MACAM MACAM LEMBAGA PERADILAN & TUGAS, WEWENANG,

FUNGSI-NYAMacam-Macam Lembaga Peradilan

1. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain.

Pengadilan umum tertinggi di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung yang berkedudukan di ibu kota (Indonesia, Jakarta) atau di tempat yang ditetapkan oleh presiden. Daerah hukumnya adalah seluruh wilayah Indonesia. Melakukan pengawasan tertinggi atas segala tindakantindakan pengadilan lain di seluruh Indonesia dan menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya merupakan kewajiban utama MA. Kedudukan MA berdasarkan Pasal 24 dan 24A Perubahan UUD RI Tahun 1945 yang dituangkan dalam UU No.1 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 5 tahun 2004, mempunyai

kekuasaan dan kewenangan sebagai berikut.(1) Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi.(2) Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi dan sengketa tentang kewenangan.(3) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undangundang.(4) Mengadili permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.(5) Memberi pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta ataupun tidak kepada lembaga tinggi negara.(6) Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundangundangan di bawah undang-undang.

Fungsi atau tugas Mahkamah Agung adalah(1) untuk kepentingan negara dan keadilan MA memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran;(2) melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;(3) mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan;(4) mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu, Mahkamah Agung memiliki

tugas dan kewenangan lain di luar lingkungan peradilan yang meliputi:(1) memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku;

(2) menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;(3) memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara yang lain;(4) memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi;(5) bersama pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris.

Susunan organisasi MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota,panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan MA terdiri atas seorang ketua,dua orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda yang masingmasing memimpin satu bidang khusus. Para hakim yang bekerja dalamlingkup MA disebut hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60orang. Ketua dan wakil ketua MA dipilih oleh para hakim agungberdasarkan nama-nama calon yang diajukan oleh DPR dan KomisiYudisial, dan diangkat oleh presiden.

Peradilan Umum

UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004. Peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya.

Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan disebut peradilan umum. Pada umumnya, jika rakyat melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, maka menurut peraturan dapat dihukum atau dikenakan sanksi dan akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Saat ini peradilan umum diatur berdasarkan UU No.2 tahun 1986 (Lembaran Negara No. 20 tahun 1986). Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 tahun 1986.

#Pengadilan Negeri

Menurut UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah kabupaten atau kota tersebut.

Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri, yaitu suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing). Kedudukan pengadilan negeri adalah di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Penempatan kejaksaan negeri pada tiap-tiap pengadilan negeri adalah sebagai alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum. Perkara-perkara dalam pengadilan negeri secara umum diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas satu hakim ketua dan dua hakim anggota, dibantu oleh seorang panitera.

Kecuali untuk masalah/perkara-perkara ringan yang ancaman hukumannya kurang dari satu tahun, contohnya, perkara pelanggaran lalu lintas. Untuk masalah atau perkara seperti ini, persidangannya dipimpin oleh hakim tunggal (Summier).

#Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah provinsi.

Pengadilan tingkat dua atau pengadilan banding adalah pengadilan tinggi, yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Ketua pengadilan tinggi merupakan seorang kepala pada tiap tiap pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi biasanya hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara, walaupun tidak menutup kemungkinan menggelar persidangan seperti biasa. Empat belas hari setelah vonis pengadilan negeri merupakan tenggang waktu yang biasa dilakukan untuk mengajukan banding. Tugas dan wewenang pengadilan tinggi meliputi:(1) memimpin pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya;(2) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata di tingkat banding;(3) memerintahkan agar mengirim berkas-berkas perkara dan suratsurat untuk memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim;(4) mengawasi perbuatan hakim pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya;(5) memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya;(6) mengadili di tingkat pertama dan terakhir serta memiliki kewenangan mengadili antarperadilan negeri di daerah hukumnya;(7) melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselenggarakan dengan cara saksama dan wajar. Susunan anggota yang ada pada pengadilan tinggi, yaitu

(1) pimpinan (ketua pengadilan dan wakil ketua), (2) hakim anggota, (3) panitera, dan (4) sekretaris.

Pengadilan Agama

Dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang  peradilan agama,di kemukakan bahwa pengadilan agama merupakan pengadilan yang di peruntukan bagi orang-orang yang beragama islam.

Pengadilan agama yang dimaksud adalah pengadilan agama Islam.Tugasnya memeriksa dan memutus perkara-perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang diputus berdasar syariat Islam. Contohnya adalah perkaraperkara yang berkaitan dengan nikah, rujuk, talak (perceraian), nafkah, dan waris. Keputusan pengadilan agama dalam hal yang dianggap perlu dapat dinyatakan berlaku oleh pengadilan negeri. UU No. 7 tahun 1989 yang mengatur tentang pengadilan agama menyatakan bahwa lingkup pengadilan agama terdiri atas:

(1) pengadilan tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding, bertempat kedudukan sama dengan daerah pengadilan tinggi;(2) pengadilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama, bertempat kedudukan sama dengan pengadilan negeri.

Peradilan Tata Usaha Negara

UU No.5 tahun 1986 telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha Negara.Peradilan tata usaha Negara (PTUN) adalah suatu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa-sengketa tata usaha Negara (pasal 4 UU No.5 Tahun 1986).

Di Indonesia, kehadiran pengadilan tata usaha negara tergolong masih sangat baru. Keberadaannya didasarkan pada UU No. 9 tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1991. Sengketa tata usaha negara menurut Pasal 5 UU NO. 4/1986 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Sementara itu, keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara. Keputusan itu berisi tindakan hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara adalah sengketa dalam tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menerbitkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Masalah-masalah yang rnenjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara meliputi:(1) bidang HAM, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang, penangkapan, dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (sebagaimana diatur dalam KUHAP) mengenai praperadilan; (2) bidang function publique, yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang, misalnya, bidang kepegawaian, pemecatan, dan pemberhentian hubungan kerja;(3) bidang sosial, yaitu gugatan/permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan atau permohonan suatu izin;(4) bidang ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merek, agraria, dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 9 tahun 2004, pengadilan tata usaha negara dilaksanakan oleh badan pengadilan berikut.

(1) Pengadilan tata usaha negara berpuncak pada Mahkamah Agung.(2) Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah provinsi.(3) Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota dan daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten/kota. Presiden atas usul Ketua MA dapat mengangkat dan memberhentikan hakim pengadilan tata usaha negara. Ketua MA mengangkat dan

memberhentikan ketua dan wakil ketua pengadilan tata usaha negara.

Pengadilan Militer

Pengadilan militer diatur dalam UU No.31 Tahun 1997.Pengadilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan.Dibawah Mahkamah agung di lingkungan militer.

Pengadilan yang mengadili anggota-anggota TNI, meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara disebut pengadilan militer. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1987 tentang Pengadilan Militer, dinyatakan bahwa lingkup pengadilan militer meliputi:1) pengadilan militer pertempuran;2) pengadilan militer tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat kapten ke bawah disebut pengadilan militer;3) pengadilan militer utama;4) pengadilan militer tinggi, sebagai berikut:

a) pengadilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan

oleh TNI yang berpangkat mayor ke atas, danb) pengadilan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Pengadilan militer sekarang berpuncak pada Mahkamah Agung mengingat bahwa pengadilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Di samping pengadilan tentara, terdapat juga kejaksaan tentara yang mempunyai daerah kekuasaan sama dengan daerah kekuasaan pengadilan militer yang bersangkutan.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (UU No. 4 Tahun 2003)

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari negara-negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-78 yang mempunyai lembaga sejenis. Kedudukan MK diatur dalam Pasal 24C Amendemen UUD 1945 dan lebih lanjut diatur dengan UU No. 24 tahun 2004. Hakim MK terdiri atas sembilan orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota. Sesuai Undang- Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disahkan menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003.

Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa:1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3. Permohonan adalah permohonan yang diatur secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :

a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

b. Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diatur oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Pembubaran partai politik.

d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau pendapat DPR bahwa Presiden dan / Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan / atau tidak lagi

e. memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi dan Tugas Mahkamah KonstitusiFungsi dan peran utama MK adalah adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah judicial review yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan judicial review ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Fungsi lanjutan selain judicial review, yaitu (1) memutus sengketa antarlembaga negara, (2) memutus pembubaran partai politik, dan (3) memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan MK Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (conctitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitusional obligation).

Kewenangan dan Hak MKMenurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban & kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah :

1.Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk:• Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945• Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945• Memutuskan pembubaran partai politik, dan • Memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum• Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945

2. mahkamah Knstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum beruppa pengkhiyanatan terhadap Negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan /atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Neagra Indonesia Tahunjh 1945.

3.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :a.Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.b.Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaiana diatur dalam Undang-Undangc.Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yg diancam dengan pudana penjara 5 (lima) tahun atau lebih d.Perbuatan yang tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan /atau Wakil Presiden e.Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mk mempunyai 4 Kewenangan Konstitusional yaitu :1. Menguji undang-undang terhadap UUD2. Memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD.3. Memutuskan sengketa hasil pemilu4. Memutuskan pembubaran partai politik

Sementara kewajiban Konstitusi MK adalah memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden seperti yang dimaksud dalam UUD 1945.Tanpa harus mengecilkan arti kewenangan lainnya dan apalagi tidak cukup ruang untuk membahasnya dalam makalah singkat ini, maka dari keempat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional tersebut, yang dapat dikatakan paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan adalah pengujian atas Konstitusionalitas.3. Tanggung Jawab dan akuntabilitas MK

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organoisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untukmasa jabatan tiga tahun. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan hakimkonstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Hakim konstitusi diajukan masingmasingtiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan PerwakilanRakyat, dan tiga orang oleh presiden. Masa jabatan hakim konstitusi adalahlima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.