Stay Stay diplomatic service. (2) Alien limited stay visa holder after obtaining Signs Sign shall file an application to the head of the Immigration Office to obtain a limited residence. (3) If the Alien as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) does not carry out this obligation, the concerned Foreigners Regional considered to be in Indonesia illegally.

Pasal 45 (1) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas. (2) Tanda Masuk bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa atau pemegang Visa kunjungan berlaku juga sebagai Izin Tinggal kunjungan.

Article 47 Further provisions concerning the requirements and procedures for application, type of activity, and duration of Visa, as well as the procedures for granting Signs

Sign is regulated by the Government. Pasal 46 (1) Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas. (2) Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas. (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. Part Three Stay Permit

Article 48 (1) Any Foreigners residing in Indonesia must have a Permit Region Living. (2) Stay Permit granted to foreigners in accordance with Visa has. (3) residence referred to in paragraph (1) consists of:

Pasal 47 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

a. Diplomatic residence; b. Official residence; c. Residence visits; d. Limited Stay Permit, and

Bagian Ketiga Izin Tinggal

e. Permanent Stay Permit. (4) The Minister has the authority prohibits foreigners who have been given permits Stay in certain areas in Indonesia Region. (5) Against Foreigners who is serving detention for the purpose of the investigation, prosecution, and examination at trial or to undergo imprisonment or imprisonment in the penitentiary, while the residence permit has been past time, Foreigners are not subject to the obligation referred to in paragraph (1).

Pasal 48 (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.

(2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Izin Tinggal diplomatik; b. Izin Tinggal dinas; c. Izin Tinggal kunjungan; d. Izin Tinggal terbatas; dan e. Izin Tinggal Tetap. (4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. (5) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Article 50 (1) residence granted to visit: a. Foreigners who entered Indonesia's territory with a visa, or b. newborn child in Indonesia Region and at the birth father and / or mother visits Stay Permit holders. (2) residence visits referred to in paragraph (1) letter b is given in accordance with the residence's father visits and / or mother. (3) residence of diplomatic and official residence as well as any extension granted by the Minister of Foreign Affairs. Article 49 (1) Permission granted to diplomatic Stay Foreigners who entered Indonesia's territory with a diplomatic visa. (2) residence service given to foreigners who entered Indonesia's territory by Visa service.

Pasal 49 (1) Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. (2) Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. (3) Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

Article 51 Stay permit holder requests an end because of residence visit: a. returned to their home country;

b. license has expired; Pasal 50 (1) Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada: a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan. (2) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya. c. permission to switch the status of a Limited Stay Permit; d. license revoked by the Minister or a designated Immigration Officer; e. subject to deportation, or f. died.

Article 52 Limited Stay Permits granted to:

Pasal 51 Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan: a. kembali ke negara asalnya;

a. Foreigners who entered Indonesia's territory with a limited stay visa; b. children at birth in Indonesia Region and father / mother or the holder of a Limited Stay Permit; c. Foreigners granted residence over the status of requests;

b. izinnya telah habis masa berlaku; c. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas; d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; e. dikenai Deportasi; atau f. meninggal dunia. Article 53 Pasal 52 d. skippers, crew, or expatriate expert on ships, floating equipment, or installations which operate in territorial waters and jurisdiction of Indonesia in accordance with the provisions of legislation; e. Foreigners who are legally married with a citizen of Indonesia; or f. children of foreigners who are legally married to a citizen of Indonesia.

Izin Tinggal terbatas diberikan kepada: a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas; b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas; c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan; d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Limited Stay Permit expired because the holder of a Limited Stay Permit: a. returned to their home country and do not intend to go back to Indonesia Region; b. returned to their home country and not coming back beyond the period of validity Entry Return owned; c. acquire citizenship of the Republic of Indonesia; d. license has expired; e. permission to switch the status of a Permanent Stay Permit; f. license revoked by the Minister or a designated Immigration Officer; g. subject to deportation, or h. died.

Pasal 53 Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas: Article 54 a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia; b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya; c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; d. izinnya telah habis masa berlaku; e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap; f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; (1) Permanent Stay Permit may be granted to: a. Foreigners Stay Permit holders are limited as the clergy, workers, investors, and the elderly; b. family because of intermarriage; c. husband, wife, and / or children of holders of Alien Permanent Stay Permit; and d. Foreigners former Indonesian citizen and former child the subject of dual nationality of the Republic of Indonesia. (2) fixed residence permits referred to in paragraph (1) is not given to foreigners

g. dikenai Deportasi; atau h. meninggal dunia.

who do not have a passport nationality. (3) Alien Permanent Stay Permit holder is a resident of Indonesia.

Pasal 54 (1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada: a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia; b. keluarga karena perkawinan campuran; c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. (2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan. (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.

Article 55 Granting, renewal, and cancellation requests Stay Permit, Limited Stay Permit, and Permanent Stay Permit by the Minister or a designated Immigration Officer.

Article 56 (1) Stay Permit that has been given to foreigners can be converted. (2) that can be converted residence is residence to residence visits unlimited and Limited Stay Permit into a Permanent Stay Permit. (3) Transfer of status of residence as referred to in paragraph (2) stipulated by the Decree of the Minister.

Article 57 Pasal 55 Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (1) residence visits and limited residence can also be converted into official residence. (2) Transfer of status referred to in paragraph (1) can only be implemented based on the Decree of the Minister after obtaining the approval of the Minister of Foreign Affairs.

Pasal 56 (1) Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan. (2) Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap. (3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 58 In terms of immigration officials doubt the status of residence and citizenship of a person's Alien, Immigration Officers authorized to examine and check the status of residence and citizenship.

Article 59 (1) Permanent Stay Permit granted for a period of 5 (five) years and may be extended for an indefinite period along the permission is not canceled.

Pasal 57 (1) Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas dapat juga dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal dinas. (2) Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.

(2) The holder of a Permanent Stay Permit for an indefinite period as referred to in paragraph (1) shall report to the Immigration Office every 5 (five) years and is free of charge.

Article 60 (1) Permanent Stay Permit for the applicant referred to in Article 54 paragraph (1) letter a is given after the applicant's permanent residence for 3 (three) consecutive years and signed a Statement of Integration to the Government of the Republic of Indonesia. (2) To obtain a Permanent Stay Permit for the applicant referred to in Article 54 paragraph (1) letter b is given after the marriage reaches the age of 2 (two) years and signed a Statement of Integration to the Government of the Republic of Indonesia. (3) Permanent Stay Permit for the applicant referred to in Article 54 paragraph (1) letters c and d can be directly administered.

Pasal 58 Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal Orang Asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan kewarganegaraannya.

Pasal 59 (1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan.

(2) Pemegang Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.

Article 61 Limited Stay Permit Holders referred to in Article 52 letter e and f, and the holder of a Permanent Stay Permit as referred to in Article 54 paragraph (1) letters b and d can do the job and / or effort to make ends meet and / or his family.

Pasal 60 (1) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. (2) Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. (3) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat langsung diberikan. Article 62 (1) Permanent Stay Permit may be terminated because the holder of a Permanent Stay Permit: a. Indonesia to leave the area more than 1 (one) year or did not intend to go into the Territory of Indonesia; b. not perform a Permanent Stay Permit extension after 5 (five) years; c. acquire citizenship of the Republic of Indonesia; d. license revoked by the Minister or a designated Immigration Officer; Pasal 61 Pemegang Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dan huruf f dan pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya. e. subject to deportation action; or f. died. (2) Permanent Stay Permit revoked because the holder of a Permanent Stay Permit: a. proven to have committed a crime against the state as stipulated in laws and regulations; Pasal 62 (1) Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap: a. meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak b. carrying out activities which endanger state security; c. Integration Statement violated;

bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia; b. tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun; c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; e. dikenai tindakan Deportasi; atau f. meninggal dunia. (2) Izin Tinggal Tetap dibatalkan karena pemegang Izin Tinggal Tetap: a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; c. melanggar Pernyataan Integrasi; d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja; e. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap; f. Orang Asing yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

d. employing foreign workers without work permits; e. provide false information in the filing of the petition Permanent Stay Permit; f. Foreigners who are concerned Immigration Administrative Measures, or g. marital breakup Foreigners who marry legally by citizens of Indonesia because of divorce and / or the court's decision, except marriages that have been aged 10 (ten) years or more.

Article 63 (1) Foreigners residing in certain areas of Indonesia must have a sponsor that guarantees its existence. (2) the Guarantor responsible for the existence and activities of foreigners who live in the region are warranted for Indonesia and the duty to report any change in civil status, immigration status, and address changes. (3) Guarantor shall pay the costs incurred to repatriate or release dijaminnya Foreign Persons of Indonesia when the Alien Territory concerned: a. expiration of the valid residence permit and / or b. be subject to Administrative Measures Immigration Deportation. (4) The provisions concerning the guarantee does not apply to foreigners who are legally married with a citizen of Indonesia. (5) The provisions referred to in Article 62 paragraph (2) letter g does not apply in the case of a Permanent Stay Permit holders are broken up his marriage to an Indonesian citizen to obtain assurance that guarantees its existence as referred to in paragraph (1).

Pasal 63

(1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. (2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat. (3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan: a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi. (4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Article 65 Further provisions on the procedures and application requirements, term, provision, extension or cancellation of residence, and over the status of residence stipulated by Government Regulation. Article 64 (1) Re-entry permits granted to foreigners holding Limited Stay Permit or a Permanent Stay Permit. (2) granted a Limited Stay Permit Holders Entry Back the same validity for a lifespan of a Limited Stay Permit. (3) The holder of a Permanent Stay Permit Re-entry Permit granted for a period of 2 (two) years as long as not exceed the validity period of a Permanent Stay Permit. (4) Re-entry permits valid for several trips.

Pasal 64 (1) Izin Masuk Kembali diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap. (2) Pemegang Izin Tinggal terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas. (3) Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

CHAPTER VI IMMIGRATION CONTROL

Part One General

(4) Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan. Article 66 Pasal 65 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal diatur dengan Peraturan Pemerintah. (1) The Minister supervising immigration. (2) Immigration Control include: a. supervision of Indonesian citizens who pleaded travel documents, out of or entered Indonesia Region, and outside Indonesia Region; and b. supervision of traffic Foreigners who enter or outside Indonesia Region and supervision of whereabouts and activities Foreigners in the Territory of Indonesia.

BAB VI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Article 67 Bagian Kesatu Umum (1) Control of Immigration against Indonesian citizens held at the time of application for Travel Document, to the outside or inside, or outside the Territory Indonesia carried out by: a. collection, processing, and presentation of data and information; Pasal 66 (1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian. (2) Pengawasan Keimigrasian meliputi: a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, ke luar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di b. preparation of a list of Indonesian citizens who are outside the Territory to the Prevention of Indonesia; c. monitoring of every Indonesian citizen who pleaded travel documents, out of or entered Indonesia Region, and outside Indonesia Region; and d. taking photographs and fingerprints. (2) The immigration control as referred to in paragraph (1) Immigration is the data that can be specified as the data is confidential.

Wilayah Indonesia.

Article 68 (1) Control of Immigration of Foreigners held at the time of visa application, sign in or out, and the granting of residence made by:

Pasal 67 (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, ke luar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan ke luar Wilayah Indonesia; c. pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, ke luar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan d. pengambilan foto dan sidik jari. (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

a. collection, processing, and presentation of data and information; b. preparation of a list of Stranger who are countering or Prevention; c. supervision of the existence and activities of Foreigners in the Territory of Indonesia; d. taking photographs and fingerprints; and e. other activities that can be legally defensible. (2) The immigration control as referred to in paragraph (1) Immigration is the data that can be specified as the data is confidential.

Article 69 (1) To supervise the activities of Alien Immigration in Indonesia Region, the Minister formed a team supervision Foreigners whose members consist of bodies or government agencies, both at central and regional levels. (2) The Minister or a designated Immigration Officer acted as chairman of the supervisory team of Alien.

Pasal 68 (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau ke luar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau

Article 70 (1) Immigration Officer or designated in order to control immigration as referred to in Article 67 and Article 68 shall:

Pencegahan; c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia; d. pengambilan foto dan sidik jari; dan e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

a. Immigration service data collection, both Indonesian citizens and foreign citizens; b. traffic data collection, both Indonesian citizens and foreign nationals who enter or outside the Territory of Indonesia; c. Data collection of foreign nationals who have obtained pendetensian decisions, both in Room Immigration Detention at the Immigration Office and the Immigration Detention House, and d. Data collection of foreign nationals in immigration enforcement process. (2) The collection of data as referred to in paragraph (1) conducted by entering data at the Immigration Management Information System developed by the Directorate-General.

Pasal 69 (1) Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing. Article 71 Each Foreigners residing in the Territory of Indonesia shall: a. provide all necessary information regarding the identity and / or their families, and report any changes in civil status, nationality, occupation, Guarantor, or a change of address to the local Immigration Office; or b. show and handed Stay Permits Travel Documents or owned if requested by immigration officers on duty in order to control immigration.

Pasal 70 (1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan:

Article 72 a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing; b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia; (1) Immigration Officer on duty may request information from any person who gives the opportunity to stay to the Alien on Alien relevant data. (2) The owner or caretaker of the inn shall provide data on Foreigners who stay in

c. pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan d. pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian. (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal.

the inn if asked by immigration officers on duty.

Article 73 Provisions on the supervision of the Alien as referred to in Article 68 paragraph (1) b, c, d, and e does not apply to foreigners residing in Indonesia Region in the framework of diplomatic duties.

Pasal 71 Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib: a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Part Two Immigration Intelligence

Article 74 (1) Immigration Officer Immigration Intelligence performs the function. (2) In order to carry out the functions of the Intelligence Immigration, immigration officers conduct immigration investigations and security and immigration authorities: a. get information from the public or government agencies;

Pasal 72 (1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan. (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

b. to the sites or buildings that could be expected to be found material information concerning the existence and activities of Foreigners; c. Immigration Intelligence operations; or d. secure the data and information on immigration and securing the implementation of the Immigration task.

Pasal 73 Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tidak diberlakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik. CHAPTER VII ADMINISTRATIVE ACTION IMMIGRATION

Bagian Kedua Intelijen Keimigrasian

Article 75 (1) immigration officers the authority to Administrative Measures on Foreign Immigration in Indonesia Region conducting dangerous and reasonably suspected to endanger security and public order or does not respect or do not obey laws and regulations. (2) Administrative Measures Immigration as referred to in paragraph (1) can be: a. inclusion in the list of prevention or deterrence; b. restrictions, changes, or cancellation of residence; c. prohibition to be in one or a few specific places in the Territory of Indonesia; d. requirement to reside in a particular place in Indonesia Region; e. imposition of the burden of costs and / or f. Deportation from the Territory of Indonesia. (3) Administrative Measures Immigration Deportation can also be made to the Foreigners residing in the Territory Indonesia for attempting to refrain from the threat and execution in his home country.

Pasal 74 (1) Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian. (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang: a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah; b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing; c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

Article 76 BAB VII TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN Decision of Administrative Measures on Immigration as referred to in Article 75 paragraph (1) and paragraph (3) be in writing and must be accompanied by reasons.

Pasal 75 (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundangundangan. (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban; dan/atau f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha

Article 77 (1) Foreigners who are Administrative Measures Immigration may file an objection to the Minister. (2) The Minister may grant or reject the objection raised Alien referred to in paragraph (1) by the Decree of the Minister. (3) The decision of the Minister referred to in paragraph (2) shall be final. (4) Filing objections raised by the Alien does not delay the implementation of the Administrative Measures on Immigration is concerned.

Article 78 (1) Foreigners Stay Permit holders who have expired and are still in the Indonesian region of less than 60 (sixty) days from the deadline Permit Living expenses are charged in accordance with the provisions of the legislation. (2) Foreigners who do not pay the expenses referred to in paragraph (1) subject to Administrative Measures Immigration and Deportation in the form of deterrence. (3) Foreigners Stay Permit holders who have expired and are still in the Territory Indonesia more than 60 (sixty) days from the deadline Stay Permit subject to

menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Administrative Measures Immigration and Deportation in the form of deterrence.

Pasal 76 Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

Article 79 Responsible Transportation Equipment that does not meet the obligation referred to in Article 18 paragraph (1) charge the load.

Pasal 77 (1) Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. (2) Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Menteri. (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final. (4) Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Orang Asing tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap yang bersangkutan.

Article 80 The cost burden as set forth in Article 19 paragraph (4) and Article 79 is one of the State Revenue in the field of Immigration.

CHAPTER VIII DETENTION IMMIGRATION AND SPACE

Part One Pasal 78 (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan. General

Article 81 (1) House Immigration Detention can be formed in the capital city of the state, provincial, county, or city.

(3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

(2) Immigration Detention House was led by a head.

Article 82 Pasal 79 Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai biaya beban. Immigration detention space in the form of a particular room and are part of the office of the Directorate-General, the Immigration Service or the Immigration Check.

Part Two Pasal 80 Biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian. Article 83 BAB VIII RUMAH DETENSI IMIGRASI DAN RUANG DETENSI IMIGRASI (1) immigration officers the authority to put Strangers in the House of Detention Immigration Detention or Space Alien Immigration if it: a. Areas in Indonesia without having a valid residence permit or a Licensed Stay no longer valid; b. Areas in Indonesia without having a valid travel document; Bagian Kesatu Umum c. Administrative Measures subje