Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pola dan proses dinamika
pembangunan ekonomi di suatu negara ditentukan oleh factor internal
maupun eksternal. Faktor internal, di antaranya: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. Kondisi fisik (termasuk iklim) Letak geografi Jumlah dan
kualitas SDA dan SDM Kondisi awal ekonomi Social dan budaya System
politik Peranan pemerintah Faktor eksternal, di antaranya: 1. 2. 3.
Perkembangan teknologi Kondisi perekonomian dan politik dunia
Keamanan global Yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan
ekonomi bukan warisan dari negara penjajah, melainkan orientasi
politik, system ekonomi, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan
oleh rezim pemerintahan yang berkuasa setelah lenyapnya
kolonialisasi, terutama pada tahun-tehun pertama setelah merdeka
karena tahun-tahun tersebut merupakan periode yang sangat kritis
yang sangat menentukan pembangunan selanjutnya. Pengalaman
Indonesia sendiri menunjukkan bahwa pada jaman pemerintahan orde
lama, rezim yang berkuasa menerapkan system ekonomi tertutup dan
lebih mengutamakan kekuatan militer daripada kekuatan ekonomi. Ini
semua menyebabkan ekonomi nasional pada masa itu mengalami
stagnasi, pembangunan praktis tidak ada.
B. Tujuan Tujuan dari pembuatan tugas ini yaitu dengan
mempelajari konsep perekonomian Indonesia, khususnya sejarah
perekonomian Inonesia. Agar pembaca dapat mengetahui berbagai aspek
mengenai lika-liku perjalanan ekonomi Indonesia yang dipimpin oleh
kepala negara yang berbeda dari zaman sebelum merdeka hingga sampai
sekarang ini.
1
Bab II Pokok Bahasan
A. Karakteristik Perekonomian IndonesiaIndonesia sebagai negara
kepulauan ( Nusantara) memiliki ciri-ciri khusus, yang berbeda
dengan negara-negara lain di dunia sehingga perekonomiannya
memiliki karakteristik sendiri. Yang mempengaruhi karakteristik
perekonomian indonesia : 1. Faktor geografi a. Indonesia adalah
negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.677 pulau
besar-kecil (baru 6.044 pulau memilki nama, diantaranya 990 pulau
yang dihuni manusia), terbentang dari 60LU-110LS dan 950BT-1410BT,
memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda karena perbedaan SDA,
SDM, kesuburan tanah, dan curah hujan. b. Wilayah Indonesia seluas
5.193.250 km2, 70 persennya ( 3.635.000 km2) terdiri dari lautan ,
letaknya strategis karena memiliki posisi silang (antara benua Asia
dan benua Australia, menjadi jalur lalu lintas dunia (antara Laut
Atlantik dan Laut Pasifik) dan menjadi paru-paru dunia (memiliki
hutan tropis terbesar). c. Menghadapi kesulitan komunikasi dan
transportasi antar pulau (daerah) baik untuk angkutan barang barang
maupun penumpang, arus barang tidak lancar , perbeddaan harga
barang yang tajam , perbedaan kesempatan pendidikan dan kesempatan
lapangan kerja yang kesemuanya itu merupakan potensi kesenjangan.
2. Faktor Demografi a. Indonesia negara nomor 4 di dunia karena
berpenduduk lebih dari 310 juta orang. Penyebaran penduduk tidak
merata (dua pertiga tinggal di Pulau Jawa), sebagian besar hidup di
pedesaan (pertanian). b. Mutu SDM rendah : 80% angkatan kerja
bependidikan SD. Produktivitas rendah karena taraf hidup yang
rendah. c. Indonesia yang berpenduduk lebih dari 310 juta orang
membutuhkan berbagai barang, jasa dan fasilitas hidup dalam ukuran
serba besar (pangan , sandang, perumahan, dan laii-lain). Namun
dilain pihak kemampuan kita untuk berproduksi sangat rendah. Hal
ini akan menciptakan kondisi munculnya rawan kemiskinan. 3. Faktor
Sosial, Budaya dan Politik a. Sosial : Bangsa Indonesia terdiri
dari banyak suku dengan beragam budaya, adt istiadat, tata nilai,
agama, dan kepecayaanyang berbeda-beda. Karena perbedaan latar
belakang, pengetahuann dan kemampuan yang tidak sama, maka visi,
persepsi, interpretasi, dan aksi reaksi mereka terhadap isu-isu
yang samabisa berbeda-beda yang sering kali menimbulkan konflik
sosial.
12
b. Budaya : Bangsa Indonesia memiliki banyak budaya daerah, tapi
sebenarnya kita belum memiliki budaya nasional (kecuali bahasa
Indonesia). Namun sebagai salah satu bangsa Timur (bangsa yang
merdeka dan membangun ekonomi sejak perang akhir Perang Dunia II),
mayoritas bangsa Indonesia sampai sekarang masih terpengaruh
(menganut) budaya Timur, budaya status orientation.
Budaya status orientation bercirikan : semangat hidupnya
mengejar pangkat, kedudukan, etos kerjanya lemah, senang
bersantai-santai, tingkat disiplinnya rendah, kurang menghargai
waktu (jam karet), tidak produktif, konsumtif, suka pamer, dan
mudah memicu kecemburuan sosial.. Lawannya "budaya barat, budaya
achievement orientation dengan ciri-ciri sebaliknya. c. Politik :
sebelum kolonialis Belanda datang, bansa Indonesia hidup dibawah
kekuasaan raja-raja. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup dibawah
pengaruh feodalisme dan kolonialisme. Ciri utama feodalisme antara
lain adalah kultus individu (raja selalu diagungkan) dan ciri utama
dari kolonialisme adalah otoriter. Dari uraian pengaruh
faktor-faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian
Indonesia mengandung tiga potensi kerawanan, yaitu : a. Potensi
rawan kesenjangan, terutama kesenjangan antara daerah (pulau). Hal
ini terutrama sebagai akibat pengaruh faktor geografi. b. Potensi
rawan kemiskinan, terutama kemiskinan di daerah pedesaan. Hal ini
terutama sebagai akibat pengaruh faktor demografi dan faktor
budaya. c. Potensi rawan perpecahan , terutama perpecahan antar
suku, antar golongan (elit) politik. Hal ini terutama sebagai
akibat pengaruh faktor sosialpolitik.
B. Sejarah Ekonomi Indonesia1. Sebelum Kemerdekaan Sebelum
merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam
beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia,
yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak
meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir
oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar
350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa
hingga kini.
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) Belanda yang saat itu
menganut paham Merkantilis benar-benar
menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan
wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde
Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan
tujuan untuk menghindari persaingan
3
antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi
perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris). Untuk mempermudah
aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain
meliputi : a. Hak mencetak uang b. Hak mengangkat dan
memberhentikan pegawai c. Hak menyatakan perang dan damai d. Hak
untuk membuat angkatan bersenjata sendiri e. Hak untuk membuat
perjanjian dengan raja-raja Hak-hak itu seakan melegalkan
keberadaan VOC sebagai penguasa Hindia Belanda. Namun walau
demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah
dikuasai VOC. Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai
komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu
rempah-rempah. 2. Pemerintahan Orde Lama Pada tanggal 17 Agustus
1945, Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berartiu dalam prakteknya
Indonesia sudah bebas dari Belanda dan bisa memberi perhatian
sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Setelah akhirnya pemerintahan
Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia, selama dekade
1950-an hingga pertengahan tahun 1965, Indonesia dilanda gejolak
politikdi dalam negeri dan beberapa
pemberontakan di sehimlah daerah, seperti di Sulawesi dan
Sumatera. Akibatnya, selama pemerintahan Orde Lama, keadaan
perekonomian Indonesia sangat buruk, walaupun sempat mengalami
pertumbihan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama deakde
1950-an dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata 1,9% atau
bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-1966. Tahun
1965 dan 1966 produk domestik bruto (PDB) masing-masing hanya
sekitar 0,5% dan 0,6%. 3. Pemerintahan Orde Baru Tepatnya Maret
1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Perhatian
pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan social di tanah air.
Hubungan dengan negara barat dijalin kembali dan ideology komunis
dijauhi. Indonesia kembali menjadi anggota PBB, IMF dan World Bank.
Langkah yang dilakukan pada masa orde baru antara lain: a.
Pemulihan stabilitas ekonomi, social dan politik serta rehabilitasi
ekonomi b. Mencukupkan stok cadangan bahan pangan (terutama beras)
c. Menghidupkan kegiatan produksi d. Meningkatkan ekspor e. Menekan
tingkat inflas
12
f. h. i. j.
Mengurangi defisit keuangan pemerintah Menciptakan lapangan
pekerjaan Mengundang kembali investor asing Penyusunan rencana
pembangunan lima tahun secara bertahap dengan
targettarget yang jelas Secara keseluruhan program ekonomi
pemerintah orde baru dibagi menjadi dua jangka waktu yang saling
berkaitan yaitu Program jangka pendek dan Program jangka panjang.
Program jangka pendek meliputi: a. b. c. d. Tahap penyelamatan
(Juli-Desember 1966) Tahap rehabilitasi (Januari-Juni 1967) Tahap
konsolidasi (Juli-Desember 1967) Tahap stabilisasi (Januari-Juni
1968) Program jangka pendek ini dilanjutkan dengan program jangka
panjang, yang terdiri atas rangkaian REPELITA yang dimulai April
1969. program jangka panjang dibagi menjadi tahapan-tahapan
Repelita. Tahap pelaksanaan Pelita I (1969/1970) sampai Pelita V
(1993/1994) disebut Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Pertama
(PJP I). Sedangkan Pelita VI sampai Repelita X disebut PJP II.
Namun pemerintah orde baru hanya dapat menyelesaikan sampai tahap
pembangunan pelita VI sedangkan pelita VII hanya sempat
dilaksanakan satu tahun anggaran. Adapun tujuan jangka panjang dari
pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa orde baru adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses
industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu diangggap
satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi
masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit
neraca pembayaran. Pada masa pemerintahan orde baru pelaksanaan
pembangunan senantiasa diarahkan pada pencapaian tiga sasaran
pembangunan, meskipun prioritasnya berubah-ubah sesuai dengan
masalah dan situasi yang dihadapi saat ini. Ketiga sasaran tersebut
dikenal dengan Trilogi Pembangunan: a. b. c. Stabilitas
perekonomian Pertumbuhan ekonomi Pemerataan hasil-hasil pembangunan
Dampak Repelita I dan pelita-pelita berikutnya terhadap
perekonomian Indonesia cukup mengagumkan. Proses pembangunan
berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun
yang cukup tinggi, jauh lebih baik daripada selama orde lama dan
juga relatif lebih tinggi daripada laju rata-rata pertumbuhan
ekonomi dari kelompok negara-negara berkembang.
5
Perubahan ekonomi structural juga sangat nyata selama masa orde
baru bila dilihat dari perubahan PDB, terutama dari sector
pertanian dan industri. Meningkatnya kontribusi output dari sector
industri manufaktur terhadap pertumbuhan PDB selama periode orde
baru mencerminkan adanya proses industrialisasi atau transformasi
ekonomi di Indonesia dari negara agraris ke semi industri. Ini
merupakan salah satu perbedaan nyata dalam sejarah perekonomian
Indonesia antara rezim orde baru dengan orde lama. Sejak masa orde
lama hingga berakhirnya orde baru dapat dikatakan Indonesia telah
mengalami 2 orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda, yakni ekonomi
tertutup yang berorientasi sosialis pada jaman Soekarno ke ekonomi
terbuka yang berorientasi kapitalis pada jaman Soeharto. Perubahan
orientasi kebijakan ekonomi ini membuat kinerja ekonomi nasional
pada pemerintahan orde baru lebih baik dibanding pemerintahan orde
lama. Pengalaman ini menunjukkan beberapa kondisi utama yang harus
dipenuhi terlebih dahulu agar usaha membangun ekonomi berjalan
baik. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut: a. b. c. d.
e. Kemauan yang kuat (political will) Stabilitas politik dan
ekonomi SDM yang lebih baik System politik dan ekonomi yang Western
Oriented Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik
Kebijakan-kebijakan ekonomi masa orde baru memang telah
menghasilkan proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya yang sangat
mahal dan fundamental ekonomi yang rapuh. Dapat dilihat antara lain
pada buruknya kondisi sector perbankan nasional dan semakin
besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, termasuk
pinjaman dan impor. 4. Pemerintahan Transisi Tanggal 14 dan 15 Mei
1997 nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami
goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan jual
. Mereka mengambil sikap demikian karena tidak percaya lagi
terhadap prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk
jangka pendek. 2 Juli 1997 bank sentral Thailand terpaksa
mengumumkan nilai tukar bath dibebaskan dari ikatan dengan dolar
AS. Sejak itu nasibnya diserahkan sepenuhnya pada pasar. Hari itu
juga pemerintah Thailand meminta bantuan IMF. Apa yang terjadi di
Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara asia
lainnya, awal dari krisis keuangan di Asia. Rupiah Indonesia mulai
terasa
12
goyang sekitar Juli 1997 dari Rp.2500 menjadi Rp.2650 per dolar
AS. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil.
Sekitar September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai
menggoncang perekonomian nasional. Untuk mencegah agar keadaan
tidak bertambah buruk, pemerintah orde baru mengambil beberapa
langkah konkrit, di antaranya menunda proyek-proyek senilai Rp.39
trilyun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja
negara yang sangat dipengaruhi perubahan nilai rupiah tersebut.
Awalnya pemerintah berusaha menangani krisis rupiah ini dengan
kekuatan sendiri. Akan tetapi setelah menyadari merosotnya nilai
tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dibendung lagi dengan
kekuatan sendiri, lebih lagi karena cadangan dolar AS di BI mulai
menipis karena terus digunakan untuk intervensi untuk menahan atau
untuk mendongkrak kembali nilai tukar rupiah. 8 Oktober 1997
pemerintah Indonesia meminta bantuan keuangan dari IMF. Hal yang
sama juga dilakukan pemerintah Thailand, Filiphina dan Korea
Selatan. Akhir Oktober 1997 IMF mengumumkan paket bantuannya pada
Indonesia yang mencapai 40 milyar dolar AS, 23 milyar di antaranya
adalah pertahanan lapis pertama (front line defence). Sehari
setelah pengumuman itu, seiring dengan paket reformasi yang
ditentukan oleh IMF, pemerintah mengumumkan pencabutan ijin usaha
16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Ini merupakan awal
kehancuran perekonomian Indonesia. Krisis rupiah yang menjelma
menjadi krisis ekonomi akhirnya menimbulkan krisis politik yang
dapat dikatakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. 21
Mei 1998 presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh
wakilnya BJ.Habibie. 23 Mei 1998 presiden Habibie membentuk kabinet
baru, awal terbentuknya pemerintahan transisi. Era reformasi
disebut-sebut hadir sejak mundurnya Presiden Suharto, meskipun
periode pemerintahan BJ Habibie yang jelas-jelas merupakan
kelanjutan dari Orde Baru belum merupakan suatu bentuk reformasi
yang hakiki dan bahkan tidak bisa dikatakan sebagai
pemerintahanyang absah karena proses naiknya Presiden Habibie
sendiri mengandung maslah konstitusional. Ketika Habibie Tampil,
perekonomian Indonesia sudah berada di ambang kebangkrutan.
Produksi macet, tingkat suku bunga meroket, perbankan dan lembaga-
lembaga lainnya semaput. Cadangan devisa menipis karena ekspor
tersendat sedangkan kebutuhan impor tidak mungkin ditekan terus,
investasi asing langsung maupun tidak langsunghampir berhenti
total, dan pencairan pinjaman luar negeriyang telah disepakati
mengalami penundaan. Sementara itu, inflasi merayap ke tiga digit,
jumlah pengangguran meledakmencapai belasan juta dan sekitar 100
juta orang atau separuh penduduk Indonesia berada di tepi jurang
kemiskinan.
7
Pada pemerintahan habibie sedikit ada perubahan dalam tampilan
maupun subtansi PerekRAPBN 1999/2000. Perekonomian Indonesia di era
Habibie mulai menunjukkan tanda-tanda baik, bahkan pemerintah bank
dunia, dan IMF memandang masa paling sulit telahterlampaui,
serangkaian bukti telah dipaparkan : a. Nilai tukar rupiah menguat
sekalipun demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan terus berlangsung. b.
c. d. e. Inflasi meredah. Tingkat suku bunga mulai turun. Surplus
neraca perdagangan membesar. Transaksi berjalan mengalami surplus
setelah belasan tahun selalu defisit.
5. Era Reformasi Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali
masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam
dalam bidang ekonomi. Kebijakankebijakannya diutamakan untuk
mengendalikan stabilitas politik. Abdurrahman Wahid atau yang lebih
dikenal nama Gus Dur, naik sebagai Presiden RI ke-4 setelah menang
dalam Pemilu 1999. Namun pada masa pemerintahan Gus Dur kerap
terjadi ketegangan politik yang kemudian membuat Gus Dur terpaksa
lengser setelah berkuasa selama kurang lebih dua tahun 19992001.
Pada masa kepemimpinan presiden Gus Dur, belum ada tindakan yang
cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Rating
kredit Indonesia mengalami fluktuasi dari pringkat CCC turun
menjadi DDD lalu naik kembali ke CCC. Salah satu penyebab utamanay
adalah imbas dari krisis moneter pada 1998 yang masih terbawa
hingga pemerintahannya. Saat itu utang pememrintah mencapai Rp
1.234,28 triliun yang menggergoti 89% PDB Indonesia.
Presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan
kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya
digantikan oleh presiden Megawati. 6. Pemerintahan Gotong Royong
Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri hanya berlangsung selama
tiga tahun (2001-2004). Namun , pada masa pemerintahan presiden
wanita Indonesia pertama ini banyak terjadi kasus-kasus yang
kontroversial mengenai penjualan aset negara dan BUMN. Pada
masanya, Megawati melakukan privatisasi dengan alasan untuk
menutupi utang negarayang makin membengkak dan imbas dari krisis
moneter pada 1998/1999 yang terbawa sampai saat
pemerintahannya.
12
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan
ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh
untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain : a Meminta
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan
Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri
sebesar Rp 116.3 triliun. b Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi
adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan
tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil
penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi,
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Di masa
ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan
korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor
berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan
mengganggu jalannya pembangunan nasional. 7. Kabinet Indonesia
Bersatu Dimasa pemerintahan Presiden SBY 2004-2009 dlam masa satu
tahun pemerintahannya dilakukan koreksi atau reshufel kabinet. Para
pembantunya yang dinilai kurang maksimal dalam menjalankan
tugas-tugasnya dilakukan perubahan
atau diganti dengan orang-orang yang tepat dan kredibel untuk
duduk dalam kabinet tersebut. Apabila dicermati , sebetulnya bukan
masalah pelu tidaknya dilakukan reshufle dalam masa KIB kali ini.
Namun yang terpenting bagaimana masa pemerintahan presiden SBY dan
para pembantunya dapat memamfaatkan momentum ekonomi Indonesia yang
kuat di masa krisis kali ini. Pemerintahan Presiden SBY berhasil
mendobrak dan kataris terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.
Korupsi dan kemiskinan tetapenjadi masalah di indonesia. Namun
setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan Nasional yang
tidak menentu, SBY besrta Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berhasil
menciptakan politik ekonomi di indonesia. Walaupun dihadang
berbagai bencana yang mesuatu hal yang menimpa SBY dan JK menjabat
2004- Tsunami, epidemi flu burung dan polio, serta melambungnya
harga minyak dunia, indonesia saat ini adalah negara memiliki
kestabilan struktural yang jauh lebih baik. Indonesia yang adalah
satu-satunya negara dikawasan regional yang berhasil mengatasi
mengalahkan mitos demokrasi yang bermasalah . Indonesia telah
9
berhasil melampaui masa-masa yang sulit dimana negara ini pernah
tersandera oleh anarkisme yang terjadi diseluruh negara kepulaun
in. Pencapaian perekonomian oleh pemerintahan SBY KIB JILID I
sendiri juga tidak kalah signifikan. Pada saat negara-negara lain
mengalami musim dinginekonomi , Indonesia sepertinya bisa mengatasi
badai ini dengan lebih baik. Namun, turunnya bursa saham dan
melemahnya mata uang rupiah menunnjukkan bahwa Indonesia memang
tidak bisa menghindar sepenuhnya dari krisis keuangan dunia.
Perkonomian Indonesia memang tumbuh melambat seperti juga yang
terjadi di negara-negara lain. Ekonomi bertumbuh sebesar 5,2% pada
kuartal IV/2008 dibandingkan kuartal yang sama sebelumnya akibat
menurunnya permintaan dunia terhadap produk-produk komoditas.
Akibatnaya, prekonomian Indonesia
bertumbuh sebesar 6,1% pada 2008 dibandingkan dengan 6,3% pada
2007. Pertumbuahan ekonomi Indonesia di tahun ini akan jauh lebih
baik dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Salah satu
penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya
kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi
dan pengurangan utang negara. Saat ini, Indonesia memiliki
perekonomian yang kuat dengan cadangan devisa sebesar USD 58 miliar
per akhir Mei 2009 dan utang luar negeri yang lebih kecil dari 35%
PDB dibandingkan dengan 77% dari PDB di tahun 2001. Perkembangan
yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang
signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun
masalahmasalah besar lain tetap ada. Pertumbuhan makroekonomi yang
pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh.
Berdasarkan penelitian Transparency International dalam
publikasinya yang berjudul Global Corruption Barometer, Indonesia
dianggap sebagai negara paling korup,disusul lembaga yudisial dan
polisi. Utang negara pada pemerintahan sebelum SBY adalah sebesar
Rp 1.299,5 triliun, jumlah utang pada masa pemerintahan SBY justru
terus bertambah hingga menjadi Rp 1.700 triliun per Maret 2009.
Dengan kata lain, rata-rata terjadi peningkatan utang sebesar Rp 80
triliun setiap tahunnya atau hampir setara dengan 8% PDB tahun
2009. Utang pemerintah sebesar Rp 1.700 triliun itu terdiri dari Rp
968 triliun utang dalam negeri (57%) dan Rp 732 triliunutang luar
negeri(43%). Saat membuka Sidang Pleno I Himpunan Pengusaha Muda
Indonesia di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan
pernyataan bahwa pemerintah sekarang boleh dibilang sedang bangkrut
artau tidak punya cukup uang
12
untuk membangun dan membiayai perekonomian negara ini karena
penerimaan pajak berkurang. Pernyataan tersebut merefleksikan
kondisi ekonomi nasional yang sangat rapuh saat mengahadapi krisis.
Maka, jalan untuk keluar dari masalah ini adalah dengan berutang.
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah
mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM.
Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu
menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung
Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke
tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah
sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan
perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing
dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah
diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November
2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala
daerah.
C. Sistem Ekonomi Indonesia sebagai Sintesa Kapitalisme dan
SosialismeMenurut beberapa pengamat sistem perekonomian Indonesia
merupakan percampuran antara sistem kapetalisme dan sosialisme,
namun bukan berarti menyingkirkan aspek aspek lain yang membangun
sistem perekonomian kebaikan yang ada pd 2 sistem tersebut
Indonesia. Dengan mengadopsi kebaikan
maka terbentuklah sistem perekonomian dindonesia yang disebut
sistem ekonomi pancasila. Tentunya dalam pembentukannya ada
bongkar-pasang untuk
mendapatkan kesesuaian. Individualisme vs kolektivisme. Dengan
memadukan dua unsur ini maka yang ada dalam sistem Indonesia adalah
bukan individualisme dan bukan pula kolektivisme. Dalam
perekonomian Indonesia ada individualisme, namun karena telah di
batasi kolektivisme maka individualisme ini tidak segarang aslinya.
Sentralisai dan swastanisai. Peran negara dalam sistem perekonomian
Indonesia memang sentral, namun hal itu tidak menjadikannya seperti
sentralisme yang ada di negara-negara sosialisme, lagi-lagi hal ini
karena hasil sintesa antara individulisme dan kolektivisme.
11
Bab III
PENUTUP A. KesimpulanIndonesia memiliki catatan dan pengalaman
sejarah yang cukup panjang dan menarik dalam menjalankan roda
perekonomiannya. Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia
dan Eropa) dan dua samudra (Pasifik dan Hindia)- sebuah posisi yang
strategis dalam jalur pelayaran antar benua- telah menjalin
hubungan dagang dengan India, Tiongkok, dan daerah-daerah di barat
(kekaisaran Romawi) sejak abad pertama sesudah masehi. Secara garis
besar perekonomian Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sebelum
kemerdekaan dan setelah kemerdekaan (orde lama, orde baru, masa
pemerintahan transisi,era reformasi, masa pemerintahan gotong
royong, dan kabinet Indonesia bersatu jilid 1 dan jilid 2).
B. SaranDengan selesainya tugas mata kuliah Perekonomian
Indonesia yang berjudul Sejarah Perekonomian Indonesia, saya
menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kepada
dosen pengajar dan seluruh rekan pembaca untuk memberikan saran dan
kritikan yang sifatnya membangun demi karya ini.
12
DAFTAR PUSTAKA
Rahman, Abdul.,S.Pd., M.Si.2011.Perekonomian Indonesia
(TinjauanTeoritis dan Data Empris). Fakultas Ekonomi Universitas
Sulawesi Barat. Majene
http://muttaqiena.blogspot.com/2008/06/analisa-sejarah-perekonomianindonesia.htmlhttp://www.google.co.id/search?q=sejarah+perekonomian+indonesia&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:id:official&client=firefox-a
13
