PEREKONOMIAN INDONESIA

(Peran Otonomi Daerah terhadap Perekonomian Indonesia)

OLEH:

Herry Dwiyanto Manukoa ( 1215351024 )

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Udayana

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan

rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan makalah ini. Penyusunan

makalah ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan, doa, dan saran berbagai pihak. Pada

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1.Bapak Dosen Perekonomian Indonesia

2.Orang tua yang telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya

Kami berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan

saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kemajuan penulis di masa

yang akan datang.

1

Daftar IsiKATA PENGANTAR.....................................................................................................................1

BAB I...............................................................................................................................................3

Pendahuluan.................................................................................................................................3

BAB I1.............................................................................................................................................5

Isi.................................................................................................................................................5

BAB III..........................................................................................................................................10

Penutup......................................................................................................................................10

2

BAB I

Pendahuluan1.1 Latar Belakang

Salah satu rahmat yang patut disyukuri dari kemerdekaan bangsa Indonesia adalah tetap

tegaknya kesatuan bangsa dalam kemajemukan dan kebhinnekaan. Kemerdekaan tidak hanya

diisi dengan semboyan-semboyan persatuan, melainkan telah pula diwujudkan dengan

kemajuan fisik. Tampak pula bahwa kian muncul kesadaran yang meluas bahwa daerah

harus lebih diberdayakan dengan memberikan peluang dan keleluasaan untuk menata dirinya

sendiri. Kesadaran tersebut juga tercermin dari tekad pemerintah untuk mempercepat

pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Ketika otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah pusat tanggal 1 januari 2001,

banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang

mendasar dan bersifat struktural. Pasalnya, “lagu “ yang berkumandang diseluruh profinsi

kabupaten dan kota di Indonesia adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan

maupun implementasi pembangunan Indonesia (Kuncoro, 1995). Sentralisasi birokrasi

maupun konsentrasi geografis aktivitas bisnis kearah pusat kekuasaan dan modal menjadi

keniscayaan. Tak pelak, pembangunanpun bias ke kawasan barat iIndonesia, khususnya jawa

dan daerah metropolitan.

Salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem pemda dengan

pembangunan adalah ketergantungan pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan

fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar.

Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

dominannya transfer dari pusat.

Otonomi daerah sekarang bukan hanya sekedar tuntutan politis, tetapi sudah menjadi

tuntutan zaman yang tidak terelakkan. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan memang

akan lebih bermakna jika bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di tanah air.

3

1.2 TujuanTujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1.      Untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Perekonomian Indonesia

2.      Untuk mengetahui peranan otonomi daerah di dalam perekonomian Indonesia

3.      Untuk mengetahui penerapan otonomi daerah, dampak positif serta negatifnya.

1.3 Rumusan MasalahAdapun rumusan masalah yang ingin dijadikan sebagai pembahasan dalam makalah ini

adalah:

1.    Bagaimana peran otonomi daerah dalam perekonomian Indonesia?

2.    Apakah dampak positif dan negatif dari pelaksanaan otonomi daerah?

4

BAB I1

Isi

Pesatnya pembangunan selama seperempat abad terakhir—sebelum terjadinya krisis—

ternyata, justru masih saja meningkatkan dominasi pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada

selama ini, terutama Jakarta dan sekitarnya. Kira-kira dua pertiga kue nasional dinikmati oleh

Jawa dan lebih dari empat perlima bertengger di Kawasan Barat Indonesia. Jika dengan memakai

indikator yang peling kasar saja yaitu—PDRB—kondisi ketimpangan ini sudah demikian parah,

tentu akan lebih timpang lagi jika menggunakan indikator kesejahteraan.

1.        Ancaman Bermula dari Kesenjangan Antardaerah

Salah satu tantangan pembangunan yang harus diwaspadai adalah persoalan kesejangan ini.

Khususnya kesenjangan antar daerah yang mau tidak mau berkaitan dengan 2 jenis ketimpangan

lainnya. Di tengah arus globalisasi—yang membuat batas-batas negara kian tipis, mobilitas

faktor produksi semakin tinggi, arus informai tidak terbendung, dan kesadaran akan nilai

universal kian tak terelakkan—justru masih dijumpai berbagai praktik yang menempatkan

daerah-daerah sebagai suatu unit, setidaknya unit ekonomi, yang terpisahkan satu sama lain.

Dalam beberapa tahun terakhir, memang ada kecenderungan pertumbuhan PDRB

Kawasan Timur Indonesia sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa dan KBI. Namun,

tampaknya masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ketimpangan antar daerah membaik.

Sebab, PDRB hanya mengindikasikan perkembangan penduduk atau output di suatu daerah dan

menafikan nilai tambah (add value) yang dihasilkan dari proses produksi tersebut yang dinikmati

oleh pemilik faktor-faktor produksi yang berada di luar daerah yang bersangkutan.

Bagi indonesia, bentuk negara kesatuan merupakan amanat konstitusi. Semangat kesatuan dan

persatuan melekat kental pada bangsa Indonesia. Semangat ini pula yang meladasi pelaksanaan

pemerintahan di daerah sesuai Undang-Undang No. 5/1974 yang menggariskan tiga asas

penyelanggaraan pemerintah di daerah yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan.

5

2.        Trend Desentralisasi

Salah satu pilar yang harus ditegakkan dalam mengembangkan otonomi daerah yang lebih

nyata adalah aspek pembiayaan. Tanpa keseimbangan pemberian otonomi antara tugas dan

tanggung jawab dengan aspek pendanaanya, maka esensi otonomi menjadi kabur.

Di sinilah salah satu masalah utama dari pemberdayaan daerah dalam upaya pemerataan

pembangunan. Profil hubungan keuangan pusat-daerah hingga kini menujukan cengkeraman

pemeritah pusat yang teramat kuat atas pemeritah daerah. Tanpa adanya perubahan yang cukup

mendasar dalam pola hubungan keuangan pusat-daerah, agak sulit mebayangkan terjadinya

perbaikan ketimpangan pembagunan antardaerah.

Meskipun disadari masih terbuka peluang yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan

asli daerah, namun tampaknya untuk mengakselerasikan proses pembangunan di daerah mutlak

memerlukan pengaturan kembali dalam hubungan keuangan pusat-daerah.

Dari paparan diatas, sangat kentara betapa tuntutan otonomi daerah dan perimbangan

keuangan pusat-daerah saling terkait satu sama lain, ibarat dua sisi dari satu koin.

3.        Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan

segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut,

berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah

untuk mengidentifikasikan, merumuskan, dan memecahkanya, kecuali untuk persoalan-persoalan

yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan

negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu proposisi bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus

diserahkan pada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat

ditangani oleh daerah.

Jika proposisi pertama yang menjadi acuan untuk pemberdayaan daerah, maka tidak ada alasan

yang membuat munculnya kesan kuat bahwa pemerintah pusat masih setengah hati memberikan

otonomi penuh kepada daerah.

6

4.        Daya Tarik Otonomi Daerah

Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk

mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan demikian, setiap daerah

niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu, relatif terhadap daerah-daerah lainnya.

Bahkan, dilihat dari segi potensinya keunggulan tersebut bisa bersifat mutlak—misalnya, yang

berasal dari aspek lokasi ataupun anugrah sumber (factor endowment).

Beberapa prasyarat dibutuhkan untuk menyiapkan daerah-daerah menjadi pelaku aktif di kancah

pasar global:

a.         Terjaminnya pergerakan bebas dari seluruh faktor produksi, barang dan jasa di wilayah

Indonesia, kecuali untuk kasus-kasus yang dilandasi oleh argumen non-ekonomi

b.        Proses politik yang juga menjamin keotonomian masyarakat lokal melalui partisipasi politik

dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak kepada publik.

c.         Tegaknya good governance baik di pusat maupun di daerah, sehingga otonomi daerah tidak

menciptakan bentuk-bentuk KKN baru.

d.        Keterbukaan daerah untuk bekerjasama dengan daerah-daerah lain tetangganya untuk

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada.

e.         Fleksibilitas sistem insentif

f.         Peran pemerintah daerah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk melindungi kelompok

minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alam sekitar.

5.        Standardisasi Menuju Pemberdayaan Daerah

Standardisasi kegatan-kegiatan di daerah pada dasarnya tidak boleh menjadi pengekang baru

dalam pelaksanaan otonomi daerah, melainkan justru sebagai penguat bagi perwujudan

aktualisasi segala potensi daerah secara optimal. Katakanlah standardisasi bisa dijadikan

semacam prasyarat minimum bagi setiap daerah untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai

administrator dan regulator untuk menyejahterakan rakyatnya. Perlu pula ditekankan bahwa

pencapaian pada standar tertentu tidaklah bersifat statis. Jadi, tingkat pencapaian yang telah

7

digapai bisa dijadikan sebagai titik tolak untuk menuju pada standar minimum yang telah

ditetapkan.

Bagi Badan Standardisasi Nasional, boleh jadi yang menjadi concern adalah standardisasi

pada tingkat nasional. Jika demikian halnya, hendaknya standardisasi yang diterapkan lebih

bersifat memacu kulitas dan melindungi konsumen serta masyarakat ketimbang sebagai prasyarat

yang ketat. Adapun untuk standardisasi yang berada pada tingkat propinsi dan kabupaten, lebih

diarahkan untuk kegiatan-kegiatan daerah yang ruang lingkup dan dampaknya lebih terbtas (non-

traded).

6.        Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah

a.       Dampak Positif 

Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah

daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di

masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi

dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan

dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari

pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan

daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dengan melakukan

otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut

dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta

potensi-potensi yang ada di daerahnya dari pada pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua

program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut

karena sebagian penduduk disana tidak bisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi

sagu, maka pemeritah disana hanya mempergunakan dana beras miskin tersebut untuk

membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, denga

system otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang

dianggap perlu saat itu, tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.

b.      Dampak Negatif

8

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di

pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara dan rakyat seperti

korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak

sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan

daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-

undang Anti Pornografi ditingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi

daerah maka pemerintah pusat akan lebih sulit mengawasi jalannya pemerintahan di daerah,

selain itu karena memang dengan sistem. Otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat

tidak begitu berarti.

Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapat memicu

perpecahan. Contohnya jika suatu daerah sedang mengadakan promosi pariwisata, maka daerah

lain akan ikut melakukan hal yang sama seakan timbul persaingan bisnis antar daerah. Selain itu

otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh antar daerah. Daerah yang

kaya akan semakin gencar melakukan pembangunan sedangkan daerah pendapatannya kurang

akan tetap begitu-begitu saja tanpa ada pembangunan. Hal ini sudah sangat mengkhawatirkan

karena ini sudah melanggar pancasila sila ke-lima, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia”.

9

BAB III

PenutupKESIMPULANAdapun kesimpulan dari uraian-uraian di atas adalah :

1.        Pemberlakuan otonomi daerah sudah bukan menjadi sekedar tuntutan politis, tetapi sudah

menjadi tuntutan zaman. Karena itu setiap daerah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri serta mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya guna

meningkatkan kesejahteraan warga di daerahnya.

2.        Dengan pemberlakuan otonomi daerah, diharapkan setiap daerah merasakan expansion and

dispersion of wealth yang lebih merata—sebagai bentuk dampak baik dari arus globalisasi,

bukannya concentration of wealth.

3.        Adanya keberagaman interpretasi atas konsep dan penerapan ekonomi, menjadikan standardisasi

menjadi kata kunci bagi upaya pemberdayaan daerah. Akan tetapi, perlu pula ditekankan bahwa

pencapaian pada standar tertentu tidaklah bersifat statis.

4.        Pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif ibagi

daerah itu sendiri maupun bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10

Daftar Pustaka

Basri, Faisal. 2002. PEREKONOMIAN INDONESIA tantangan dan harapan bagi kebangkitan

Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Tambunan, Tulus, T.H. 2003. PEREKONOMIAN INDONESIA beberapa masalah penting. Jakarta:

Ghalia Indonesia.

Kuncoro, Mudrajad. 2006. EKONOMIKA PEMBANGUNAN teori, masalah dan kebijakan.

Yogyakarta: UPP STIM YKPN d/h AMP YKPN.

http://www.scribd.com/doc/19470904/Otonomi-Daerah

11