BAB II

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

2.1 Pendidikan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional

2.1.1 Definisi Sistem Pendidikan Nasional

Sistem Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan yang

terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang

berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya

tujuan pendidikan nasional.

2.1.2 Dasar Sistem Pendidikan Nasional

Adanya tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31

ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur

dengan undang-undang”, maka diberlakukannya Undang-

Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.2 Kelembagaan, Program, dan Pengelolaan Pendidikan

2.2.1 Kelembagaan Pendidikan

Berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari

segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan.

a. Jalur Pendidikan

Penyelenggaraan Sisdiknas dilaksanakan melalui dua jalur

yaitu, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar

sekolah yang sering disingkat dengan PLS.

1) Jalur Pendidikan Sekolah

Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang

diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar

mengajar secara berjenjang dan bersinambungan

(pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

pendidikan tinggi). Sifatnya formal, diatur berdasarkan

ketentuan-ketentuan pemerintah, dan mempunyai

keseragaman pola yang bersifat nasional.

2) Jalur Pendidikan Luar Sekolah

Jalur pendidikan luar sekolah (PLS) merupakan

pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang

diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar

mengajar yang tidak berjenjang dan tidak

bersinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus,

dan lain-lain. PLS memberikan kemungkinan

perkembangan sosial, kultural seperti bahasa dan

kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dapat

dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk

mengembangkan dirinya dan membangun

masyarakatnya.

b. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam

pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan

1

tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan

kedalaman bahan pengajaran (UU RI No. 2 Tahun 1989

Bab I, Pasal 1 Ayat 5).

Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang

yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan tinggi. Sebagai persiapan untuk

memasuki pendidikan dasar diselenggarakan kelompok

belajar yang disebut pendidikan prasekolah (UU RI No. 2

Tahun 1989 Bab V, Pasal 2). Pendidikan prasekolah belum

termasuk jenjang pendidikan formal, tetapi baru merupakan

kelompok sepermainan yang menjembatani anak antara

kehidupannya dalam keluarga dengan sekolah.

1) Jenjang Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar menyediakan kesempatan bagi

seluruh warga negara untuk memeperoleh pendidikan

yang bersifat dasar, dan tiap-tiap warga negara

diwajibkan menempuh pendidikan dasar sampai

pendidikan tinggi. UU RI No. 2 Tahun 1989

menyatakan dasar dan wajib belajar pada Pasal 14 Ayat

1 bahwa, “Warga negara yang berumur 6 tahun berhak

mengikuti pendidikan dasar”, dan ayat 2 menyatakan

bahwa, “Warga negara yang berumur 7 tahun

berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau

pendidikan yang setara sampai tamat.”

2) Jenjang Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah yang lamanya tiga tahun

sesudah pendidikan dasar, diselenggarakan di SLTA

(Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau satuan

pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah

dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan

dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan

ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti

pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja.

3) Jenjang Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pandidikan

menengah, yang diselenggarakan untuk menyiapkan

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional

yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

kesenian.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut lembaga

pendidikan tinggi melaksanakan misi “Tridharma”

pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang

lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah

pendidikan nasional.

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat

2

berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi,

institut, dan universitas.

Output pendidikan tinggi diharapkan dapat mengisi

kebutuhan yang beraneka ragam dalam masyarakat.

Dari segi peserta didik kenyataan menunjukkan bahwa

minat dan bakat mereka beraneka ragam. Berdasarkan

faktor-faktor tersebut, maka perguruan tinggi disusun

dalam multistrata. Suatu perguruan tinggi dapat

menyelenggarakan satu strata atau lebih.

2.2.2 Program dan Pengelolaan Pendidikan

a. Jenis Program Pendidikan

Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan

sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya (UU RI No. 2

Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4).

1. Pendidikan Umum

Pendidikan umum adalah pendidikan yang

mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan

peserta didik dengan pengukhususan yang diwujudkan

pada tingkat tingkat akhir masa pendidikan .Pendidikan

umum berfungsi sebagai satuan umumbag jenis

pendidikan lainnya. Yang termasuk pendidikan umum

adalah SD, SMP ,SMA dan Universitas.

2. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang

mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada

bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa

boga , busana, dan lain-lain . Lembaga pendidikannya

seperti STM, SMTK, SMIK, SMEA .

3. Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan

khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang

menyandang kelainan fisik dan/atau mental. Yang

termasuk pendidikan luar biasa adlah SDLB untuk

jenjang pendidikan menengah masing-masing memiliki

program khusus yaitu progrsm untuk anak tuna netra,

tuna rungu, dan tuna daksa serta tunagrahita. Untuk

pengadaan gurunya disediakan SGPLB setara dengan

Diploma III.

4. Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan

khusus yang diselenggarakan untuk mningkatan

kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi

pegawai atau calon pegawwai suatu departemen

pemerintah atau lembaga pemerintah

nondepartemen .Yang termasuk pendidikan tingkat

menengah sperti SPK dan yang termasuk pendidikan

tingkat tinggi seperti APDN .

5. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan

khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat

melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan

pengetahuan khusus tentang ajaran agama . Pendidikan

3

keagamaan terdiri dari tingkat pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi .Yang

termasuk tingakat dasar misalnya madrasah ibtidayah,

tingkat pendidikan menengah seperti tsanawiyah, PGAN

dan tingkat yang tinggi adalah sekolah theologies, IAIN,

dan IHD .

b. Kurikulum Program Pendidikan

Kurikulum yang mengandung aspek kesatuan nasional,

memberikan bekal kesadaran dan kesatuan nasional,

semangat kebangsaan, kesetiaan social, serta mempertebal

rasa cinta tanah air disebut kurikulum nasional , dan yang

mengandung unsur-unsur lokal disebut muatan lokal dalam

kurikulum. Di dalam struktur kurikulum porsi muatan lokal

adalah 20% dari kurikulum nasional. UU RI No. 2 Tahun

1989 Pasal 38 Ayat 1 menyatakan adanya dua aspek

nasional dan lokal itu sebagai berikut “Pelaksanaan

kegiatan pendidikan dalam suatu satuan pendidikan

didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan

kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta

kebutuhan lingkungan dan ciri khas suatu pendidikan yang

bersangkutan” .

1. Kurikulum Nasional

Kurikulum nasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Diberlakukan sama pada setiap macam satuan

pendidikan di seluruh Indonesia.

Ditetapkan oleh pemerintah.

Tujuannya untuk menggalang kesatuan nasional dan

pengendalian mutu pendidikan secara nasional.

2. Kurikulum Muatan Lokal

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah menuntut pelaksanaan Otonomi Daerah dan

wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan

pendidikan. Hal ini berpengaruh pada sistem

pendidikan nasional dari sentralisasi ke desentralisasi.

Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan ini

terwujud dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Salah satu substansi yang

didesentralisasi adalah kurikulum, dimana kurikulum

tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan

menengah dikembangkan oleh madrasah dan komite

madrasah berpedoman pada standar kompetensi lulusan

dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum

yang dibuat oleh BSNP. Untuk itu, madrasah dan

komite madrasah harus mempersiapkannya, karena

sebagian besar kebijakan yang berkaitan dengan

implementasi Standar Nasional Pendidikan

dilaksanakan oleh madrasah dan komite madrasah.

4

Berdasarkan pernyataan di atas, madrasah dan komite

madrasah memiliki kewenangan yang luas untuk

mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan

sesuai dengan kondisi peserta didik, keadaan madrasah,

potensi dan kebutuhan daerah.

2.3 Muatan Lokal

2.3.1 Pengertian Muatan Lokal

Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas

dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang

materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran

yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal dapat

ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata

pelajaran keterampilan.

2.3.2 Tujuan Muatan Lokal

Tujuan dilaksanakannya muatan lokal dalam kurikulum dapat

dilihat dari segi kepentingan nasional dan kepentingan peserta

didik. Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional,

muatan lokal dapat :

a. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan khas daerah.

b. Mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan

ke arah yang positif.

2.3.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Muatan Lokal

a. Sebagian besar Sifat dari pelajaran muatan lokal memberi

tekanan.

b. Dari segi ketenagaan, pelaksanaan muatan lokal

memerlukan pengorganisasian.

c. Dari segi proses BM, pelaksanaannya menggunakan

pendekatan keterampilan proses dan CBSA.

d. Pengajaran di sekolah lebih memberikan tekanan pada

mata pelajaran akademik.

e. Sarana penunjang bagi pelaksanaannya kebanyakan tidak

dimliki oleh sekolah, dan mungkin juga tidak tersedia di

masyarakat.

2.3.4 Faktor Penunjang Pelaksanaan Muatan Lokal

a. Adanya keinginan para peserta didik untuk cepat

memperoleh bekal kerja dan pekerjaan apapun yang

membawa hasil.

b. Materinya dapat dijadikan sebagai sasaran belajar .

c. Ketenagaan yang bervariasi.

d. Materinya sudah tercantum sebagai materi kurikulum.

e. Mudahnya pemanfaatan media sebagai penyebar informasi

khususnya yang berkaitan dengan muatan lokal.

2.4 Upaya Pembangunan Pendidikan Nasional

2.4.1 Pembaruan Landasan Yuridis

Suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah

pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena

5

pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang

bersifat mendasar (fundamental) dan yang bersifat prinsipal.

2.4.2 Pembaruan Kurikulum

Pembaharuan kurikulum yaitu sifatnya mempertahankan

dan mengubah. Ada dua faktor pengendali yang menentukan

arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya

mempertahankan dan yang mengubah. Yang pertama ialah

landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia, yaitu

Pancasila dan UUD 1945 dan landasan histories (mencakup

unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat

hidup orang banyak). Yang kedua ialah yang bersifat mengubah

ialah landasan social (berupa kekuatan-kekuatan social di

masyarakat) dan landasan psikologis (yaitu cara peserta di

dalam belajar, mengenai hal ini banyak penemuan-penemuan

baru yang menopangnya).

2.4.3 Pembaruan Pola Masa Studi

Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang

meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama

waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Perubahan pola

masa studi sebagi suatu pertanda adanya pembaruan pendidikan

berupa penambahan (perpanjangan masa studi) ataupun

pengurangan (perpendekan masa studi). Perubahan pola tersebut

dilakukan untuk tujuan dan alasan-alasan tertentu. Misalnya

untuk mempersiapkan tenaga guru SD yang dahulunya dianggap

cukup tamatan SPG (jenjang pra-masa studi akademik),

sekarang harus berpendidikan Diploma II (jenjang akademik).

Tujuannya ialah untuk mendapatkan tenaga yang lebih

kompeten.

2.4.4 Pembaruan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan disini adalah tenaga yang bertugas

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, melatih, meneliti,

mengembangkan, mengelola, memberikan pelayanan teknis

dalam bidang pendidikan. Pembaruan terhadap komponen

tenaga kependidikan dipandang sangat penting karena

pembaruan tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksana yang

kompeten tidak akan ada artinya. Keberadaan tenaga

kependidikan yang bermacam-macam di samping guru ini

mempunyai landasan yuridis, yaitu UU RI No. 2 Tahun 1989

Bab VII Pasal 27 ayat 2 yang dijabarkan lebih rinci dalam PP RI

No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.

6