Upload
pusat-informasi-virtual-air-minum-dan-penyehatan-lingkungan-piv-ampl
View
1.010
Download
10
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Ditulis oleh Nilanjana Mukherjee. Suara Masyarakat Miskin berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Nyoman Oka dan Ratna Indrawati Josodipoero, Ketua Tim; Wiji J. Santoso, Idul Fitriatun, Ketut Suarken, Nur Khamid (Tim Jawa Timur); Purnama Sidi, Laksmini Sita, Herry Septiadi, Ririn Fajri (Tim Jawa Barat); Titik Soeprijati, Irwan, Mochamad Rifai, Ariatim (Tim Nusa Tenggara Barat); Husnuzzoni, Khusairi, Nazmi Rakhman, Indraningsih (Tim Kalimantan Selatan). Penelitian lapangan dan analisis yang didukung oleh Indonesia Poverty Analysis Program (INDOPOV), sebuah program kemitraan Bank Dunia Indonesia yang dipimpin Jehan Arulpragasan. Studi Kualitatif ini ditujukan untuk melengkapi analisis kuantitatif “Mengefektifkan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia”. Penelitian ini banyak menerima manfaat dari berbagai usulan, diskusi dan kritik dari anggota INDOPOV, terutama Menno Pradhan, Vincente Paqueo, Peter Heywood, dan Ellen Tan. Suzanne Charles dan Ellen Tan memberikan dukungan yang sangat berharga berupa penyuntingan naskah. Claudia Surjadjaya menyediakan perangkat penilaian layanan kesehatan serta memberikan pengarahan kepada para peneliti. Konsultasi dengan masyarakat miskin dilakukan oleh peneliti berasal dari berbagai LSM dan lembaga pendidikan di Indonesia. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga ditujukan kepada masyarakat miskin — perempuan dan laki-laki — yang berada di Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat. Mereka telah bersedia membagi penilaian, pengalaman, pandangan serta pengetahuan mereka untuk memberikan citra dan suara kemanusiaan pada penelitian ini. Besar harapan mereka agar suaranya bisa didengar oleh para pembuat kebijakan. Penulis sangat berterima kasih atas dukungan manajemen dari program Air dan Sanitasi Bank Dunia (WSP), yang memungkinkan penulis melakukan penelitian ini. Khususnya, ucapan terima kasih kepada Richard Pollard, ketua tim regional untuk WSP - Asia Timur dan Pasifi k, dan Ede Jorge Ijjasz-vasquez, manajer program global. Penulis bertangung jawab sepenuhnya terhadap ini laporan penelitian ini.
Citation preview
INDOPOVNilanjana Mukherjee
Suara Masyarakat Miskin: Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia
38639
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
THE WORLD BANK OFFICE JAKARTA
Jakarta Stock Exchange Building Tower II/12th Fl.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910
Tel: (6221) 5299-3000
Fax: (6221) 5299-3111
Website: www.worldbank.or.id
THE WORLD BANK
1818 H Street N.W.
Washington, D.C. 20433, U.S.A.
Tel: (202) 458-1876
Fax: (202) 522-1557/1560
Email: [email protected]
Website: www.worldbank.org
Printed in 2006.
This paper has not undergone the review accorded to offi cial World Bank publications. The fi ndings, interpretations,
and conclusions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily refl ect the views of the
International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank and its affi liated organizations, or those of
the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent.
The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors,
denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgement on the part of
The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries.
Suara Masyarakat Miskin Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi
Nilanjana Mukherjee
Bank Dunia | The World Bank
East Asia and Pacifi c Region
Ucapan Terimakasih
Suara Masyarakat Miskin berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Nyoman Oka dan Ratna Indrawati
Josodipoero, Ketua Tim; Wiji J. Santoso, Idul Fitriatun, Ketut Suarken, Nur Khamid (Tim Jawa Timur); Purnama Sidi,
Laksmini Sita, Herry Septiadi, Ririn Fajri (Tim Jawa Barat); Titik Soeprijati, Irwan, Mochamad Rifai, Ariatim (Tim Nusa
Tenggara Barat); Husnuzzoni, Khusairi, Nazmi Rakhman, Indraningsih (Tim Kalimantan Selatan).
Penelitian lapangan dan analisis yang didukung oleh Indonesia Poverty Analysis Program (INDOPOV), sebuah
program kemitraan Bank Dunia Indonesia yang dipimpin Jehan Arulpragasan. Studi Kualitatif ini ditujukan untuk
melengkapi analisis kuantitatif “Mengefektifkan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia”.
Penelitian ini banyak menerima manfaat dari berbagai usulan, diskusi dan kritik dari anggota INDOPOV, terutama
Menno Pradhan, Vincente Paqueo, Peter Heywood, dan Ellen Tan. Suzanne Charles dan Ellen Tan memberikan
dukungan yang sangat berharga berupa penyuntingan naskah. Claudia Surjadjaya menyediakan perangkat
penilaian layanan kesehatan serta memberikan pengarahan kepada para peneliti. Konsultasi dengan masyarakat
miskin dilakukan oleh peneliti berasal dari berbagai LSM dan lembaga pendidikan di Indonesia.
Terimakasih yang sebesar-besarnya juga ditujukan kepada masyarakat miskin — perempuan dan laki-laki — yang
berada di Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat. Mereka telah bersedia membagi penilaian, pengalaman,
pandangan serta pengetahuan mereka untuk memberikan citra dan suara kemanusiaan pada penelitian ini. Besar
harapan mereka agar suaranya bisa didengar oleh para pembuat kebijakan.
Penulis sangat berterima kasih atas dukungan manajemen dari program Air dan Sanitasi Bank Dunia (WSP), yang
memungkinkan penulis melakukan penelitian ini. Khususnya, ucapan terima kasih kepada Richard Pollard, ketua tim
regional untuk WSP - Asia Timur dan Pasifi k, dan Ede Jorge Ijjasz-vasquez, manajer program global.
Penulis bertangung jawab sepenuhnya terhadap ini laporan penelitian ini.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
v
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Daftar Isi
UCAPAN TERIMA KASIH iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR KOTAK, GAMBAR, TABEL vi
DAFTAR ISTILAH viii
RINGKASAN EKSEKUTIF x
1. KARAKTERISTIK KEMISKINAN DAN INSTITUSI LOKAL DI LOKASI PENELITIAN 11.1 Lokasi, Sampel, Alat Penelitian 11.2 Metodologi: Pengenalan dan Keterlibatan Penduduk Miskin 21.3 Profi l Kesejahteraan dan Kemiskinan Setempat 3
2. LAYANAN PENDIDIKAN YANG DIMANFAATKAN OLEH PENDUDUK MISKIN 5
2.1. Sekolah-Sekolah Dasar: Tidak Sepenuhnya Gratis – Meskipun Ada Bantuan Pemerintah 52.2. Layanan Pendidikan Sekolah Menengah 82.3. Mutu Layanan – Pandangan Pengelola 92.4. Hasil Pengamatan dan Kesimpulan 11
3. LAYANAN KESEHATAN: PRA-PERSALINAN, PERSALINAN, DAN LAYANAN KESEHATAN ANAK 163.1. Layanan Pra-Persalinan: Pilihan Berbeda Untuk Lokasi Geografi s Yang Berbeda 163.2. Layanan Bantuan Persalinan: Dukun Beranak Tetap Pilihan Utama 183.3. Layanan Kesehatan bagi Bayi di Bawah Usia Lima Tahun (Balita): Layanan Umum Lebih Disukai 193.4. Mutu Layanan Kesehatan bagi MAsyarakat miskin 213.5. Pengamatan Independen dan Kesimpulan 25
4. LAYANAN AIR “BERSIH” UNTUK PENDUDUK MISKIN 284.1. Penduduk miskin Kekurangan Akses Penuh untuk Mendapatkan Air Minum 284.2. Penggunaan Air dan Bahaya Kesehatan 304.3. Warga Paling Miskin Membayar Harga Air Paling Tinggi 314.4. Hasil Pengamatan: Layanan Air “Bersih” 334.5. Mutu Layanan : Pandangan Masyarakat Miskin 34
5. FASILITAS SANITASI YANG DIMANFAATKAN OLEH PENDUDUK MISKIN 365.1. Hasil Pengamatan: Layanan Sanitasi 375.2. Mutu Layanan: Beberapa Pandangan 39
6. PENDUDUK MISKIN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN SEBAGAI PEMAKAI JASA– NAMUN MEREKA MENGINGINKANNYA 406.1. Kurangnya Informasi- “Kami Tidak Tahu” 416.2. “Siapa Yang Akan Mendengar Kami?” 436.3. Perlakuan Buruk oleh Penyedia dan Petugas terhadap Masyarakat miskin 446.4. Tidak Ada Suara Penduduk miskin dalam Keputusan Masyarakat dan Penyediaan Layanan Publik 456.5. Masalah dalam Proses Partisipasi – “Kami Adalah Anak Tiri” 45
7. REKOMENDASI UNTUK KEBIJAKAN DAN STRATEGI 477.1. Untuk Layanan Dasar Secara Umum 477.2. Untuk Layanan Kesehatan 497.3. Untuk Layanan Pendidikan 497.4. Untuk Layanan Air Bersih dan Sanitasi 51
vi
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Daftar Kotak
Kotak 1: Tidak Ada Penjelasan tentang Biaya-biaya 7
Kotak 2: Menikah pada usia 13 tahun, melahirkan di usia 14 tahun – satu-satunya pilihan setelah tamat
sekolah dasar
9
Kotak 3: Tidak ada air bersih dama dengan tidak ada guru sekolah dan petugas kesehatan 11
Kotak 4: 92 Terdaftar tapi hanya 29 yang hadir 12
Kotak 5: Tanda-tanda bahaya kehamilan yang tidak dikenali 19
Kotak 6: Persalinan prematur berulang-ualng, tidak ada pemeriksaan pra-persalinan 25
Kotak 7: Tidak lagi kesurupan 26
Kotak 8: Empat hari terlambat 27
Kotak 9: Bagaimana bisa menyusui anak bila air susu ibu tidak keluar? 28
Kotak 10: Bayi meninggal karena diare di kota besar, dekat pelayanan kesehatan 28
Kotak 11: Penduduk miskin membayar 30 kali lebih besar daripada tarif PDAM untuk air – tapi tidak menyadarinya 30
Kotak 12: Terjebak monopoli layanan air 34
Kotak 13: “Mereka tidak memberikan pilihan kepada kami” 41
Kotak 14: “Karena saya miskin, dengan demikian saya juga bodoh” 44
Kotak 15: Pengguna kartu sehat membutuhkan kesabaran dan pengendalian diri 45
Daftar GambarGambar 1: Proporsi suara bagi pilihan penyedia layanan pendidikan dasar 7
Gambar 2: Proporsi suara bagi pilihan penyedia layanan pra-persalinan 17
Gambar 3: Proporsi suara bagi pilihan layanan air yang digunakan 29
Gambar 4: Proporsi suara bagi pilihan fasilitas sanitasi yang digunakan 36
Daftar TabelTabel 1. Lokasi penelitian 1
Tabel 2. Hasil pengamatan sekolah lanjutan di lokasi yang berbeda 14
Tabel 3. Biaya layanan air bersih dan air bersih yang digunakan oleh masyarakat miskin di delapan lokasi
penelitian
32
Daftar Tabel Lampiran
Tabel 2.1. Paminggir – Komunitas Pedesaan, Terpencil, yang Hidup dari Hasil Hutan, di Kalimantan
Selatan
5
Tabel 2.2. Bajo Pulau – Komunitas Nelayan Laut di Nusa Tenggara Barat (NTB) 6
Tabel 2.3. Alas Kokon – Komunitas Pedesaan Petani Ladang di Madura Jawa Timur 6
Tabel 2.4. Kertajaya – Komunitas Pedesaan Petani Sawah di Jawa Barat 7
Tabel 2.5. Antasari – Kelurahan Urban di Kalimantan Selatan 8
Tabel 2.6. Jatibaru – Kelurahan Miskin di Pinggiran Kota Bima, Nusa Tenggara Barat 9
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
vii
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Tabel 2.7 Simokerto – Pemukiman Pemulung dan Warga Berpenghasilan rendah di Surabaya, Jawa
Timur
10
Tabel 2.8. Soklat – Kelurahan Miskin di Subang, Jawa Barat 11
Tabel 3.1 Pilihan dan Biaya Layanan Pendidikan Dasar, yang di Laporkan oleh Masyarakat Miskin di 8
Lokasi Penelitian
12
Tabel 3.2. Biaya Pendidikan Sekolah Lanjutan, yang di Laporkan oleh Masyarakat Miskin di 8 Lokasi
Penelitian
15
Tabel 3.3. Pilihan dan Biaya Pasca Persalinan yang di gunakan oleh Masyarakat Miskin di 8 Lokasi
Penelitian
19
Tabel 3.4. Biaya Layanan Persalinan yang digunakan oleh Masyarakat Miskin di 8 Lokasi Penelitian 22
Tabel 3.5. Biaya Satu Kali Layanan Kuratif Yang Harus Dibayar Oleh Masyarakat Miskin Untuk Perawatan
Balita-nya.
26
Daftar Gambar Lampiran
Diagram 3.1. Persepsi mengenai Keuntungan dan Nilai yang ditawarkan Penyedia Layanan Pendidikan
Dasar
13
Diagram 3.2. Tingkat Kepuasan terhadap Penyedia Layanan Pendidikan Dasar 14
Diagram 3.3. Proporsi Pemilihan Penyedia Layanan Pendidikan Sekolah Lanjutan 16
Diagram 3.4. Persepsi mengenai Keuntungan dan Nilai yang ditawarkan Penyedia Layanan Pendidikan
Lanjutan
17
Diagram 3.5. Tingkat Kepuasan terhadap Penyedia Layanan Pendidikan Lanjutan 18
Diagram 3.6. Persepsi mengenai Keuntungan dan Nilai yang ditawarkan Penyedia Layanan Perawatan
Pasca Persalinan
20
Diagram 3.7. Proporsi Pemilihan Penyedia Layanan Persalinan 21
Diagram 3.8. Tingkat Kepuasan Terhadap Penyedia Layanan Persalinan 23
Diagram 3.9. Persepsi mengenai Keuntungan dan Nilai yang ditawarkan Penyedia Layanan Persalinan 24
Diagram 3.10. Proporsi Pemilihan Penyedia Layanan Perawatan Balita 25
Diagram 3.11. Proporsi Pemilihan Penyedia Layanan Perawatan Batita (0–2 tahun) 25
Diagram 3.12. Persepsi mengenai Keuntungan dan Nilai yang ditawarkan Penyedia Layanan Kuratif
untuk Batita (Usia 0-2 tahun)
27
Diagram 3.13. Tingkat Kepuasan untuk Pelayanan Kuratif bagi Batita 28
Diagram 3.14. Persepsi mengenai Keuntungan dan Nilai yang ditawarkan oleh Sarana Air Bersih yang
Digunakan
29
Diagram 3.15. Tingkat Kepuasan untuk Pilihan Sarana Air Bersih 30
Diagram 3.16. Persepsi mengenai Keuntungan dan Nilai yang ditawarkan oleh Fasilitas Sanitasi 31
Diagram 3.17. Tingkat Kepuasan untuk Fasilitas Sanitasi 32
viii
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Daftar Istilah
ANC (Antenatal Care) Perawatan Pasca Melahirkan
Arisan Kelompok Dana Bergulir Informal
Bidan di Desa Bidan Terlatih yang ditempatkan di Desa
BKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BOS Biaya Operasional Sekolah
BPS Biro Pusat Statistik
Dukun Penyedia Layanan Persalinan Tradisional
Dusun Tingkat pemerintahan di bawah Desa
GDS (Governance and Desentralization Survey) Survai Mengenai Layanan Publik pasca
desentralisasi
IDT (Inpres Desa Tertinggal) Program Pemerintah Pusat untuk wilayah Desa yang termasuk
kategori tertinggal
Imunisasi TT Imunisasi Tetanus Toxoid
Kangkung Tumbuhan Rawa yang bisa diolah menjadi lauk
Kantor Kelurahan Kantor tempat Pejabat Kelurahan menjalankan fungsinya
Kapuk Buah pohon Kapuk yang biasa digunakan untuk mengisi kasur
Kartu Sehat Kartu jaminan kesehatan yang memungkinkan pemegangnya mendapat pelayanan
kesehatan secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kec./Kecamatan Tingkat pemerintahan yang berada dibawah Kabupaten/kota
Kelurahan Tingkat pemerintahan yang berada dibawah kecamatan yang tidak berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Setingkat dengan desa, namun khusus
untuk wilayah perkotaan)
Kantor Desa Kantor tempat pejabat Desa menyelenggarakan fungsinya
Kepala Desa Unsur pemerintahan yang mengepalai pemerintahan tingkat desa dan dipilih langsung
oleh warganya.
Kepala Dusun Orang yang dipilih oleh masyarakat suatu dusun untuk menjalankan fungsi sebagai
pemimpin wilayah dusun tersebut
Ketua RT Orang yang dipilih langsung oleh warga RT
Madrasah Sekolah yang sebagian besar mata pelajaran dan sistem pendidikannya berdasarkan
agama Islam
Madrasah
Ibtidaiyah
Sekolah dasar agama Islam setingkat SD
Madrasah
Tsanawiyah
Sekolah menengah agama Islam setingkat SMP
Mantri Petugas kesehatan yang bertugas di puskesmas
MOE Ministry of Education (Departemen Pendidikan Nasional)
NGO Non Government Organization (Lembaga Swadaya Masyarakat)
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
ix
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
PISK Penyedia Air Independen Skala Kecil
PDAM Perusahaan Daerah Air Minum
Pesantren Sekolah asrama agama Islam yang kurikulumnya lebih banyak mengenai agama
PKK Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PLN Perusahaan Listrik Negara
Polindes Pondok Bersalin Desa
POSYANDU Pos Layanan Terpadu
Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu Puskesmas pembantu
Raskin Beras Miskin
SANIMAS Sanitasi Berbasis Masyarakat; sebuah program sanitasi berbasis masyarakat untuk
masyarakat di daerah perkotaan
SD Sekolah Dasar
SDN Sekolah Dasar Negeri
SLTP Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMP Sekolah Menengah Pertama
SSIP Small Scale Independent Water Provider (Penyedia Air Independen Skala Kecil)
TBA Traditional Birth Attendance (Dukun Beranak)
UKS Unit Kesehatan Sekolah
x
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Ringkasan Eksekutif
Pada Januari 2001 Indonesia mulai menerapkan desentralisasi pada sebagian besar layanan publik di tingkat
kabupaten. Sejak saat itu, titik pusat inovasi bergeser ke tingkat kabupaten, sehingga dengan demikian pemerintahan
daerah memiliki otonomi yang sangat kuat untuk melakukan perubahan (baik positif maupun negatif ). Di Negara
yang berpenduduk sekitar 2201 juta jiwa dan terdiri dari 4402 kabuten dan Kotamadya, pergeseran orientasi kebijakan
ini telah menciptakan potensi yang sangat besar bagi pendekatan inovatif lokal dalam menyediakan layanan sektor
publik.
Inisiatif mengefektifkan ( Layanan bagi Masyarakat miskin di Indonesia ) bertujuan untuk memberikan dukungan
analisis bagi pemerintah Indonesia agar bisa meningkatkan akses dan mutu layanan dasar bagi masyarakat miskin
dalam era desentralisasi. Sasarannya, selain untuk merangkum kondisi layanan mendasar bagi masyarakat miskin,
juga menentukan dan menganalisis faktor-faktor kunci yang berpengaruh terhadap kondisi saat ini, dan selain itu
mengusulkan kerangka kerja analisis serta langkah-langkah praktis untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat
miskin.3
Sampai sekarang, tidak satu pun literatur, yang tergolong cukup lengkap, tentang desentralisasi menyertakan
juga analisis tentang pandangan masyarakat miskin mengenai pemberian layanan publik; laporan ini berusaha
untuk mengisi kesenjangan tersebut. Di samping itu, laporan ini juga berusaha untuk memahami hambatan yang
dihadapi masyarakat miskin, serta memahami alasan yang mendasari pilihan yang diambil masyarakat miskin di
daerah pedesaan dan perkotaan tentang layanan kesehatan dasar, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sanitasi
yang mereka butuhkan. Laporan ini juga memberikan rekomendasi tentang kebijakan untuk meningkatkan layanan
bagi masyarakat miskin berdasarkan analisis dan saran dari masyarakat miskin, dan penyedia layanan publik yang
mampu meningkatkan akuntabilitas serta penguatan hubungan antara pengguna layanan, penyedia layanan, dan
pembuat kebijakan.
Ada delapan layanan kunci yang menjadi fokus penelitian ini sbb: 4
• layanan pra persalinan
• bantuan persalinan
• layanan kuratif untuk bayi usia 0-2 bulan
• layanan kuratif bayi >2 bulan hingga 5 tahun
• pendidikan dasar
• peralihan menuju sekolah menengah
• layanan air bersih
• fasilitas sanitasi (pembuangan tinja)
1 Biro Pusat Statistik (BPS), “Proyeksi Penduduk Indonesia, 2000-2005”, 2005
2 Departemen Dalam Negeri
3 Untuk laporan secara lengkap, lihat situs Bank Dunia, www.worldbank.or.id
4 Untuk keperluan laporan ini, analisis telah digabungkan dengan layanan kuratif. Untuk hasil yang spesifi k untuk Kelompok umur 0 - 2 bulan dan <2
bulan - 5 tahun, lihat Lampiran.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
XI
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Layanan ini merupakan unsur penting dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Tingginya
tingkat gizi buruk, tingginya angka kematian ibu dan bayi, dan rendahnya tingkat pendidikan secara langsung dapat
ditelusuri dari penyediaan dan pemberian layanan ini.
Sintesis yang memadukan persamaan dan perbedaan antara delapan lokasi penelitian ini diharapkan memberikan
manfaat kepada lembaga donor dan pemerintah Indonesia serta pemerintah negara-negara lain yang berminat
mengadopsi gagasan-gagasan praktis untuk meningkatkan penyediaan layanan publik oleh pemerintah.
Peran aktif masyarakat miskin dalam penyediaan layanan rakyat masyarakat dengan memberikan tekanan pembuat
kebijakan dan penyedia layanan, berpotensi untuk meningkatkan mutu layanan yang akan mereka terima. Penelitian
ini berupaya menggali sejauh mana masyarakat miskin mampu dan mau melakukan hal tersebut dan mampukah
mereka melihat apakah peran serta yang mereka mainkan itu efektif atau tidak. Penelitian ini juga berusaha
mencermati bagaimana pandangan masyarakat miskin mampu menarik perhatian para pembuat kebijakan agar
mereka memperhatikan aspirasi masyarakat miskin, serta bagaimana pandangan dari mereka bisa membuat para
pembuat kebijakan mampu meningkatkan akuntabilitas penyedia layanan untuk meningkatkan pelayanan terhadap
kelompok tersebut.
Tanggapan kebijakan di Indonesia terhadap minimnya layanan mendasar bagi masyarakat miskin atau terhadap
layanan yang mengecewakan, pada umumnya berupa penentuan jumlah pemberian subsidi untuk menyediakan
layanan publik, seperti program kartu sehat dan pemberian beasiswa. Kebijakan ini memberikan asumsi bahwa
sektor publik merupakan lembaga yang paling efi sien yang mampu memberikan layanan kepada masyarakat miskin.
Asumsi lain adalah bahwa masyarakat miskin tidak memanfaatkan layanan tersebut karena harganya yang terlalu
mahal bagi mereka. Penelitian ini dirancang untuk meninjau kembali hipotesis yang telah mendorong lahirnya
berbagai kebijakan di Indonesia dan memberikan saran-saran untuk menghasilkan kebijakan alternatif yang secara
lebih langsung terkait dengan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat miskin.
Temuan-temuan yang diuraikan berikut ini mencerminkan suara masyarakat miskin yang berasal dari delapan
kabupaten yang terpilih di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti kalau suara mereka mewakili seluruh masyarakat
miskin di seluruh negeri ini.
Beberapa pesan penting yang muncul secara berulang-ulang selama proses Konsultasi dengan masyarakat miskin
1. Pandangan masyarakat miskin terhadap mutu layanan sering kali berbeda dengan pandangan para ahli :
• Masyarakat miskin menganggap mutu layanan dukun beranak lebih baik daripada yang diberikan oleh bidan
yang terlatih.
• Air sumur dianggap bersih, sementara air sungai kotor. Walaupun anggapan yang kedua memang benar
adanya, anggapan yang pertama bahwa air sumur bersih, juga tidak benar.
XII
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
2. Hambatan utama dalam meningkatkan jumlah kelahiran yang dibantu oleh bidan terlatih tampaknya lebih
disebabkan karena kurangnya permintaan (atas bidan terlatih) dan bukan karena kurangnya akses. Masyarakat
miskin tidak memerlukan layanan bidan terlatih karena ongkos membayar bidan lebih mahal sementara waktu
bidan melayani pasien lebih singkat daripada dukun beranak. Banyak pasien miskin tidak sepenuhnya menyadari
keuntungan lebih yang diperoleh dari bantuan persalinan profesional. Mereka yang sadar tidak yakin bahwa
keuntungan tambahan tersebut sepadan dengan biaya tambahan yang tinggi.
3. Program untuk masyarakat miskin, seperti kartu sehat, sangat dihargai, namun para peneliti menemukan bahwa;
informasi tentang hal itu (tentang kebijakan untuk masyarakat miskin) biasanya tidak tersedia. Seringkali petugas
layanan publik atau pejabat pemerintah, yang merupakan satu-satunya sumber informasi tentang layanan bagi
masyarakat miskin, gagal memberikan informasi lengkap kepada masyarakat miskin, dan kadang-kadang mereka
bahkan menyalahgunakan kekuasaan mereka, dan menghalangi akses layanan ini bagi masyarakat miskin.
4. Para elit masyarakat – para petugas atau pejabat pemerintah – jarang mendengarkan masyarakat miskin ketika
rakyat seperti ini menyampaikan kebutuhan, keprihatinan, dan pendapat mereka untuk meningkatkan layanan
bagi rakyat. Masyarakat miskin memandang diri mereka sebagai “anak tiri”; para elit menganggap masyarakat
miskin “bodoh” dan tidak mau berinteraksi serta memberikan informasi bagi mereka. Satu-satunya cara agar
masukan masyarakat miskin dapat dihargai adalah melalui mitra perantara pihak ketiga.
5. Biaya di luar SPP (Sumbangan Pembangunan Pendidikan) untuk sekolah dasar (seperti seragam, buku, dan
sebagainya) merupakan beban berat bagi masyarakat miskin. Kebijakan baru untuk menghapus SPP bagi
masyarakat miskin tidak menuntaskan masalah biaya di luar SPP yang masih sangat besar.
6. Adanya persepsi publik bahwa masyarakat miskin tidak akan mampu membayar sarana air bersih dan sanitasi
yang bermutu adalah tidak benar. Masyarakat miskin perkotaan membeli air dari penjual swasta dengan harga
15 sampai 30 kali tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Meskipun mampu membeli air dari PDAM dengan
tarif yang berlaku, masyarakat miskin tetap sulit mendapatkan sambungan karena mereka tidak memiliki hak sewa
atau hak milik yang jelas atas tanah yang mereka tinggali, masalah lainnya adalah tingginya biaya pemasangan
yang harus dibayar tunai. Ketika sebagian besar masyarakat miskin perkotaan mampu menanggung biaya
pembangunan WC umum yang murah, tetapi sekali lagi tidak adanya hak kepemilikan atau hak sewa lahan
pemukiman menjadi penghalang. Juga, kebanyakan dari mereka tidak menyadari adanya pilihan WC umum
berbiaya rendah, baik di pedesaan maupun perkotaan.
7. Di daerah kepulauan, masyarakat miskin sulit mendapatkan akses air bersih, sering kali karena sistem monopoli
yang dikuasai oleh penjual air. Hal ini juga terjadi di daerah perkotaan yang berpenduduk padat.
8. Ada perbedaan mutu yang besar antara penyedia layanan di perkotaan yang melayani daerah kumuh dan
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
XIII
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
penyedia layanan di pedesaan yang melayani daerah miskin. Petugas di pedesaan memiliki mutu yang jauh
lebih buruk.
9. Khususnya di daerah pedesaan, banyak anak yang sudah terdaftar di sebuah sekolah tidak mengikuti pelajaran
mereka secara teratur. Guru-guru mereka sering mangkir. Walaupun jumlah anak yang terdaftar di sekolah cukup
tinggi, hal ini tidak mampu menarik mereka yang tidak masuk sekolah.
10. Ketidakhadiran guru di sekolah-sekolah serta tidak tersedianya petugas kesehatan di puskesmas pembantu
(pustu) di pedesaan seringkali berkaitan dengan kurangnya fasilitas infrastruktur dasar seperti sumber air dan
sanitasi di sekolah-sekolah dan pos-pos kesehatan. Para guru tidak bersedia bekerja dalam kondisi seperti itu
(walaupun mereka bersedia jika dibayar).
11. Jika tidak terdapat sekolah menengah di desa, gadis-gadis di Madura menikah segera setelah lulus sekolah
dasar dan hamil. Apabila ada kesempatan untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama, pernikahan dini
bisa dicegah. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan akses sekolah menengah bagi anak
perempuan untuk alasan-alasan yang lebih dari sekedar soal prestasi akademis.
XIV
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
1
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
1. Karakteristik Kemiskinan dan Lembaga Setempat di Lokasi Penelitian
1.1. Lokasi, Sampel, Alat Penelitian
Delapan lokasi dipilih berdasarkan kriteria kemiskinan menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional), tercantum di dalam Governance and Decentralization Survey (GDS) peta kemiskinan dan geografi /lokasi
Biro Pusat Statistik. Komunitas yang terpilih, baik di pedesaan maupun perkotaan, memiliki tingkat kemiskinan yang
tinggi (30 – 80 persen). Pemetaan sosial digunakan lebih lanjut pada setiap lokasi untuk identifi kasi lingkungan
termiskin yang akan diwawancara. Separuh dari lokasi dipilih di Pulau Jawa, tempat tinggal masyarakat miskin
terbesar di negeri ini. Dua lokasi lainnya, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan diikutsertakan untuk mencerminkan
kondisi di luar Jawa. Hasil GDS tahun 2003 menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap layanan publik dan
persepsi masyarakat bahwa terjadi peningkatan mutu layanan publik pasca desentralisasi. Hasil kuantitatif GDS
tidak menjelaskan alasan di balik tingkat kepuasan yang tinggi tersebut, juga tidak menjelaskan apakah pandangan
masyarakat miskin berbeda dengan pandangan mereka yang tidak termasuk kategori miskin. Pandangan masyarakat
miskin yang terlibat dalam penelitian ini tidak sama dengan hasil yang dikeluarkan GDS, kemungkinan penelitian ini
memang mencerminkan pengalaman segmen yang termiskin.
Kriteria pemilihan lokasi di daerah pedesaan meliputi mata pencaharian utama (petani sawah di Jawa Barat, nelayan
kepulauan Nusa Tenggara Barat, penduduk dataran tinggi yang bergantung pada hasil hutan di Kalimantan Selatan,
dan rakyat petani lahan kering di Madura), lihat Tabel 1.
Tabel 1. Lokasi Penelitian
JAWA LUAR JAWA
Pedesaan Perkotaan Pedesaan Perkotaan
Mata pencaharian
berdasarkan pertanian
irigasi
Desa Kertajaya,
Kabupaten Subang, Jawa
Barat
Rakyat daerah padat di
kota besar
Kelurahan Simokerto,
Kecamatan Simokerto,
Kabupaten Surabaya,
Jawa Timur
Mata pencaharian
pertanian hutan dan
dataran tinggi
Desa Paminggir,
Kecamatan Danau
Panggang, Kabupaten
Hulu Sungai Utara,
Kalimantan Selatan
Komunitas kota kecil
Kelurahan Antasari,
Kecamatan Amuntai
Tenggah, Kalimantan
Selatan
2
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Mata pencaharian
pertanian lahan kering
Desa Alaskokon,
Kecamatan Modung,
Kabupaten Bangkalan,
Madura
Masyarakat miskin
perkotaan
Kelurahan Soklat,
Kecamatan/Kota Subang,
Jawa Barat
Penduduk yang bekerja
sebagai nelayan di daerah
pantai
Desa Bajopulau,
Kabupaten Sabe, Nusa
Tenggara Barat
Rakyat kota kecil
Kelurahan Jatibaru,
Kota Bima, Nusa Tenggara
Barat
Penelitian didasarkan pada kerangka analisis partisipatif, diskusi kelompok terfokus (focus group discussions atau
FGD) baik untuk laki-laki maupun perempuan. Diskusi ini juga disertai dengan wawancara mendalam dengan
individu terpilih untuk studi kasus, yang berjumlah sekitar 450 masyarakat miskin. Temuan ini juga mencantumkan
pandangan para dokter dari puskesmas di empat kecamatan, bidan di enam desa, dua petugas kesehatan, empat
dukun beranak, tujuh guru sekolah dasar, dan tiga guru sekolah menengah. Daftar mengenai mutu layanan meliputi
layanan yang diberikan di 16 kelas sekolah dasar, delapan kelas sekolah menengah, rumah empat dukun beranak
dan dua bidan di desa, enam puskesmas dan puskesmas pembantu di kecamatan. Pengamatan juga dilakukan
terhadap dua Penyedia Air Independen Skala Kecil (PISK) untuk fasilitas pengisian dan penyediaan, 16 fasilitas
sanitasi sekolah dan 23 fasilitas sanitasi rumah tangga. Seluruh tim bekerja di lapangan selama 42 hari antara bulan
Oktober dan November 2005.
1.2. Metodologi: Identifi kasi dan Pelibatan Masyarakat Miskin
Dalam setiap musyawarah masyarakat miskin sangat mudah terabaikan. Mereka yang berada pada tangga sosial
terendah, jarang menghadiri pertemuan warga: mereka tidak bisa menyisihkan waktu kerja mereka dan sering tidak
diundang dalam acara tersebut. Pengalaman masa lalu membuat masyarakat miskin sulit untuk percaya pada pihak
luar. Mereka dapat berbicara dengan leluasa tentang pengalaman mereka — pengalaman yang sering kali sangat
berbeda dengan versi yang sudah “dipermak” dan dikumandangkan para pemimpin. Para peneliti dilengkapi dengan
perangkat analisis partisipatif dan penelitian kualitatif (digambarkan pada Lampiran 1, hal. 1-4) yang dirancang untuk
mengatasi hambatan komunikasi seperti yang digambarkan di atas dan mengumpulkan pandangan, penilaian, dan
pengalaman masyarakat miskin.
Empat tim peneliti yang masing-masing terdiri dari empat orang, melakukan penelitian selama empat hingga lima
hari di tiap komunitas. Setiap tim terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat
atau kelompok akademis, setiap tim melakukan pembahasan dengan kelompok laki-laki dan perempuan. Mereka
menjelaskan tujuan penelitian, pertama kepada para pemimpin formal dan kemudian kepada masyarakat miskin.
Minat warga di setiap lokasi sangat tinggi. Sebelumnya tidak pernah ada yang menanyakan kepada masyarakat
miskin tentang pendapat mereka mengenai layanan publik. Pada awalnya mereka heran, tapi kemudian lebih
ekspresif dalam memberikan penilaian dan penjelasan. Ketika penelitian berkembang, perangkat analisis visual
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
3
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
menarik perhatian peserta dan jumlah kehadiran mereka meningkat. Tidak ada insentif yang ditawarkan kepada
peserta dan juga tidak ada yang membutuhkan. Pembahasan grup mirip kegiatan sosial biasa yang menyenangkan
dan berlangsung hingga larut malam.
1.3. Profi l Kesejahteraan dan Kemiskinan Setempat
Untuk informasi rinci tentang lokasi dan kemiskinan, lihat Lampiran 2, hal. 5-11. Yang menarik untuk dicatat adalah
perbedaan antara derajat kemiskinan yang dibuat penduduk setempat lokal dengan standar resmi.
PAMINGGIR: Paminggir, sebuah desa terpencil yang terdiri dari 333 rumah tangga di Kecamatan Danau Panggang,
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, diklasifi kasikan sebagai “desa tertinggal” oleh program pemerintah
Inpres Desa Tertinggal. Setengah dari jumlah rumah tangga tersebut tergolong miskin, menurut standar lokal. Tingkat
kesejahteraan diukur atas dasar kepemilikan, seperti kapal, peralatan menangkap ikan, kolam ikan, dan jumlah
kerbau. Sebaliknya, masyarakat miskin didefi nisikan berdasarkan apa yang mereka tidak miliki. Desa ini hanya bisa
dicapai dengan kapal selama dua hingga enam jam dari ibukota kabupaten. Masyarakat sangat bergantung pada
sungai baik untuk mata pencaharian – menangkap ikan – maupun sebagai transportasi. Kondisi tanah berawa, tidak
cocok untuk pertanian. Curah hujan tinggi dan sering dilanda banjir. Penduduk di desa ini memiliki: satu sekolah
dasar negeri, satu sekolah menengah, dan satu puskesmas pembantu yang buka dua atau tiga hari dalam seminggu.
Bidan di desa terdekat berjarak enam kilometer, puskesmas terdekat 14 kilometer dan sulit dijangkau. Desa ini tidak
memiliki sumber air bersih dan fasilitas sanitasi. Paminggir baru menerima sambungan listrik PLN pada tahun 1999.
BAJO PULAU: Bajo Pulau merupakan sebuah desa kecil dengan 380 rumah tangga di sebuah pulau seluas
91 hektar, jauh dari tepi pantai Sumbawa, Kecamatan Sape, Nusa Tenggara Barat. Kebanyakan rumah tangga
bergantung pada mata pencaharian menangkap ikan. Pada dua dekade lalu, mereka menggunakan bahan peledak
dan potasium sianida untuk menangkap ikan. Sejak tahun 1987, mereka fokus pada budidaya lobster dan mutiara,
yang memberikan penghasilan lebih baik. Di sini hanya ada sedikit infrastruktur; tidak ada puskesmas atau praktik
dokter swasta di pulau ini. Air bersih harus dibawa dari pulau lain. Ada tiga sekolah dasar yang terlantar, yang hanya
berfungsi dua sampai tiga jam sehari. Guru-guru sekolah dan bidan di desa tidak tinggal di pulau ini sehingga
mereka jarang ada ketika diperlukan.
ALAS KOKON: Desa ini terdiri dari 508 rumah tangga di Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Modung, di Pulau
Madura. Desa ini memiliki tingkat kemiskinan 46% menurut peta kemiskinan BPS, dan 80% menurut kriteria BKKBN.
Berdasarkan standar lokal, mereka merasa berada pada tingkat kemiskinan 67%. Rumah tangga bergantung pada
pertanian musiman lahan kering (jagung, kacang kedelai, cabai, kacang polong, dan tanaman musiman seperti
mangga, pisang dan kapuk). Alas Kokon memiliki satu sekolah dasar negeri dan satu sekolah dasar swasta. Ada
sebuah puskesmas pembantu dan polindes yang berjarak tujuh kilometer. Air bersih yang tersedia di dalam sumur
terbatas secara kuantitas dan sanitasi rendah.
4
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
KERTAJAYA: Para petani menanam padi lima ton perhektar di lahan subur Jawa Barat desa Kertajaya, Kabupaten
Subang, Kecamatan Binong. Dari 1.159 rumah tangga, hanya 197 rumah tangga yang memiliki tanah; tidak satu
pun masyarakat miskin (63 persen dari populasi) yang memiliki tanah. Desa ini memiliki akses yang bagus terhadap
pasar. Mereka dapat dengan mudah pergi ke Subang, kota kabupaten, dengan bus atau ojek. Rumah orang kaya
di jalan utama memiliki sambungan air PDAM, sisanya termasuk masyarakat miskin menggunakan sumur galian.
Puskesmas berjarak lima kilometer; dan terdapat seorang bidan di desa. Kertajaya memiliki dua sekolah dasar negeri
dan satu sekolah dasar swasta.
ANTASARI: Kelurahan di perkotaan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, memiliki tingkat
kemiskinan lebih dari 30 persen (BKKBN). Penduduknya merupakan campuran dari berbagai suku dari Kalimantan dan
Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Kelurahan ini memiliki 1.243 rumah tangga yang terlibat dalam berbagai perdagangan
dan bidang jasa. Masyarakat miskin di Antasari kebanyakan bekerja sebagai buruh upahan di pasar, bidang konstruksi,
dan nelayan musiman di sungai. Desa ini memiliki dua sekolah dasar negeri, satu sekolah menengah negeri, dan satu
puskesmas. Walaupun PDAM menyediakan saluran pipa air ke rumah warga yang tergolong mampu, masyarakat
yang miskin tidak mendapatkan sambungan.
JATIBARU: Kelurahan ini terletak di kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sering mengalami banjir. Mata
pencaharian penduduk yang berjumlah 1.886 rumah tangga perkotaan/pedesaan beragam. Pada musim tanam,
masyarakat miskin menjadi buruh tani di sawah di sekitar kota Bima. Pada musim lainnya mereka mengumpulkan
dan menjual kayu bakar atau bekerja sebagai penjual atau buruh harian di tempat pembakaran batu bata dan pabrik.
Jatibaru memiliki lima sekolah dasar negeri, dua sekolah menengah negeri, dan satu Puskesmas Pembantu dengan
tiga orang petugas kesehatan; sebuah Puskesmas dan sebuah rumah sakit umum yang berjarak dua kilometer.
Masyarakat miskin memperoleh air dari sumur galian tanpa penutup dan sumur galian dangkal. Ada sistem pipa
air yang dibangun oleh CARE perlu diperbaiki: “Penduduk tidak punya dana untuk memperbaikinya” adalah alasan
yang dilaporkan.
SIMOKERTO: Simokerto, sebuah kelurahan di Kecamatan Simokerto, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Kelurahan ini, 10 kilometer dari Surabaya, terletak di tengah daerah komersial dan industrial, memiliki tingkat
kemiskinan 90% (BKKBN). Ada sedikit kesamaan sosial dari penduduknya yang berjumlah sekitar 3.500 rumah tangga.
Beberapa tinggal sebagai penghuni liar di tanah samping rel kereta api. Masyarakat miskin berjuang untuk bertahan
hidup dengan melakukan berbagai pekerjaan. Tidak ada layanan kesehatan di Simokerto, tetapi di wilayah ini ada
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Simokerto memiliki delapan sekolah dasar negeri, dua sekolah dasar swasta
dan sebuah sekolah menengah atas swasta. Sekolah menengah pertama terdekat berjarak tiga kilometer. Tidak
banyak penduduk mampu yang memiliki sambungan PDAM. Sisanya membeli air bersih dari penjual. Masyarakat
miskin kebanyakan menggunakan air sumur galian. Beberapa rumah memiliki fasilitas sanitasi yang tidak baik yang
pembuangannya langsung ke selokan dengan air mengalir hitam. Masyarakat miskin yang menjadi penghuni liar
tidak memiliki akses sanitasi selain satu WC umum.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
5
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
SOKLAT: Soklat adalah sebuah kelurahan yang terdiri dari 2.881 rumah tangga, 54 persen dari rumah tangga
tersebut miskin (kriteria lokal) di Kecamatan dan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tiga kilometer dari ibu kota
kecamatan. Walaupun diklasifi kasikan sebagai perkotaan, daerah ini memiliki sawah irigasi dan sekitar 40 persen dari
pendapatan rumah tangga miskin diperoleh dari upah buruh tani. Yang lainnya bekerja di bidang pembangunan
(konstruksi), toko atau penjual dengan gerobak. Banyak rumah tangga miskin yang mengirim tenaga kerja ke luar
negeri. Agen-agen secara teratur mengunjungi desa ini untuk merekrut orang dan memberikan pinjaman untuk
biaya perjalanan, dengan demikian mengikat mereka pada perjanjian yang eksploitatif.
2. Layanan Pendidikan yang Diperuntukkan bagi Masyarakat Miskin
2.1. Sekolah Dasar: Tidak Sepenuhnya Gratis – Walaupun Ada Bantuan
Pemerintah
Kurangnya pendidikan merupakan fakta adanya masyarakat miskin di Indonesia. Enam dari delapan lokasi,
masyarakat miskin mempunyai karakteristik kemiskinan sebagai: “Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sering
tidak terdaftar di sekolah dasar/tidak menyelesaikan sekolah dasar/hanya berhasil menyelesaikan sekolah dasar.”
Di bulan Juli 2005, pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan pendidikan dasar sembilan tahun untuk
semua anak-anak usia sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun demikian, masyarakat miskin
tetap harus membayar uang pangkal sekolah yang besar (kadang disebut sebagai biaya gedung), terutama di Jawa
(lihat Lampiran 3, Tabel 3.1).
Walaupun murid-murid dilaporkan tidak lagi membayar uang sekolah bulanan (yang berkisar antara Rp.2.000 dan
Rp.17.000 sebulan), biaya untuk pembelian uang buku, seragam, pelajaran komputer, ujian, dan ijazah bisa mencapai
Rp.100.000 – Rp.150.000 per anak per tahun. Biaya tambahan yang “terselubung” meliputi sepatu (diharuskan oleh
beberapa sekolah), tas sekolah, makanan ringan, dan sebagainya (lihat Lampiran 3, Tabel 3.1).
Pilihan Utama: SDN
Masyarakat miskin lebih menyukai sekolah negeri. Sebagian besar lokasi, ada beberapa pilihan antara sekolah dasar
yang dikelola pemerintah (Sekolah Dasar Negeri atau SDN), dan ada juga sekolah Islam yang dikelola penduduk
(Madrasah Ibtidaiyah). Di tujuh lokasi, sekolah dasar yang dipilih oleh kebanyakan masyarakat miskin adalah SDN.
Alasan yang diberikan oleh masyarakat miskin dalam membuat pilihan ini adalah:
6
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
• SDN berada dekat rumah; tidak ada biaya transportasi; anak-anak bisa pergi sendiri; tidak perlu menyeberang
jalan utama.
• SDN gratis bagi masyarakat miskin.
• Guru-gurunya bagus; anak-anak bisa belajar banyak hal di SDN. Di Madrasah mereka hanya mendapat pelajaran
agama.
• Anak-anak yang menyelesaikan SDN menerima ijazah.
Penduduk Alas Kokon di Madura lebih menyukai Madrasah daripada SD Negeri. Alasan orang tua untuk pilihan ini adalah:
• Madrasah tidak mengharuskan seragam yang mahal.
• Guru-guru lebih disiplin dan menetap di Madrasah. Guru SDN sering kali absen/tidak disiplin.
• SDN hanya mengajarkan anak-anak untuk membaca, menulis dan berhitung. Di Madrasah mereka juga belajar
agama dan membaca Al Qur’an.
Laki-laki dan perempuan masyarakat miskin umumnya menganggap bahwa manfaat pendidikan dasar di sekolah
umum melebihi biaya yang harus dikeluarkan (lihat Gambar 1 dan Lampiran 3, Gambar 3.1 dan 3.2). Selanjutnya,
biaya pendidikan itu merupakan hambatan besar terutama jika memiliki beberapa anak.
Tingkat kepuasan bergantung pada mutu guru dan derajat keterbukaan masalah keuangan antara sekolah dengan
orang tua (lihat Kotak 1).
Beban Biaya Tambahan
Masyarakat miskin merasa dibebani oleh biaya sekolah, (“Mengapa buku harus diganti setiap semester?”), (“Mengapa
tidak menggunakan buku yang bisa dipakai sepanjang tahun?”), (“Mengapa buku sekolah harganya mahal?”), (“Mengapa
kami dikenakan biaya untuk ijazah?”) adalah pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan. Biaya masuk dan ijazah
yang belum dibayar menumpuk. Ijazah yang ditahan oleh sekolah menjadi beban tambahan bagi mereka yang
tidak mampu memenuhi kewajiban. Hal ini lalu menimbulkan kekecewaan dan pertentangan di antara para orang
tua dan pengelola sekolah. Bahkan, kepala dusun di Simokerto juga memiliki kesulitan membayar uang pendaftaran
(biasanya para kepala dusun lebih mampu secara fi nansial dibanding anggota masyarakat lainnya). Hanya satu dari
tiga anaknya yang telah menerima ijazah sekolah setelah melunasi pembayaran biaya sebesar Rp.750.000, yang kira-
kira setara dengan penghasilan keluarga miskin di sana selama tiga setengah bulan.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
7
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Gambar 1. Proporsi pilihan pada layanan pendidikan dasar
86%
14%
SD Negeri Madrasah Ibtidaiyah
78%
22%
Pandangan Perempuan Pandangan Laki-laki
Biaya pendidikan di SDN sangat beragam pada lokasi penelitian (lihat Lampiran 3, Tabel 3.1). Di Paminggir (Kalimantan
Selatan), sekolah hampir gratis kecuali untuk biaya pendaftaran dan ijazah lulus sekolah; di perkampungan kumuh
Surabaya, biaya pendaftaran dan buku mencapai Rp.830.000.5 Di lokasi di Jawa Barat, para orang tua membayar 10
- 15 kali lebih besar daripada di tempat lain untuk mendapatkan ijazah lulus sekolah dasar. Di Soklat, responden
laki-laki mengeluhkan bahwa walaupun telah membayar Rp.68.000, mereka tetap tidak menerima ijazah. (Sebagai
perbandingan, Madrasah Ibtidaiyah yang dikelola swasta mengenakan biaya hanya Rp.5.000 – Rp.10.000 per
bulan).
Kotak 1. Biaya-biaya Tanpa PenjelasanKami dengar di SD Cibarola, ketika akan membagikan Ijazah, semua orang tua diundang ke sekolah dan diinformasikan bahwa biaya untuk
menebus ijazah adalah Rp. 60.000 para orang tua itu juga mendapat rincian untuk apa saja uang sebesar Rp. 60.000 itu. Namun, di SDN Desa
Samsi kami, orang tua murid, tidak pernah mendapat informasi ataupun diundang ke pertemuan apapun, Saya sudah menyumbang beber-
apa kali, dan jumlahnya sekitar Rp. 68.000. Ketika saya bertanya kepada kepala sekolah “kenapa jumlahnya lebih besar dari SD Cibarola?” saya
diabaikan. Kemudian, hingga saat in ijazah anak saya juga masih ditahan. Setiap kali saya tanya, beliau selalu menjawab “nanti, nanti….”
Ayah seorang anak yang hanya menyelesaikan sekolah dasar, Soklat, Jawa Barat
5 Biaya pendaftaran dan biaya gedung berkisar dari Rp.50.000 – Rp.100.000 per anak di lokasi perkotaan NTB dan pedesaan Jawa Barat. Biaya-biaya
ini, yang dapat dibayar dengan cicilan, dilaporkan menyebabkan banyak murid yang keluar. Sebagai tambahan, pengulangan biaya-biaya selain
uang sekolah (buku-buku, uang komputer, seragam, tas dan sepatu, dan sebagainya) berkisar Rp.100.000 – 150.000 per tahun.
8
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
2.2. Layanan Pendidikan Sekolah Menengah
“Gratis? Apanya yang gratis? Memang kami tidak perlu membayar iuran bulanan sekarang, namun kami harus
mengeluarkan uang untuk membeli buku dan seragam, dan membayar uang gedung. Sebelumnya kami hanya
membayar Rp.10.000 – Rp.20.000 setiap bulan. Sekarang kami harus membayar Rp.200.000 pada awal tahun.”
Penjual sayuran, ibu dari dua anak sekolah di Jakarta,
The Jakarta Post, 17 Juli 2005
Sekali Lagi, Biaya Tambahan Menjadi Masalah
Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan beban utama secara fi nansial bagi keluarga miskin. Rumah tangga
miskin berusaha untuk mengirim setidaknya satu anak ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah
Menengah Pertama (SMP) — namun jarang bisa menanggung biaya untuk menyekolahkan semua anak.
Hanya tiga anak dari desa Kertajaya yang melanjutkan pendidikan hingga ke sekolah menengah – dan itu adalah
sekolah pesantren di luar desa. Bajo Pulau tidak memiliki sekolah menengah dan tidak ada anak yang dikirim untuk
bersekolah di luar desa.
Di daerah perkotaan Jatibaru, Simokerto dan Soklat, para responden mendaftarkan paling tidak satu anak di SMP
atau Madrasah – mana saja yang ada dan tidak terlalu jauh dari rumah. Mereka lebih menyukai Madrasah karena
tidak ada uang pangkal atau biaya gedung. Biaya masuk, pendaftaran, dan gedung tidak tetap, berkisar antara
Rp.200.000 – Rp.600.000 (lihat Lampiran 3, Tabel 2). Sekolah mengenakan biaya sesukanya, tergantung pada reputasi
dan popularitas mereka — dengan alasan, biaya tersebut digunakan untuk pelajaran tambahan atau fasilitas yang
ditawarkan. Dilaporkan, pengenaan biaya tersebut tidak memiliki dasar hukum.6 Ada pernyataan warga Kertajaya
yang membuat putus asa orang tua murid: “Untuk masuk SMP Negeri memerlukan setidaknya Rp.1,5 juta. Selain itu,
masih ada biaya transportasi, makan, dan sebagainya. Siapa yang sanggup?”
Sekolah Umum Paling Populer, tetapi Sekolah Islam juga Penting
Pesantren atau sekolah Islam lainnya (Madrasah Tsanawiyah) lebih banyak dipilih dibanding SMP, oleh 37 persen
laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini, dan merupakan pilihan populer di dua lokasi, Alas Kokon dan Antasari
(lihat Lampiran 3, Gambar 3.3). Kertajaya dan Bajo Pulau tidak memiliki sekolah menengah pertama dan sisanya,
empat lokasi memilih SMP yang ada di daerah tersebut.
Di Alas Kokon dan Antasari, para orang tua yang menyekolahkan anak mereka di Madrasah Tsanawiyah (sekolah-
sekolah agama yang dikelola Departemen Agama) tampaknya cukup puas. Di Alas Kokon, sekolah mengenakan
biaya Rp.1.500 perbulan; di Antasari, biaya tahunan Rp.100.000, tetapi tahun ini semua anak menerima bantuan
6 Menurut Direktur Pusat Reformasi Pendidikan Universitas Paramadina, Hutomo Danangjaya, sekolah-sekolah negeri tidak memerlukan dana tam-
bahan untuk pemeliharaan gedung karena mereka sudah memiliki gedung yang terawat baik. Jakarta Post, 17 Juli 2005.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
9
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
fi nansial. Ini adalah sebuah “sekolah” percontohan. Sekolah tersebut menawarkan fasilitas yang lengkap sesuai
dengan biaya yang dikeluarkan.
SMP di Paminggir (Kalimantan Selatan) gratis, namun mutu fasilitas dan pendidikan sekolah rendah. Biaya SMP di
Jawa dan NTB jauh lebih tinggi (Rp.400.000 – 600.000) (lihat Lampiran 3, Tabel 3.2).
Jika harus membayar uang sekolah, masyarakat miskin menganggap bahwa SMP Negeri tidak menawarkan
layanan yang sepadan dengan biaya yang harus dikeluarkan, tidak seperti Madrasah Tsanawiyah. Warga perempuan
khususnya, merasa tidak puas karena (lihat Lampiran 3, Gambar 3.4 dan 3.5):
• SMP berada jauh dari rumah – biaya transport tinggi/tidak berada di jalur kendaraan umum.
• SMP biayanya mahal. Selain itu, selain itu juga dikenakan biaya lain sebesar Rp.450.000 untuk mendapatkan
ijazah lulus (Simokerto).
• Ruang kelas dibagi dengan sekolah dasar (Jatibaru).
Kurangnya Sekolah Menengah Berarti Anak-anak Perempuan Harus Menikah
Kehidupan anak perempuan berubah drastis jika sekolah menengah tidak dapat dijangkau, baik karena jarak yang
jauh maupun karena biaya. Dalam keadaan demikian, anak perempuan akan segera menikah setelah lulus sekolah
dasar dan hamil pada saat mereka baru saja memasuki masa puber (lihat Kotak 2). Kematian ibu dan bayi, serta bayi
lahir cacat, biasa terjadi pada kehamilan seperti itu.
Kotak 2. Menikah pada usia 13 tahun, melahirkan di usia 14 tahun — satu-satunya pilihan setelah sekolah dasarPada 15 September 2005, di desa Alas Kokon di Madura, para peneliti bertemu dengan Nurhayati yang berusia 14 tahun. Dia baru saja mela-
hirkan anak pertamanya, setelah tiga hari tiga malam mengalami kesulitan persalinan. Awalnya dia dibantu oleh dukun beranak setempat,
namun kemudian bidan di desa harus dipanggil untuk menolong. Untung kali ini nyawanya tertolong. Karena tidak ada sekolah menengah
di desa ini, setiap anak perempuan langsung menikah setelah lulus sekolah dasar. Kehamilan di usia muda tidak dapat dihindari, ini berarti
kemungkinan angka kematian akan semakin tinggi. Bagaimana Nurhayati dan anak-anak perempuan muda lainnya bisa diberdayakan untuk
mendapatkan kontrol atas badan dan hidup mereka?
Laporan Lokasi, Alas Kokon, Madura
2.3. Mutu Layanan – Pandangan Pelaksana Layananan
Pandangan Guru Sekolah Dasar
Di tujuh lokasi, para peneliti menemui dan mewawancarai guru di sekolah dasar negeri. Di Paminggir, penjaga
malam menggantikan posisi guru yang sering absen.
Guru di sekolah dasar di daerah pedesaan menyatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan pendidikan yang
bermutu. Sekolah hanya memiliki dua atau tiga ruang kelas untuk dipakai oleh enam kelas. Gedung sekolah dalam
kondisi buruk, namun laporan ke Departemen Pendidikan tidak membawa hasil apapun. Sekolah pedesaan di
10
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
daerah terpencil, seperti Paminggir dan Bajo Pulau, sulit mempertahankan guru karena kurangnya layanan yang
mendasar seperti air bersih dan sanitasi.
Para guru mengatakan bahwa anak-anak cenderung putus sekolah dan bekerja, begitu mereka mendapat
keterampilan dasar baca tulis dan berhitung. Orang tua tidak melihat keuntungan dari pendidikan lebih lanjut bagi
anak-anak mereka. Kadang sekolah menyediakan insentif, seperti biaya untuk transportasi atau seragam bekas untuk
mendorong anak-anak dari keluarga miskin agar tetap datang ke sekolah.
Pandangan guru sekolah dasar di perkotaan jauh lebih baik. Mereka percaya bisa memberikan layanan yang baik
untuk murid dari keluarga miskin, sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Mereka menceritakan bahwa banyak
murid miskin di sekolah mereka, dan sekolah memberikan beasiswa serta menggalang dana untuk membayar
seragam, alat tulis, dan kegiatan ekstra kurikuler untuk murid miskin. Di Antasari dan Jatibaru, mereka mengatakan
bahwa para orang tua mengetahui mutu sekolah dan upayanya mendukung masyarakat miskin. Guru di dua sekolah
dasar di perkotaan mengatakan untuk murid miskin yang tidak memiliki buku pelajaran, menyarankan sekolah agar
meminjamkan buku kepada murid miskin.
Penilaian para pendidik dan orang tua kadang jauh berbeda. Kepala sekolah dasar di Soklat memuji mutu pendidikan
di sekolahnya “200 persen.” Dia menjelaskan bahwa pengelola sekolah sering berinteraksi dengan para orang tua,
menjaga transparansi dana, dan mengijinkan orang tua miskin membayar uang sekolah dengan mencicil. Orang
tua murid yang miskin tidak setuju, dan mengeluh bahwa ijazah lulus sekolah ditahan serta informasi tentang
pencabutan uang sekolah tidak pernah dipublikasikan.
Pandangan Guru Sekolah Menengah
Peneliti mewawancarai guru-guru sekolah menengah negeri di Soklat, Jawa Barat dan Antasari Kalimantan Selatan.
Di Paminggir, kepala desa menjadi guru sukarela, menggantikan guru pegawai negeri yang absen.
Guru di Soklat berpendapat bahwa pendidikan tidak dapat sepenuhnya gratis. Sekolahpun menyadari kemampuan
ekonomi orang tua murid, untuk itu sekolah mengijinkan mereka membayar uang pendaftaran/biaya gedung
dengan cara mencicil. Menurutnya, masalah biaya pendidikan terlalu dibesarkan: “Jika saja mereka mengurangi satu
batang rokok sehari, kemungkinan dapat menyimpan uang untuk membayar biaya pendidikan sebesar Rp.15.000
perbulan.”
Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah, sekolah percontohan di Antasari, mengatakan dana pemerintah cukup
untuk menutup semua biaya keperluan sekolah termasuk materi pelajaran lain dan ekstrakurikuler bagi murid yang
dikategorikan miskin. Orang tua miskin memberi nilai tinggi untuk mutu sekolah yang besar ini, yang memiliki tujuh
dari delapan kelas untuk setiap jenjang kelas, dengan total 23 ruang kelas. Sekolah ini dibiayai oleh Departemen
Agama.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
11
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
2.4. Hasil Pengamatan dan Kesimpulan
Sekolah Dasar – Kualitas Pelayanan
Hanya sekolah dasar negeri yang diamati
Sekolah di pedesaan dinilai dalam kondisi buruk, sehingga mutu layanan secara signifi kan lebih rendah daripada
sekolah di perkotaan.
Walaupun semua sekolah dasar dirancang untuk Kelas 1 sampai dengan 6, sekolah di pedesaan hanya memiliki
dua atau tiga ruang kelas, sehingga beberapa kelas harus dikelompokkan bersama. Tidak satupun sekolah dasar
pedesaan yang memiliki air bersih. Separuh sekolah tidak memiliki fasilitas sanitasi. Fasilitas sanitasi di sekolah lain
tidak dapat digunakan. Tidak satu sekolahpun memiliki sambungan listrik atau perpustakaan. Tiga sekolah memiliki
atap yang rusak.
Tingkat kehadiran dalam satu hari pengamatan di empat sekolah pedesaan berkisar antara 28 hingga 92 persen.
Ruang kelas berdebu dan kotor, dengan lantai rusak, namun ada cukup banyak kursi, ventilasi, dan cahaya matahari.
Papan tulis merupakan satu-satunya perangkat mengajar di ruang kelas. Tidak ada hasil karya murid yang dipajang
di dinding. Sering kali, murid ditinggalkan sendirian di ruang kelas tanpa guru. Tingkat disiplin rendah.
Guru tidak tinggal di desa melainkan datang dan pergi dari daerah perkotaan, dan sering terlambat atau tidak hadir.
Alasan mereka: kurangnya air bersih dan layanan sanitasi (Bajo Pulau, Paminggir, Alas Kokon), lihat juga Kotak 3.
Pada murid di kelas yang diamati hanya kurang dari seperempat yang memiliki buku pelajaran dan alat tulis;
pengajar menunjukkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang terbatas dan tidak melakukan interaksi dengan
murid-murid, selain itu, tidak ada murid yang bertanya di kelas manapun. Para guru menunjukkan tidak ada bias
jender dalam menghadapi murid-murid, dan menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dengan
bahasa daerah.
Kotak 3: Tidak ada air bersih sama dengan tidak ada guru sekolah dan petugas kesehatanPak Sahrul, penjaga sekolah/guru pengganti sekolah dasar negeri di Paminggir mengatakan guru negeri sering kali absen.
Lihat hasil wawancara
“Saya masuk kelas dan mengajar apa saja yang saya bisa ketika guru yang resmi tidak hadir,” tukasnya. “ Ini lebih baik daripada membiarkan
murid-murid membuang waktu mereka.”
Sahrul mengatakan guru tinggal di kota, jauh dari desa, walaupun mereka ada penginapan gratis. Paminggir tidak memiliki persediaan air
bersih dan setiap orang harus menggunakan air sungai untuk segala keperluan – masak, minum, cuci, mandi, demikian juga buang air besar.
Guru PNS dari kota tidak terbiasa dengan hal tersebut. Mereka kembali ke kota untuk mencuci dan sering terlambat memberitahukan kapan
bekerja kembali.
Laporan lokasi, Paminggir, Kalimantan Selatan
12
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Kotak 4, menggambarkan mengapa murid dan orang tua tidak menghargai pendidikan sekolah dasar yang
disediakan di pedesaan di NTB.
Kotak 4: 92 Terdaftar tapi hanya 29 yang hadirTison berhenti dari sekolah dasar saat kelas lima untuk membantu keluarganya dengan bekerja sebagai operator kapal feri. Sekarang dia men-
dapat sekitar Rp.100.000 sebulan, dan memberikan sebagian besar pendapatannya kepada ayahnya.
Saat ditanya mengapa dia lebih menyukai bekerja daripada tetap berada di sekolah, Tison mengatakan, dia sudah belajar membaca, menulis
dan berhitung dan tidak mempelajari banyak hal lainnya. Guru datang dari daratan, tiba terlambat pada pukul 9 dan menyuruh anak-anak
pulang pada pukul 11. Sekolah bubar pada pukul 11. Kelas 2, 3, 4 dan 5, 6 digabung menjadi satu. Akibatnya, mereka susah diatur dan terlalu
banyak jumlahnya untuk dikendalikan. Sekeliling sekolah tampak suram: tidak ada fasilitas air atau sanitasi, tidak cukup kursi, dan atap bocor.
Bukan itu saja, Tison bosan.
Di pulau ini, anak lelaki umumnya berhenti sekolah antara kelas tiga dan lima, selebihnya anak perempuan yang terdaftar di sekolah. Pada hari
para peneliti mengunjungi sekolah, hanya 29 dari 92 anak yang hadir.
Laporan Lokasi, Bajo Pulau, NTB
Sekolah Dasar Perkotaan: Sebaliknya, sekolah di perkotaan secara signifi kan lebih baik daripada rekan mereka di
pedesaan dalam hal fasilitas, dan proses mengajar.
Ilustrasi 1 : Perbedaan Perkotaan/Pedesaan: Keadaannyai baik di sekolah dasar negeri perkotaan, seperti yang di-
tunjukkan oleh kelas di Soklat, Jawa Barat (kiri) dan di Simokerto, Jawa Timur (kanan), sekolah ini memiliki perpus-
takaan.
Empat sekolah dasar perkotaan (SDN) semuanya memiliki air bersih yang dapat diandalkan. Fasilitas sanitasi, meskipun
ada dan berfungsi, sangatlah minim, dengan hanya satu atau dua WC untuk digunakan hingga 200 anak. Seluruh
sekolah memiliki sambungan listrik dan ruang kelas yang cukup, namun hanya dua yang memiliki perpustakaan dan
lapangan olah raga. Dua sekolah memberikan kelas komputer. Ruangan kelas yang diamati dalam keadaan bersih,
memiliki ventilasi yang bagus, dan dalam kondisi yang baik. Terdapat pelbagai perangkat ruang kelas seperti papan
tulis dan peta dinding, dan perangkat ini digunakan, kursi dan meja tersedia cukup untuk murid dan guru.
Tingkat kehadiran murid pada hari pengamatan tinggi, 87-100 persen di dua lokasi, secara signifi kan anak perempuan
lebih sedikit daripada anak laki-laki.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
13
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Kurang dari seperempat murid pada kelas-kelas yang diamati memiliki buku pelajaran, buku catatan dan bahan
pelajaran tertulis. Satu pengecualian untuk SDN Murungsari 2 di Antasari, Kalimantan Selatan, yang lebih dari tiga
perempat muridnya memiliki dan menggunakan alat-alat belajar.
Guru hadir di setiap kelas, mereka memiliki persiapan yang baik dan terampil dalam menyampaikan pelajaran dan
menarik perhatian murid. Akan tetapi, murid yang berani bertanya hanya terdapat di dua sekolah. Bahasa pengantar
adalah bahasa daerah dikombinasikan dengan Bahasa Indonesia. Mereka juga melakukan langkah-langkah untuk
memastikan pemahaman murid, tidak menunjukkan adanya bias jender. Di samping itu, guru mampu mengelola
kelas dengan baik.
Sekolah Menengah: Pengamatan
Secara umum, fasilitas yang tersedia dan proses pendidikan sekolah-sekolah menengah negeri mutunya jauh lebih
baik daripada di sekolah dasar negeri.
Pilihan sekolah menengah tersedia dan diamati di seluruh empat lokasi perkotaan, namun hanya satu terdapat di
lokasi pedesaan (SMP Negeri di Soklat, Simokerto, Jatibaru, Paminggir, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Model di
Antasari).
Ilustrasi 2 : Ruang kelas di sekolah dasar negeri di pede-
saan Bajo Pulau yang hancur karena badai dan banjir
Gedung sekolah merupakan bangunan permanen; ruang kelas
berada dalam keadaan bagus, sirkulasi udara baik, dan cukup
terang dengan sinar matahari. Seluruh sekolah di perkotaan
memiliki sambungan listrik dan persediaan air bersih. Sekolah di
pedesaan terpencil Paminggir memiliki air sungai yang dipompa
ke sekolah dan listrik yang diperoleh dengan menggunakan
generator. Dua dari lima sekolah terlihat memiliki perpustakaan.
Di tiga sekolah, dua WC digunakan untuk 200-300 anak sehingga
keduanya cepat rusak. Di dua sekolah lainnya, enam sampai
delapan WC terpelihara dengan baik. WC murid terpisah dengan
WC guru bagi guru-guru.
14
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Ilustrasi 3 : Keadaan kelas di pedesaan yang tidak kondusif
untuk belajar. Pada sekolah dasar negeri di Alas Kokon,
kelas 2, 3, dan 4 digabung dalam satu ruang. Anak-anak
menghibur diri mereka sendiri – kadang-kadang mereka
bertengkar – karena tidak ada guru.
Sekolah menengah memiliki 6-23 ruang kelas di lokasi yang
berbeda. Kecuali di Jatibaru (Bima), mereka memiliki kelas yang
bersih dan dalam keadaan baik. Pada hari pengamatan, kelas
memiliki tingkat kehadiran di atas 92% di seluruh sekolah.
Kehadiran anak perempuan secara signifi kan lebih banyak hadir
daripada anak laki-laki (lihat Tabel 2, di bawah). Alasannya tidak
jelas dan perlu pengamatan lebih jauh dari pihak yang
berwenang.
Ilustrasi 4 : Sekolah menengah negeri di perkotaan, Subang, Jawa Barat
Tabel 2. Pengamatan sekolah menengah di lokasi berbeda
Tingkat kehadiran di kelas yang diamati
Perempuan Laki-laki
Paminggir (Kalimantan Selatan) 23 15
Antasari (Kalimantan Selatan) 29 11
Jatibaru (NTB) 21 16
Simokerto (Jawa Timur) 35 8
Soklat (Jawa Barat) 21 23
Lebih dari tiga perempat murid memiliki buku catatan, pena atau pensil, kurang dari seperempat yang memiliki buku
paket. Guru kelas memiliki persiapan mengajar yang baik. Di dua lokasi, guru mengajar hanya dalam Bahasa Indonesia.
Di lokasi lain mengajar hanya dalam Bahasa Indonesia dan bahasa daerah
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
15
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Kesimpulan
1. Mutu layanan pendidikan dasar di daerah pedesaan yang diamati sangat buruk. Kondisi infrastruktur sekolah
tidak menunjang kegiatan untuk belajar.
2. Menyediakan insentif untuk rumah tangga miskin agar melanjutkan pendidikan anak perempuan mereka ke
tingkat sekolah menengah, atau memudahkan anak perempuan melanjutkan ke sekolah menengah, merupakan
investasi penting untuk menunda kehamilan dini dan memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk
menentukan kehidupan mereka, serta meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
3. Ketidakhadiran guru merupakan masalah utama di daerah pedesaan yang kekurangan air bersih dan sanitasi.
Ini merupakan salah satu sebab guru dari daerah perkotaan tidak bersedia tinggal di desa. Bila mereka tidak
hadir, anak-anak dibiarkan keluar sekolah, tinggal di dalam kelas tanpa guru, atau diajar oleh guru pengganti
yang tidak terlatih dengan metode mengajar yang sangat buruk, dan tingkat pengetahuan yang tidak lebih dari
lulusan sekolah menengah.
4. Kurangnya sarana air bersih dan fasilitas sanitasi di sekolah dasar di pedesaan juga menyebabkan upaya
mengajarkan kebersihan di tingkat dasar menjadi sesuatu tidak mungkin. Anak-anak yang diamati memiliki
kebersihan yang rendah.
5. Sekolah dasar negeri di perkotaan lebih baik daripada sekolah dasar di pedesaan dalam hal infrastruktur,
kecuali untuk sanitasi. Sekolah dasar di perkotaan memiliki guru dengan keterampilan mengajar yang cukup
memuaskan. Kebanyakan murid kekurangan buku pelajaran.
6. Mutu infrastruktur dan pendidikan, sebagaimana mutu pengajaran pada sekolah menengah, jauh lebih baik
dibandingkan pada sekolah dasar. Namun hal ini memberi sedikit perbedaan bagi masyarakat miskin, karena
menurut penelitian, anak dari keluarga miskin jarang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari
sekolah dasar.
7. Dari seluruh sekolah yang diamati, SDN Murung Sari 2 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Sungai Malang,
keduanya di Antasari, tampaknya lebih menonjol dibanding sekolah lain, diikuti oleh SMP di Paminggir. Yang
menarik adalah sekolah tersebut ternyata memungut biaya paling rendah dan memberikan kesempatan
beasiswa kepada murid dari keluarga miskin. Ketiga sekolah ini berada di Kalimantan Selatan. Orang tua sangat
puas dengan sekolah tersebut, kemungkinan karena pemerintah setempat memiliki dedikasi yang lebih besar
dalam mendanai pendidikan bermutu bagi masyarakat miskin dibanding pemerintah dari daerah lainnya.
16
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
3. Layanan Kesehatan: Pra-persalinan, Persalinan, dan
Layanan untuk Bayi
Tersedianya berbagai jenis layanan publik serta persepsi tentang nilai dan mutu layanan tersebut merupakan faktor
penentu apakah rakyat akan memilih terhadap kesehatan atau tidak. Biasanya, perempuan memilih berdasarkan
penyedia layanan tersebut, sementara pilihan laki-laki menentukan pilihan bereka berdasarkan besarnya-kecilnya
biaya (rata-rata Rp.10.000,-). Setiap pilihan sangat rasional, berdasarkan pertimbangan keuntungan dan biaya
sejauh dijangkau oleh masyarakat miskin. Kebijakan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada rakyat hanya
dapat efektif jika pembuat kebijakan semacam itu mampu memahami cara berpikir dan hal-hal yang melandasi
pengambilan keputusan mereka.
Selama tahun 1990-an, bidan di desa yang sudah terlatih diperkenalkan di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk
menurunkan tingkat kematian ibu yang tinggi. Satu dekade kemudian, bidan di desa tampaknya tidak mengubah
kecenderungan masyarakat miskin untuk memilih menggunakan jasa dukun beranak yang juga memberikan
layanan pra-persalinan dan persalinan.
3.1. Layanan Pra-persalinan: Pilihan berbeda untuk lokasi geografi s yang
berbeda
Sekitar 65 persen dari seluruh masyarakat miskin yang diteliti menggunakan penyedia layanan kesehatan rakyat
seperti bidan di desa, Puskesmas atau Puskesmas pembantu (Pustu), sementara 35 persen sisanya menggunakan
dukun beranak tradisional yang dikenal dengan pelbagai macam sebutan seperti dukun bayi, dukun beranak, sando,
paraji, bidan kampung (lihat gambar 2).
Dukun beranak merupakan pilihan paling populer di seluruh lokasi di luar Jawa. Di Jawa, baik pedesaan maupun
perkotaan, bidan desa atau Puskesmas/Pustu merupakan pilihan yang lebih disukai, kecuali di desa Alas Kokon di
Madura.
Pada umumnya, perempuan hamil atau anggota keluarga perempuan yang lebih tua memilih penyedia layanan
kesehatan pra-persalinan. Jumlah biaya yang dikeluarkan dan perbandingan biaya kedua layanan ini dapat dilihat
pada diagram di bawah ini (lihat Lampiran 3, Tabel 3.3).
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
17
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Gambar 2. Proporsi pilihan untuk penyedia layanan pra-persalinan
34%
10%29%
26%
1%
Sando/Bidan Kampung/Paraji/Dukun Bayi Pustu
Bidan desa/Polindes Puskesmas
Posyandu
35%
14%26%
23%
1%
Pandangan Perempuan Pandangan Laki-laki
Masyarakat miskin yang menggunakan jasa dukun beranak untuk layanan pra-persalinan menyadari bahwa dukun
beranak tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mendeteksi atau menangani kehamilan yang
berisiko tinggi; juga tidak memberikan vitamin tambahan atau imunisasi TT. Meskipun demikian, mereka memilih
untuk menggunakan jasa dukun beranak dengan alasan berikut:
• Dukun beranak selalu ada di tempat, sementara bidan jarang ada di Polindes atau Pustu setempat.
• Dukun beranak tinggal dekat dengan rumah mereka, sementara Puskesmas berada jauh dan membutuhkan
biaya transportasi.
• Dukun beranak mengenakan biaya Rp.1.000 sampai Rp.5.000 per kunjungan, kadang-kadang hanya dibayar
dengan beras atau kelapa; biaya bidan tiga sampai lima kalinya (Alas Kokon).
• Dukun beranak tahu bagaimana mengubah posisi janin ”jika kepalanya tidak berada di posisi yang benar”.
• Berpengalaman, telah banyak membantu persalinan bayi sehat sebelumnya.
• Terpercaya dan terkenal.
Di Jawa Puskesmas dan Pustu lebih mudah dijangkau, tetapi masyarakat miskin lebih suka menggunakan layanan
kesehatan yang tidak mahal. Dengan biaya sebesar Rp.2.500 – Rp.5.000, mereka bisa mendapatkan pertolongan
bidan, suplemen zat besi serta imunisasi TT, dan dapat mengetahui apakah kehamilan mereka berisiko atau tidak.
Perempuan lebih suka menghubungi bidan di desa di rumahnya pada sore hari untuk mendapatkan layanan
perawatan pra-persalinan, karena layanan dilakukan dengan lebih penuh perhatian dan tidak perlu menunggu.
Bagaimanapun, biaya lima kali lebih besar daripada layanan Puskesmas kalau biaya transportasi ditambahkan.
Di sisi lain, perjalanan ke bidan di desa biasanya tidak memerlukan transportasi. (Sekalipun di Jawa, masyarakat
miskin mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp.6.000 – Rp.12.000 untuk memperoleh layanan perawatan pra-
persalinan)yang besarnya Rp. 3000 - Rp. 5000 di Puskesmas atau Rp. 10.000 - Rp. 15.000 di rumah bidan desa.
Secara umum, layanan perawatan pra-persalinan dari dukun beranak bagi masyarakat miskin tampaknya sepadan
18
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
dengan biaya yang dikeluarkan. Puskesmas berada di urutan kedua kemudian bidan desa, yang bekerja di rumah,
berada di urutan ketiga. (Lampiran 3, Gambar 3.5 menunjukkan bagaimana masyarakat miskin mengurutkan
pilihan mereka sesuai dengan harapan mereka dan tingkat keuntungan yang sepadan dengan biaya ).7 Layanan
dukun beranak disadari oleh warga perempuan bernilai lebih daripada biaya yang dikeluarkan (Bajo Pulau, Alas
Kokon, Jatibaru). Namun demikian, di seluruh lokasi Pulau Jawa, masyarakat miskin memilih Puskesmas atau bidan
desa untuk layanan perawatan pra-persalinan daripada dukun beranak. Tindakan ini untuk meminimalkan risiko
persalinan yang sulit serta besarnya biaya tak terduga selama persalinan – melalui deteksi berkala untuk melihat
kemungkinan kehamilan berisiko tinggi.
3.2. Layanan Bantuan Persalinan: Dukun beranak Tetap Terpenting
Biaya per Kelahiran yang dibantu :
SOKLAT/Jawa Barat
Paraji (Dukun beranak):
Rp.50.000 – Rp.100.000 atau
Rp.50.000 + 5 kg beras
bidan desa:
Rp.300.000 – Rp.400.000
Proses persalinan diharapkan berjalan normal, dan untuk
melakukan hal ini dukun beranak hampir selalu merupakan
pilihan pertama. Kecuali daerah perkotaan yang berpenduduk
pada seperti Simokerto, di seluruh lokasi dukun beranak
merupakan pilihan pertama di antara para perempuan (76%)
dan laki-laki (64%) ( lihat Lampiran 3, Diagram 3.7). Walaupun
biaya merupakan alasan yang menentukan pilihan masyarakat
miskin, ada sejumlah faktor yang membuat mereka lebih memilih
layanan yang diberikan oleh dukun beranak. Biaya layanan yang diberikan oleh bidan di desa untuk membantu
persalinan lebih besar daripada penghasilan rata-rata rumah tangga miskin dalam satu bulan. Di samping itu, biaya
tersebut pun harus dibayar tunai. Sebaliknya, pembayaran terhadap dukun beranak lebih lunak – secara uang tunai
dan ditambah barang. Besarnya tarif dukun hanya sepersepuluh atau seperlima dari tarif bidan desa. Dukun beranak
juga bersedia pembayaran mereka ditunda atau dicicil – tergantung kapan keluarga memiliki uang untuk
membayarnya (lihat Soklat dan Lampiran 3, Tabel 3.4).
Yang lebih penting, masyarakat miskin puas dengan layanan dukun beranak dan mereka merasa mendapatkan
layananan yang sepadan dengan uang yang dibayarkan (lihat Lampiran 3, Gambar 3.8 dan 3.9). Menurut mereka
dukun beranak lebih perhatian dan sabar daripada bidan, baik selama persalinan maupun sesudahnya. Perempuan
miskin mengatakan bahwa dukun beranak dapat melanjutkan layanan untuk 10-14 hari pasca melahirkan, dengan
sabar memanjakan ibu baru dan bayinya. Dia mencuci dan membersihkan ibu setelah melahirkan, menemani
anggota keluarga agar ibu bisa beristirahat dan memulihkan diri. Sebaliknya, bidan seringkali tidak tersedia saat
dibutuhkan atau bahkan tidak mau datang saat dipanggil (Bajo Pulau, Paminggir, Alas Kokon, Jatibaru). Saat akhirnya
dia datang, dia hanya membantu sampai melahirkan bayi dan plasentanya.
Masyarakat miskin menyadari bahwa bidan lebih terlatih dalam menangani persalinan yang sulit. Namun enam
7 Keuntungan dan Nilai untuk Biaya yang Dikenakan (Benefi ts and Value for Cost) merupakan sebuah perangkat dari metodologi penilaian partisa-
toris (Methodology for Participatory Assessment). Untuk penjelasan, lihat Sustainability Planning and Monitoring in Community Water Supply and
Sanitation. Mukherjee dan Van wijk, WSP-IRC-World Bank. 2003.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
19
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
dari delapan lokasi menyatakan bahwa mereka baru memanggil bidan bila dukun beranak tidak bisa membantu
persalinan, terjadi komplikasi saat persalinan atau keterlambatan dalam penanganan yang berakibat fatal.
Kecemburuan profesional lebih lanjut mengancam kesehatan ibu dan bayi. Masyarakat miskin melaporkan
bahwa bidan di desa sering tidak bersedia membantu jika sebelumnya mereka telah menggunakan jasa dukun
beranak, bahkan mengatakan agar mereka pergi ke Puskesmas atau rumah sakit umum. Di Jawa Barat, bidan desa
mengkondisikan jika seseorang menginginkan pertolongannya, mereka harus memanggil dukun beranak dan
bidan untuk menghadiri persalinan sehingga bidan dapat mengendalikan proses dari awal, akibatnya keluarga
harus mengeluarkan biaya dua kali.
Masyarakat miskin jarang menyadari masalah yang muncul selama kehamilan atau persalinan (lihat Kotak 5).
Mereka bergantung pada penyedia layanan kesehatan pilihan mereka (kebanyakan memilih dukun beranak) untuk
mengambil tindakan atau merujuk perempuan hamil ke fasilitas kesehatan yang lebih baik. Sistem perawatan
kesehatan ternyata belum berhasil membuat masyarakat miskin menjadi lebih waspada terhadap tanda-tanda
kehamilan atau persalinan yang berisiko dan tindakan apa yang harus diambil.
Rumah sakit umum di Jawa dan Puskesmas dianggap menyediakan layanan yang paling memuaskan (lihat Lampiran
3, Gambar 3.8) namun biaya yang tinggi membuat orang menjauh. Puskesmas dan rumah sakit umum digunakan
hanya bila terjadi keadaan darurat yang mengancam jiwa.
Kotak 5. Tanda-tanda bahaya kehamilan yang tidak dikenaliTasiah, 36 tahun, terjatuh pada saat kehamilan usia enam bulan anak ketiga. Dia sudah mengunjungi Posyandu secara berkala dan dukun be-
ranak untuk pemeriksaan pra-persalinan, namun tidak melaporkan peristiwa saat dia terjatuh dan tidak ada yang bertanya atau menceritakan
risikonya. Bayinya tetap dilahirkan, kering dan cacat saat lahir dan dukun beranak mengatakan bahwa tidak ada air ketuban dalam rahim. Saat
terjatuh mungkin kantung ketuban pecah jauh sebelum melahirkan, tanpa disadari oleh sang ibu.
Laporan Lokasi, Paminggir, Kalimantan Selatan
3.3. Layanan Kesehatan bagi Anak di bawah Usia 5 tahun (Balita): Layanan
Publik Lebih Disukai
Di seluruh lokasi masyarakat miskin cenderung menyukai layanan sektor publik untuk layanan kesehatan bayi dan anak
di bawah lima tahun. Mereka mengatakan: pemeriksaan yang lebih baik, pemulihan lebih cepat, dan kesanggupan
membayar. Dari 80 hingga 85 persen memilih penyedia layanan dari sektor publik untuk perawatan kesehatan anak,
khususnya bidan di desa dan Puskesmas (lihat Lampiran 3, Gambar 3.10 dan 3.11). Di lokasi pedesaan, Puskesmas
atau Pustu merupakan pilihan pertama. Lokasi perkotaan, bidan desa atau Pustu. Walaupun dokter swasta disadari
menyediakan layanan yang lebih baik namun biayanya mahal (Soklat, Bajo Pulau).
Hanya rakyat di Bajo Pulau, NTB, yang lebih menyukai dukun beranak. Alasannya sederhana: bidan desa “tidak pernah
ada di desa”. Hal lain berkaitan dengan kepercayaan: menurut tradisi setempat, bayi-bayi yang dibantu persalinannya
20
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
oleh Sando (dukun beranak) dianggap menjadi miliknya selama 44 hari pertama hidupnya dan ia merawat mereka
tanpa memungut bayaran.
Dalam memilih penyedia layanan kesehatan untuk anak-anak mereka yang berusia di bawah 5 tahun (balita),
masyarakat miskin memiliki beberapa pertimbangan. Persyaratan yang paling penting yaitu menggemakan
kepedulian mereka terhadap layanan pra-persalinan dan persalinan. Penyedia layanan harus:
• Ada saat diperlukan.
• Berada dekat rumah/biaya transportasi tidak ada atau rendah.
• Menunjukkan layanan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan (terutama Puskesmas, karena bidan desa
atau Mantri tidak menerima Kartu Sehat di luar Puskesmas).
• Memeriksa anak sakit dengan seksama. Pada saat orang tuanya sudah berusaha membawa anaknya ke
Puskesmas, mereka harus dapat menemui dokter, bukan mantri.
• Hanya memberikan obat-obatan yang manjur dan menjelaskan berapa lama pengobatan diperlukan sebelum
hasilnya dapat terlihat.
• Menjelaskan kepada orang tua penyebab penyakit dan memberi nasihat bagaimana cara merawat anak
tersebut (pemeriksaan, resep, obat-obatan, imunisasi, suplemen, dan sebagainya).
Masyarakat miskin mempertimbangkan pilihan yang ada, dan cenderung menentukan pilihan mereka berdasarkan
tingkat kesulitan masalah: Mereka tahu bahwa mutu dukun beranak tidak cukup, tetapi hanya untuk konsultasi
penyakit ringan. Salah seorang berujar: “(Dukun hanya dapat berdoa, menawarkan pijatan, memberi jamu-jamuan,
dan jarang memberikan jaminan penyembuhan dalam waktu cepat).”
Masyarakat miskin mengatakan biaya konsultasi dengan dukun dan Pustu atau Puskesmas sebanding dengan
layanan, akan tetapi mereka mencatat biaya transportasi ke Pustu dan Puskesmas secara signifi kan dapat menaikkan
biaya berobat ke Pustu atau Puskesmas (lihat Lampiran 3, Tabel 5, hal. 14).
Di desa, masyarakat miskin dengan Kartu Sehat tertarik dengan Puskesmas atau Pustu, dengan uang “pendaftaran”
senilai Rp.2.500 – Rp.3.000 untuk memperoleh layanan dan obat gratis. Di Simokerto, biaya “pendaftaran” Pustu
menurut masyarakat miskin, sebesar Rp.5.000, tetapi menurut penyedia layanan kesehatan biaya pendaftaran
sebesar Rp.3.000 ,-.
Hal ini menunjukkan masalah besar dalam penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin: Secara hukum,
masyarakat miskin dengan Kartu Sehat harusnya menerima layanan dan obat-obatan di Puskesmas secara gratis.
Dengan memungut biaya “pendaftaran”, Puskesmas mengumpulkan uang secara ilegal. Karena kurangnya informasi
tentang pengaturan biaya, masyarakat miskin selalu harus membayar lebih.
Layanan dari bidan di desa pada jam praktik dirumahnya dinilai tinggi, walaupun biaya umumnya dua kali lipat,
Rp.15.000, namun: “(Tidak perlu menunggu dalam antrian panjang dan obat-obatan lebih manjur).”
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
21
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Jika anak masih tetap tidak sembuh, orang tua kemudian memeriksakan anaknya ke mantri yang mengenakan biaya
sebesar Rp.25.000 – Rp.50.000, atau dokter swasta dengan biaya rata-rata Rp.40.000 – Rp.70.000 per kunjungan,
termasuk biaya menulis resep obat. Dokter swasta merupakan pilihan yang paling memuaskan: “Dia memberikan
obat yang membuat bayi cepat sembuh. Satu kali saja kunjungan ke dokter swasta cukup untuk menyembuhkan bayi.”
(Gambar 12, dalam Lampiran 3.12, menunjukkan bagaimana pilihan utama di antara provider layanan publik di
setiap lokasi diukur dalam hal keuntungan versus biaya, dalam persepsi masyarakat miskin).
3. 4. Mutu layanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Pengamatan oleh Masyarakat Miskin
Seperti yang sudah diduga sebelumnya, fakta bahwa perempuan lebih terlibat daripada laki-laki dalam merawat
bayi yang sakit, menyebabkan ada perbedaan jender dalam hal tingkat kepuasan terhadap berbagai penyedia
layanan kesehatan (lihat Lampiran 3, Gambar 13, hal. 27). Perempuan kurang puas dibandingkan laki-laki mengenai
layanan bidan (Soklat, Kertajaya, Bajo Pulau), Pustu (Paminggir), dan Puskesmas (Soklat). Ketika responden laki-laki
cenderung tidak menjelaskan penilaian mereka, responden perempuan miskin justru memiliki banyak masukan
mengenai pengalaman mereka.
Penilaian tentang bidan:
• “Mengapa membayar lebih di rumah bidan, padahal layanannya sama saja dengan layanan yang disediakan di
Puskesmas (yang biayanya hanya Rp.3.000)?”
• “Biayanya dua sampai tiga kali lebih mahal daripada Puskesmas.”
• “Ibu bidan tidak pernah tersedia saat kami memerlukannya.”
Alasan ketidakpuasan responden perempuan terhadap Pustu:
• “Para pekerja sering kali tidak ada, tanpa memberitahu sebelumnya.”
• “Obat-obatan yang diberikan tidak manjur.”
• “Kami harus mengantri panjang, bahkan ketika bayi kami parah sakitnya.”
• “Para pekerja hanya menuliskan resep dan tidak menjelaskan bagaimana aturan pakai obat-obatan tersebut.”
• “Mereka tidak memberitahu orang tua penyakit apa yang diderita bayi dan bagaimana cara merawat bayi itu di
rumah. Mereka selalu terburu-buru menyelesaikan satu pasien dan lanjut ke pasien berikutnya.”
• “Paramedis sering kali hanya melakukan pemeriksaan sepintas lalu yang tidak lebih dari lima menit. Kadang-
kadang, mereka sama sekali tidak memeriksa anak dan hanya menuliskan resep obat setelah menanyakan kepada
orang tua gejala-gejala penyakitnya.”
Ketidakpuasan terhadap Puskesmas:
• “Di Puskesmas, yang memeriksa bayi bukanlah dokter, melainkan, bidan atau mantri. Tidak ada dokter spesialis
22
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
apapun di Puskesmas.”
• “Untuk semua penyakit mereka memberikan obat yang sama. Sering kali untuk bayi, mereka hanya memberikan
puyer. Saya bertanya, “Dokter, demam apa yang diderita bayi saya?” Dia menjawab, “Banyak, campur-campur.”
• “Mereka tidak pernah menjelaskan penyakit yang diderita, atau obat-obatan yang diberikan kepada pasien. “Jika
tidak membaik, datang lagi minggu depan.” Tapi jika saya kembali lagi – obat-obatan yang diberikan akan sama
saja.”
Pengamatan Dukun Beranak tentang Mutu Layanan Layanan
Dukun beranak diwawancarai di pedesaan Paminggir, Alas Kokon, Kertajaya, dan daerah perkotaan Soklat, mengenai
pendapat mereka tentang mutu layanan yang mereka sediakan.
Dukun beranak merasa mereka telah menyediakan layanan pra-persalinan dan pertolongan persalinan bermutu
tinggi dengan harga terjangkau. Mereka mengatakan bahwa pasien miskin sangat puas, dan tidak melihat perlunya
peningkatan layanan mereka. Paraji di Kertajaya menambahkan: “Bagi kami, membantu persalinan merupakan
tugas kemanusiaan yang mulia. Mereka membayar kami dengan apa saja dan kapan saja mereka bisa – beras, kelapa,
gula, uang. Kami menyediakan layanan selama 40 hari pasca persalinan, siang dan malam. Itulah sebabnya mengapa
masyarakat miskin begitu senang dengan layanan kami.” Para responden yang memilih pra-persalinan dan bantuan
persalinan dalam penelitian ini tentu saja memperkuat kebenaran pernyataan itu. (Lihat hasil wawancara)
Dua dari empat dukun beranak yang diwawancarai telah menerima pelatihan dari dokter-dokter Puskesmas pada
tahun 1990-91. Mereka merasa pelatihan dan peralatan persalinan yang diberikan saat pelatihan, sangat bermanfaat.
Indikasi menunjukkan bagaimana ketatnya dana: Para dukun beranak masih menggunakan peralatan yang sama –
sebut saja sepasang gunting operasi untuk menggunting tali pusat. Mereka sendiri heran mengapa pelatihan tidak
tersedia lagi, dan menyarankan pemerintah seharusnya menyediakan peralatan persalinan baru dan timbangan
untuk menimbang bayi yang baru lahir.
Dua dukun beranak lainnya (di NTB dan Madura) menolak pelatihan dan peralatan persalinan. “Saya terlalu tua untuk
belajar hal-hal baru dan saya tidak mau membawa buku dan tas,” ujar dukun beranak dari Madura. “Pengalaman dan
pengetahuan tradisional saya sudah cukup untuk pekerjaan saya.”
Situasi ini mencerminkan hubungan yang tidak nyaman antara dukun beranak yang sudah tua dan dihormati,
dengan bidan di desa yang merupakan pegawai negeri terlatih dari luar rakyat. Idealnya, keduanya harus bekerja
sama. Namun kenyataannya, dukun beranak enggan mengakui bahwa bidan di desa lebih mampu menangani
persalinan sulit. Akibatnya, rujukan kadang tertunda dengan konsekuensi yang tragis.
Tetap, dukun beranak melihat kebutuhan peningkatan pada sektor kesehatan publik. Dukun beranak di Paminggir
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
23
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
mengatakan: “Kami memerlukan petugas kesehatan, bidan dan dokter yang bersedia untuk tinggal di desa, atau paling
tidak mengunjungi desa dengan jadwal mingguan yang jelas.”
Bidan Desa tentang Mutu Bantuan
Bidan desa di enam lokasi diminta pandangannya tentang masalah ini. Mereka mengatakan bahwa mereka
melakukan sebaik mungkin, namun menurutnya hanya sedikit permintaan oleh bidan desa untuk layanan mereka
di antara masyarakat miskin. Bidan Liliek di Kertajaya menjelaskan: “Beberapa masyarakat miskin memilih saya karena
saya mampu memberikan layanan yang lengkap. Saya dapat mendeteksi masalah-masalah kehamilan, menyediakan
imunisasi TT dan vitamin. Layanan pra-persalinan saya memenuhi standar.”
Menurut bidan desa, besarnya biaya yang ia kutip sepadan dengan layanan yang diberikan. Mereka mengatakan
bahwa masyarakat miskin tidak realistis menganggap mereka mengenakan biaya terlalu tinggi: “Masyarakat miskin
mengharapkan keajaiban jika mereka membayar,” kata Bidan Windarti dari Alas Kokon. Bidan mengatakan mereka
sudah menyesuaikan biaya dengan kemampuan pasien untuk membayar.
Bidan desa memiliki beberapa saran untuk meningkatkan layanan yang dapat dilakukan oleh pemerintah:
• Lebih banyak lagi masyarakat miskin yang membutuhkan Kartu Sehat atau kartu jaminan Kesehatan. Sering
kali, saat bidan merujuk masyarakat miskin ke rumah sakit dalam keadaan darurat, pasien tidak memiliki Kartu
Sehat.
• Menambah jumlah dan mutu persediaan obat-obatan di Puskesmas atau Pustu, agar masyarakat miskin bisa
memperolehnya dengan menggunakan Kartu Sehat.
Bidan Puskesmas/ Pustu dan Petugas Paramedis tentang Mutu Bantuan
Pustu perkotaan agaknya mulai kehilangan pasien. Bidan di Simokerto mengatakan hanya masyarakat miskin yang
datang ke Pustu, bahkan kehadiran mereka berkurang. Dia menunjuk keterbatasan jam buka Pustu: “Mungkin jam
buka Pustu bersamaan dengan jam kerja mereka..... Kami biasanya melayani hingga 70 pasien per hari di Pustu ini.
Sekarang hanya 20-30 pasien per hari.”
Daerah terpencil lebih bermasalah: mantri melakukan kunjungan mingguan ke Bajo Pulau untuk menemui pasien;
rakyat tidak mengunjungi Pustu di daratan tetapi mereka memanggilnya melalui telepon selular hanya jika ada
seseorang yang sakit parah.
Masyarakat miskin jarang bisa menemui bidan atau mantri di Pustu di Paminggir. Seorang mantri berkata, “Saya tidak
bisa tinggal di desa karena saya memiliki banyak tugas di kota.” Bidan di desa, penggantinya, juga tidak tinggal di desa,
karena dia dilaporkan sedang bersiap-siap naik haji. Penduduk desa tidak bisa menerima alasan tersebut sebagai
pembenaran atas ketidakhadiran mereka.
24
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Pandangan Dokter Puskesmas tentang Mutu Layanan
Tiga dokter Puskesmas diwawancarai di Jawa Barat dan Jawa Timur (Madura) dan NTB mengenai layanan yang ada
dan mutunya.
Para dokter setuju bahwa Puskesmas sangat penting bagi masyarakat miskin, terutama sebagai wadah untuk
mendapat obat-obatan gratis dan layanan kesehatan yang murah. Mereka mengatakan bahwa di masa lalu, obat-
obatan tidak banyak tersedia, namun sekarang Puskesmas berwenang membeli persediaan obat-obatan dengan
menggunakan dana yang tersisa dari anggaran tahunan. Mereka khawatir masyarakat miskin memiliki kesan
bahwa obat-obatan generik, yang dijual atau didistribusikan tanpa merek, kurang efektif daripada yang obat yang
bermerek.
Pendapat mereka berbeda tentang mutu layanan yang disediakan oleh para petugas kesehatan terhadap masyarakat
miskin. Di kedua lokasi di Jawa Barat, mereka mengatakan para petugas kesehatan menyediakan layanan yang
baik di Puskesmas; berinteraksi dengan pasien miskin di Posyandu; dan terlatih dengan “prosedur jaminan kualitas.”
Menurut mereka, satu alasan mengapa masyarakat miskin tidak sepenuhnya puas dengan klinik adalah karena
letaknya jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga biaya transportasi menjadi mahal.
Semua dokter mengatakan bahwa Kartu Sehat tidak secara tepat tertuju kepada masyarakat miskin. Banyak yang
memiliki dan menggunakannya adalah orang mampu, sementara banyak orang yang benar-benar miskin tetap
tidak memiliki Kartu Sehat atau Asuransi Kesehatan. Pencatatan dan pendaftaran untuk Askes dimulai pada bulan
Januari 2005 dan tidak selesai pada saat penelitian ini berlangsung (Oktober 2005). Dengan kuota yang tetap dan
tidak memadai, kartu Askes tidak akan dapat diberikan kepada semua yang membutuhkan.
Dokter umum di Puskesmas sekitar perkotaan di NTB mengatakan kebanyakan petugas kesehatan yang menjangkau
rakyat tidak memberikan layanan dengan baik. Untuk meningkatkan mutu layanan, dia menyarankan Depkes
harus:
• Menentukan indikator kinerja yang praktis bagi para petugas kesehatan, yang dapat dengan mudah dimengerti
dan diuji oleh mereka dan para pasiennya.
• Memberi penghargaan tetapi juga sanksi oleh yang berwenang kepada para petugas kesehatan seperti yang
sudah dilakukan di sektor swasta. Menentukan standar seperti jumlah pasien yang dilayani per hari.
• Mengurangi gaji para petugas kesehatan ketika mereka absen.
• Mengumumkan hak masyarakat miskin tentang layanan-layanan kesehatan melalui media massa.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
25
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
3. 5. Pengamatan dan Kesimpulan Studi ini termasuk tinjauan independen tentang kualias layanan yang dibandingkan dengan norma-norma yang
sudah ada. Kesimpulan berikut ini berdasarkan pada tinjauan oleh masyarakat miskin, tinjauan oleh penyedia
layanan dan tinjauan independen dengan menggunakan pengamatan sesuai dengan daftar pertanyaan.
Perawatan Pra-persalinan
Penelitian ini menunjukkan banyaknya penggunaan jasa dukun beranak untuk pra-persalinan dan persalinan. Bukan
hanya biaya dukun beranak lebih rendah dan mudah dijangkau, tapi juga masyarakat miskin menyadari tingginya
mutu layanan mereka.
Masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan memiliki sedikit pemahaman tentang kriteria layanan pra-
persalinan yang baik, dan wanita hamil tidak melihat perawatan berkala pra-persalinan sebagai hal penting. Dukun
beranak mereka umumnya tidak mengenali keadaan patologis yang mungkin berkembang selama kehamilan.
Sehingga tidak ada pengenalan dan penanganan adanya komplikasi pada ibu dan serta faktor risiko lainnya
karena tidak memperoleh layanan perlindungan seperti imunisasi TT dan suplemen zat besi. Hal ini menyebabkan
meningkatnya risiko-risiko kematian ibu, kematian bayi saat dilahirkan, dan kematian pasca persalinan (Kotak 6).
Kotak 6: Berulangnya persalinan prematur, tidak ada pemeriksaan pra-persalinanSri Wahyuni mengalami persalinan dan melahirkan anak pertamanya saat usia kandungan baru tujuh bulan. Dia melahirkan di rumah dibantu
oleh dukun beranak setempat. Berat badan bayi hanya 2 kilogram, mengalami kesulitan bernapas, dan dukun beranak tidak bisa membersi-
hkan jalan napasnya. Bayi itu hidup hanya selama dua jam. Sri Wahyuni dan suaminya tidak mempunyai uang untuk pemeriksaan kehamilan
dan tidak pernah pergi ke Puskesmas untuk pemeriksaan pra-persalinan.
Tahun berikutnya, Sri hamil lagi, dia tidak memeriksakan kehamilannya, dan ia menderita rasa mual yang hebat selama kehamilan dan lagi-lagi
melahirkan pada usia kandungan 7 bulan. Bayi keduanya ini lahir selamat, beratnya hanya 1,4 kilogram dan juga tidak dapat bertahan.
Sri dan suaminya menyerah dari usaha memiliki anak. Mereka tidak punya uang untuk perawatan kehamilan, dan takut kecelakaan yang sama
terulang kembali. Sri menggunakan kontrasepsi suntik setiap tiga bulan.
Laporan Lokasi, Simokerto, Jawa Timur
Perawatan pra-persalinan oleh dukun beranak hanya meliputi penentuan posisi janin (dengan pemijatan untuk
memperbaiki posisi janin). Beberapa kematian janin yang tidak dapat dideteksi, kematian ibu, dan kematian bayi
saat dilahirkan, selain disebabkan oleh praktik tersebut, juga karena terlambat merujuk mereka kepada petugas
kesehatan yang profesional. Dukun beranak kurang dilengkapi dengan keterampilan profesional. Sebagai contoh,
tingkat pelatihan mereka tidak memungkinkan mereka mampu membuat prediksi persalinan yang handal.
Kegagalan mengikuti standar perawatan, misalnya dengan tidak memberikan imunisasi TT, bisa mengakibatkan
kematian bayi (Kotak 7).
26
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Kotak 7: Tidak lagi kesurupanAntara tahun 1990 dan 1996, 16 bayi meninggal di desa Rancajaya. Orang-orang percaya bahwa mereka kesurupan. Semuanya memiliki gejala-ge-
jala yang sama – kejang-kejang, demam tinggi, tubuh mereka menjadi kaku dan meringkuk. Semuanya dilahirkan dengan bantuan dukun beranak
setempat, yang menggunakan pisau dari bambu untuk memotong tali pusat. Tidak seorang ibu pun yang mendapatkan suntikan TT atau membiar-
kan bayinya diimunisasi. Saat bayinya sakit, ibu mereka membawanya ke dukun yang memijat anak-anak dan berdoa untuk kesembuhannya.
Ibu Rusmini kehilangan 3 anaknya dengan cara seperti ini, ketiga anaknya meninggal ketika berusia 9 bulan, 1 bulan dan 2 minggu.
Hari ini, di tahun 2005, orang-orang mengetahui tetanus dan berusaha mendapatkan imunisasi TT untuk para ibu hamil. Namun mereka masih
tetap menggunakan layanan dukun beranak dalam persalinan. Dukun beranak tetap memotong tali pusat dengan sebilah bambu, yang sekarang
ini direbus sebelum digunakan.
Laporan Lokasi, Kertajaya, Jawa Barat
Secara positif, hampir dua pertiga dari warga perempuan dan laki-laki yang diwawancarai menggunakan satu dari
tiga jenis penyedia layanan kesehatan seperti Puskesmas, Pustu atau bidan di desa. Kebutuhan untuk mendapatkan
imunisasi tetanus toksoid bagi ibu hamil merupakan salah satu alasan untuk mengunjungi penyedia layanan
kesehatan.
Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa, layanan yang diberikan oleh bidan di desa terlatih pada umumnya
baik karena mereka mampu memenuhi standar minimum. Namun, mereka cenderung mengabaikan pentingnya
peningkatan kesehatan/pendidikan. Selama pemeriksaan awal terhadap pasien, mereka cenderung tidak
menanyakan riwayat pasien, status kandungan dan riwayat kesehatan, serta status sosial ekonomi mereka. Hal ini
terjadi mungkin karena antara petugas dan pasien sudah saling kenal. Yang mengejutkan, tidak satu pun dari para
penyedia layanan kesehatan ini yang mencuci tangan mereka sebelum memeriksa pasien. Pemeriksaan fi sik oleh
bidan hanya mengukur tinggi rahim dan berat ibu. Mereka tidak memeriksa payudara, tangan, kaki, kepala dan leher.
Para bidan biasanya memberikan imunisasi tetanus toksoid dan tablet zat besi. Tetapi mereka mengenakan biaya ini
kepada pasien, sehingga biaya yang dikenakan lebih tinggi daripada dukun beranak.
Selama pemeriksaan pra-persalinan oleh bidan desa baik di dalam atau di luar pusat kesehatan, tidak ada perempuan
yang mendapat informasi tentang tanda-tanda bahaya selama kehamilan yang seharusnya mendorong mereka
untuk segera mencari pertolongan dari petugas kesehatan yang terlatih.
Pertolongan Persalinan
Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang lebih memilih untuk menggunakan dukun beranak. Sementara
itu, defi nisi mereka tentang mutu layanan berbeda dari defi nisi standar medis. Kelemahan utama dari mutu layanan
adalah tidak dipenuhinya standar minimal medis oleh para dukun beranak, seperti dengan praktik yang tidak steril
(memotong tali pusat dengan sebilah bambu dan meniup lubang hidung bayi yang baru lahir dengan mulut).
Riwayat kasus kematian ibu dan janin dalam penelitian ini menggambarkan apa yang terjadi jika dukun beranak
gagal mengetahui tanda bahaya pada masa kehamilan dan persalinan serta rujukan yang terlambat (lihat Kotak 8).
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
27
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Kotak 8: Empat hari terlambatDi Bajo Pulau di pesisir pantai Sumbawa, Zubaedah mengandung anak keduanya saat dia mengalami sakit di bagian perut dan pendarahan di
trimester ketiga. Menurut Sando (dukun beranak), masih terlalu dini untuk melahirkan dan pendarahan itu “tidak perlu terlalu dikhawatirkan.” Istri
kepala Dusun, seorang bidan, berpikir bahwa bayi itu sudah meninggal dan mendesak keluarga untuk membawa Zubaedah ke rumah sakit, namun
mereka menolak. Setelah Zubaedah terus mengalami pendarahan selama dua hari, keluarga memutuskan untuk menghubungi bidan di desa. Bidan
ini tiba sehari kemudian dan, setelah memeriksa Zubaedah, bidan merujuk Zubaedah ke rumah sakit. Setelah melalui perjalanan ke Sape dengan pe-
rahu dan menyewa kereta kuda, Zubaedah diperiksa dokter, yang memutuskan untuk melakukan operasi agar bisa mengeluarkan bayi yang sudah
meninggal karena tali pusar menghalangi jalan keluar janin. Sebelum operasi dimulai, Zubaedah yang kelelahan karena empat hari pendarahan
akhirnya meninggal.
Laporan Lokasi, Bajo Pulau, NTB.
Perawatan Kuratif untuk Anak-anak di bawah Usia 5 tahun
Puskesmas merupakan penyedia kesehatan yang lebih disukai. Rakyat menganggapnya tidak mahal dan dapat
dipercaya. Namun karena lebih mudah, mereka membawa anak-anak mereka terlebih dahulu ke bidan atau mantri
desa. Bila warga miskin mau menghabiskan banyak waktu dan mengeluarkan biaya untuk pergi ke puskesmas,
mereka berharap agar anak mereka diperiksa oleh dokter atau bahkan oleh dokter spesialis, dan bukan oleh mantri
dan bidan. Pemeriksaan dianggap terlalu cepat (hal ini diperkuat selama pengamatan oleh peneliti dengan melihat
daftar yang dibuat oleh seorang dokter).
Pemeriksaan dan penggolongan: Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa sangat sedikit anak sakit yang
dibawa ke puskesmas, benar-benar diperiksa dan dirawat dengan baik oleh bidan atau mantri. Tidak satu pun dari
para petugas ini yang mencuci tangan mereka sebelum memeriksa pasien. Bahkan mutu pemeriksaan dan cara
mereka menentukan penyakit pasien sangat rendah, bila diukur menurut dengan standar IMCI. Hanya ada satu
petugas kesehatan yang mampu menyampaikan tiga hal yang menunjukkan keadaan berbahaya (satu-satunya
pusat kesehatan yang memiliki seorang dokter hanya mampu mendeteksi dua dari tiga hal tersebut).
Perawatan: Tidak adanya pemeriksaan yang tepat untuk menentukan mutu perawatan, data tidak bisa mengukur
ketepatan perawatan.
Saran dan penyuluhan yang diberikan: Penelitian menunjukkan, kurangnya pendidikan tentang layanan
kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, ibu baru, perawat bayi, dan pasien anak-anak. Para petugas kesehatan
tidak menjelaskan hasil pemeriksaan mereka, juga tidak menasihati orang tua/wali tentang bagaimana cara merawat
anak yang sakit. Mereka memberi penjelasan dengan cepat dan pasien tidak boleh bertanya (komunikasi satu arah).
Sebelum beralih ke pasien berikutnya, dengan cepat mereka menjelaskan cara pemakaian obat yang akan diberikan,
tetapi tidak memeriksa ulang apakah penjelasan itu sudah dimengerti dan apakah orang tua memahami berapa
lama obat tersebut harus diberikan.
Saat petugas kesehatan tidak berhasil memberikan penyuluhan kepada masyarakat miskin tentang nutrisi (gizi)
anak mereka, dan perlunya penanganan segera terhadap dehidrasi akibat diare, nyawa anak-anak berada dalam
risiko (Kotak 9 dan 10).
28
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Kotak 9: Bagaimana bisa menyusui anak bila air susu ibu tidak keluar?Parhan lahir dengan sehat seberat 3,5 kilogram, anak kelima dari ibu berusia 38 tahun, Hoiriyah. Parhan sekarang berusia 20 bulan, dengan berat
badan terlalu ringan, hanya 6 kilogram, sering sakit, dan tidak dapat berdiri atau berjalan.
Hoiriyah berhenti memproduksi air susu ibu tujuh hari setelah Parhan lahir. Sejak itu, dia hanya diberi air sampai usia satu bulan, saat dia juga
diberikan nasi. Orang tuanya sudah membawanya ke bidan desa, sering kali untuk menyembuhkan diare. Untuk ini, bidan memberikan Oralit dan
bukannya nasihat tentang perbaikan gizi. Keluarga Parhan tetap tidak tahu bagaimana harus memberi makan bayi ini.
Para petugas kesehatan di pusat kesehatan terdekat menyebutkan bahwa hal ini merupakan pola yang sering terjadi di wilayah ini, namun mereka
tidak memikirkan pendekatan untuk pendekatan perbaikan atau upaya pencegahan.
Laporan Lokasi, Alas Kokon
Kotak 10: Bayi meninggal karena diare di kota besar, dekat pelayanan kesehatanKeni yang berumur 6 bulan menderita diare tiba-tiba dan muntah-muntah. Orang tuanya membawanya ke Puskesmas terdekat yang tidak mempu-
nyai cukup staf dikarenakan hari libur nasional. Keni menunggu lam untuk diperiksa, ini menyebabkan dia menderita dehidrasi parah. Dia dirujukkan
ke rumah sakit kota. Tak seorangpun memberitahu orang tua Keni bahwa dengan menunda membawa Keni ke rumah sakit bisa berakibat fatal.
Ayah Keni tidak mempunyai kartu kesehatan. Karena khawatir biaya rumah sakit akan banyak, ayah Keni menunda membawa Keni ke rumah sakit.
Dia justru pulang dan menghubungi Kepala RT untuk mendapatkan surat keterangan miskin yang memberikan dia perawatan rumah sakit gratis.
Pada saat dia mendapatkan surat itu dan Keni sampai di rumah sakit, kondisinya sudah kritis. setelah dua hari diinfus Keni meninggal dunia.
Tidak satu pun dari responden masyarakat miskin dalam penelitian ini mengetahui tentang kebijakan resmi dari
Departemen Kesehatan (Danareksa), yang memungkinkan bidan desa untuk menyediakan layanan publik kepada
warga yang sangat miskin yang memerlukan pertolongan dalam keadaan darurat, dan mendapat penggantian
biaya layanan dari Puskesmas. Jika mereka mendapatkan informasi tersebut, banyak masyarakat miskin yang
akan terdorong untuk menghubungi bidan desa lebih awal; banyak kematian dalam proses persalinan akan bisa
dihindari.
4. Sarana Air “Bersih” yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat miskin
Masyarakat miskin di Indonesia tidak memiliki akses terhadap sarana air yang disediakan pemerintah tetapi mereka
membeli air dengan harga 15 sampai 30 kali tarif penggunaan air PDAM.
4.1. Masyarakat Miskin Kekurangan Akses Air Bersih Layak Minum
Di daerah pedesaan, 40 persen masyarakat miskin menggunakan sumber air yang tidak memadai (sumur galian
tanpa penutup dan sungai) untuk minum dan masak (lihat Gambar 3,). Sementara 22 hingga 25% lainnya membeli
air dari para penjual dengan metode pengangkutan yang tidak higienis. Di Bajo Pulau, misalnya, seorang penjual
mengangkut air sumur galian dari pulau lain dengan menggunakan drum-drum terbuka yang disimpan di dalam
lambung kapal dan ditutupi dengan terpal kotor. Di Simokerto, air dijual dalam jerigen plastik yang sudah lama dan
kotor.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
29
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Gambar 3: Proporsi untuk pilihan Layanan Air yang digunakan
11%
32%
5%22%
10%
8%
13% 14%
26%
4%25%
11%
12%
8%
Pandangan Perempuan Pandangan Laki-laki
Sungai (tanpa sumber air bersih)
Sumur pompa (milik tetangga)Pompa tangan umum
Sumur galian terlindungi
Sumur galian tidak terlindungi
Penjual air Beli air leding dari tetangga
Di daerah pedesaan, tidak ada satu rumah tangga miskin terhubung dengan jaringan layanan air bersih. Warga
miskin membeli air PDAM dari tetangga yang memiliki saluran air atau dari penjual dan membayar 15 hingga 30 kali
tarif yang dikenakan PDAM untuk pelanggan berpenghasilan rendah. Karena mereka harus membeli melalui pihak
ketiga untuk mendapatkan air, masyarakat miskin membayar enam hingga delapan kali lebih banyak daripada yang
dibayar oleh kebanyakan rumah tangga mampu di kota-kota Indonesia.
Masyarakat miskin biasanya tidak menyadari bahwa mereka membayar tarif melebihi harga normal karena mereka
membeli dalam jumlah yang sedikit namun sering. Masyarakat miskin sering kali percaya bahwa mereka tidak mampu
membayar untuk sambungan air ledeng – mungkin benar mengingat besarnya biaya pemasangan dan kenyataan
bahwa mereka tinggal jauh dari jaringan penyaluran air. Akan tetapi, masyarakat miskin dapat menanggung biaya
konsumsi air dengan tarif PDAM, karena mereka sudah membayar berlipat-lipat melebihi tarif tersebut (lihat Kotak
11).
30
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Kotak 11: Masyarakat miskin Membayar 30 Kali Tarif PDAM untuk Air – Tapi Tidak Menyadarinya
Persepsi: “Pak Ketua RT mengatakan bahwa kita tidak mampu membayar biaya pemasangan sambungan pipa PDAM karena biaya sebesar Rp. 750,000 ($75)
terlalu mahal untuk kami. Apalagi, Sekarang tarif PDAM naik dari Rp. 300 menjadi Rp. 700 per kubik meter, kami juga tidak akan mampu membayar
harga air sebulan. Sedangkan saat ini, kami hanya menghabiskan Rp. 300 untuk 30 liter air yang digunakan untuk minum dan memasak. Kami
mambeli air tersebut dari tetangga kami yang lebih kaya, dan kami membayar Rp 100 untuk 10 liter
Peserta FGD Perempuan, Antasari, Kalimantan Selatan
“Kami tidak akan bisa mengharapakan sambungan rumah dari PDAM. Hal tersebut akan menelan biaya sekitar Rp.3 hingga 5 juta, karena jalur
pipanya harus melintasi rel kereta api, jalan tol, dan pasar, sebelum bisa mencapai Simokerto tempat kami tinggal. Siapa yang mampu membayar
sebanyak itu? Apalagi, kami bukan pemilik tanah, kami hanya tinggal di lahan ini, oleh karena itu kami tidak bisa meminta sambungan pipa. Tanah
ini adalah milik PT KA(Kereta Api)”
Peserta FGD Kelompok Laki-laki, Simokerto, Surabaya
Kenyataannya:Masyarakat miskin di Antasari membayar tetangga mereka Rp.100 untuk 10 liter air PDAM. Hal ini berarti tarifnya Rp.10.000/ meter kubik – sekitar 13
kali lebih mahal daripada tarif PDAM, yaitu Rp.700/ meter kubik. Masyarakat miskin di Simokerto membeli air PDAM yang dijual kembali oleh penjual
dengan harga Rp.1.400 per hari untuk 50 liter air yang diantar ke rumah (atau Rp.700 per hari untuk 50 liter jika diambil sendiri dari toko penjual). Hal
ini berarti tarifnya Rp.28.000 per meter kubik untuk air yang diantar ke rumah. Tarif umum PDAM untuk saluran rumah tangga di Surabaya hanya
Rp.850 per meter kubik.
4.2. Penggunaan Air dan Bahaya Kesehatan
Air yang dapat diminum merupakan komoditas berharga bagi masyarakat miskin yang mereka gunakan untuk
masak dan minum. Mencuci dan mandi dengan air bersih adalah sebuah kemewahan yang tidak sanggup mereka
nikmati. Di semua lokasi, masyarakat miskin mandi dan mencuci pakaian mereka di sungai, sumur galian tanpa
penutup atau bahkan dengan air laut.
Hal ini membawa dampak kesehatan yang cukup berarti. Budaya yang kuat untuk membuang air besar di air yang
mengalir menyebabkan kebiasaan yang tertanam kuat untuk membuang air besar di sumber air alami. Proses
penilaian beberapa partisipan tentang air dan proyek sanitasi8 dan survei baseline untuk proyek WSLIC yang dikelola
oleh Universitas Indonesia pada tahun 2003 menemukan bahwa: “Hampir semua orang mencuci pakaian, mandi, dan
buang air besar di sungai walaupun mereka memiliki sumur. Buang air besar di sungai dianggap ‘bersih’, karena tidak
menyebabkan bau, seperti buang air besar di WC yang ventilasinya buruk.” Orang-orang juga sering kali membuang
sampah di sungai dan menggunakan sungai yang sama untuk memandikan ternak, mencuci pakaian dan sepeda
motor – sebagaimana juga mereka sendiri mandi.
Mereka yang tidak mencuci dan mandi di sungai dan kali, menggunakan air dari sumur galian tanpa penutup, tanpa
direbus terlebih dahulu. Di daerah padat di Surabaya, air yang dikonsumsi “kemerah-merahan, payau, dan berbau”.
Di Soklat, sumur tidak memiliki pelindung dari semen dan dikelilingi oleh kubangan lumpur. Di Jatibaru, dinding
sumur galian terbuat dari drum-drum besi tua yang dipakai untuk menyimpan bahan-bahan kimia industri. Sumur-
sumur ditempatkan di sebelah kandang kuda dan tidak memiliki dinding dari semen untuk mencegah terserapnya
8 WSP-EAP , 1997, 1999, 2000
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
31
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
zat pencemar lingkungan. Sampah padat menghalangi saluran pembuangan yang ada sehingga air buangan
berkubang di sekitar sumur.
Dalam benak masyarakat miskin, air sumur “bersih”, sementara air sungai tidak. Oleh karena itu, mereka yang bisa
menggunakan air sumur untuk mencuci dan mandi menganggap diri mereka beruntung, tanpa peduli kondisi
sumur. Tingkat kepuasan penggunaan air sumur cenderung lebih tinggi, kecuali airnya kelihatan berwarna, memiliki
bau yang tidak sedap atau payau. (Lihat Lampiran 3, Gambar 3.14 dan 3.15).
4.3. Warga Paling Miskin Membayar Harga Paling Tinggi untuk Air
Air itu mahal. Rumah tangga termiskin – yang terdiri dari 51-73% rumah tangga penduduk di lokasi sampel –
menghabiskan biaya murah antara Rp.5.000 (Jatibaru), hingga yang mahal yakni Rp.60.000 (Bajo Pulau, Antasari,
Simokerto) perbulan untuk air (lihat Tabel 3). Ini berarti masyarakat miskin menghabiskan 15 persen dari penghasilan
mereka untuk air minum dan masak (Bajo Pulau).
Air yang paling mahal dibeli dari penjual. Cara paling murah bagi masyarakat miskin untuk memperoleh air
bersih adalah dengan mengambilnya dari mesjid atau sumur tetangga. Di daerah pedesaan, biasanya warga miskin
membayar sekitar Rp.5.000 perbulan untuk air sumur bor; membayar biaya listrik untuk memompanya dari sumur,
di kota, mereka membeli air PDAM dari rumah tetangga, dan membayar sekitar Rp.30.000 sebulan. Di Soklat dan
Kertajaya, warga miskin menghabiskan sekitar 30 jam sebulan untuk mengambil air sumur galian dari sumur tetangga
atau sumur umum. Rumah-rumah tangga di Alas Kokon menghabiskan 150 hingga 200 jam sebulan mengangkut
air untuk mencuci, mandi, dan ternak. Warga perempuan di desa itu mengatakan mereka butuh “dua sampai tiga kali
perjalanan ke sungai untuk membawa air dari sungai sejauh 1,5 kilometer,” sambil mengambil air, mereka juga mencuci
dan mandi, ketiga kegiatan ini “menghabiskan lebih dari tiga jam sehari.”
32
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Table 3. Biaya layanan air bersih dan air bersih yang digunakan oleh masyarakat miskin di delaoan lokasi
penelitian
Lokasi-lokasi Pedesaan
Paminggir/Kalimantan Selatan
(Sungai. Tidak ada akses air
bersih)
Bajo Pulau/NTB
(Air sumur galian dari pulau
lain, dibawa dengan kapal
oleh penjual)
Alas Kokon/Madura
(Sumur galian umum yang
dilindungi)
Kertajaya/Jawa Barat
(Pompa tangan umum)
• Minum air sungai, setelah
diendapkan dan dididihkan.
• Mandi dan mencuci di
sungai
• Buang air besar di sungai
yang sama
• Rp.30.000 + 30 jam/ orang/
bulan untuk 35 liter/hari
• Membeli air hanya untuk
masak dan minum
(Rp.30.000/bulan)
• Mandi dan mencuci di laut
• Buang air besar di pantai
• Kuota 20 liter/ hari/rumah
tangga, hanya untuk masak
dan minum, waktu yang
dikeluarkan 8 – 10 jam/orang/
rumah/bulan
• Tidak ada bayaran
• Mengambil air sungai untuk
keperluan lain, menghabiskan
210 jam/ rumah/bulan
• Menggunakan lubang
jamban sederhana di/dekat
rumah
• 30 jam/orang/ bulan dan
Rp.5.000 untuk membeli air
untuk masak dan minum dari
mesjid
• Mandi + mencuci di sungai
• Kebanyakan juga buang air
besar di sungai yang sama
Lokasi-lokasi Perkotaan
Antasari/Kalimantan Selatan
(membeli air PDAM dari
tetangga)
Jatibaru/NTB
(membeli air dari sumur galian
tetangga dengan pompa)
Simokerto/Jawa Timur
(membeli air PDAM dari
penjual)
Soklat/Jawa Barat
(sumur galian tetangga – tidak
dilindungi)
• Rp.30.000/bulan untuk 100
liter/hari dengan Rp.100/10
liter hanya untuk masak dan
minum(> 13 kali tarif PDAM
di kota kecil*)
• Mandi + mencuci di sungai
• Menggunakan lubang
jamban yang tidak diperbaiki
• Persentasi yang besar buang
air besar di sungai yang sama
• Rp.5.000/bulan untuk berbagi
biaya listrik. Mengumpulkan
sekitar 120 liter air sumur
galian/hari untuk masak dan
minum
• Mandi + mencuci di
sumur tetangga yang tidak
dilindungi (tidak ada biaya)
• Kebanyakan buang air besar
di sungai
• Rp.42.000/bulan untuk 50
liter air yang diantar ke rumah
setiap hari, untuk minum dan
masak (> 30 kali tarif PDAM)
• Mandi + mencuci di sumur
galian umum
• Buang air besar di lubang
jamban di rumah/di pinggir
rel kereta api/WC umum
• 30 jam/orang /bulan untuk
mengumpulkan air untuk
masak dan minum. Air
matang untuk minum
• Mandi + mencuci di sumur
• Setengah menggunakan
jamban bersih yang dipakai
bersama dengan beberapa
rumah tangga
• Setengah lainnya buang air
besar di sungai atau kolam
• Tarif terendah PDAM untuk saluran rumah di Antasari = Rp.700/meter kubik air.• Tarif terendah PDAM untuk saluran rumah di Surabaya = Rp.850/meter kubik air.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
33
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
4.4. Hasil Pengamatan: Layanan Air “Bersih”
Masyarakat miskin mendapat mutu terendah dengan harga tertinggi. Penelitian ini tidak memiliki kewenangan
untuk melakukan tes bakteriologi dari sampel air di lokasi penelitian. Pengamatan termasuk: a) memeriksa sifat
dasar sumber air yang digunakan, yaitu sumber yang layak atau tidak menurut defi nisi global yang dipakai dalam
pemantauan MDG9 , b) kondisi sumber air, dan c) kemungkinan terjadinya pencemaran.
Illustrasi 5: Masyarakat miskin di perkotaan padat membeli air PDAM yang di-
jual kembali beberapa kali – setiap kali harganya naik. Dengan air PDAM yang
disimpan di drum, penjual air bersekala lebih besar mengisi jerigen ukuran kecil
milik pembeli penjual bersekala lebih kecil.
Dengan kriteria ini, masyarakat miskin pada
setengah lokasi tidak memiliki akses air
bersih. Mereka minum dan masak dengan air
dari sumber yang tidak layak, yang rentan
terhadap berbagai bentuk pencemaran
organik dan kimia. Di lokasi lain, air dari
sumber yang layak tersedia dalam jumlah
yang sangat terbatas, baik dalam kapasitas
sumber, maupun harga.
Tingginya tarif air yang harus dibeli
masyarakat miskin mencapai 15 hingga 30
kali harga yang dikenakan oleh PDAM. Karena
biaya yang mahal, tidak satu pun masyarakat
miskin dapat mencuci dan mandi dengan air
bersih. Sungai, danau, dan laut digunakan untuk mencuci dan mandi; air bersih digunakan untuk sedikit bilasan
akhir.
Ilustrasi 6: Sumur galian yang tidak layak di
pedesaan Jatibaru, NTB, berdinding dengan
drum industri,. Air dari sumur ini digunakan
untuk segala keperluan.
Para penjual air tidak diatur dan sangat memonopoli. Penjual air
mengambil air dari sumber yang seharusnya bersih, seperti saluran PDAM
atau sumur bor. Namun, air berpindah tangan dari penjual berskala besar
dan menengah ke penjual berskala kecil dengan menggunakan berbagai
peralatan yang tidak bersih (menggunakan drum tempat menyimpan
bahan kimia atau minyak, selang karet, corong, dan sebagainya). Tidak ada
peraturan yang mengharuskan mereka membersihkan tempat air tersebut
secara teratur dan menggantinya secara berkala.
Tingkat pencemaran air yang akhirnya sampai pada konsumen miskin
melalui para penjual, kemungkinan jauh lebih tinggi daripada batas
yang bisa diterima. Untuk mengetahui hal ini secara pasti dibutuhkan
ujian bakteriologi yang akurat. Para penjual memiliki kepentingan untuk
9 Program pengawasan bersama WHO-Unicef mengklasifi kasikan sumber-sumber air yang layak sebagai sumur-sumur galian dengan penutup,
mata air dengan penutup, sumur bor; penampungan air hujan; keran umum; air yang dialirkan melalui pipa ke rumah/halaman/sebidang tanah
kecil; dan air dalam botol hanya saat terdapat sumber kedua yang juga layak.
34
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
mempertahankan cengkeraman monopoli atas pelanggan miskin dan dikenal sering menghalangi munculnya
pilihan penyediaan air lainnya. Kotak 12 memaparkan contoh kasus ini.
Masyarakat miskin menganggap air sumur galian bersih. Melihat kondisi fi sik sumur galian dan lingkungan
sekelilingnya, kemungkinan air di hampir semua sumur galian tersebut sangat tercemar. Hanya Alas Kokon yang
memiliki sumur galian dengan penutup, namun kapasitasnya terbatas. Masyarakat miskin yang menjadi pengguna
diberi jatah hanya 20 liter per hari per rumah tangga, untuk diambil dan disimpan seminggu sekali. Air ini hanya
digunakan untuk masak dan minum.
Kotak 12: Terjebak oleh monopoli layanan airBajo Pulau hanya memiliki satu sumber air bersih – sumur bor milik pribadi yang terletak tiga kilometer dari dusun miskin di pedesaan di tepi laut.
Karena tanahnya berbukit-bukit, masyarakat miskin tidak bisa memperoleh akses terhadap sumber tersebut. Mereka bertahan dengan membeli air
untuk masak dan minum dari penjual yang mengangkut air sumur bor dari pulau lain. Mereka menjual air seharga Rp.1.000 per jerigen yang berisi
35 liter (Rp.28.600 per meter kubik). Orang yang kaya dapat membeli tiga sampai lima jerigen per hari. Masyarakat miskin membeli satu jerigen se-
hari, berisi 35 liter untuk sebuah keluarga dengan enam sampai delapan orang. Mereka mandi dan mencuci di laut, menggunakan air jerigen yang
berharga hanya untuk bilasan akhir yang sedikit.
Air diangkut secara tidak higienis dan diletakkan dalam lambung kapal, ditutupi dengan terpal kotor dan ditampung dalam drum-drum terbuka.
Air tercemar debu dan bekas minyak. Prioritas pertama penjual air adalah menjual air ke kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan, dan melayani
masyarakat miskin hanya dengan air yang masih tersisa. Warga perempuan sering kali menghabiskan dua jam di pantai menunggu kedatangan
penjual. Mereka hanya bisa berputus asa dan mengumpat jika penjual tidak muncul atau kehabisan air. Mereka menduga bahwa penjual sengaja
merusak pipa air yang dibangun di bawah laut oleh pemerintah. Karena Dinas Pekerjaan Umum merencanakan pembangunan pipa ini tanpa meli-
batkan rakyat, tidak ada organisasi setempat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaganya. Akhirnya, pipa itu pun rusak.
Laporan Lokasi, Bajo Pulau, NTB
4.5. Mutu Layanan : Pandangan Masyarakat Miskin
Air bersih merupakan faktor penentu utama mutu kehidupan. Ketergantungan pada penjual air yang tidak menentu
menimbulkan rasa frustasi dan kemarahan warga perempuan miskin di Bajo Pulau: “Kami menunggu kapal penjual di
pantai. Kadang-kadang kami menunggu dari pagi dan dia datang atau baru pada pukul 2 siang. Jika persediaannya
habis terjual untuk kapal-kapal besar di pelabuhan, kami tidak mendapatkan apa-apa. Tunggu saja suatu hari saat
mereka membutuhkan pertolongan kami – kami akan balas dia!!”
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
35
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Ilustrasi 7: Air diangkut dalam lambung kapal ke Bajo Pulau, se-
buah pulau pedesaan di pesisir pantai Sumbawa, NTB
Masyarakat miskin perkotaan yang membeli air dari
perusahaan air yang disediakan oleh penjual atau
tetangga (walaupun dengan harga yang jauh lebih
tinggi di atas tarif fasilitas) cukup puas dengan mutu
dan harga air. Menurut masyarakat miskin di Simokerto
dan Antasari: “Air PDAM jernih, tidak berbau atau
berwarna, dapat digunakan tanpa dididihkan, tidak perlu
ditimba (dari sumur), dan kami sanggup membayar.”
Komentar ini mengejutkan, mengingat masyarakat
miskin membayar jauh lebih mahal dari tarif PDAM per meter kubik air. Hal ini benar-benar membuktikan mitos yang
salah yang sering dinyatakan oleh PDAM bahwa masyarakat miskin bukanlah pelanggan yang menguntungkan
karena “mereka tidak mampu membayar tarif yang cukup untuk menutup biaya produksi.”
Kenyataannya, banyak masyarakat miskin lokal yang bekerja sebagai penjual air untuk kartel (perusahaan monopoli)
yang melayani daerah padat yang ditunjuk. Kartel tersebut yang menentukan harga jual air dan tidak mengizinkan
persaingan yang dapat menurunkan harga. Tempat pengisian sudah ditentukan di setiap Kelurahan dan disuplai
oleh saluran PDAM; pelanggan dapat membeli air mereka di tempat pengisian air atau minta penjual mengantarnya
ke rumah mereka dengan harga dua kali lipat.
Ilustrasi 8: Kapal penjual air, Bajo Pulau, NTB
Karena harga yang tinggi, masyarakat miskin
hanya membeli air bersih dalam jumlah terbatas
– hanya cukup untuk masak dan minum. Mereka
menerima nasib untuk menggunakan air yang
tidak aman dari sumur-sumur yang tercemar
dan sumber air tanah untuk segala keperluan.
Itulah sebabnya mereka tidak mengeluh soal air
sungai yang tercemar karena mereka peroleh
dengan mudah dan cuma-cuma.
Meskipun demikian, ada pihak lain yang
mengenali dampak dari air “gratis” terhadap
kesehatan seseorang. Seorang mantri dari pos kesehatan di Paminggir berkomentar: “Desa ini lebih memerlukan
persediaan air bersih daripada layanan kesehatan lainnya. Setiap tahun ada banyak kasus diare dan penyakit kulit karena
orang-orang menggunakan sungai untuk minum dan masak, selain untuk mandi, cuci dan buang air besar.”
36
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
5. Fasilitas Sanitasi yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat miskin
Ketersediaan air, praktik pemanfaatan air, dan praktik sanitasi pada hakekatnya saling berhubungan, seperti yang
telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Praktik sanitasi mencerminkan apa yang rakyat anggap bersih, cocok,
nyaman – dan apa yang tersedia.
Gambar 4 menunjukkan bahwa , kecuali minoritas kecil di Soklat (Jawa Barat), warga laki-laki dan perempuan miskin
di delapan lokasi tidak memiliki akses terhadap “fasilitas sanitasi yang layak” apa pun.10
Gambar 4: Proporsi untuk pilihan Fasilitas Sanitasi yang digunakan
44%
8%9%
10%
25%
4%
41%
17%
16%
11%
14%
Sungai (buang air besar terbuka)terbuka)
Pandangan Perempuan Pandangan Laki-laki
Pantai (buang air besar terbuka)
Jamban rumah tangga – lubang tanpa perbaikan
Lapangan (buang air terbuka)
Lubang tanpa perbaikan di luar rumah
Jamban rumah tangga bersama
Rakyat Bajo Pulau di pesisir pantai buang air besar di pantai pada malam hari atau sebelum gelap, sehingga pasang
naik dapat menghanyutkan tinja. Pada enam lokasi lainnya, rakyat lebih suka untuk buang air besar di sungai, di
tempat mereka mencuci, mandi dan sikat gigi (lihat Tabel 3.6, Lampiran 3). Buang air besar di air tidak meninggalkan
kotoran yang kelihatan atau bau yang jelas, dan dengan demikian dianggap “bersih” dan bahkan merupakan “pilihan
yang lebih sehat” daripada menggunakan jamban yang bau, WC umum sederhana yang tersedia bagi mereka —
terlepas dari usaha pihak berwenang untuk memperkenalkan manfaat penggunaan jamban untuk kesehatan.
10 “Fasilitas sanitasi yang layak” didefi nisikan oleh Program Monitoring bersama WHO-Unicef (dipakai untuk monitoring global target-target MDG)
sebagai: kakus cemplung yang layak dan berventilasi, jamban sistem leher angsa, jamban cemplung tertutup, atau koneksi ke sistem atau pipa
pembuangan air kotor. Defi nisi ini tidak termasuk kakus jongkok, kakus cemplung, kakus umum atau bersama, dan kakus yang dibuang langsung
ke sumber air.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
37
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Penduduk perempuan (61%) dan laki-laki (74%) mengatakan bahwa mereka buang air besar di alam terbuka, di
sungai, pantai, kolam, sawah dan semak-semak. Sumber air alami ini gratis, sedangkan WC umum di pemukiman
padat di daerah perkotaan Jawa, harus antri panjang dan membayar Rp. 200. Jamban lubang terbuka rumah tangga
yang tidak aman digunakan oleh 25 hingga 35% lainnya. Terdapat sekadar galian lubang di halaman (Alas Kokon,
Jatibaru), langsung di bawah rumah panggung di daerah rawa (di Antasari), atau di tepi rel kereta api di pemukiman
padat di daerah perkotaan (Simokerto).
Ada perbedaan jender dalam perilaku penggunaan sanitasi (lihat Lampiran 3, Gambar 16 dan 17, hal. 30-31). Privasi
dilaporkan sebagai alasan utama yang paling penting untuk perilaku sanitasi, berhubungan dengan kenyamanan
dan “kebersihan” (air yang mengalir alami). Tanpa memandang mutu fasilitas jamban, fasilitas yang ada di rumah
lebih disukai daripada keluar untuk buang air besar – terutama di rumah-rumah yang jauh dari sungai atau laut (Alas
Kokon, Antasari, Soklat, Simokerto). Dibandingkan laki-laki, warga perempuan lebih suka menggunakan fasilitas
sanitasi di dalam rumah tangga daripada harus keluar rumah.
Halangan utama lainnya bagi warga miskin dalam mencapai akses sanitasi yang layak adalah kesalahpahaman yang
tersebar luas tentang sanitasi menggunakan jamban dalam rumah yang masih dianggap sebuah kemewahan yang
mahal. Masyarakat miskin mempunyai kesan bahwa membuat jamban menghabiskan banyak uang (Rp.750.000
– Rp.2.000.000). Biaya ini tidak terjangkau oleh rumah tangga miskin. Untuk negara yang separuh rakyatnya hidup
dengan penghasilan kurang dari Rp.20.000 sehari, pandangan seperti itu masuk akal. Kesalahpahaman lahir di
kalangan masyarakat miskin karena mereka hanya melihat toilet mahal yang dibangun oleh rumah tangga kelas
atas. Dinas Pekerjaan Umum tidak membantu, karena mereka hanya menawarkan model standar yang bersertifi kat
“higienis” dan mahal harganya.
5.1 Hasil Pengamatan: Layanan Sanitasi
Masyarakat miskin tidak mendapat layanan sanitasi dasar. Penelitian ini mendapat hambatan dalam upaya
meningkatkan fasilitas sanitasi umum, antara lain mencakup: 1) Persepsi publik yang lebih suka buang air besar di
air yang mengalir; 2) Ketidaktahuan mengenai fasilitas sanitasi altenatif yang murah, dan adanya kesalahpahaman
bahwa sanitasi adalah suatu kemewahan yang tidak terjangkau; 3) kurangnya mekanisme untuk mempromosikan
fasilitas sanitasi yang lebih baik, selain itu juga kegiatan untuk meningkatkan kebersihan dan opsi peningkatan
fasilitas sanitasi yang lebih baik.
Baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, masyarakat lebih suka menggunakan sumber air alami yang tersedia
untuk sarana buang air besar; beberapa orang tetap memilih jalan demikian walaupun sudah memiliki jamban yang
dibangun di dalam rumahnya, melalui program bantuan, maupun subsidi, dengan alasan jamban yang tersedia
berbau tidak sedap dan kondisinya dinilai tidak sehat. Tindakan masyarakat tersebut berakibat pada timbulnya
kerusakan lingkungan yang tidak disadari, dan sangat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup masyarakat, baik
yang miskin maupun yang tidak.
38
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Warga hanya mau menggunakan jamban yang bersih. Di sebuah daerah pinggiran kota di Jawa, sekelompok
kecil warga mendapat akses jamban rumahan, satu jamban untuk empat sampai lima keluarga, dengan kondisi
sangat baik dan terawat. Fasilitas ini merupakan hasil dari sebuah proyek bantuan, sedangkan untuk fasilitas jamban
yang dibangun oleh sebuah LSM, yang baik kondisi maupun jumlahnya tidak memadai (kondisinya tidak terawat
walaupun sudah ditarik iuran perawatan sebesar Rp. 200), masyarakat cenderung enggan menggunakannya,
terlebih lagi dengan adanya antrian pengguna yang panjang di pagi hari.
Terlepas dari kedua contoh diatas, berbagai jenis jamban, yang dibangun oleh masyarakat miskin, banyak ditemui
hampir diseparuh lokasi penelitian. Di wilayah pedesaan, kebanyakan berupa bilah bambu atau kayu yang didirikan
diatas sungai atau empang, kadang ditutupi selembar kain atau bahan lain yang direntang di antara bilah bambu,
atau kadang hanya berupa lubang yang digali di halaman belakang rumah warga.
Ilustrasi 9: Di Desa Paminggir,
Kalimantan Selatan,warga
yang miskin tinggal di sungai
dan menggunakannya untuk
semua hal: memasak,air
minum, mencuci, mandi, dan
buang air. Tampak juga di latar
belakang foto, bentuk jamban
yang digunakan warga
Di daerah perkotaan lubang jamban
kadang di tambah semen, dan
dijadikan bagian dari rumah, namun
tinja yang dibuang ke lubang ini
biasanya langsung disalurkan
kesaluran pembuangan kota atau ke
sungai. Bahkan untuk mereka yang
tinggal di pemukiman terkumuh atau
yang hidup menggelandang tidak
memiliki lubang yang berfungsi sebagai jamban ini. Mereka biasanya mencari lahan kosong yang sedikit tertutup
untuk tempat buang air, atau melakukannya disungai seperti yang terjadi di daerah pedesaan.
Ilustrasi 10: Jamban terbuka di halaman belakang rumah bisa
dijangkau oleh hewan peliharaan, sehingga memungkinkan
penyebaran penyakit. Alas Kokon, Madura (Kiri).
Fasilitas Sanitasi untuk murid-murid di Sekolah dasar di
daerah pedesaan dan separuh dari sekolah dasar di daerah
perkotaan tidak memadai. Sekolah-sekolah, baik di daerah
pedesaan maupun di daerah perkotaan memang memiliki
kamar kecil yang bisa digunakan oleh murid dan guru,
tetapi disebagian besar lokasi yang dikunjungi,
perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah kamar
kecilnya adalah 100 murid berbanding satu toilet, dimana
angka tersebut tidak memungkinkan fasilitas tersebut
bisa digunakan oleh semua murid.
Pemerintah belum bisa menghilangkan anggapan
masyarakat bahwa fasilitas sanitasi itu mahal. Padahal
kenyataannya, saat ini di sebagian besar wilayah Indonesia yang belum dihuni, mungkin saja untuk membangun
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
39
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
sarana toilet murah dengan menggunakan tenaga kerja dan material yang tersedia di sekitar lokasi, biayanya berkisar
antara Rp.100,000-300,000 (US$10 - $30)—harga tersebut masih terjangkau oleh sebagian besar masyarakat miskin.
Namun, masih belum ada program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap biaya yang sesungguhnya
dan bahayanya menggunakan fasilitas sanitasi yang buruk, juga program yang mempromosikan opsi-opsi untuk
meningkatkan kualitas sanitasi dengan harga terjangkau.
5. 2. Kualitas Layanan: Berbagai Sudut Pandang
Ilustrasi 11: Jika ada toilet dalam rumah di lingkungan miskin
daerah perkotaan, biasanya langsung dibuang got atau selokan
dibelakang rumah, yang biasanya mengalir langsung ke sungai.
Simokerto .
Kualitas layanan sanitasi benar-benar buruk. Tidak terlihat
upaya baik dari pemerintah daerah maupun dari
pemerintah pusat untuk menyediakan layanan kebutuhan
dasar ini bagi masyarakat miskin.
Di daerah pedesaan, sumber air alami menjadi jamban
dadakan, sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan
masyarakat. Petugas paramedis Pustu di Paminggir
berkata: “(Ancaman terbesar bagi kesehatan masyarakat
disini adalah sungai, yang mana merupakan penopang
utama bagi kehidupan penduduk desa…. Karena digunakan
untuk berbagai keperluan warga, termasuk mandi, mencuci,
memasak, dan sebagai sumber air minum, juga digunakan untuk buang air dan pembuangan limbah. Diare dan penyakit
kulit sering sekali berjangkit; banjir tahunan semakin membuat penyakit-penyakit tersebut menjadi epidemi. Kita bisa
mengobati penyakit ini, tapi tidak bisa mencegahnya).”
Kekurangan sanitasi dasar ini berdampak terhadap layanan lain, misalnya layanan pendidikan. Di daerah pedesaan,
para guru kadang menolak untuk tinggal di desa—akibatnya mereka menjadi sering tidak hadir mengajar. Seorang
guru sukarela di SD di Paminggir menjelaskan bahwa guru utama di sekolah tersebut jarang ada di desa (walaupun
sudah disediakan tempat tinggal) karena fasilitas sanitasinya tidak memadai. Guru resmi yang ditunjuk untuk
mengajar disana selalu kembali ke kota untuk “mencuci pakaian” dan biasanya terlambat untuk kembali ke desa
untuk melaksanakan tugasnya. Guru di Bajo Pulau juga mengemukakan hal yang serupa.
40
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Ilustrasi 12: Sumber air alami lebih digemari sebagai tempat
buang air besar, seperti yang diperlihatkan pada gambar toilet
yang dibangun diatas empang di daerah pinggiran kota Soklat,
Jawa Barat
Sepertinya tidak ada aturan mengenai penyediaan
fasilitas sanitasi dan sarana air bersih pada proses
pembangunan sekolah. Guru SD di Desa Kertajaya
mengatakan bahwa sekolah mereka dibangun tanpa
fasilitas sanitasi maupun sarana air bersih. Mereka
kemudian menerima bantuan dari Kecamatan
Development Program (KDP) berupa satu unit toilet –
satu toilet untuk seluruh sekolah, tentu saja tidak cukup
dan tak lama kemudian rusak.
Demikian juga dengan APBD yang tidak menyediakan
anggaran untuk pemeliharaan rutin fasilitas sanitasi. Di
Soklat, yang merupakan wilayah perkotaan, setelah toilet
murid rusak, para guru menyediakan salah satu dari dua
toilet guru untuk digunakan oleh murid perempuan,
karena untuk memperbaiki toilet yang rusak harus
menunggu tahun anggaran berikutnya, yang berarti
berbulan-bulan kemudian.
Bagi masyarakat miskin, toilet umum yang mengenakan tarif malah menambah beban fi nansial. Seorang penjaga toilet
umum di pemukiman kumuh di Simokerto mengatakan bahwa setiap harinya kurang dari 30 orang menggunakan
toilet tersebut, padahal jumlah penghuni RW di daerah itu mencapai 300 rumah tangga, dan sebagian besar dari
mereka tinggal dalam radius 100 meter dari toilet umum tersebut. Menurutnya, ongkos Rp. 200 yang dikenakan untuk
fasilitas toilet umum itu masih telalu mahal bagi warga miskin.
6. Masyarakat Miskin hanya Memiliki Sedikit Kekuatan sebagai Pengguna Layanan—namun Mereka tetap Ingin Mendapatkannya
Masyarakat miskin dibuat tidak berdaya. Pada delapan lokasi penelitian, jelas terlihat bahwa baik warga laki-laki
maupun perempuan hanya memiliki sedikit pemahaman mengenai wewenang mereka atau hak mereka sebagai
klien, bahkan pendekatan yang bersifat top-down warisan orde baru dan masyarakat feudal telah meninggalkan
hubungan yang tidak setara, termasuk hubungan antara masyarakat miskin dengan penyedia layanan.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
41
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Kotak 13. “Mereka tidak memberi kami pilihan….”Sekitar 15 tahun yang lalu, semua perempuan yang sudah menikah di Desa Rancajaya dipaksa menggunakan alat kontrasepsi spiral. Para
perempuan tersebut di kumpulkan di suatu tempat oleh pegawai pemerintah, kemudian di bawa dengan menggunakan truk bak terbuka
menuju tempat pemasangan spiral. Tidak satupun perempuan yang sudah menikah bisa lolos; Mereka yang berusaha bersembunyi atau
menolak rumahnya akan diberi tanda merah untuk ditindaklanjuti.
Banyak dari perempuan yang dipasangi spiral tersebut menderita rasa nyeri dan pendarahan selama berbulan-bulan. Para suami merasa
cemas dengan kondisi kesehatan istri mereka dan mengusahakan berbagai cara untuk mengatasinya. Beberapa dari mereka menyuruh istri
mereka duduk selama beram-jam di sungai atau bak mandi, berharap agar spiralnya bisa hanyut keluar. tak satupun berhasil. Semua perem-
puan tersebut dan anak perempuan mereka—yang sekarang sudah menikah dan punya anak sendiri—sangat takut untuk menggunakan
alat kontrasepsi, sehingga mereka tidak menggunakannya.
“Petugas kesehatan tidak pernah memberi informasi kepada kami mengenai jenis alat kontrasepsi yang berbeda, berikut manfaat dan kelemahan
tiap-tiap alat. Jangan heran jika pada diskusi kelompok terfokus untuk kelompok perempuan, bahkan ada Ibu-Ibu yang belum pernah melihat
kondom!”
Hal ini telah dikonfi rmasi oleh peneliti dengan hasil dari kelompok diskusi laki-laki di Kertajaya, Jawa Barat
6. 1. Kurangnya Informasi-“Kami Tidak Tahu”
Ilustrasi 13: Kesempatan yang hilang: pada ruang periksa pasca persalinan,
di Soklat, Jawa Barat, terdapat poster yang menunjukkan gambar proses
persalinan dan sistem reproduksi (kanan). Tidak ada informasi mengenai tanda
bahaya selama kehamilan atau layanan yang bisa mencegahnya
Biasanya, masyarakat miskin tidak memiliki
akses informasi langsung mengenai program
yang dijalankan untuk mereka, sehingga
mereka hanya tahu sedikit atau bahkan tidak
tahu sama sekali hak-hak mereka. Para peneliti
tidak melihat adanya media publikasi
mengenai layanan apa saja yang tersedia
untuk masyarakat (seperti Kartu Sehat, Askes
dan beamurid) atau menjelaskan bagaimana
layanan-layanan tersebut bisa didapat.
Tempat-tempat pelayanan --Pustu, Puskesmas,
sekolah-sekolah, dan kantor Desa/Kelurahan—
sama sekali tidak memiliki literatur pendukung.
Para perempuan miskin bertanya: “mengapa
tidak ada informasi mengenai layanan ini baik di radio, TV poster, maupun Puskesmas?”
Masyarakat miskin, dimata mereka sendiri dan dimata penyedia layanan selama ini hanya berperan sebagai penerima
pasif dari layanan maupun informasi apapun yang yang disediakan oleh penyedia layanan ataupun pemimpin
masyarakat. Masyarakat dibuat menjadi sangat tergantung pada Ketua RT or Kepala Desa untuk mencantumkan
mereka kedalam kategori “miskin”, kemudian mereka juga bergantung kepada petugas Puskesmas untuk
menentukan kuota Kartu Sehat/Askes, atau kepada Kepala Sekolah untuk membagikan beasiswa. Biasanya warga
miskin mengandalkan belas kasihan penyedia air—kapan air diantar dan berapa banyak mereka akan menagih.
42
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Kebingungan Seputar Layanan yang Pro Masyarakat Miskin
Warga miskin tidak mengetahui biaya apa saja yang perlu dikeluarkan untuk mendapat pelayanan yang pro
masyarakat miskin—sebuah isu sentral di kehidupan masyarakat miskin. Karena kurangnya informasi, tidak satupun
warga miskin di lokasi penelitian mengetahui ketentuan dari Menteri Kesehatan (Danareksa) yang mencantumkan
bahwa Bidan di Desa akan mendapat bayaran untuk setiap layanan yang mereka berikan kepada warga yang sangat
miskin. warga di dua lokasi tidak tahu sama sekali mengenai kartu sehat. Warga miskin tersebut menyatakan bahwa
tidak pernah jelas pengobatan apa saja yang gratis bagi pemegang kartu sehat (Simokarto, Soklat, Jatibaru).
Di beberapa lokasi lain warga miskin menyadari keberadaan layanan seperti Beras untuk warga Miskin (Raskin)
dan kartu sehat. Di enam lokasi, informasi mengenai pembebasan uang sekolah sudah dipahami dengan baik,
mereka juga memahami bahwa Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) baru akan dimulai pada bulan September 2005;
bahkan, saat itu baru bulan Juli. Di Jatibaru (NTB) dan Soklat (Jawa Barat), mereka terlambat mengetahuinya, mereka
mengetahuinya dari TV, pihak sekolah sendiri tidak memberi tahu mereka. Pihak sekolah juga tidak mengembalikan
uang sekolah yang sudah dibayarkan orang tua murid untuk bulan September 2005, sebelum orang tua murid
mengetahui bahwa uang sekolah sudah dihapuskan.
Seringkali masyarakat masih mengalami kebingungan mengenai apa saja yang disediakan oleh layanan yang pro
masyarakat miskin, dan siapa sajakah yang berhak mendapatkan layanan tersebut. Misalnya, kuota Raskin untuk
keluarga miskin perbulan berkisar 3 sampai 20 kilogram. Banyak warga yang bertanya-tanya mengenai siapa
yang berhak menjadi penyandang Kartu Sehat. Mereka mengeluh karena hanya sedikit sekali warga miskin yang
menerima kartu tersebut, sementara ada warga yang tergolong mampu juga menerima kartu tersebut karena
mereka merupakan kerabat dekat dari kepala desa (Soklat, Jatibaru, Antasari, Paminggir).
Para warga miskin berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tugas para penyedia layanan
sektor publik. Hal ini bisa jadi sebagian benar karena pada kenyataannya selain bertugas pada Puskesmas, petugas
kesehatan juga bertugas melayani Pustu atau wilayah kerja diluar wilayah tersebut.
Tidak jelas bagi masyarakat miskin bagaimana keputusan dibidang layanan publik dibuat dan siapa yang
membuatnya. Di Soklat, masyarakat miskin berusaha mendekati pihak Puskesmas untuk mendapat Kartu Sehat,
sedikit sekali yang berhasil: “Semua orang melempar kami ke bagian lain – tidak satupun memberi jawaban yang
jelas.” Di Jatibaru, warga miskin menanyakan kepada pihak sekolah mengenai penerima beasiswa. Namun, mereka
hanya mendapat jawaban bahwa penerima beasiswa “sudah ditentukan dari atas”.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
43
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
6. 2. “Siapa yang akan Mendengar Kami?”
Bagaimana menyikapi layanan yang buruk?
Warga miskin, laki-laki maupun perempuan semua menyadari bahwa mereka sering tidak terlayani dengan baik, tetapi
tidak tahu bagaimana menyikapinya. Bagi sebagian besar warga, menyampaikan pengaduan kepada pemimpin
setempat ataupun media massa bukanlah hal yang biasa, tidak pernah terlintas di benak mereka bahwa mereka
akan bisa menjangkau, atau pun membayangkan bahwa kalangan elit tersebut akan memperhatikan pengaduan
mereka. Ingatan mengenai taktik kekerasaan yang ditinggalkan rejim Suharto telah membungkam sebagian besar
suara kritis mereka. Tidak seorangpun di delapan lokasi pernah mendengar adanya sanksi dalam bentuk apapun
dijatuhkan bagi penyedia layanan yang ceroboh, tidak peduli berapa banyak pengaduan yang disampaikan. “kami
bahkan tidak bisa menanyakan kenapa kami tidak mendapat layanan yang sesuai, apalagi untuk menjatuhkan sanksi
bagi penyedia layanan. Kami tidak punya kekuasaan ataupun daya, bahkan untuk sekedar bertanya,” komentar salah
seorang perempuan di Soklat, Jawa Barat. Akibatnya, warga menyerah: “penyedia layanan memiliki kekuasaan untuk
menentukan layanan apa saja yang bisa kami dapat”, adalah alasan yang dikemukakan salah seorang warga di Jatibaru.
Pengaduan dari warga bahkan mungkin bisa berbuntut retribusi. “Jika kami menyampaikan pengaduan, mereka tidak
akan mengikut sertakan kami dalam pemberian layanan seperti Kartu Sehat”, kata seorang warga dari Simokerto.
Besarnya kekhawatiran untuk menyampaikan pengaduan terhadap layanan yang buruk.
Masyarakat miskin merupakan lapisan paling bawah dari hierarki masyarakat. Di pulau Jawa yang padat penduduknya,
dimana tanah merupakan aset yang sangat berharga, masyarakat miskin seringkali tidak punya hak milik atas tanah
yang mereka tempati, hal tersebut menimbulkan rasa tak aman dan ketakutan untuk berbicara. Di Jati Baru, warga
mengaku merasa “tidak enak” untuk mengadu mengenai Bidan dan petugas Pustu, karena mereka memiliki kerabat
dan hubungan sosial ditengah masyarakat; di Madura, masyarakat miskin enggan untuk menghadap kepala desa
“hal itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi kami, nantinya.”
Ada beberapa warga desa yang sudah berupaya: di Kertajaya, Jawa Timur, warga miskin meminta kepala desanya agar
Bidan di Desa diwajibkan untuk tinggal di Pos Persalinan Desa (Polindes) yang sudah dibangun oleh masyarakat. Di
Kalimantan Selatan, warga mengajukan pengaduan resmi kepada dinas pendidikan kabupaten mengenai seorang
guru SD yang jarang hadir mengajar, walaupun sudah di sediakan tempat tinggal (Paminggir). Tidak satupun upaya
tersebut memberikan hasil yang diinginkan. “Bidan tetap tinggal di kota (Sape)”, kata warga perempuan di Bajo Pulau.
“Jika kita memanggilnya, dia selalu membuat banyak alasan untuk tidak datang, bahkan ketika ombak sedang kecil!
Dia tidak mau membasahi kakinya! kami tidak berani mengadu — dia masih kerabat sekretaris desa, dan beliau sangat
berkuasa.”
Masyarakat miskin tidak takut untuk mengadukan layanan sanitasi—karena memang tidak ada penyedia layanannya.
Di Bako Pulau, warga memang mengeluhkan monopoli yang dilakukan Penyedia Air Independen Skala Kecil (PISK),
44
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
namun keluhan mereka tidak membawa hasil. PISK di daerah perkotaan berhasil memberikan kepuasan pada
pelanggannya—tingginya harga air tidak terlalu kentara karena dibayar perhari.
Kelompok Elit Masyarakat Memberikan Pengarahan
Pada umumnya, masyarakat meminta pengarahan dari pihak yang berwenang—guru, petugas kesehatan, kepala
desa—mengenai layanan yang pro masyarakat miskin (ataupun kurangnya layanan tersebut): “Kami tidak banyak
bicara dan hanya menjalankan apa yang mereka perintahkan pada kami”, kata seorang warga di Soklat. “Paling-
paling kami bertanya pada Ketua RT jika beliau bisa menjelaskan.”
Kotak 14. “Karena saya miskin, maka saya pasti juga bodoh ”Pak Yusuf memiliki 13 anak dan bermata pencaharian sebagai tukang kayu. Hanya satu anaknya yang berhasil masuk SMP; dua lainnya tidak
bisa melanjutkan selepas SD karena masalah biaya dan karena mereka tidak bisa menebus ijazah dari sekolahnya.
“Saya tidak mampu membayar Rp. 55.000 untuk tiap ijazah”, ujar Pak Yusuf, beliau kemudian menambahkan bahwa usahanya untuk minta
keringanan dari pihak sekolah tidak membawa hasil.
Sedangkan untuk mendaftarkan anak mereka ke SMP, Pak Yusuf dan istrinya hanya punya RP 20.000 dan satu-satunya barang berharga milik
mereka--kipas angin—untuk biaya masuk. Beliau masih tidak tahu darimana bisa mendapat Rp 50.000 untuk membayar buku dan seragam.
Beliau tidak pernah berupaya untuk mendapat surat keterangan miskin dari pemerintah, yang bisa membebaskannya dari keharusan mem-
bayar. Katanya: “Saya hanya orang miskin, dan karena itu saya juga bodoh. Tidak seorangpun pernah menjelaskan hal-hal semacam ini kepada
saya. Saya tidak tahu bagimana cara mendapat surat keterangan miskin, dan saya juga tidak mau mendapatkannya . Berdasarkan pengalaman
yang sudah-sudah, tidak ada yang benar-benar ingin menolong saya.”
Laporan dari lokasi, Soklat, West Java
Ketua RT seharusnya berperan sebagai pihak yang menjembatani proses dari pemerimtah, strukur pemerintah, dan
masyarakat. Namun pada kenyataannya, kepala desa, sekretaris Desa dan pejabat desa lainnya justru terlalu menjaga
jarak dengan warganya yang miskin. Warga Bajo Pulau yang terutama memiliki pendapat paling sengit tentang
pejabat desa: “Kepala Desa tidak peduli terhadap kami. Dia tidak pernah berkunjung ke dusun kami, bahkan jika ada
warga yang meninggal. Lempar saja dia ke laut!”, “Sekretaris Desa cuma bisa memakan uang desa!”, “Badan Perwakilan
Desa (BPD) cuma sekedar formalitas — tidak ada hubungannya dengan kami.”
6. 3. Pelayanan yang Buruk dari Penyedia dan Petugas Layanan Pro
Masyarakat Miskin
“Kami merasa dianak tirikan. Mungkin karena kami tidak punya hak milik atas tanah yang kami tempati, dan tidak
membayar pajak kepada pemerintah desa. Kami tidak berhak mengharap pelayanan apapun dari mereka ….”
Kelompok Laki-laki miskin, Kertajaya
Banyak pengguna kartu sehat yang mengaku bahwa mereka harus menunggu di Puskesmas sampai semua pasien
yang membayar selesai dilayani; sedangkan di Pustu mereka bahkan diabaikan. Para Ibu di Kertajaya dan Jatibaru
mengatakan bahwa Bidan di Desa hanya mau membantu mereka selama persalinan, tidak lebih.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
45
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Kalaupun mereka di periksa, pemeriksaan hanya sepintas saja; bahkan kadang obatnya diberikan kepada pasien
tanpa memeriksa. Warga miskin mengatakan bahwa mereka hanya diperhatikan oleh penyedia layanan jika mereka
membayar layanan pada praktik pribadi.
Warga Bajo Pulau bahkan telah membuang Kartu Sehat mereka, karena Puskesmas yang berada di daratan jarak nya
terlalu jauh dan terlalu mahal untuk ditempuh.
Kotak 15. Pengguna kartu sehat harus sabar dan bisa mengendalikan diri “Dokter yang bertugas di RSU di Jereng juga membuka praktik swasta diluar RS. Istri saya menjadi pasien praktik pribadinya selama kehamilannya.
ketika waktunya melahirkan, karena saya tidak punya uang, saya membawa istri saya ke RSU Jereng karena merupakan RS yang terdekat yang
menerima Kartu Sehat. Sesampainya di RS saya diminta mengisi formulir untuk memberi informasi mengenai keadaan istri saya. Tak lama kemudian
dokter yang biasa memeriksa istri saya datang, dan mulai marah-marah ke saya karena saya tidak membawa istri saya ke RS Swasta,seperti yang
disarankannya sebelum ini. Saya bilang bahwa saya tidak punya uang untuk membayar biaya RS Swasta –tapi dokter itu tetap berteriak-teriak ke
kami…..”
Bapak Sobirin, Kampung Rancajaya, West Java
6. 4. Tidak ada Suara Warga dalam Pengambilan Keputusan tentang
Masyarakat dan Penyediaan Layanan
Menurut kelompok Laki-laki dan perempuan, keputusan mengenai penggunaan dana masyarakat dibuat hanya oleh
pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat formal. “tidak pernah ada pertemuan warga atau forum untuk memberi
tahu kami rencana pembangunan daerah atau alokasi dana pemerintah untuk memberikan layanan kepada warga. Jika
ada pertemuan warga, petugas Kelurahan tidak mengumumkannya” Kelompok Laki-laki Miskin, Simokerto.
Kadang kala, pendekatan yang sewenang-wenang yang dilakukan para pejabat ini memaksa warga miskin untuk
mengambil tindakan, dan mengeluarkan uang dari kantungnya sendiri untuk mendapat layanan publik yang
diperlukannya. “Walaupun ketua RT dan perwakilan warga merupakan BPD, kami tidak pernah tahu apa-apa mengenai
alokasi dana pelayanan-pelayanan dasar”, tukas seorang laki-laki dari Kertajaya. “Kami sudah berulang kali mengajukan
permohonan resmi kepada pejabat desa untuk pemasangan instalasi listrik. Sekarang kami terpaksa merogoh kocek
sendiri untuk mendapatkan sambungan listrik dari kampung lain.”
6. 5. Permasalahan pada Proses Partisipatoris-“Kami seperti Anak Tiri”
Ketika kaum laki-laki merasa putus asa dan suaranya tidak didengar pada proses pengambilan keputusan yang
berhubungan dengan warga pada umumnya, dan mengenai layanan dasar pada khususnya, kaum perempuan
justru lebih terpinggirkan lagi: “kelompok perempuan di Kelurahan, kalaupun ada yang terlibat kegiatan-kegiatan,
biasanya berasal dari keluarga kaya”, tukas kelompok perempuan pada diskusi terfokus di Antasari.
46
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Kelompok perempuan dari Soklat bahkan lebih terang-terangan lagi, “Mereka tidak pernah mengundang kami untuk
hadir di pertemuan dan rapat pengambilan keputusan karena mereka pikir kami bodoh, karena kami tidak punya uang,
karena usaha kami hanya skala kecil, karena kami dianggap “orang kecil” (orang tak mampu).”
Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokratis di dunia, masyarakat miskin ini tidak
merasakan kesetaraan.
Kelompok laki-laki miskin di Kertajaya berkata: “Kami merasa seperti anak tiri. Mungkin karena kami tidak memiliki
tanah yang kami tinggali, dan tidak membayar pajak bumai dan bangunan ke pemerintah desa. Kami tidak berhak
mengharap layanan apapun dari mereka….”
Kondisi tersebut diatas telah merubah kualitas proses partisipatoris dan kesetaraan dalam keluaran yang berupa
proyek pembangunan dengan tujuan pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Komentar
yang tercetus dengan sendirinya selama proses diskusi kelompok terfokus mengenai proyek pembangunan yang
mengikut sertakan masyarakat (yang dianggap berhasil di Indonesia) membuktikan hasil tersebut:
“Kami baru mengetahui rencana pembuatan jalan di daerah kami, setelah para pekerja proyek yang berasal dari luar desa
didatangkan, walaupun memang jalan tersebut ditujukan untuk kepentingan warga kami”.
Kelompok Laki-Laki miskin, Antasari
Ilustrasi 14: Warga miskin di lokasi seperti, Nusa Tenggara Barat (kiri), dan Paminggir, Kalimantan (bawah) menyatakan bahwa para elit
setempat hanya maumendengar aspirasi mereka melalui fasilitator dari luar.
“Terdapat pompa air tangan di Desa, yang seluruhnya dibangun oleh fungsionaris proyek, mulai dari pemilihan kontraktor,
dan buruh, sampai tahap pembangunan. Hasilnya sebuah pompa air tangan di dekat masjid, tempat di mana kepala
desa menginginkanya. Air yang keluar ternyata payau. Tidak ada warga yang mau menggunakannya. Pompa tersebut
rusak dalam waktu satu tahun sejak selesai dibangun.”
Kelompok Perempuan Miskin, Kertajaya
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
47
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
“Kami tidak pernah menerima fasilitas kredit-mikro dari proyek pemberantasan kemiskinan. Mereka yang menerima
biasanya sudah merintis bisnis sendiri, dan berasal dari kelompok menengah. Badan Kerja Masyarakat (BKM) yang
menentukan bahwa penerima fasilitas kredit bukan warga miskin. Masyarakat miskin hanya mendapat pinjaman dan
tabungan dari bank keliling swasta yang sering mengunjungi masyarakat.”
Kelompok Perempuan Miskin, Soklat
Bantu Kami Berpartisipasi
Warga laki-laki dan perempuan miskin merasa yakin bahwa mereka akan bisa menyuarakan keinginan warga jika
saja mendapat dukungan. Warga Alas Kokon menjelaskan pandangan mereka: Intinya, mereka yakin bahwa mereka
butuh fasilitator dari luar masyarakat, yang bisa mengorganisir pertemuan atau mengadakan forum diskusi. Fasilitator
dari luar ini harus peduli pada masyarakat miskin dan punya keahlian mengidentifi kasi siapa saja yang warga yang
tergolong miskin.
Warga Alas Kokon sudah merasa sangat empatis terhadap adanya intervensi dari luar: “Jika institusi atau petugas
pemerintah yang melakukannya, proses seperti ini tidak mungkin terlaksana. … Sampai saat ini, kami belum melihat
adanya institusi pemerintah yang menaruh perhatian terhadap layanan bagi masyarakat miskin, ataupun yang
memperhatikan aspirasi masyarakat miskin.”
7. Beberapa Rekomendasi Kebijakan dan Strategi
Berikut ini beberapa rekomendasi untuk tindakan dan strategi kebijakan khusus dan umum untuk meningkatkan
penyediaan layanan publik bagi masyarakat miskin. Rekomendasi-rekomendasi tersebut disusun berdasarkan
pengamatan khusus, pengaduan, dan penilaian yang dibuat oleh masyarakat miskin di delapan lokasi penelitian.
Dibuat berdasarkan pengalaman hidup pribadi, usulan-usulan berikut menawarkan suatu wawasan yang unik
mengenai cara pandang kelompok laki-laki maupun perempuan miskin dalam melihat dan mempercayai bahwa
pelayanan publik masih bisa ditingkatkan. Selain itu, usulan-usulan ini juga menjadi suatu daftar tindakan, yang
saling melengkapi dengan hasil temuan dari analisa kuantitatif pada laporan utama, “Mengefektifkan Pelayanan bagi
Masyarakat Miskin di Indonesia” atau Making Services Work for the Poor in Indonesia.
7. 1. Usulan untuk Layanan-Layanan Dasar Secara Umum
1. Membuat prosedur yang memungkinkan masyarakat miskin mengupayakan dan mendapatkan layanan-
layanan yang pro masyarakat miskin tanpa harus bergantung pada pemimpin masyarakat atau kepada penyedia
layanan.
2. Menghilangkan ketergantungan masyarakat miskin terhadap penyedia layanan dan pemimpin masyarakat
untuk mendapatkan informasi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kondisi kesehatan mereka,
48
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
misalnya: layanan dasar apa saja yang tersedia, standar dan biaya yang dibutuhkan, penyediaan pelayanan
khusus bagi masyarakat miskin, serta dimana dan bagaimana mendapatkannya.
3. Paradigma bahwa masyarakat miskin hanya bisa pasrah menunggu didaftar atau di sertifi kasi berdasarkan
penilaian pemimpin mereka, perlu dirubah. Sertifi kasi dan klasifi kasi warga miskin seharusnya lebih bersifat
partisipatoris dan dilakukan melalui metode penilaian kolektif sehingga benar-benar transparan, dan
memungkinkan karakteristik-karakteristik kemiskinan lokal teridentifi kasi dan menjadi pertimbangan.
4. Ciptakan program koordinasi informasi untuk mengumumkan layanan yang tersedia bagi masyarakat miskin
dan membuat mereka menyadari manfaat dari program-program tersebut. Perlu juga dibuat program informasi
untuk membuat masyarakat menyadari tanda-tanda bahaya—situasi-situasi yang biasa ditemui, yang bisa dan
harus ditangani secepatnya untuk menghindari petaka.
5. Layanan-layanan yang pro masyarakat miskin perlu dikomunikasikan kepada masyarakat miskin melalui media
massa maupun institusional. Publikasi yang diperlukan adalah mengenai layanan-layanan yang pro masyarakat
miskin dan bagaimana cara mendapatkannya misalnya melalui radio, koran lokal, media publikasi visual yang bisa
ditempatkan di puskesmas, pustu, RSU, sekolah, masjid, banjar, kantor kelurahan, dan kendaraan umum, lembar
pengumuman yang dibagikan kepada tiap keluarga melalui Ketua RT, Arisan, PKK, atau yang sejenis. Mendirikan
pos-pos informasi di kabupaten/kota dan kecamatan dimana masyarakat miskin bisa mendapapatkan informasi
lengkap mengenai layanan-layanan pro masyarakat miskin yang tersedia di wilayah tersebut dari berbagai
penyedia swasta dan pemerintah; mengumumkan keberadaan pos-pos tersebut.
6. Berdayakan masyarakat miskin dengan memberikan informasi seputar standar layanan yang harus dipenuhi
oleh tiap penyedia layanan, dan tindakan apa yang harus mereka ambil jika standar-standar tersebut tidak
dipenuhi. Publikasikan hal ini secara sungguh-sungguh pada tiap loket pelayanan publik, dan buat peraturan
yang mewajibkan pemasangan informasi-informasi ini secara permanen.
7. Ciptakan mekanisme pelaporan yang mudah dan bebas risiko bagi pengguna layanan yang ingin melaporkan
kinerja penyedia layanan dasar. Program Pembangunan Kecamatan (PPK) atau Kecamatan Development
Program (KDP) di Indonesia telah berhasil menghasilkan sejumlah metode inovatif untuk menampung
pengaduan dari masyarakat mengenai tindak korupsi, yang bisa diadaptasi untuk mekanisme pelaporan ini.
Kembangkan cara agar pengguna layanan bisa menilai dan menyampaikan laporan mengenai penyedia
layanan tanpa menyebutkan identitas pelapor, karena kekerabatan sosial dengan penyedia layanan kadang
menjadi penghalang klien untuk melapor kinerja yang buruk. Menggunakan laporan dari pengguna layanan
dan mengaitkannya secara langsung dengan gaji dan tunjangan penyedia layanan, untuk menciptakan insentif
bagi penyediaan layanan yang baik.
8. Memublikasikan mekanisme-mekanisme dan standar pelayanan tersebut melalui media massa dan berbagai
titik pelayanan.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
49
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
9. Memublikasikan konsekuensi yang akan didapat jika pengguna layanan menggunakan mekanisme pengaduan
tersebut. Masyarakat miskin tidak akan mau mengadukan pelayanan yang buruk kecuali mereka sudah melihat
contoh nyata bahwa tindakan mereka akan membawa hasil dan tidak mengandung risiko. Pengalaman mereka
dimasa lalu telah membuat mereka percaya bahwa menuntut pertanggungjawaban dari penyedia layanan
adalah upaya yang sia-sia.
7. 2. Usulan untuk Layanan Bidang Kesehatan
Selain menerapkan usulan-usulan tersebut diatas di bidang kesehatan, ada beberapa tambahan rekomendasi yang
mungkin bisa bermanfaat:
1. Meningkatkan transparansi dan kesetaraan prosedur untuk menunjukkan manfaat Kartu Sehat and Askes,
dengan menggunakan metode poin 3 tersebut diatas.
2. Informasi yang lengkap bisa menyelamatkan nyawa. Mengarahkan sistem layanan kesehatan agar lebih menitik
beratkan penyediaan informasi tindakan penyelamatan untuk lebih memberdayakan masyarakat miskin, antara
lain:
• Manfaat layanan yang jelas; kadangkala masyarakat miskin tidak menggunakan layanan karena mereka
mengkhawatirkan biaya.
• Tanda-tanda kehamilan yang berisiko, yang membutuhkan rujukan segera ke puskesmas. Masyarakat miskin
seharusnya tidak lagi tergantung pada dukun beranak atau pihak lain yang sejenis, untuk mulsi bertindak.
• Perbandingan antara pelayanan pra-natalitas dari dukun beranak dan dari puskesmas/pustu, dalam hal tindakan
pencegahan dan pengobatan, seperti imunisasi TT, dan tindakan persiapan bagi keluarga yang memiliki risiko
kelahiran bermasalah, seperti misalnya bimbingan keluarga agar mempersiapkan diri secara fi nansial dan
logistik untuk membawa si Ibu ke fasilitas kesehatan untuk melahirkan ketika kehamilan sudah di nyatakan
berisiko sejak awal.
• Bagaimana menyusui dan merawat bayi jika ASI tidak keluar, atau selama sakit. (Informasi juga seharusnya
sampai pada tahap menyediakan obat-obatan sederhana dan oralit).
3. Mengumumkan mekanisme yang membuat pelayanan dari Bidan di Desa yang terlatih menjadi lebih terjangkau,
misalnya Danareksa, dimana puskesmas akan mengganti biaya bidan setiap mereka melayani warga miskin.
Karena tidak satupun warga miskin laki-laki atau perempuan pernah mendengar mengetahui hal ini.
7. 3. Usulan untuk Layanan Bidang Pendidikan
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar di daerah, terdapat beragam isu yang perlu ditangani, antara
lain: hal-hal yang mendasari tingkat ketidakhadiran dan kinerja guru; ketersediaan dan kemampuan mendapatkan
50
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
buku pelajaran; biaya-biaya yang tak diperhitungkan dan tambahan yang menyebabkan pendidikan dasar menjadi
tak terjangkau oleh masyarakat miskin; kualitas infrastruktur sekolah yang rendah.
1. Laporan mengenai ketidakhadiran guru terus menerus datang dari sekolah-sekolah di daerah; masalah ketidak
hadiran sangat terkait dengan tidak memadainya infrastruktur dasar di daerah, seperti air bersih, sanitasi dasar
dan, pada sejumlah kecil kasus, sambungan listrik. Para orang tua mengatakan bahwa kebanyakan guru ditarik
dari daerah perkotaan, dan enggan tinggal di desa ketika fasilitas dasarnya tidak memadai. Sarana air bersih
dan sanitasi selain penting bagi guru, juga penting bagi murid – yang tidak mungkin belajar kebersihan tanpa
adanya sarana air bersih dan sanitasi.
2. Departemen pendidikan nasional seharusnya mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan agar tiap sekolah
yang dibangun memiliki jaminan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar berupa toilet, dengan
perbandingan paling banyak satu toilet untuk 50 murid. Unit Kesehatan Sekolah (UKS) harus merancang
program untuk menggalakkan penggunaan fasilitas fasilitas tersebut dan praktik kebersihan utama, seperti
kebiasaan buang air besar hanya di toilet dan membiasakan mencuci tangan dengan sabun setelah buang air
dan sebelum makan.
3. Kebijakan-kebijakan Depdiknas mengenai proyek pembangunan sekolah dasar sebaiknya ditinjau berdasarkan
anomali yang merusak kualitas pendidikan. Sekarang ini, banyak sekolah dasar yang dibangun hanya dengan
dua-tiga ruang kelas, yang artinya dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda terpaksa harus digabung untuk
proses belajar, akibatnya kualitas pelajaran yang di terima oleh murid tidak bisa maksimal dan pengalaman
belajarnya pun menjadi sangat tidak memadai.
4. Mengembangkan mekanisme agar orang tua murid bisa memantau dan melaporkan ketidak hadiran dan
kinerja guru kepada pihak yang berwenang terhadap guru dan berwenang atas gaji guru. Penggunaan daftar
hadir guru yang dikelola oleh komite sekolah, dan juga penilaian tahunan kinerja guru oleh orang tua murid,
dengan menggunakan lembar penilaian anonim yang kemudian dikaitkan dengan gaji guru dan kenaikan
gajinya. Depdiknas sebaiknya bisa lebih terlibat secara langsung dengan orang tua dalam memantau kehadiran
dan kinerja guru, serta penerapan sanksi.
5. Menyediakan buku pelajaran bagi murid yang berasal dari keluarga miskin. Antar lain dapat dilakukan dengan
jalan: pihak sekolah bisa membeli buku dan meminjamkan kepada murid yang berasal dari keluarga miskin (bila
perlu, dengan menggunakan tabungan dalam jumlah kecil yang digunakan sebagai tabungan). Atau jika murid
diwajibkan membeli buku, maka pihak sekolah harus membeli kembali buku tersebut pada akhir tahun ajaran.
Para orang tua murid juga mengusulkan agar masa penggunaan buku paling sedikit dua tahun ajaran, agar bisa
menghemat biaya.
6. Biaya pendaftaran sekolah menengah membatasi keinginan murid miskin. Sepertinya tidak ada biaya yang
tetap; sekolah mengenakan biaya sesuka hati mereka. Direkomendasikan agar pemerintah menetapkan biaya
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
51
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
pendaftaran yang masuk akal, dan mengumumkannya, misalnya biayanya tidak boleh melebihi jumlah senilai
4-5 hari UMR.
7. Gedung sekolah harusnya dibangun di jalur yang dilalui kendaraan umum. Murid-murid harus diberi abonemen
kendaraan umum bulanan gratis. Pengusaha kendaraan umum swasta diwajibkan mengenakan tarif khusus
untuk pelajar sebagai gantinya, jika pengusaha tersebut mendapatkan sarana yang disediakan sektor publik
maka ia akan mendapat insentif, misalnya, pinjaman dengan bunga khusus untuk membeli kendaraan umum.
7. 4. Usulan untuk Layanan Air bersih dan Sanitasi Dasar
Para pembuat kebijakan perlu melihat kenyataan bahwa masyarakat miskin membayar jauh lebih mahal untuk
mendapatkan air bersih—bahkan mencapai 30 kali harga yang berlaku. Tidak satupun dari 424 laki-laki dan
perempuan yang diwawancarai memiliki sambungan pipa sehingga mereka juga tidak mendapat manfaat dari
penggunaan air yang disubsidi dalam jumlah besar, yang ternyata justru di nikmati oleh masyarakat yang tidak
tergolong miskin. Dengan tidak adanya akses sarana air bersih umum, mereka terpaksa membeli air dari tetangga
mereka atau penjual air keliling. Masyarakat miskin di pedesaan bahkan hanya mengandalkan air tanah, yang
jumlahnya menyusut selama musim kemarau.
Sekitar separuh penduduk Indonesia, baik yang miskin maupun yang tidak, terus menggunakan air sumur (sumur
dangkal maupun dalam), sekalipun mereka sudah mendapat jaringan PDAM. Biasanya didaerah perkotaan, air
sumurnya tidak layak diminum.
Pada delapan lokasi penelitian masyarakat miskin hampir tidak memiliki akses ke sanitasi. Kondisi tersebut mewakili
kondisi di seluruh Indonesia. Baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan, warga menggunakan sumber air
alami terdekat untuk buang air besar. Tidak berhasilnya upaya memecahkan masalah sanitasi dasar untuk jutaan
warga miskin di pedesaan dan perkotaan telah menciptakan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi seluruh
bangsa Indonesia. Para pembuat kebijakan perlu melihat potensi bencana yang jarang dilirik ini dan menangani
permasalahan sampai ke akarnya.
Beberapa Rekomendasi untuk Menyediakan Pasokan Air Bersih bagi Masyarakat Miskin
1. Untuk daerah perkotaan, lakukan penilaian terhadap biaya operasional riil dari PISK dan keuntungan yang
mereka dapat dengan menggunakan air PDAM. Tetapkan batas yang tidak bisa ditawar untuk harga yang
mungkin dikenakan oleh PISK sehingga semua pembeli di kota mendapat tarif yang sama. PISK tidak seharusnya
menikmati subsidi PDAM sementara mereka mengenakan tarif yang eksploitatif bagi masyarakat miskin.
2. Kebijakan dan Peraturan seharusnya bisa menjaga kompetisi yang terjadi di tingkat penyedia air, setidaknya di
daerah perkotaan, dimana secara ekonomi lebih memungkinkan untuk terdapat beraneka ragam penyedia air.
Umumkan batas harga untuk mendidik penyedia layanan dan mendorong masyarakat miskin untuk melaporkan
52
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
pelanggaran yang mungkin terjadi. PDAM harus bisa mengenali pangsa pasar PISK, dan menandatangani kontrak
dengan Penyedia Air tersebut, yang memungkinkan mereka mendapat harga dibawah harga konsumen, tapi
dengan catatan bahwa mereka tidak akan mengenakan tarif yang melebihi harga yang diberikan PDAM kepada
pelanggan langsung. PDAM juga harus memantau agar tarif yang dikenakan penyedia air bagi pelanggannya,
dan menghentikan pasokan bagi penyedia air yang mengenakan tarif eksploitatif.
3. Memahami bahwa masyarakat miskin di perkotaan mampu dan mau membayar harga yang mahal untuk
mendapatkan air bersih. Pelanggan yang merupakan warga miskin bukanlah beban bagi kelangsungan PDAM.
Masyarakat miskin selama ini sudah membayar penyedia air swasta dengan harga yang jauh lebih mahal
daripada harga yang dikenakan PDAM. Hambatan utama dalam memasukkan kediaman warga miskin tersebut
kedalam jaringan PDAM, yang harus ditangani dengan kreatif oleh kebijakan penyediaan layanan, adalah: a)
warga miskin biasanya tidak mampu membayar harga pemasangan sambungan yang mahal, dan harus dibayar
oleh warga miskin sekaligus, dan b) warga miskin biasanya tidak punya kepemilikan yang sah terhadap lokasi
kamar mandi ataupun jamban mereka – yang mana untuk saat ini hal tersebut tidak memungkinkan mereka
untuk mendapatkan sambungan air resmi.
4. Masyarakat miskin di Pulau Jawa mungkin bisa mendapat air bersih yang layak dari sumurnya, namun tidak
demikian dengan masyarakat miskin di NTB yang tanahnya tandus, atau warga di Kalimantan yang tanahnya
berawa, dan asam. Keanekaragaman topografi dan kondisi geo-hidrologi di Indonesia membutuhkan teknologi
pasokan air bersih yang beragam juga, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pendekatan penyediaan
sarana air bersih di pedesaan pada skala nasional harus bisa memanfaatkan tingginya kebutuhan sarana air bersih
di daerah pedesaan, dan bekerjasama dengan masyarakat miskin untuk mengidentifi kasi dan mengembangkan
berbagai pilihan mekanisme yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan teknologi dan
pengaturan manajemen air yang bisa di jaga kelangsungannya oleh warga setempat.
Beberapa Rekomendasi untuk Meningkatkan Layanan Sanitasi bagi Masyarakat Miskin
1. Buat urutan penerapan pendekatan ditingkat masyarakat yang dinilai bisa meningkatkan perilaku hidup sehat di
kalangan masyarakat desa, dengan cepat.11 Merumuskan kebijakan nasional dan strategi untuk program sanitasi
daerah yang memungkinkan praktek terbaik yang teruji di lapangan secara konsisten di seluruh Indonesia.
2. Buat urutan kapasitas pemerintah daerah, untuk menyebarluaskan pilihan-pilihan sistem sanitasi biaya rendah
yang bisa diterima oleh masyarakat setempat, sehingga semua warga mampu mendapatkannya. Bisa berupa
jamban cemplung kering, sampai kepada jamban cemplung yang lebih canggih, Kakus Sopa Sandas, Jamban
11 Salah satu contohnya adalah pendekatan Community-Led Total Sanitation (CLTS) yang dikembangkan melalui program-program RWSS skala
besar yang terpilih. Yang membangun kesadaran tiap keluarga untuk membangun jamban tertutup, dengan menggunakan tekanan sosial dan
gerakan ditingkat komunitas. Uji coba lapangan yang dilakukan di Lumajang, sumbawa, Muara Enim, Muaro Jambi, dan Kabupaten Sambas,
sepertinya , menunjukkan hasil yang memuaskan. Informasi lebih lanjut tersedia di tulisan-tulisan seputar CLTS, atau di Newsletter PERCIK di situs
pemerintah Indonesia: www.ampl.or.id
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
53
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Sistem Leher Angsa, Jamban Septik Tank tunggal maupun ganda, dengan diadaptasi (sebagai upaya mengurangi
biaya pembuatan) menggunakan bahan bangunan yang tersedia di daerah masing-masing.
3. Kembangkan opsi-opsi serupa bagi masyarakat miskin di daerah perkotaan. Salah satu contoh percobaan
yang berhasil adalah proyek SANIMAS.12 Pendekatannya saat ini banyak digunakan oleh pemerintah daerah.
Namun, karena pemerintah daerah dan DPRD belum terlalu paham aspek proses inovatif dari pendekatan
proyek SANIMAS, maka mobilisasi masyarakat dan komponen capacity building-nya saat ini terancam hilang.
Layanan tanpa kapasitas masyarakat yang memadai dan kepemilikan yang sudah terbangun, agaknya akan sulit
berlanjut.
4. Namun, terdapat masalah yang labih besar daripada masalah-masalah yang sudah disebutkan diatas, misalnya
vakumnya kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan layanan sanitasi. Sehingga untuk mengisi
kevakuman ini:
• Pembuat kebijakan daerah perkotaan harus memiliki pemahaman yang lebih terhadap besarnya biaya suatu
layanan yang berhasil, dan biaya untuk membuatnya berkesinambungan; Karena dua hal ini adalah kunci
keberhasilan dalam kemajuan sanitasi perkotaan. Semua kajian sektor analitis dan penelitian mendalam
mengenai bagaimana pembuat kebijakan memandang, dan opini pemimpin mengenai, sanitasi di Indonesia,
perlu menetapkan sasaran kampanye advokasi untuk mengumpulkan tekanan publik dalam rangka
meningkatkan layanan kesehatan. Selain itu perlu juga menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan
adanya investasi di bidang sanitasi yang bisa menguntungkan masyarakat miskin.
• Inovasi-inovasi yang ada harus bisa menarik komitmen politik di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,
untuk meningkatkan layanan sanitasi di daerah perkotaan yang miskin. Ketidakberhasilan yang terus menerus
dibidang tersebut telah mengakibatkan krisis lingkungan dan kesehatan di daerah perkotaan, yang tersebar
di seluruh Indonesia – baik bagi masyarakat miskin maupun tidak miskin, tetapi ternyata isu tersebut tidak
mendapat tanggapan yang berarti dan bukan merupakan prioritas para pemimpin dan politisi. Untuk
mengangkat profi l politis dari agenda sanitasi bisa dilakukan dengan jalan, melakukan analisa lintas sektor
untuk menilai biaya ekonomi dan human development cost yang harus ditanggung Indonesia akibat sistem
sanitasi yang buruk; mengaitkan antara pengelolaan sanitasi beserta sumber air bersih layak minum dengan
strategi penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi; mengorganisir konferensi tingkat tinggi
untuk membandingkan secara berkala kemajuan yang telah dicapai negara-negara tetangga dalam hal
komitmen mereka untuk mencapai tujuan pembangunan milenium (MGDs) di bidang sanitasi; meningkatkan
perhatian pelanggan dan pemilih mengenai dampak yang bisa menimpa seluruh penduduk Indonesia dari
ketiadaan layanan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin.
12 Pilot program layanan sanitasi berbasis masyarakat yang dilaksanakan di tujuh kota di Indonesia selama tahun 2001-2003, bertujuan untuk mem-
promosikan solusi sanitasi berbasis masyarakat untuk wilayah perkotaan yang miskin.
54
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
5. Melengkapi SD dengan fasilitas sanitasi dasar dan air bersih dianggap merupakan investasi dangan biaya yang
paling efektif bagi perkembangan umat manusia. Akan tetapi, penyediaan layanan-layanan ini perlu diarahkan
dengan kebijakan yang didukung fungsi dan penggunaanya, misalnya jumlah toilet untuk siswa tidak melebihi
1:50; pendidikan higienis yang diwajibkan dan kurikulum yang menyertai penyediaan layanan-layanan ini;
insentif dan sanksi dalam pengalokasian anggaran operasional untuk sekolah-sekolah (BOS) terkait dengan
fungsionalitas fasilitas air sekolah dan sanitasi.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
1
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Lampiran 1: Instrumen Penelitian Sampel Penelitian Kualitatif dan Urutan Peralatan – Mengefektifkan Pelayanan bagi Masyarakat miskin
Urutan Rekomendasi pada setiap lokasi penelitian
Responden Instrumen Penelitian Target Informasi
1 Pertemuan
perkenalan dengan
kelompok masyarakat.
Jender campuran
dan Kelompok
umur yang berbeda,
kemungkinan
hadirnya tokoh
masyarakat
Pengelompokan
jender sesuai kriteria
kelompok
Pengenalan terhadap para peneliti (mis.-
Dari mana asal mereka), Penjelasan tujuan
pertemuan, Permohonan izin untuk melakukan
penelitian, mungkin perlu jadwal diskusi
lanjutan dengan masyarakat.
Klasifi kasi Kesejahteraan
Analisis pola kehidupan setempat – Kedua
Kelompok jender untuk menyampaikan hasil
yang diperoleh. Bandingkan dan lakukan
konsolidasi.
Gunakan peta kelurahan untuk menentukan
daerah tempat pemukiman masyarakat miskin
(menggunakan kriteria Klasifi kasi Kesejahteraan)
• Uraian tentang kriteria
lokal yang digunakan
untuk menjelaskan tingkat
kesejahteraan dan kemiskinan
yang berbeda.
• Proporsi penduduk “miskin”
menurut defi nisi setempat
• Pola kegiatan mencari nafkah
berdasarkan jender
• Proporsi umur rata-rata
Rumah tangga. Pendapatan
dari berbagai sumber.
2 Laki-laki, Perempuan,
dan anak-anak
bertemu dapat
dijumpai selama di
masyarakat
Transect walk (bawa peta, dan Environmental
Healthwalk Observation Checklist) untuk
mengunjungi kantong-kantong masyarakat
miskin, jelaskan tujuan kunjungan, buat
janji untuk bertemu untuk melakukan FGD,
observasi kondisi sanitasi dan kebersihan dan
infrastruktur local dan penyedia jasa kesehatan
dan pendidikan.
• Identifi kasi tentang keluarga
miskin yang akan dihubungi
dalam rangka pembentukan
FG
• Fasilitas tempat tinggal yang
ada.
2
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
3 Kelompok Fokus
terdiri dari laki-laki
dan perempuan
dari Rumah tangga
“miskin” yang telah
ditentukan
2 kelompok
berdasarkan jender,
tiap Kelompok dan
campuran jender
yang sama terdiri dari
2 kelompok umur:
Perempuan muda (15
- 30)
Laki-laki muda (15-30)
Perempuan yang
lebih tua (>30 – 50)
Laki-laki yang lebih
tua (>30-50)
FGD: PEMETAAN PENYEDIA JASA
a. Pembuatan diagram Venn bagi penyedia
jasa secara umum (Lihat Pedoman yang ada)
b. Pocket voting: Pemetaan penyedia jasa
lokal yang mendasar, untuk jasa Kesehatan,
Pendidikan, Air Bersih, dan Sanitasi (Lihat
Pedoman yang ada).
c. Penentuan Ranking dan skor atas pilihan
yang lebih disukai untuk layanan Kesehatan,
Pendidikan, Air, dan Sanitasi
Atau
Untuk pilihan yang paling banyak digu-
nakan dalam tiap kategori:
d. Manfaat dan Biaya yang sesuai (Lihat
Pedoman yang ada)
e. Rating scales untuk tingkat kepuasan
atas pilihan yang paling banyak dalam tiap
kategori --- kriteria yang digunakan untuk
menilai mutu layanan (Lihat Pedoman yang
ada)
f. Jika layanan publik masuk ke dalam
kategori yang tidak atau sedikit digunakan,
gali alasan mereka, pertimbangan nilai
sesuai biaya dan mutu layanan.
_____________________________________
FGD: ISU TENTANG SUARA & KEKUATAN
PENGGUNA LAYANAN
Dengan Pedoman Diskusi tentang
pengalaman masyarakat miskin, gagasan untuk
menguatkan akuntabilitas penyedia layanan
dan pembuat kebijakan bagi masyarakat miskin
- Studi Kasus yang bisa dilaksanakan yang bisa
ditentukan lebih lanjut.
Pemetaan secara umum tentang
lembaga/orang yang menye-
diakan jasa yang penting bagi
masyarakat miskin, serta yang
tidak cocok untuk mereka.
Menggali alas an mengapa hal itu
dianggap bermanfaat/atau tidak:
• Opsi layanan apa yang ada?
• Siapa yang menyediakannya?
• Tingkat pemakaian opsi yang
tersedia.
• Perkiraan biaya atas perbedaan
pilihan yang tersedia secara
tunai/waktu/upaya
• Siapa yang memutuskan/
memilih setiap jenis pilihan
layanan yang digunakan?
• Pengeluaran sebenarnya
untuk memperoleh layanan
- tunai/waktu/upaya (tiap
hari/minggu/bulan/sekali)
Hal-hal yang berhubungan
dengan laki-laki dan perempuan
miskin dalam hal:
• Alas an atas pilihan yang
diambil
• Persepsi tentang besarnya
biaya
• Persepsi tentang tolok ukur
layanan yang bermutu
__________________________
Pendapat orang miskin dan
pengalaman menerapkan kekua-
tan klien, suara klien, pencarian
akuntabilitas oleh masyarakat
miskin
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
3
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Identifi ed poor
women /Men for
case studies
In-depth individual interviews to explore case
studies of failures of basic services,
(With reference questions for basic health serv-
ices failures)
Tracing events leading to
• Maternal death/disability from
childbirth,
• Stillbirth/neonatal death,
• Infant death,
• Under-5 death.
• Severe child malnutrition
• Girl/Boy of primary school age
never enrolled.
Girl/Boy dropped out of primary
school
Observations with checklists/standards for
• Puskesmas/ Bidan/ Dukun/ Private doctor’s
outlet/service provision session.
• Primary school, JuniorSecondary school/
class activity.
• Inspection of public and household latrines,
School sanitation and water facilities,
• Inspection of clean water sources, Water
storage and transportation facilities/
practices of water vendors,
• Water quality testing kit for drinking water in
poor homes
• Quality of selected types of
services provided by each
provider/obtained by the
poor.
• Condition of service facilities
Selected health/
education/water and
sanitation service
providers
Interviews with selected Service providers, in
each category
Providers’ views re:
• Quality of (identifi ed specifi c)
services provided
• Preferences of the poor.
• Obstacles to improving
services for the poor
• What can help the poor
obtain better services.
Instrumen Analisis partisipatori13 berikut ini digunakan untuk menggali topik yang berbeda, kebanyakan terhadap
Kelompok laki-laki dan perempuan secara terpisah.
13 Uraian lebih rinci tentang * instrumen bertanda MPA dapat dilihat pada Sustainability Monitoring : A Guide to Methodology for Participatory As-
sessment for Community-Driven Development Programs . Mukherjee, Nilanjana dan Van wijk, Christine. Water and Sanitation Program, IRC Interna-
tional water and Sanitation Centre and the World Bank. 2003..
4
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Alat Analisis Partisipatori Uraian
Klasifi kasi Kesejahteraan Alat untuk menggali kriteria lokal untuk membedakan masyarakat miskin,
kaya atau sedang. Dengan ini dapat ditentukan lokasi – uraian spesifi k ten-
tang kemiskinan, serta untuk menentukan komunitas rumah tangga yang
akan dilibatkan, untuk kegiatan penelitian selanjutnya.
Pemetaan secara sosial Kegiatan untuk menentukan rumah tangga miskin dibandingkan dengan
keluarga lain, infrastruktur, serta layanan mendasar lainnya di masyarakat.
Pengamantan Lapangan (transect
walk) untuk mengetahui tingkat kes-
ehatan/lingkungan
Menggunakan Peta Sosial dan daftar checklist untuk melakukan pen-
gamatan lingkungan, peneliti melakukan kunjungan lapangan untuk
melakukan penilaian lingkungan, kesehatan, dan kondisi kebersihan, men-
gunjungi kantong-kantong keluarga termiskin, dan membuat perjanjian
untuk melakukan diskusi kelompok.
Pembuatan Diagram Venn Alat PRA ini digunakan tool untuk memahami lembaga yang penting bagi
kehidupan masyarakat miskin serta lembaga-lembaga yang tidak penting
bagi mereka, serta alasan masyarakat miskin atas penilaian mereka.
Analisis kehidupan (nafkah) Alat PRA ini digunakan untuk melakukan pemetaan secara cepat ke-
hidupan secara umum–yang berkaitan dengan kegiatan penduduk per-
empuan dan laki-laki miskin, serta proporsi pendapatan keseluruhan yang
berasal dari berbagai kegiatan.
Kantong Suara Alat PRA ini digunakan untuk memahami pilihan yang tersedia bagi
masyarakat miskin untuk jenis layanan yang berbeda, dan seberapa besar
layanan itu digunakan.
Skala Rangking Skala grafi k mengenai standar yang digunakan untuk mengetahui ting-
kat kepuasan setiap layanan. Kedua ujung skala menunjukkan Tidak
memuaskan sama sekali dan Sangat memuaskan, serta memberikan tanda
pada titik tengah.
Manfaat serta Nilai dan Biaya Instrumen partisipatori kualitatif digunakan untuk memperoleh penilaian
yang menentukan tingkat kepuasan yang mampu dipenuhi oleh layanan
yang tersedia, dan pertimbangan yang menganggap layanan itu layak un-
tuk mereka dapatkan.
Urutan layanan tersebar di antara diskusi kelompok terfokus yang meliputi beberapa aspek lain seperti pengalaman
masyarakat miskin untuk menyampaikan suara mereka dalam pengambilan keputusan di masyarakat dan dalam
rangka menentukan akuntabilitas penyedia layanan.
Laporan atas lokasi penelitian dalam Bahasa Indonesia disusun oleh para peneliti untuk keperluan studi lapangan,
beserta dokumentasi tentang hasil setiap analisis partisipatori. Analisis itu merupakan pekerjaan bersama dari ke-
banyakan petugas lapangan. Laporan ini disiapkan berdasarkan seluruh keluaran ini.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
5
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Lampiran 2: Uraian Desa
Tabel 2.1. Paminggir – Masyarakat Pedesaan yang terpencil dan tergantung pada hasil kehutanan, Kalimantan Sela-
tan
Indikator Kesejahteraan Kaya Sederhana Miskin
Kehidupan Memiliki 10 tambak ikan
dan 2-3 speedboat, peda-
gang yang sukses
Nelayan yang memiliki 1
speedboat dan 2 tambak
ikan
Buruh upahan. Tidak
memiliki tambak.
Makanan Bervariasi. Makan daging
atau ikan setiap hari
Cukup makan Makan sangat sederhana
Kadang-kadang jumlah-
nya tidak cukup
Pakaian Memiliki banyak pakaian
bermutu bagus
Cukup sesuai kebutuhan.
Mutunya sedang.
Sedikit pakaian, bermutu
rendah.
Kepemilikan Rumah Ukuran 20m x 8m size.
Rumah kayu berkualitas
tinggi (ulin), lantai keramik
Rumah kayu kualitas se-
dang (Balangiran) Ukuran
5-8m x 10m.
Rumah kayu bermutu
rendah (Katol). Lebih kecil
dari 5m x 10m.
Hewan peliharaan 30-40 kerbau 2-5 kerbau Tak punya hewan
peliharaan
Layanan Kesehatan yang
digunakan
Dokter spesialis atau
Rumah sakit di kota
Puskesmas Dukun (Puskesmas Pem-
bantu)
Pendapatan Rp.100.000/hari Antara Rp. 30.000-
Rp.100.000/hari
Rp.0-Rp.20.000/hari
Aset keluarga Perabotan lengkap, TV
berwarna ukuran 21” atau
lebih, kulkas, rice cooker,
lemari, kursi + meja kayu
Beberapa perabotan, TV
14” atau lebih kecil. Masak
dengan kompor minyak
tanah, kursi plastik atau
rotan.
Tidak punya TV. Masak
dengan kayu api, 1 kursi
Iuran untuk Arisan (tabungan
+ kelompok kredit)
Rp.50.000 / minggu Rp.2.500-Rp.10.000/
minggu
Tidak ikut Arisan
Proporsi keluarga dalam
masyarakat
16% 33% 51%
6
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Tabel 2.2. Bajo Pulau – Masyarakat Nelayan Kepulauan, Nusa Tenggara Barat
Indikator Kesejahteraan Kaya (Aha mampu/Kaya) Sedang Cukuplah/Lung
satataba)
Miskin (Singsara/Tidak
mampu)
Kehidupan dan asset
untuk hidup
Pedagang lobster, mutiara,
teripang, ikan laut, memi-
liki lebih dari satu perahu
motor
Nelayan ikan, lobster dan
mutiara yang memiliki
perahu motor
Nelayan yang memiliki
perahu layer kecil
Pendapatan Lebih dari
Rp.1 juta /hari
Lebih dari
Rp.40.000/ hari
Rp.10.000/ hari
Pendidikan anak-anak Sekolah Menengah Atas SD – SMP Tidak tamat SD
Fasilitas Penerangan Punya generator Sambungan listrik dari
pemilik generator
Lampu minyak.
Penyedia layanan keseha-
tan
Dokter spesialis di Bima
(kota atau pulau utama)
Puskesmas atau dokter
praktik di Sape (kota kecil
di pulau utama)
TBA dan dukun desa
Aset Rumah bata, atap seng, on
12-20 stilt s
Atap genting, dinding
triplek, on 6-12 stilts
Atap bambu atau daun
anyaman, on 6 stilts
Pengeluaran tiap hari Rp.50.000-Rp.100.000 Rp.25,000-Rp.40,000 Rp.8,000-Rp.9,000
Pengeluaran harian untuk
beli air
Rp.10.000 (10 jeriken x 35
liter)
Rp.5.000 (5 jeriken x 35
liter)
Rp.1.000-Rp.2.000 (1-2
jeriken x 35 liter)
Proporsi seluruh rumah
tangga
14% 42% 44%
Tabel 2.3. Alas Kokon – Pedesaan, Masyarakat Petani Lahan Kering. Madura, Jawa Timur
Indikator Kesejahteraan Kaya Sederhana Miskin
Rumah Bangunan permanent
berlantai keramik
Rumah sederhana, dibuat
sendiri
Rumah anyaman, lantai
tanah
Kehidupan Petani pemilik tanah.
Pegawai negeri. Pedagang
buah. Pendapatan per
hari: Rp.50.000 ++
Buruh. Punya sedikit keter-
ampilan
Buruh bangunan, perta-
nian, dan angkutan.
Kepemilikan Tanah 2 hektar tanah pertanian
atau lebih
0,5 s/d. 2 hektar tanah
pertanian
Tidak punya tanah. Jika
punya, hanya untuk tem-
pat tinggal.
Hewan peliharaan 3 ekor/kerbau atau lebih 1-2 ekor kambing. Pelihara
sapi milik orang kaya.
Ayam atau itik.
Pendidikan anak-anak Kebanyakan lulus SMP Sedikit yang tamat SMP. Lulus SD. Banyak tak tamat
SD.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
7
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Layanan Kesehatan yang
digunakan
Dokter swasta Puskesmas dan Bidan
Desa
Bidan Desa atau dukun
desa. Jika punya uang,
pergi Puskesmas (biaya
transport)
Fasilitas air Punya tangki penyim-
panan air. Beli air truk.
• Sumur gali,
dikumpulkan secara
bergiriliran sekali/
minggu
• Kadang beli dari truk
penjual air.
• MCK di sungai
• Mengumpulkan air
sumur sekali seminggu
dengan antri – untuk
kebutuhan masak dan
minum.
• Cari air untuk
kebutuhan lain dari
sungai yang letaknya
sangat jauh. Banyak
waktu habis/bulan
untuk cari air.
Aset Kendaraan roda 4, TV, tape
recorder, kulkas, sepeda
motor, dibeli dengan
pinjaman bank.
Sepeda motor bekas
dibeli dengan kredit.
Tidak punya kendaraan
atau TV
Makanan Makan 3 kali sehari, leng-
kap dengan daging atau
ikan dan sayur.
Makanan sederhana,
karena pasar letaknya
jauh.
Makan 2 kali sehari. Beras
campur daging atau ubi
dengan lauk ikan asin atau
teri.
Proporsi keluarga dalam
masyarakat
9% 24% 67%
Tabel 2.4. Kertajaya – Wilayah Pedesaan Dengan Masyarakat Petani Lahan Basah, Jawa Barat.
Indikator Kesejahteraan Kaya Sederhana Miskin
Rumah • Bangunan permanen
berlantai keramik
atau marmer di atas
lahan seluas 0,5 hektar,
dengan pagar besi
• Punya kamar mandi
sendiri dan toilet.
• Dinding setengah
semen dan setengah
kayu dengan atap
anyaman.
• Kamar mandi
sederhana dan jamban.
Rumah di atas lahan
sendiri seluas + 150m2;
• Perabotan sederhana
dari plastik.
• Rumah berdinding
bambu beratap
anyaman – bocor saat
hujan;
• Lantai tanah;
• Rumah dibangun di
atas tanah milik orang
lain;
• Perabotan dari kayu
– buatan sendiri.
8
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Kepemilikan lahan perta-
nian
Sampai dengan 70
hektar – sampai ke desa
tetangga.
1.000m2 – 0.5 hektar
hanya dalam desa sendiri.
Tak punya tanah.
Mata Pencaharian • Punya penggilingan
padi / toko/traktor
untuk disewakan
/bisnis;
• Mengelola pertanian
sendiri.
• Pegawai pemerintah
atau sector swasta di
Jakarta;
• Menggunakan jasa
buruh tani.
• Buruh tani atau
bangunan
• Kusir delman/ becak
di Jakarta, Bekasi, dan
Pamanukan.
Transportasi Mobil dan sepeda motor Sepeda motor. Sepeda.
Makanan tiap hari Roti, susu, daging sapi,
ayam
Tempe, kadang-kadang
telur
Nasi, tempe, kangkung
(daun-daunan).
Pendidikan anak-anak Bisa pendidikan tinggi Tamat SMA. • Banyak anak – semua
tidak sekolah;
• Ada yang tamat SD,
beberapa tak pernah
sekolah
Layanan kesehatan yang
digunakan
• Dokter swasta di
Subang (Kabupaten)
atau Bandung (ibukota
provinsi);
• Anak-anak lahir di
Rumah sakit
• Ke Mantri Puskesmas
atau dokter di desa
atau Pamanukan (kota
terdekat);
• Anak-anak lahir di
Bidan desa
• Untuk sakit ringan
– beli obat di toko;
• Jika lebih parah – pergi
ke Puskesmas dengan
membawa Kartu Sehat
atau pergi ke Dukun
(TBA).
Hewan peliharaan Punya banyak kamb-
ing – diberikan kepada
masyarakat miskin untuk
dipelihara dengan sistem
kadas.
Sampai dengan 10 ekor
kambing
Tidak punya ternak. Peli-
hara kambing milik orang
kaya.
Proporsi seluruh rumah
tangga
13% 24% 63%
Tabel 2.5. Antasari – Kelurahan Kota. Kalimantan Selatan
Indikator Kesejahteraan Kaya Sederhana Miskin
Rumah Atap genting, lantai
keramik, tembok semen
dan bata.
Rumah lebih sederhana,
atap seng, dinding dan
lantai kayu.
Atap anyaman, dind-
ing kayu yang tipis dari
bambu, lantai kayu.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
9
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Kehidupan Pedagang atau pegawai
negeri golongan 3 atau
lebih tinggi.
Penjual kios atau pegawai
negeri golongan 3 atau
lebih rendah.
Buruh tani, bangunan
atau nelayan.
Bergaul dengan Bergaul dengan orang
kaya, atau kalangan
mereka sendiri.
Bebas bergaul dengan
yang lebih kaya atau lebih
miskin.
Menghindar bergaul
dengan yang lebih kaya,
merasa malu.
Air Bersih Minum air gallon, mandi
dan cuci dengan air
PDAM
Masak dan minum air
PDAM (sambungan
sendiri). Cuci dan mandi
dengan air sumur.
Minum dan masak den-
gan air PDAM (dibeli dari
orang kaya). Mandi dan
cuci pakai air sumur galian
atau air sungai.
Sanitasi Sanitasi toilet – lebih dari
1, dibangun di dalam
Rumah.
WC di Rumah, tapi tidak
bersih, hanya ada satu
untuk tiap Rumah.
• WC umum
• Dalam kantong plastik
dan dibuang di luar
Rumah/ke sungai
• Tidak ada perabotan
rumah
Pakaian dan perhiasan Sutra, emas murni, jam
Rolex
Pakaian dari katun, perhi-
asan disepuh emas.
Pakaian biasa
Perabotan Rumah TV 21” atau lebih besar,
perabotan Rumah ber-
mutu tinggi, kulkas
Perabotan sederhana – TV
kecil
Tidak ada.
Makanan • Selalu bergizi
• Bisa makan di restoran
• Kadang-kadang
bergizi;
• Bisa makan di warung
(pinggir jalan)
Makan apa yang ada di
rumah
Alat transportasi Mobil/sepeda motor Sepeda motor kredit Kadang-kadang sepeda
Proporsi seluruh rumah
tangga
19% 37% 44%
Table 2.6. Jatibaru – Kelurahan Miskin Di Perkotaan, Pinggir Kota Bima, Nusa Tenggara Barat
Indikator Kesejahteraan Kaya Sederhana Miskin
Kehidupan dan Aset Pegawai negeri sipil, peda-
gang bata/batu, petani
Tukang kayu dan sopir
delman, pedagang atau
buruh
Buruh tani, tukang
pembuat bata, pencari/
penjual kayu api
Pendapatan Lebih dari Rp.1.000.000/
bulan
Kira-kira. Rp.10.000/hari,
tidak teratur
Kira-kira. Rp.5.000/hari.
Pendidikan anak-anak Universitas SMA Tamat/tak tamat SD
10
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Penyedia layanan keseha-
tan
Dokter Dukun. Dukun desa
Air dan Sanitasi Sumur galian WC umum, buang air di
tempat terbuka di sungai
Sumur umum, buang
air di tempat terbuka di
sungai
Aset • Punya tanah (1 ha);
• Rumah batu
permanent dengan
atas genting, lantai
keramik;
• Punya sapi/kambing +
ayam (+ 10).
Rumah permanen (6-9
pilar), murah, atap
anyaman, dinding
bambu atau bata.
• Punya kambing, ayam,
dan itik.
• Punya tanah (10 are)
Rumah (4 pilar), bahan
bangunan yang mu-
rah, dinding/lantai dari
bambu.
Pola makan 3 kali / hari, nasi, ikan
sayur, dan buah
2 kali / hari, nasi dengan
sayur sedikit ikan segar
2 kali / hari, nasi dengan
ikan asin dan sayur.
Proporsi seluruh rumah
tangga
18% 28% 54%
Tabel 2.7. Simokerto – Penduduk Kota Yang Miskin, Surabaya. Jawa Timur
Indikator Kesejahteraan Kaya Sederhana Miskin
Rumah Bangunan permanen
structure. lantai keramik.
about 9m x 15m. Fasilitas
lengkap.
Bangunan lebih seder-
hana kira-kira 5m x 8m.
Bangunan kecil 3m x
4m. Bangunan tidak
permanen terbuat dari
triplek, atap seng, dekat
jalur kereta api. Tinggal di
Rumah orang tua.
Air Bersih Semua memiliki sam-
bungan – air pipa untuk
minimum, masak, mandi
dan cuci.
Beberapa memiliki sam-
bungan, yang lain beli dari
penjual.
Air sumur galian – mutu
air buruk. Kering pada
musim dingin, terpaksa
beli air dengan harga
tinggi.
Sanitasi Jamban toilet, sarana WC
di dalam Rumah.
WC umum, beberapa
memiliki WC sangat seder-
hana, tetapi tidak bersih.
Buang air di alam terbuka,
di got atau lahan milik
jaringan kereta api.
Kehidupan Pedagang, pemilik toko,
pekerjaan tetap dengan
mendapat gaji tinggi.
Penduduk bergaji sebagai
yang bekerja di sektor
publik atau swasta.
Buruh harian, penarik
becak, dan kusir delman,
pekerja bengkel, penjual
air, penduduk yang tidak
memiliki pekerjaan.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
11
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Transportasi Punya mobil dan sepeda
motor.
Punya sepeda motor dan
sepeda.
Punya becak atau delman
– tapi tak semua punya.
Pendapatan Di atas Rp.2 juta/ bulan Antara Rp.300.000
– Rp.350.000/bulan.
Kurang dari Rp.200.000/
bulan.
Pendidikan anak-anak SMA atau perguruan
tinggi
Biasanya hanya SMA. Kebanyakan hanya tamat
SD.
Layanan kesehatan yang
digunakan
Rumah sakit swasta atau
dokter spesialis swasta
Puskesmas atau Rumah
sakit umum.
Penjual jamu atau dukun,
kadang-kadang pergi ke
Puskesmas.
Electronic Goods owned TV warna 21” color, VCD
player, kulkas.
TV 14” , radio/tape Tak punya.
Proporsi seluruh rumah
tangga
6% 22% 72%
Tabel 2.8. Soklat - Kelurahan Miskin Di Kota Subang. West Java
Indikator Kesejahteraan Kaya /Mampu (Benghar) Menegah/Cukup Miskin
Kehidupan dan Aset
rumah tangga
Dokter, PNS, pedagang,
wiraswasta, pemilik mini
market atau bengkel
mobil.
Wiraswasta, sopir, guru
atau petani gadon
Buruh bangunan, tani,
pekerja di bengkel, pena-
rik becak.
Pengeluaran Rumah
tangga tiap hari
Pendapatan tinggi. Cukup untuk hidup. Pengeluaran besar tapi
pendapatan tak cukup.
Pendapatan Di atas Rp.3-4 juta /bulan.
Bisa Rp.50.000/ hari
Rp.15.000-Rp.20.000/ hari. Paling banyak Rp.10.000/
day.
Pendidikan Universitas SMP - SMA Hanya SD saja, atau
bahkan tak tamat SD.
Penyedia layanan keseha-
tan
Dokter, Rumah sakit
swasta, bidan desa.
Puskesmas, Bidan Desa,
dukun desa.
Tukang pijat, obat tradi-
sional, beli obat di kios.
Rumah Rumah bersih, sehat, besar
Clean. Healthy, bertingkat
. 2-3. Lantai keramik, pagar
besi.
Rumah bersih, lantai se-
men, pagar bambu.
Mutu Rumah buruk, lantai
tanah, atap genting tua,
atap anyaman, tanpa
pagar. Tak punya lahan
sendiri untuk Rumah.
Aset Punya kulkas, sofa, sepeda
motor, TV dan Rumah
mewah.
Punya TV, radio, sepeda,
kursi sederhana, becak,
jamban, sumur pompa.
• Sepeda tua, radio kecil,
dapur sederhana.
• Tak punya apa-apa
Proporsi seluruh rumah
tangga
20% 26% 54%
12
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Lampiran 3
Tabel 3.1. Pilihan dan Biaya Pendidikan Primer yang dilaporkan Masyarakat miskin di 8 Lokasi LOKASI Ijazah
(setelah
tamat)
Masuk/ Pen-
daftaran/
Gedung*
Pakaian
seragam
SPP
(per bulan)
Buku
(per tahun)
Sepatu/
Tas
(yearly)
Makan
(tiap hari)
Pedesaan
PAMINGGIR/
S.Kalimantan
(SDN)
7,500 10,000 - - - - -
BAJO PULAU/ NTB
(SDN)- - 140,000 / yr N.M. 60,000 55,000 1,000
ALAS KOKON/ Madura
(Madrasah Ibtidaiyah)- - 5-10,000** 10,000 - -
KERTAJAYA/ W.Java
(SDN)65,000 – 100,000
30,000 / yr7,000**
12,000
-18,000- 1,000
Kota
ANTASARI / S.Kalimantan
– (SDN)7,500 -
75,000 /
3 yrs2,000** 15,000 1,000
JATIBARU: NTB
(SDN)5,000 100,000-
65,000 /
3 yrs- 20,000 35,000 -
SIMOKERTO: E.Java
(SDN)- 750,000- -
17,000** +
10,000 for
computer +
copybooks
80,000 - -
SOKLAT: W.Java
(SDN)100,000 100,000- 30,000/yr 10,000** 60,000 - -
* Dapat dicicil selama sekolah SD. ** Semua melaporkan bahwa biaya-biaya ini tidak lagi dipungut sejak September 2005
CATATAN :
• SDN – Sekolah Dasar Negeri
• Madrasah Ibtidaiyah – Sekolah berbasis agama Islam
Di semua lokasi, suami dan istri bersama-sama memilih sekolah.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
13
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.1. Persepsi tentang manfaat dan nilai terhadap layanan pendidikan dasar
Value for cost score
most used by the poor at 8 study sites: WOMEN's perception
97.5
90 87.5 8892.5 91.4
65
80
100 100 100
26
95 94.3
62.5
82.2
0
50
100
PAMINGGIR BAJOPULAU ALASKOKON KERTAJAYA ANTASARI JATIBARU SIMOKERTO SOKLAT
SD Negeri SD Negeri Madrasah Ibtidaiyah SD Negeri SD Negeri SD Negeri SD Negeri SD Negeri
RURAL URBAN
rocSe
most used by the poor at 8 study sites: MEN's perception
80
100
57.5
100
82.5
74
86
100100 100 100 100 100
74
80
63
0
50
100
PAMINGGIR BAJOPULAU ALASKOKON KERTAJAYA ANTASARI JATIBARU SIMOKERTO SOKLAT
SD Negeri SD Negeri Madrasah Ibtidaiyah SD Negeri SD Negeri SD Negeri SD Negeri SD Negeri
RURAL URBAN
rocSe
Value for cost score
Catatan:
SD Negeri = Sekolah Pemerintah (kelas 1 – 6)
Madrasah Ibtidaiyah = Sekolah berbasis Islam (kelas 1 – 6)
14
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.2. Tingkat kepuasan terhadap penyedia jasa pendidikan
Skor 0 = Tidak puas sama sekali
Skor 100 = Sangat memuaskan
Paminggir
Bajopulau
Alas Kokon
Kertajaya
Antasari
Jatibaru
Simokerto
Soklat
SD Negeri
Madrasah Ibtidaiyah
50 27 88 5 100 80
50 0 100 60 70
100 0 25 50 75
0 100 50 75
0 100 50
60 0 100 50
25 0 100 50 80
0 100 50 75
Keterangan Penilaian Perempuan
Penilaian Laki-laki
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
15
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Tabe
l 3.2
. Bia
ya p
endi
dika
n se
kola
h m
enen
gah
pert
ama
yang
dila
pork
an o
leh
mas
yara
kat m
iskin
di 8
loka
si st
udi k
asus
Pede
saan
BAJO
PU
LAU
Tida
k ad
a SM
P di
pul
au in
i. Ti
dak
ada
anak
yan
g m
elan
jutk
an s
ekol
ah. K
eban
yaka
n an
ak la
ki-la
ki p
utus
sek
olah
bah
kan
seja
k SD
sud
ah b
eker
ja u
ntuk
men
cari
nafk
ah d
alam
pe-
rahu
.
KERT
AJA
YA H
anya
3 a
nak
dari
desa
itu
mel
anju
tkan
ke
SMP
di lu
ar d
esa.
Mer
eka
dari
kelu
arga
kay
a. B
iaya
mas
uk s
ebes
ar R
p.1,
5 ju
ta m
erup
akan
jum
lah
tak
terb
ayan
gkan
bag
i mas
yara
kat
misk
in.
SMP
/ SLT
P N
eger
iM
adra
sah
Tsan
awiy
ah /
Pesa
ntre
n
PAM
ING
GIR
* SP
P
ALA
S KO
KON
*Rp.
15.0
00 /
bula
n
(Sw
asta
. Han
ya 8
yan
g m
enda
ftar )
Perk
otaa
n
AN
TASA
RI*
Rp.1
00.0
00 /
tahu
n, te
tapi
sem
ua
mur
id m
ener
ima
beas
iswa
JATI
BARU
Pend
afta
ran
Rp.1
20.0
00 +
Uan
g G
edun
g.
Rp. 1
80.0
00 .
Sera
gam
45.
000/
thn
SPP
Rp.1
5.00
0/bu
lan.
-sek
aran
g be
bas
Buku
/sep
atu/
tas 2
0.00
0-11
2.00
0 /t
ahun
SIM
OKE
RTO
Uan
g G
edun
g Rp
600
.000
Sera
gam
30.
000/
ta-
hun.
SPP
Rp.3
8-42
.000
/ bul
an.-s
ekar
ang
beba
s
Buku
80.
000/
thn
SOKL
ATU
ang
Ged
ung,
Rp.
400
.000
– 6
00.0
00
Sera
gam
30.
000/
thn
SPP
25.0
00/ b
ulan
.-sek
aran
g be
bas,
Buku
60.
000/
thn.
Mad
rasa
h Ts
anaw
iyah
– D
idan
ai o
leh
Dep
arte
men
Aga
ma;
SM
P N
eger
i – d
idan
ai o
leh
Dep
arte
men
Pen
didi
kan
dan
Kebu
daya
an
Berd
asar
kan
data
dar
i Kla
sifi k
asi K
esej
ahte
raan
di b
awah
ini,
SMP
tidak
ban
yak
digu
naka
n ol
eh p
endi
dik
misk
in.
Dat
a Kl
asifi
kasi
Kes
ejah
tera
an d
ari 8
loka
si te
ntan
g ka
rakt
eris
tik m
asya
raka
t mis
kin
sete
mpa
t dal
am h
al “p
endi
dika
n ba
gi a
nak-
anak
”:
Anta
sari
- “Pe
ndid
ikan
ana
k” ti
dak
dise
butk
an d
alam
kar
akte
ristik
mas
yara
kat m
iskin
Jatib
aru
- “A
nak
misk
in m
ungk
in d
idaf
tark
an d
i SD
(Sek
olah
Das
ar),s
erin
g m
erek
a tid
ak ta
mat
SD
”
Sim
oker
to
- “
Mas
yara
kat m
iskin
han
ya ta
mat
SD
/Mad
rasa
h Ib
tidai
yah.
Tid
ak m
elan
jutk
an k
e SM
P/SL
TP”
Sokl
at
- “M
asya
raka
t misk
in h
anya
mam
pu se
kola
h sa
mpa
i tam
at S
D”
Pam
ingg
ir
- “Pe
ndid
ikan
Ana
k-an
ak” t
idak
dise
butk
an d
alam
kar
akte
ristik
mas
yara
kat m
iskin
Bajo
Pul
au
- “An
ak-a
nak
misk
in b
ahka
n tid
ak ta
mat
SD
”
Alas
Kok
on
-
Han
ya m
asuk
SD
, tet
api t
idak
tam
at (p
utus
seko
lah)
Kert
ajay
a
- An
ak ti
dak
dida
ftark
an d
i sek
olah
– a
tau
hany
a di
SD
16
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.3 Proporsi suara untuk pilihan terhadap penyedia layanan pendidikan SMP
63%
37%
SMP Negeri Madrasah Tsanawiyah/ Pesantren SMP Yayasan (private sector)
62%
37%
2%
Pandangan Perempuan Pandangan Laki-laki
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
17
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.4 Manfaat dan persepsi nilai terhadap layanan pendidikan SMP
Secondary School Education Service Providers most used by the poor at 8 study sites: WOMEN's perception
93.390
92.5 91
80
87.593.3
10095 94
66
75
0
50
100
PAMINGGIR BAJOPULAU ALASKOKON KERTAJAYA ANTASARI JATIBARU SIMOKERTO SOKLAT
SMP Negeri - MadrasahTsanawiyah
- MadrasahTsanawiyah
SMP Negeri SMP Negeri SMP Negeri
RURAL URBAN
rocSe
e Value for cost score
loohcs oN
loohcs oN
Secondary School Education Service Providers most used bythe poor at 8 study sites: MEN's perception
90
67.5
93.3
74
92.586.67
100
87.5
100
74
62.568.3
0
50
100
PAMINGGIR BAJOPULAU ALASKOKON KERTAJAYA ANTASARI JATIBARU SIMOKERTO SOKLAT
SMP Negeri - MadrasahTsanawiyah
- MadrasahTsanawiyah
SMP Negeri SMP Negeri SMP Negeri
RURAL URBAN
e Value for cost score
oN
cslooh
oN
cslooh
rocSe
Catatan:
SMP Negeri = Sekolah Menengah Pertama yang dibiayai pemerintah (kelas 6 – 8 atau 7 – 9)
Madrasah Tsanawiyah = Sekolah berbasis Islam yang dibiayai sekolah (Departemen Agama) kelas 6 – 8
18
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.5 Skala kepuasan terhadap penyedia layanan pendidikan sekolah menengah
Paminggir
Bajopulau
Alas Kokon
Kertajaya
Antasari
Jatibaru
Simokerto
Soklat
SMP Negeri
MTSn
SMP Yayasan
50 0 100
0 100 50
60 0 100 50
0 100 50 75
50 40 90 2 100 10
100 0 25 50 75 45
0 100 50 90 10
25 0 100 50 55
Skor 0 = Tidak puas sama sekali
Skor 100 = Sangat memuaskan
Keterangan Penilaian Perempuan
Penilaian Laki-laki
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
19
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Tabe
l 3.3
. Pili
han
dan
biay
a ya
ng d
ipun
gut u
ntuk
laya
nan
ANC
yang
dig
unak
an o
leh
mas
yara
kat m
iskin
di 8
loka
si st
udi k
asus
LOKA
SI P
EDES
AA
N
PAM
ING
GIR
/ Ka
liman
tan
Sela
tan
BAJO
PU
LAU
/
NTB
ALA
S KO
KON
/ M
adur
aKE
RTA
JAYA
/ Jaw
a Ba
rat
Keba
nyak
an y
ang
digu
-
naka
n
Bida
n Ka
mpu
ng (T
BA)
Rp.3
-5,0
00 /
visit
Sand
o (T
BA)
Gra
tis a
tau
1 kg
ber
as
Duk
un (T
BA)
Rp.5
.000
/ pem
erik
saan
Bida
n D
esa,
latih
an d
i Rum
ah
pada
mal
am h
ari.
Rp.2
5.00
0 (te
rmas
uk R
p.10
.000
biay
a tr
ansp
orta
si)
Perb
andi
ngan
den
gan
pilih
an y
ang
ters
edia
Jika
Bida
n D
esa
ada
di P
UST
U,
mer
eka
lalu
per
gi k
e PU
STU
Rp.3
-5.0
00/ p
emer
iksa
an
Bida
n D
esa
–
Tapi
tida
k pe
rnah
ada
di t
empa
t
Bida
n D
esa
• Rp
.15.
000/
pem
erik
saan
Rp.2
5.00
0/ k
unju
ngan
rum
ah
Duk
un (T
BA)
2-5
kg b
eras
LOKA
SI K
OTA
SIT
ES
AN
TARA
SARI
/ Ka
liman
tan
Sela
tan
JATI
BARU
/ N
TBSI
MO
KERT
O /
Jatim
SOKL
AT /
Jaba
r
Yang
dip
akai
keb
anya
kan
Pusk
esm
as
Rp.3
.000
/kun
jung
an
• Sa
ndo
(TBA
) men
urut
pere
mpu
an
Rp
.3-5
.000
+ 1
man
gkok
ber
as
• Pu
skes
mas
– m
enur
ut la
ki-
laki
.
R
p.3.
000/
kunj
unga
n
Pust
u/ P
uske
smas
Rp.1
1.00
0 (te
rmas
uk R
p.6.
000
untu
k tr
ansp
orta
si)
• Pu
skes
mas
Rp.
12.5
00 (t
er-
mas
uk b
iaya
tran
spor
tasi
sebe
sar R
p.10
.000
)
Bida
n D
esa
yang
pra
ktik
di
rum
ahny
a Rp
.35.
000
(term
asuk
biay
a tr
ansp
orta
si se
besa
r
Rp.1
0.00
0)
Perb
andi
ngan
den
gan
pilih
an la
in y
ang
ters
edia
Bida
n Ka
mpu
ng (T
BA)
Rp.5
,000
/ exa
min
atio
n
Bida
n D
esa
Rp.1
0-15
,000
Duk
un (T
BA)
Rp.3
,000
Para
ji (T
BA)
Rp.
3-5,
000
CATA
TAN
: P
erem
puan
bia
sany
a m
emili
h pe
nyed
ia la
yana
n da
ri AN
C. L
aki-l
aki t
erlib
at d
alam
pen
gam
bila
n ke
putu
san
jika
pere
mpu
an m
embu
tuhk
an la
yana
n
ANC
yang
mem
butu
hkan
bia
ya d
i ata
s Rp.
10.
000.
20
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.6 Manfaat dan Persepsi Nilai terhadap ANC sebagai penyedia layanan
ANC service providers
most used by the poor at 8 study sites: WOMEN's perception
100
62.5
72
46.67
93.390
70
95
100
95
100
20
100 100
74
100
0
50
100
PAMINGGIR BAJOPULAU ALASKOKON KERTAJAYA ANTASARI JATIBARU SIMOKERTO SOKLAT
Bidan kampung
TBA
Sando (TBA) Dukun beranak
TBA
Bidan Puskesmas Puskesmas Sando
TBA
Bidan Puskesmas Puskesmas
RURAL URBAN
rocSe
Value for cost score
most used by the poor at 8 study sites: MEN's perception
9094
72.570
100
84 82 8283.33
94
100
76.67
100
84
100
82
0
50
100
PAMINGGIR BAJOPULAU ALASKOKON KERTAJAYA ANTASARI JATIBARU SIMOKERTO SOKLAT
Bidan kampung
TBA
Sando (TBA) Dukun beranak
TBA
Bidan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Bidan Puskesmas Puskesmas
RURAL URBAN
rocSe
Value for cost score
Catatan:
Dukun beranak/paraji/bidan kampung/sando = orang yang membantu persalinan
Puskesmas = Pusat layanan kesehatan primer
Bidan Puskesmas = bidan yang sudah terlatih yang bertugas di Puskesmas, bekerja sebagai PNS.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
21
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.7 Proporsi jumlah suara mengenai pilihan penyedia Layanan Bantuan Persalinan
76%
14%
8% 2%
Sando/Bidan Kampung/Paraji/Dukun Bayi Bidan desa/Polindes
Puskesmas Public hospital
64%
15%
18%
3%
Pandangan Perempuan Pandangan Laki-laki
22
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Tabe
l 3.4
. Bia
ya B
antu
an P
ersa
linan
yan
g D
igun
akan
ole
h M
asya
raka
t misk
in d
i 8 L
okas
i Stu
di
LOKA
SI D
I
PED
ESA
AN
PAM
ING
GIR
/ Ka
liman
tan
Sela
tan
BAJO
PULA
U /
NTB
ALA
S KO
KON
/ M
adur
aKE
RTA
JAYA
/ Jaw
a Ba
rat
Palin
g ba
nyak
dig
unak
anBi
dan
Kam
pung
(TBA
)
Rp.2
5.00
0 - R
p.50
.000
+ 2
kg
Bera
s + 2
but
ir ke
lapa
Sand
o (T
BA)
Rp.2
5.00
0 - R
p.50
.000
+ 2
kg
Bera
s + 1
but
ir ke
lapa
Tiga
har
i set
elah
mel
ahirk
an a
da
biay
a la
gi se
besa
r Rp.
20.0
00 +
bera
s+ k
elap
a
Duk
un (T
BA)
Rp.5
0.00
0
Para
ji (T
BA)
Rp.5
0.00
0 - R
p.10
0.00
0 +
20
kg
bera
s
Perb
andi
ngan
den
gan
laya
nan
lain
yan
g te
rsed
ia
Bida
n D
esa
Rp.2
00.0
00 -
Rp.4
00.0
00
Tida
k ad
a pi
lihan
lain
yan
g
ters
edia
.
Bida
n D
esa
tidak
per
nah
ada
jika
dipe
rluka
n
Bida
n D
esa
Rp.1
50.0
00 -
Rp. 2
00.0
00
Bida
n D
esa
Rp.3
00.0
00 -
Rp. 4
00.0
00 +
Rp.1
0.00
0 un
tuk
biay
a tr
ans-
port
asi
LOKA
SI D
I
PERK
OTA
AN
AN
TASA
RI/K
alim
anta
n
Sela
tan
JATI
BARU
/NTB
SIM
OKE
RTO
/Jaw
a Ti
mur
SO
KLAT
/ Ja
wa
Bara
t
Palin
g ba
nyak
dig
unak
anBi
dan
Kam
pung
(TBA
)
Rp.5
0.00
0 - R
p. 2
00.0
00 +
ber
as
+ bu
tir k
elap
a +
gula
pas
ir
Duk
un (T
BA)
Rp.1
0.00
0 +
1 k
g be
ras
Bida
n D
esa
Ro.3
00.0
00 +
Rp.
20.0
00 u
ntuk
biay
a tr
ansp
orta
si
Para
ji (T
BA)
Rp.5
0.00
0 - R
p. 1
00.0
00 o
r
Rp.5
0.00
0 +
5 k
g be
ras
Perb
andi
ngan
den
gan
laya
nan
lain
yan
g te
rsed
ia
Bida
n D
esa
Rp.2
50.0
00 -
Rp. 5
00.0
00
Terg
antu
ng p
ada
lam
anya
+
rum
itnya
pek
erja
an
Bida
n D
esa
Rp.3
00.0
00 -
Rp. 4
00.0
00
Duk
un (T
BA)
Tida
k di
guna
kan
lagi
Bida
n D
esa
Rp.3
00,0
00 -4
00,0
00
CATA
TAN
: Men
urut
laki
-laki
, sua
mi m
emili
h pe
nyed
ia la
yana
n un
tuk
pers
alin
an. M
enur
ut is
tri,
suam
i dan
istr
i ber
sam
a-sa
ma
men
entu
kan
hal i
tu.
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
23
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.8 Tingkat Kepuasan terhadap Penyedia Layanan Persalinan
Paminggir
Bajopulau
Alas Kokon
Kertajaya
Antasari
Jatibaru
Simokerto
Soklat
Bidan Desa
Posyandu
TBA
Puskesmas
50 0 100 10 70 90
45 75 0 100 50
50 30 3 70 100
100 0 45 50 75
0 100 50 25
0 100 50
0 100 50
0 100 50 75
Skor 0 = Tidak puas sama sekali
Skor 100 = Sangat memuaskan
Keterangan Penilaian Perempuan Penilaian Laki-laki
RSU
24
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.9 Manfaat dan Persepsi Nilai terhadap Penyedia Layanan Persalinan
most used by the poor at 8 study sites: WOMEN's Perception
97
90
75
98 97.5
91.67
82
68.75
100 100 100 98 100 100
54
68.7
0
50
100
PAMINGGIR BAJOPULAU ALASKOKON KERTAJAYA ANTASARI JATIBARU SIMOKERTO SOKLAT
Bidan kampung Sando (TBA) Dukun beranak Paraji Bidan kampung Sando (TBA) Bidan Puskesmas Paraji
RURAL URBAN
rocSe
Value for cost score
most used by the poor at 8 study sites: MEN's perception
96.67
8588
9590
84
76
96.67100 100 100 100 100
84
90
100
0
50
100
PAMINGGIR BAJOPULAU ALASKOKON KERTAJAYA ANTASARI JATIBARU SIMOKERTO SOKLAT
Bidan kampung Sando (TBA) Dukun beranak Paraji Bidan kampung Puskesmas Puskesmas Paraji
RURAL URBAN
rocSe
e Value for cost score
Catatan:
Dukun beranak/paraji/bidan kampung/sando = perawat traditional yang membantu persalinan
Puskesmas = Pusat Kesehatan Masyarakat (untuk layanan kesehatan primer)
Bidan desa = bidan terlatih, tinggal di desa dengan status pegawai negeri sipil
Bidan Puskesmas = bidan terlatih dengan status pegawai negeri sipil
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
25
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.10 Proporsi jumlah suara mengenai pilihan penyedia Layanan Kesehatan bagi Bayi (2 bulan– 5 tahun
9%
8%
3%
17%
35%
23%
2% 4%
Sando/Bidan Kampung/Paraji/Dukun Bayi Sando/Dukun berobat
Dokter (Private practice) Pustu
Bidan desa/Polindes Puskesmas
Mantri (Paramedic) Public hospital
Posyandu
4%5%
6%
17%
21%
36%
7%2% 3%
Pandangan Perempuan Pandangan Laki-laki
Diagram 3.11 Proporsi jumlah suara mengenai pilihan penyedia Layanan Kesehatan bagi Bayi (0 – 2 bulan)
12%
2%
5%
17%
33%
30%
0.5%
Sando/Bidan Kampung/Paraji/Dukun Bayi Sando/Dukun berobat
Dokter (Private practice) Pustu
Bidan desa/Polindes Puskesmas
Public hospital Posyandu
20%
2%
17%
28%
30%
1% 2%
Pandangan Perempuan Pandangan Laki-laki
26
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Tabe
l 3.5
. Bia
ya P
emak
aian
Jasa
Sat
u Ka
li un
tuk
Laya
nan
Kese
hata
n Ku
ratif
yan
g pa
ling
bany
ak d
igun
akan
Mas
yara
kat m
iskin
unt
uk a
nak
Balit
a m
erek
a
LOKA
SI P
EDES
AA
N
PUSK
ESM
AS
PUST
UTB
A/D
ukun
ber
anak
Bida
n D
esa
PAM
ING
GIR
Kal
iman
tan
Sela
tan
Rp.5
,000
Rp.5
.000
– R
p.10
.000
(kar
ena
laya
nan
PUST
U ti
dak
ters
edia
sepe
rti y
ang
serin
g te
rjadi
)
BAJO
PU
LAU
NTB
Beba
s (se
lam
a ba
yi b
erum
ur sa
mpa
i den
gan
44 h
ari
kare
na m
asih
men
jadi
tang
gung
jaw
ab D
ukun
ber
anak
yang
mem
bant
u pe
rsal
inan
)
Jika
Duk
un ti
dak
berh
asil,
pilih
an b
erik
utny
a ad
alah
Man
tri
deng
an b
iaya
sebe
sar R
p.20
.000
-Rp.
50.
000
ALAS
KOKO
N M
adur
aRp
.15.
000
(jika
tida
k se
mbu
h, p
iliha
n
kedu
a ad
alah
Man
tri a
tau
Kyai
den
gan
biay
a se
besa
r Rp.
2500
0-50
.000
)
KERT
AJA
YA
Jaw
a Ba
rat
Rp.1
5.00
0 +
Rp.
10.0
00 u
ntuk
bia
ya tr
ans-
port
asi
LOKA
SI P
ERKO
TAA
N
ANTA
SARI
Kal
iman
tan
Sela
tan
Rp.3
,000
JATI
BARU
/ N
TBRp
.3.0
00 +
Rp.
3.00
0 un
tuk
biay
a tr
ans-
port
asi
SIM
OKE
RTO
E.Ja
vaRp
.5.0
00 +
Rp.
6.00
0
untu
k bi
aya
tran
s-
port
asi
SOKL
AT
Jaw
a Ba
rat
Rp.2
.500
(jik
a be
lum
sem
buh
lalu
dib
awa
ke B
idan
- de
ngan
bia
ya R
p.25
.000
– Rp
.30.
000.
Jika
Bid
an ti
dak
berh
asil,
akan
diba
wa
ke d
okte
r pra
ktik
swas
ta d
enga
n
biay
a Rp
.40.
000
– Rp
.70.
000
+ b
iaya
unt
uk
obat
)
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
27
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.12 Manfaat dan Persepsi Nilai terhadap Layanan Kuratif bagi Bayi (0-2 bulan)
Met and Value for Cost forInfant (0 - 2 months old) Health Care Service Providers most used
by the poor at 8 study sites
92.5
76.67
64
85 8590
66
76
90
100
94
50
92.596.67
60
72
0
50
100
PAMINGGIR BAJOPULAU ALASKOKON KERTAJAYA ANTASARI JATIBARU SIMOKERTO SOKLAT
Puskesmaspembantu
Sando Bidan desa Bidan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmaspembantu
Puskesmas
RURAL URBAN
rocSe
Value for cost score
Infant (0 - 2 months old) Health Care Service Providers most used bythe poor at 8 study sites
90
100
80
90
100
84
94 92.5
70
100
92.590
100
84
100 100
0
50
100
PAMINGGIR BAJOPULAU ALASKOKON KERTAJAYA ANTASARI JATIBARU SIMOKERTO SOKLAT
Puskesmaspembantu
Sando Bidan desa Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmaspembantu
Puskesmas
RURAL URBAN
rocSe
Value for cost score
Catatan:
Pustu (Puskesmas pembantu) = Untuk layanan kesehatan sub-primer (dengan fasilitas penjangkauan
Puskesmas = Pusat Kesehatan Masyarakat (untuk layanan kesehatan primer)
Bidan desa = bidan terlatih, tinggal di desa dengan status pegawai negeri sipil
Bidan Puskesmas = bidan terlatih dengan status pegawai negeri sipil
28
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.13 Tingkat Kepuasan terhadap Penyedia Layanan Kesehatan Kuratif bagi Bayi (0-2 bulan)
Paminggir
Bajo Pulau
Alas Kokon
Kertajaya
Antasari
Jatibaru
Simokerto
Soklat
Bidan Desa
Posyandu
Pustu
Puskesmas
Mantri
0
0
0
10 0
0
0
0
Skor 0 = Tidak puas sama sekali
Skor 100 = Sangat memuaskan
Keterangan Penilaian Perempuan Penilaian Laki-laki
RSU
Dokter Swasta
Dukun
Dukun Beranak
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
29
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.14 Manfaat dan Persepsi Nilai terhadap Pilihan Layanan Air Bersih yang Digunakan
Met and Value for Cost forWater Services most used by the poor at 8 study sites
100
8590
93.390
78
92 93.396.67
100 100 100
63.3
100
85
100
0
50
100
PAMINGGIR BAJOPULAU ALASKOKON KERTAJAYA ANTASARI JATIBARU SIMOKERTO SOKLAT
River Vendor from otherisland
Protected publicdugwell
Public handpump Buy PDAM waterfrom neighbor
Unprotected dugwell Vendor resellingPDAM water
Unprotected publicdugwell
RURAL URBAN
rocSe
Value for cost score
xpectation Met and Value for Cost forWater Services most used by the poor at 8 study sites
90 90
100
83
100
81.67
93.3
100
93.3
100 100
86
100 100
91.67
100
0
50
100
PAMINGGIR BAJOPULAU ALASKOKON KERTAJAYA ANTASARI JATIBARU SIMOKERTO SOKLAT
River Vendor from otherisland
Protected publicdugwell
Public handpump Buy PDAM waterfrom neighbor
Unprotected dugwell Vendor resellingPDAM water
Unprotected publicdugwell
RURAL URBAN
rocSe
Value for cost score
30
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.15 Tingkat Kepuasan terhadap pilihan Layanan Air Bersih
Paminggir
Bajo Pulou
Alas Kokon
Kertajaya
Antasari
Jatibaru
Simokerto
Soklat
0 63 90 100
0 100
0 25
0 10 100
0 100
0 100
0 50 75 100
0 85 100
40
100 50
80 50
50
60
50
30
Skor 0 = Tidak puas sama sekali
Skor 100 = Sangat memuaskan
Keterangan Penilaian Perempuan Penilaian Laki-laki
Sungai
Sumur gali
Sumur gali dengan pompa (sanyo)
Sumur bor dengan pompa (sanyo)
Sumur pompa tangan
Air yang dibeli dari penjual
Air PDAM /sumur bor yang dijual
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
31
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.16 Manfaat dan Persepsi Nilai terhadap fasilitas Sanitasi
Met and Value for Cost forSanitation Facility (Latrine) most used by the poor at 8 study sites
100
56.67
76
96.5
88
70
100
83.380
9093.5
100
48
100
0
50
100
PAMINGGIR BAJOPULAU ALASKOKON KERTAJAYA ANTASARI JATIBARU SIMOKERTO SOKLAT
River (opendefecation)
Beach (opendefecation)
Unimproved dry pithousehold latrine
River (opendefecation)
Unimproved dry pithousehold latrine
(drop)
River (opendefecation)
Field (opendefecation)
Shared householdlatrine
RURAL URBAN
rocSe
Value for cost score
Sanitation Facility (Latrine) most used by the poor at 8 study sites
92.5 94
70
100
88
36
100
90
100
76
100 100
44
100
0
50
100
PAMINGGIR BAJOPULAU ALASKOKON KERTAJAYA ANTASARI JATIBARU SIMOKERTO SOKLAT
River (opendefecation)
Beach (opendefecation)
Unimproved dry pithousehold latrine
River (opendefecation)
Unimproved dry pithousehold latrine
(drop)
River (opendefecation)
Field (opendefecation)
Shared householdlatrine
RURAL URBAN
rocSe
Value for cost score
32
Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia
Suar
a M
asya
raka
t Mis
kin
Diagram 3.17 Tingkat Kepuasan terhadap fasilitas
Paminggir
Bajo Pulou
Alas Kokon
Kertajaya
Antasari
Jatibaru
Simokerto
Soklat
0 80 90 100
0 100
0 25
0 5 100
0 10 25 100
0 50 75 100
0 50 75 100
0 30 85 100
25
10050
45 50
25
50 75
Skor 0 = Tidak puas sama sekali
Skor 100 = Sangat memuaskan
Keterangan Penilaian Perempuan Penilaian Laki-laki
WC gabung
WC umum
WC terbuka di rumah
Tempat buang air besar terbuka di halaman
Sungai/laut
Tambak
Got kecil jauh dari rumah