Embed Size (px)
Citation preview
PERMENTAN NO. 70 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERMENTAN NO. 38 TAHUN 2006
TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH
SERTA LAMPIRAN
PERMENTAN NO. 38 TAHUN 2006
TENTANG
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH
DAN
Permentan No. 38 Tahun 2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Permentan No. 70 tahun 2006 Tentang Perubahan Permentan No. 38 Tahun 2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran benih beserta Lampiran
Masih Berlaku
SEJARAH PERATURAN
KECUALI
a) Pasal 5 ayat (2); Pasal 6; Pasal 8; Pasal 19; Pasal 24 ayat (3); Pasal 27 ayat (2); Pasal 30 ayat (2); Pasal 32; Pasal 37 ayat (3)
b) Lampiran Permentan 38 Tahun 2006
TIDAK BERLAKU LAGI, DIUBAH DENGAN
Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah :
TUJUAN
1. Menjamin kelestarian sumber daya genetik, meningkatkan
keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati;
2. Menjamin ketersediaan benih secara berkesinambungan;
3. Menumbuh-kembangkan industri benih dalam negeri; dan
4. Meningkatkan devisa negara
Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah :
DEFINISI/PENGERTIAN
1. Pemasukan benih adalah serangkaian kegiatan untuk
memasukkan benih tanaman dari luar negeri kedalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai introduksi
untuk pemuliaan tanaman maupun untuk pengadaan benih bina
tanaman
2. Materi Induk adalah tanaman dan/atau bagiannya yang
digunakan sebagai bahan perbanyakan benih
3. Pengeluaran benih adalah serangkaian kegiatan untuk
mengeluarkan benih dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah :
4. Pemasukan benih adalah serangkaian kegiatan untuk
memasukkan benih tanaman dari luar negeri kedalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai introduksi
untuk pemuliaan tanaman maupun untuk pengadaan benih bina
tanaman
5. Izin pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yang
diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada
perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah untuk dapat
melakukan Kegiatan pemasukan benih tanaman.
6. Izin pengeluaran adalah keterangan tertulis berisikan hak yang
diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada
perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah untuk dapat
melakukan kegiatan pengeluaran benih.
6. Benih introduksi adalah benih dari varietas baru/galur/klon/hibrida/mutan/ transgenik yang pertama kali didatangkan dari luar negeri dan belum pernah beredar atau diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia
Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah :
7. Benih introduksi adalah benih dari varietas
baru/galur/klon/hibrida/mutan/ transgenik yang pertama kali
didatangkan dari luar negeri dan belum pernah beredar atau
diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia
PEMASUKAN BENIH
Pemasukan Benih
dapat dilakukan oleh Perorangan, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang mempunai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan agribisnis dan/atau pemerhati tanaman
Untuk Penelitian
Bukan Untuk Penelitian
• Dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Balitbang Pertanian untuk atas nama Menteri Pertanian
• Persyaratan pemasukan benih untuk penelitian :
a) Sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Usulan Penelitian
b) Benih atau materi induk belum tersedia di Indonesia
c) Dilengkapi dengan deskripsi benih/materi induk yang akan dimasukan
d) Proses pemasukan harus sesuai dengan peraturan/perundang-undangan dibidang karantina tumbuhan
• Dilakukan setelah mendapat izin dari Dirjen yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian
• Izin pemasukan benih/materi induk BUKAN untuk tujuan penelitian dilakukan untuk keperluan (a) persiapan pelepasan varietas, (b) pengadaan benih bina, (c) kebutuhan bagi pemerhati tanaman, dan (d) kebutuhan tujuan ekspor
1. Syarat pemasukan benih untuk keperluan “Persiapan pelepasan varietas “ :
• Varietas tersebut memiliki keunggulan/keunikan serta keguanaan spesifik
• Jumlah benih yang akan dimasukkan terbatas, sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan persiapan pelepasan varietas
• Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan
2. Syarat pemasukan benih/materi induk untuk keperluan “Pengadaan Benih Bina “ :
• varietas sudah dilepas di Indonesia tetapi benihnya belum cukup tersedia atau perbanyakannya belum dapat atau tidak dapat diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia atau yang tidak efisien diproduksi di Indonesia
• Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan benih bina
• Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan
3. Syarat pemasukan benih/materi induk untuk keperluan “Kebutuhan bagi Pemerhati Tanaman“ :
• Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pemerhati tanaman
• Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan
4. Syarat pemasukan benih/materi induk untuk keperluan “Kebutuhan tujuan ekspor“ :
• jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pertanaman tujuan ekspor
• Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan
Perorangan/Badan
Usaha/Instansi Pemerintah
Kepala Pusat Perizinan dan
Investasi (PPI) Pertanian
Kepala Balitbang
Pertanian/Dirjen Terkait
Maks 3 hari PPI
melakukan
pemeriksaan berkas
dan dimohonkan izin Surat Izin :
Diterima/Ditunda/
Ditolak
Maksimal 10 hari kerja sejak
permohonan diterima harus dijawab.
Bila tidak ada jawaban berarti
permohonan diterima
Bila disetujui, masa berlaku Izin
pemasukan benih untuk jangka
waktu 6 bulan
LENGKAP
TIDAK LENGKAP
Berkas Permohonan
Pemasukan Benih
Tata Cara
Permohonan Pemasukan Benih
Form Model-2 / 3
Form Model-1
Keterangan :
1. Surat izin diterima, ditandatangi oleh Ka
Balitbang/Dirjen
2. Surat Penundaan/Penolakan, ditandatangani oleh
Ka. PPI Pertanian
1. Izin pemasukan benih dapat dicabut, apabila:
a) Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan izin ;
b) Tidak mengikuti peraturan perundangñundangan di bidang karantina tumbuhan;
c) Memindahkan izin kepada pihak lain; d) Menimbulkan gangguan dan ketertiban umum; e) Jangka waktu izin telah habis; atau f) Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat
pemberi izin
2. Pencabutan izin pemasukan benih dilakukan oleh Kepala Balitbang Pertanian atau Dirjen yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian dengan menggunakan Form Model-4
3. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih berkewajiban :
a) Memiliki catatan/data benih yang dimasukkan serta menyimpannya selama 1 (satu) tahun;
b) Melaporkan perkembangan benih atau materi induk yang dimasukkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan tembusan Kepala PPI
PENGELUARAN BENIH
Pengeluaran Benih
dapat dilakukan oleh Perorangan, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang mempunai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan agribisnis dan/atau pemerhati tanaman
Untuk Penelitian
Bukan Untuk Penelitian
• Dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Balitbang Pertanian untuk atas nama Menteri Pertanian
• Persyaratan pengeluaran benih untuk penelitian :
a) jumlahnya terbatas sesuai dengan kebutuhan; b) menyertakan kesepakatan kerjasama penelitian; c) untuk benih tanaman langka disertakan nota
kesepakatan transfer materi (MTA) dan PADIA (Prior Informed Consent);
d) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
e) Menjamin kelestarian sumberdaya genetik dan keamanan hayati
• Dilakukan setelah mendapat izin dari Dirjen yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian
• Persyaratan Pengeluaran benih bukan untuk penelitian : (a) Kebutuhan benih didalam negeri telah
tercukupi; (b) Produksi benih khusus diperuntukan bagi keperluan ekspor; (c) Terjamin kelestarian sumber daya genetika dan dapat menjaga keamanan hayati; (d) Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
Perorangan/Badan
Usaha/Instansi Pemerintah
Kepala Pusat Perizinan dan
Investasi (PPI) Pertanian
Kepala Balitbang
Pertanian/Dirjen Terkait
Maks 3 hari PPI
melakukan
pemeriksaan berkas
dan dimohonkan izin Surat Izin :
Diterima/Ditunda/
Ditolak
Maksimal 10 hari kerja sejak
permohonan diterima harus dijawab.
Bila tidak ada jawaban berarti
permohonan diterima
Bila disetujui, masa berlaku Izin
pengeluaran benih untuk
jangka waktu 6 bulan
LENGKAP
TIDAK LENGKAP
Berkas Permohonan
Pengeluaran Benih
Tata Cara
Permohonan Pengeluaran Benih
Form Model-6 / 7
Form Model-5
Keterangan :
1. Surat izin diterima, ditandatangi oleh Ka
Balitbang/Dirjen
2. Surat Penundaan/Penolakan, ditandatangani oleh
Ka. PPI Pertanian
1. Izin pengeluaran benih dapat dicabut, apabila:
a) Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan izin ;
b) Tidak mengikuti peraturan perundangñundangan di bidang karantina tumbuhan;
c) Memindahkan izin kepada pihak lain;
d) Menimbulkan gangguan dan ketertiban umum;
e) Jangka waktu izin telah habis; atau diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat pemberi izin
2. Pencabutan izin pengeluaran benih dilakukan oleh Kepala Balitbang Pertanian atau Dirjen yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian dengan menggunakan Form Model-8
3. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih berkewajiban :
a) Memiliki catatan/data benih yang dimasukkan serta menyimpannya selama 1 (satu) tahun;
b) Melaporkan perkembangan benih atau materi induk yang dimasukkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan tembusan Kepala PPI
4. Pengeluaran benih jenis tanaman langka untuk tujuan penelitian selain memenuhi persyaratan (a) jumlahnya terbatas sesuai dengan kebutuhan; (b) menyertakan kesepakatan kerjasama penelitian; (c) untuk benih tanaman langka disertakan nota kesepakatan transfer materi (MTA) dan PADIA (Prior Informed Consent); (d) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan. (f) Menjamin kelestarian sumberdaya genetik dan keamanan hayati, JUGA HARUS disertai rekomendasi dari Komisi Plasma Nutfah
5. Jenis-jenis tanaman yang termasuk jenis langka akan ditetapkan dengan keputusan tersedniri
Lampiran
Permentan No. 70
Tahun 2007
