BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perkembangan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar di
dalam perkembangan dan kesiapan suatu negara khususnya dalam
menghadapi persaingan global saat sekarang ini. Perkembangan
teknologi tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti:
komputer, televisi, dan alat elektronik lainnya, tetapi juga di
bidang mekanik, kimia, dan lain sebagainya.
Mengingat akan pentingnya hasil dari inovasi yang diperoleh
melalui tenaga, pikiran, waktu dan tidak sedikit biaya yang
dikeluarkan untuk sebuah penemuan atau perkembangan teknologi
melalui inovasi, maka diperlukan perlindungan atas hak dari
kekayaan intelektual yang disebut Paten.
Saat ini, teknologi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam
kehidupan sehari-hari. Kata paten, berasal dari bahasa inggris
patent, yang awalnya berasal dari kata patere yang berarti membuka
diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah
letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan
yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis
tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten
mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan
masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif
selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur
siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten
tidak dianggap sebagai hak monopoli.
Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Paten
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor
atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu
tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Sementara itu, arti Invensi dan Inventor yang terdapat dalam
pengertian di atas, juga menurut undang-undang tersebut, yaitu:
Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu
kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat
berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan
produk atau proses, sedangkan Inventor adalah seorang yang secara
sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan
ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan
Invensi.
Dalam undang-undang ini diatur mengenai syarat paten, jangka
waktu berlakunya paten, hak dan kewajiban inventor sebagai penemu
invensi, tata cara permohonan hak paten, pegumuman dan pemeriksaan
substansif dll. Dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan
akan ada perlindungn terhadap kerya intelektual dari putra dan
putri indonesia.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah
yang menjadi batasan penulisan makalah ini yaitu sebagai
berikut:
Bagaimanakah prosedur pendaftaran Hak Paten?
Bagaimana cara pengalihan Hak Paten? Bagaimana perlindungan
hukum bagi para pemilik Hak Paten? Maksud dan Tujuan Penulisan
Maksud dari penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui kajian
hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hak
Paten. Sedangkan tujuan dari penulisan tugas makalah ini adalah
:
Mengetahui dan memahami prosedur pendaftaran Hak Paten.
Mengetahui dan memahami cara pengalihan Hak Paten.BAB II
PEMBAHASANA. Prosedur Pendaftaran Hak Paten.
Untuk prosedur paten di dalam negeri disebutkan, bahwa pemohon
paten harus memenuhi segala persyaratan. Dirjen HAKI akan
mengumumkannya 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan
permohonan paten. Pengumuman berlangsung selama 6 (enam) bulan
untuk mengetahui apakah ada keberatan atau tidak dari masyarakat.
Jika tahap pengumuman ini terlewati dan permohonan paten diterima,
maka pemohon paten berhak mendapatkan hak patennya untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun sejak terjadi filling date.
prosedur pendaftaran hak paten berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001B. Cara Pengalihan Hak Paten.
Cara pengalihan Paten diatur dalam pasal 66 pasal 68 UU NO. 14
Tahun 2001. sebagai hak milik perseorangan, maka secara hukum,
Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian
karena:
pewarisan;
hibah;
c. wasiat;
d. perjanjian tertulis; atau
e. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Pengalihan Paten harus disertai dokumen asli Paten berikut hak
lain yang berkaitan dengan Paten itu. Segala bentuk pengalihan
Paten wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Pengalihan
Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal ini tidak sah dan
batal demi hukum.
Syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Presiden. Kecuali dalam hal pewarisan, hak
sebagai pemakai terdahulu tidak dapat dialihkan. Pengalihan hak
wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Pengalihan hak
tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dicantumkan nama dan
identitasnya dalam Paten yang bersangkutan.
syarat Pengalihan Hak Paten berdasarkan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara
Pencatatan Pengalihan Paten (Berlaku sejak 7 Juni 2010) ,
yaitu:
Paten yang beralih atau dialihkan wajb dicatatkan pada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
HAM.
Permohonan pencatatan pengalihan paten dapat diajukan oleh
pemohon atau kuasanya. Jika pemohon tidak bertempat tinggal; atau
tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia,
permohonan pencatatan pengalihan paten harus diajukan melalui
kuasanya di Indonesia.
Permohonan pencatatan pengalihan paten memuat nomor dan judul
paten; tanggal, bulan, dan tahun permohonan; nama dana alamat
lengkap pemohon; nama dan alamat lengkap pemegang paten; dan nama
dan alamat lengkap kuasa bila permohonan diajukan melalui
kuasa.
Pencatatan pengalihan paten harus memenuhi sejumlah syarat.
Yakni, telah membayar biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
telah membayar biaya tahunan atas paten untuk tahun yang sedang
berjalan; dan kelengkapan dokumen permohoan pencatatan pengalihan
paten.
Dijelaskan pula bahwa terhitung 7 Juni 2010, permohonan
pencatatan pengalihan paten yang diterima sebelum ditetapkannya
Perpres ini, wajib menyesuaikan dengan Perpres ini.
Jika permohonan belum sesuai dengan persyaratan dalam Perpres
ini, dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak Perpres ini
ditetapkan, DIrektorat Jenderak Hak Kekayaan Intelektual
memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud
paling lama 90 hari sejak tanggal pemberitahuan dari Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Lisensi Paten
Perjanjian lisensi Paten diatur dalam pasal 69- pasal 87 UU No.
14 Tahun 2001.Ada 2 (dua) jenis pengaturan lisensi Paten, yaitu:
Lisensi Sukarela (voluntary license).
Lisensi Sukarela diatur dalam pasal 69 pasal 73 No. 14 Thn 2001.
Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain
berdasarkan perjanjian Lisensi. Kecuali jika diperjanjikan lain,
lingkup Lisensi meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan
berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Paten tetap boleh
melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga
lainnya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.
Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung
maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia
atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia
dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang
berkaitan dengan Invensi yang diberi Paten tersebut pada
khususnya.
Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditolak oleh Direktorat
Jenderal. Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan
dikenai biaya. Dalam hal perjanjian Lisensi tidak dicatat di
Direktorat Jenderal, perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai
akibat hukum terhadap pihak ketiga.
Lisensi Wajib
Lisensi wajib diatur dalam pasal 74 pasal 87 UU No. 14 Thn 2001.
Lisensi-wajib adalah Lisensi untuk melaksanakan Paten yang
diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar
permohonan. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi-wajib
kepada Direktorat Jenderal untuk melaksanakan Paten yang
bersangkutan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan
terhitung sejak tanggal pemberian Paten dengan membayar biaya.
Lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:
Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia:
Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten yang
bersangkutan secara penuh;
Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan Paten yang
bersangkutan dengan secepatnya; dan
Telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang
cukup untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten atas dasar
persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil;
dan
Direktorat Jenderal berpendapat bahwa Paten tersebut dapat
dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat
memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Prosedur pendaftaran hak paten terdapat dalam pasal 24
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten.
Cara pengalihan Paten diatur dalam pasal 66 pasal 68 UU NO. 14
Tahun 2001. sebagai hak milik perseorangan, maka secara hukum,
Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun
sebagian.
Saran
Pemerintah harus mempermudah dalam prosedur pendaftaran hak
paten, sehingga peraturan yang ada bisa dilaksanakan dengan baik.
Dalam pengalihan hak paten, pemerintah harus membantu mempermudah
proes pengalihan hak paten, dengan biaya yang sesuai dan
syarat-syarat yang mempermudah proses pengalihan hak paten.PAGE
9
