STRATEGI PENDEKATAN KEBUTUHAN POKOK

Pendekatan kebutuhan pokok (pendekatan K-P) untuk pembangunan

menarik perhatian kalangan pejabat pemerintah, di samping kalangan yang sejak

lama bersikap kritis terhadap pola pembangunan yang berlangsung hingga kini.

Pembangunan sekarang terutama dikritik karena pembagian hasilnya ternyata

kurang merata. Artinya, lebih menguntungkan golongan yang berpendapatan

tinggi dan lebih menguntungkan penduduk kota.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang

menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting

untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data

kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat

dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam

memfokuskan perhatian pada kondisi  hidup orang miskin. Data kemiskinan yang

baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap

kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta

menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi

mereka.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang

menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting

untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data

kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat

dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam

memfokuskan perhatian pada kondisi  hidup orang miskin. Data kemiskinan yang

baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap

kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta

menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi

mereka

Tujuannya itu adalah :

1.      Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah perkotaan

dan pedesaan.

2.      Mengetahui karakteristik rumahtangga miskin dan tidak miskin menurut daerah

perkotaan dan pedesaan.

3.      Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan secara nasional menurut

daerah perkotaan dan pedesaan.

4.      Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini,

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan

dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan

yang bersifat mendasar. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-

rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

5.      Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar (basic need approach) tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi

juga oleh negara-negara lain, seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh,

Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia.

Pendekatan kebutuhan pokok disambut baik oleh kalangan luas, sewaktu gagasan

ini secara resmi diajukan pada Konperensi Kesempatan Kerja Dunia yang

diselenggarakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di tahun 1976.

Namun di pihak lain banyak juga kritik dilontarkan terhadap gagasan ini. Suatu

kritik yang sering dilontarkan terhadap pendekatan K-P adalah bahwa pendekatan

ini hanya mengutamakan konsumsi dan bukan investasi. Karena itu menghambat

pertumbuhan ekonomi. Dikatakan pula bahwa pendekatan K-P pada dasarnya

merupakan suatu usaha untuk menciptakan 'negara kesejahteraan' welfare state di

negara berkembang, yang terbatas kemampuan dan persediaan sumber dayanya.

Berarti Realokasi Pendekatan K-P memang sangat menekankan pemenuhan

kebutuhan pokok seluruh penduduk dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu

satu generasi. Karenanya ia berbeda dari model pertumbuhan kapitalis maupun

Marxis. Keduanya mengutamakan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui

ditekannya tingkat konsumsi. Kesan bahwa pendekatan K-P tidak mementingkan

pertumbuhan ekonomi kadang juga timbul karena ucapan beberapa penganutnya,

seolah-olah pemenuhan kebutuhan pokok dapat tercapai melulu melalui

redistribusi pendapatan dan kekayaan yang ada. Seolah-olah tanpa memerlukan

pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun keliru sekali jika orang mengira bahwa

pendekatan K-P merupakan model pembangunan yang pada dasarnya bersifat

'anti-pertumbuhan ekonomi'. Pertumbuhan ekonomi yang pesat justru sangat

diperlukan untuk peningkatan produksi barang dan jasa kebutuhan pokok.

Diharapkan, bahwa dengan produksi barang dan jasa kebutuhan pokok yang terus-

menerus meningkat, kemiskinan absolut (dalam arti kata terdapatnya sebagian

penduduk hidup di bawah garis kemiskinan tertentu) dapat dihapuskan. Di

samping itu juga akan terhapus kemiskinan relatif, yaitu ketimpangan dalam

pembagian kekayaan dan pendapatan antar golongan. Dengan demikian maka

pelaksanaan strategi K-P bukan berarti mengabaikan pertumbuhan ekonomi dan

mengutamakan redistribusi kekayaan dan pendapatan, tetapi reorientasi arah dan

pola pertumbuhan ekonomi ke peningkatan produksi dan distribusi barang dan

jasa kebutuhan pokok. Hal ini tentu berarti pula realokasi sebagian besar (bukan

semua) sumber daya produktif. Artinya, prioritas tak lagi pada proyek investasi

yang padat modal di sektor modern, yang sangat ditekankan dalam strategi

pertumbuhan ekonomi yang konvensionil. Alokasi lebih diarahkan ke sektor

penghasil barang dan jasa kebutuhan pokok yang lebih padat karya dan lebih

menghemat dalam pemakaian modal. Pilihan Teknologi Kritik lain yang berkaitan

dengan kritik pertama adalah bahwa strategi K-P hanya "mengekalkan"

keterbelakangan ekonomi. Strategi itu dianggap mengutamakan produksi barang

konsumsi, dan bukan barang modal. Juga dianggap mengutamakan penggunaan

teknologi padat karya yang dianggap usang dan bukan teknologi modern yang

padat modal. Strategi K-P memang menekankan produksi serta distribusi barang

konsumsi dan jasa kebutuhan pokok. Namun komposisi barang konsumsi dan

barang modal yang dihasilkan begitu pula teknik produksi yang digunakan di

sesuatu negara, akan tergantung pada kondisi khas yang terdapat di negara itu.

Karena ini lebih tepat untuk mengatakan bahwa strategi K-P mengutamakan

teknologi yang "patut" (appropriate teknologi). Atau, dalam kata-kata Prof. Hans

Singer dari Sussex, 'teknologi yang secara rangkap dianggap patut' (doubly

appropriate technology). Artinya teknologi baru, yang disesuaikan dengan kondisi

khas di sesuatu negara dan yang menunjang pelaksanaan strategi K-P. Dengan

begitu strategi K-P tidak berarti penggantian menyeluruh teknologi padat-modal

dengan teknologi padatkarya. Di suatu negara berkembang mungkin ada kondisi,

yang menyebabkan penggunaan beberapa teknologi padat modal bagaimanapun

juga lebih efisien daripada teknologi padat karya. Dengan demikian yang diarah

ialah kombinasi optimum dari teknologi padat modal dan padat karya. Ini akan

ditentukan pula oleh pertimbangan efisiensi dan keuntungannya bagi masyarakat

--syarat yang sudah semestinya digunakan sebagai ukuran dalam penentuan

investasi. Dengan pendekatan yang selektif ini maka teknologi padat-karya

diutamakan di setiap bidang, dalam hal penggunaannya efisien dan

menguntungkan masyarakat.