ASAS-ASAS HUKUM INTERNASIONAL

A.Pengertian Hukum Internasional.

Hukum ini dapat kita katakan sebagai hukum antar negara yang mengatur pergaulan antara negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Menurut J.G.Starke, Hukum internasional adalah “hukum yang dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara”

B. Subjek Hukum internasional.

1. Negara

Negara yang di akui sebagai subjek hukum internasioanl ialah negara yang berdaulat yang tidak bergantung kepada negara lain.

2. Gabungan Negara.

Gabungan negara ini bertindak dalam pergaulan antar negara-negara sebagai sebuah kesatuan.

3. Organisasi-Organisasi internasional.

Perserikatan bangsa-bangsa adalah contoh dari hukum internasional, PBB memiliki tujuan utama yaitu mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional sedangkan tujuan lainnya yaitu sebagaimana yang tercantum didalam piagam PBB.Didalam PBB terdapat badan-badan di antaranya yaitu

Sidang Umum (general Assembly) Dewan keamanan (Security Counsil) Dewan ekonomi dan sosial ( Economic and social Council) Sekretariat (Secretary) Mahkamah internasional ( Internasional Court of justice)

Disamping keenam alat kelengkapan PBB di atas terdapat lagi bidang-bidang subkomisi khususnya seperti

FAO (Food and AgricultureOrganization ) IMF (Internasioan Monetary Fund) ILO (Internasional Labour Organization) UNESCO ( United Nations Educational,Scientific, and Cultural Organization)

4. Kursi suci Heilige Stoel (Tahta suci Vatikan)

Yang dimaksud dengan kursi suci ialah Gereja katolik Roma yang di wakili oleh Paus. Walaupun kursi suci bukanlah suatu negara tetapi di anggap sebagai negara.

5. Manusia (Individu)

Mengenai manusia sebagai subjek hukum dari hukum internasional di samping negara, masih banyak yang belu bisa menerima, tetapi pendapat ini makin lama, makin bisa diterima oleh hukum.

C. Sumber Formil Hukum Internasional

Sumber Formil dari Hukum Internasional ialah

1. Traktat atau perjanjian Internasional Baik yang bersifat umum maupun khusus,yang mengandung ketentuan hukum yang

diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa2. Kebiasaan Internasional Sebagai bukti dari kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum3. Asas atau prinsip hukum Yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab4. Yurisprudensi Internasional (dari peradilan Internasional)5. Pendapat para ahli hukum Internasional / doktrin.6. Pasal 38 piagam Mahkamah Internasional.

D. Struktur dan Dasar berlakunya Hukum Internasional

Struktur Hukum Internasional berbeda dengan hukum Nasional, hukum Internasional tidak dapat memaksa anggota-anggotanya untuk mematuhi peraturan hukum Internasional yang dibuat oleh anggotanya sendiri.

Yang menjadi dasar berlakunya hukum Internasional adalah anggapan mengenai hukum Internasional itu yaitu:

1. Perjanjian yang dibuat , harus di taati (asas Pacta sunt sevanda), artinya setiap perjanjian harus ditaati)

2. Hukum Internasional itu derajatnya lebih tinggi dari hukum nasional (asas primaat hukum Internasional)

jadi traktat derajatnya lebih tinggi dari undang-undang dasar negara peserta traktat. Traktat atau perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bansa-bangsa yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi pihak yang meratifikasinya. Untuk dapat menjadi perjanjian Internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek –subjek hukum Internasional yang menjadi anggota masyarakat Internasional

E. Isi Hukum Internasional

Isi hukum Internasional terdiri atas hukum damai yang mengatur hubungan antar negara diwaktu damai dan hukum perang (hukum humaniter) yang memuat aturan tentang hubungan antar negara yang berperang dan menentukan juga larangan-larangan mengenai cara berperang.

Hukum damai meliputi:

Peraturan mengenai batas-batsa daerah hukum negra yang satu dengan yang lain.

Peraturan mengenai lembaga yang menjadi wakll negara dalm hubungan yang bersifat Internasional

Peraturan tentang pembentukan hukum Internasional mengenai cara pembentukan, berlakunya, dan cara penghapusan traktat.

Peraturan mengenai tanggung jawab untuk akibat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum Internasional atau peraturan yang mengenai delik yang bersifat Internasional

peraturan tentang sejumlah kepentingan bersama dari negra-negara mengenai perdagangan , kerajinan,pertanian,kesehatan dll

perturan mengenai penyelesaian perselisihan-perselisihan Internasional secara damai

Hukum perang meliputi:

Mengatur akibat diputuskan nya hubungan diplomatik, nasib warag negara yang ada dinegara lawan yang sedang berperang, yang pada umumnya diperhatikan oleh duta negara lain yang mau menjadi perantaranya.

Membatasi cara perang, dengan peraturan-peraturan yang maksudnya memperkecil kekejaman perang. Peraturan ini antara lain: mengenai perlakuan tawanan perang, orang sakit dan luka-luka,para dokter, dan juru rawat.

Peraturan tentang kedudukan hukum daerah musuh yang diduduki.

ada beberapa metode yang dapt dipakai untuk dapat menyelesaikan pertikaian Internasional, yang digolongkan menjadi 2 kategori

Cara penyelesaian secara damai yaitu permasalahan diselesaikan dengan cra persahabatan seperti :1. Arbitrase yaitu penyelesaian diserahkan kepada aribitor untuk diselesaikan

berdasarkan pertimbangan hukum2. Penyelesaian secara hukum yaitu penyelesaian nya diputuskan oleh mahkamah

Internasional yang bersifat lebih permanen.3. Perundingan perantaraan , konsiliasi mediasi, atau pemeriksaan. Perundingan

lazim diadakan berhubungan dengan jasa baik atau perantaraan.4. Penyelesaian di bawah PBB yaitu PBB berwenang untuk menyelesaikan setiap

permasalahan antar negara. Cara penyelesaian di paksakan adalah sebagai berikut:

1. Perang adalah solusi terakhir hukum Internasional. Asal saja perang dilakukan tidak sebgai tujuan tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu mempertahankan kekuasaan hukum ( dilakukan secara sah)

2. Retorsi adalah balas dendam suatu negara terhadap ketidaksopanan dari negara lain seperti peregangan hubungan diplomatik.

3. Tindakan pemebalasan ( reprisal) yaitu tindakan suatu negara unutk mendapatkan ganti kerugian atas negara lain dengan tindakan pembalasan

4. Blokade secara damai dilakukan dalam waktu damai, lazikm dipakai untuk memaksa negara yang pelbuhannnya terblokir agar menyetujui permintaan yang memblokir

5. Intervensi yaitu mencampuri urusan negara lian baik yang bersifat ekstern maupun intern

F. Penempatan Perwakilan Negara

Tiap negara berhak mengadakan hubungan luar negeri,yang dilakukan oleh dua perwakilan yaitu :

1. Perwakilan diplomatik2. Perwakilan konsuler

Perwakilan diplomatikYaitu berupa tugas politik yang menjalankan politik negara yang diwakili, meliputi kegiatan:

Memelihara kepentingan negaranya di luar negeri, guan menyelesaikan tiap perselisihan secara damai.

Melindungi warga negaranya di luar negeri Menjadi perantara tempat penyampaian tuntutan dari negara nya ke negara

yang di tempati.

Tugas seorang wakil diplomatik dibebankan kepada seorang Duta.tiap negara berhak mengirim atau menerima seorang duta apabila kedua negara tersebut memilki hubnungan persahabatan.

Berdasarakan azas exterritorial seorang diplomat atau duta harus di anggap di luar wilayah dimana ia ditempatkan. Hali ini mengakibatkan sorang duat mempunyai hak istemewa yang biasa di sebut hak eksteritorial, yaiut mereka tidak tunduk kepada kekuasaan peradilan sipil dan peradilan pidana dari negra dimana mereka di tempatkan.

Hak tersebut meliputi :

Imunitas (kekebalan) perorangan Imunitas temapt tinggal Imunitas surat menyurat

KonsulerAdalah wakil negara yang mempunyai tugas memperhatikan warga negaranya di luar negeri mengenai keadaan sosial dan ekonomi yang tidak bersifat politik lebih berurusan kepada keperdataan. Sebuah negara hanya mempunyai seorang duta tetapi seorang konsul lebih dari satu yaitu di tempatkan di pusat perdagangan dan kota pelabuhan. Seorang konsul tidak punya hak ekstertorial. Kekebalan untuk seorang konsuler hanya pada surat dan kantornya. Mereka bebas dari tuntutan pidan dan perdata hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya

Perwakilan lainnya di sebut atase,ada 2 macam atase:

1. Atase yang dikirim oleh departemen luar negeri2. Atase militer