2w

ww

.bip

ne

ws

ro

om

.in

fokomunika Edisi 13/Tahun V/Agustus 2009

Tabloid komunika. ISSN: 1979-3480. Diterbitkan oleh DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPengarah: Prof. Dr. Moh Nuh, DEA (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Dr. Suprawoto, SH. M.Si. (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Drs. Bambang Wiswalujo, M.P.A.(Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Supomo, M.M. (Sekretaris Badan Informasi Publik); Drs. Ismail Cawidu, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Drs. Isa Anshary, M.Sc. (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Dr. Gati Gayatri, MA. (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Mardianto Soemaryo. Redak-tur Pelaksana: M. Taufi q Hidayat. Redaksi: Drs. Lukman Hakim; Drs. Selamatta Sembiring, M.Si.; Drs. M. Abduh Sandiah; Dra. Asnah Sinaga. Reporter: Suminto Yuliarso; Lida Noor Meitania, SH, MH; Karina Liestya, S.Sos; Elpira Indasari N, S.Kom; Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Supardi Ibrahim (Palu), Yaan Yoku (Jayapura). Fotografer: Fouri Gesang Sholeh, S.Sos. Desain/Ilustrasi: D. Ananta Hari Soedibyo (TA); Farida Dewi Maharani, Amd.Graf, S.E., Danang Firmansyah. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id. Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Setiap Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) tiba, masyarakat seolah berada pada puncak seremoni tahunan yang penuh gebyar. Aneka lomba dan atraksi digelar, bendera merah putih dan umbul-umbul aneka warna dipasang, pintu gerbang dihias dengan berbagai atribut, pesta syukuran diadakan, diakhiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di lapangan. Hal yang sama terus terjadi berulang-ulang setiap tahun, tanpa redefi nisi memadai tentang makna kemerdekaan yang lebih kontekstual. HUT RI akhirnya sekadar peristiwa temporal yang gampang hilang gemanya begitu rangkaian acara peringatan berakhir.

Pertanyaan penting yang harus dijawab, sudahkah berbagai acara seremonial tersebut menjawab ikhwal penting terkait makna kemerdekaan hakiki, kemerdekaan yang benar-benar dapat dirasakan seluruh warganegara, pada saat ini? Pertanyaan ini patut dikemukakan, karena kemerdekaan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang berkembang dan dinamis. Kemerdekaan adalah perubahan kontekstual menuju kebaikan, yang nilai-nilainya senantiasa tumbuh secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan masyarakat masa kini.

Kegiatan seremonial tentu tak bisa dilarang, karena bagaimanapun, hal itu merupakan bentuk ekspresi kegembiraan masyarakat atas terbebasnya bangsa ini dari cengkeraman penjajah. Hanya saja, bangsa Indonesia tidak boleh berhenti pada seremoni, karena kemerdekaan yang berarti lepas dari penjajahan sudah dinikmati bangsa Indonesia sejak 64 tahun lalu. Oleh karena itu, peringatan HUT RI seyogyanya lebih menukik pada upaya untuk memecahkan berbagai persoalan kontekstual yang dihadapi bangsa dewasa ini, yang tentu tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan menggelar berbagai lomba, berhias dan upacara.

Bangsa Indonesia memang telah terbebas dari kolonialisme, akan tetapi belum sepenuhnya terbebas dari aneka permasalahan—yang dalam derajat tertentu mengurangi nikmat kemerdekaan yang seharusnya dikecap anak bangsa. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, keterbelakangan, terorisme, adalah contoh-contoh permasalahan yang masih membutuhkan penanganan serius,

Kemerdekaan Kontekstualsehingga ke depan tidak mengganggu nikmat kemerdekaan yang telah berlangsung selama enam dekade ini.

Kemiskinan dan pengangguran misalnya, kendati dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan secara signifi kan, namun masih menjadi masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini. Banyaknya warga yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki penghasilan tetap, selain membuat daya beli rendah, juga mempengaruhi produkt iv i tas bangsa. Untuk mendongkrak itu semua, pemerintah harus menyediakan subsidi dalam jumlah besar. Ke depan, kemiskinan dan pengangguran harus dikurangi secara bertahap, sehingga beban pemerintah tidak terlalu berat.

Kebodohan dan keterbelakangan di lain sisi, adalah dua faktor yang menyebabkan sumber daya manusia Indonesia menjadi lemah. Kelemahan ini sudah barang tentu akan membuat kemampuan bangsa dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah menjadi rendah. Pada akhirnya, keadaan ini akan mempengaruhi daya saing bangsa di tingkat global. Pendidikan yang baik, murah dan terjangkau, dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk menggusur jauh-jauh kebodohan dan keterbelakangan dari bumi pertiwi.

Masih adanya terorisme, seperti teror bom akhir-akhir ini, sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan dunia terhadap negara Indonesia yang de facto sedang mengalami pertumbuhan ekonomi menakjubkan di tengah krisis ekonomi yang melanda dunia. Reputasi dan prestasi Indonesia di mata dunia menjadi rusak akibat ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, dimana dalam jangka panjang hal ini dapat berimbas negatif pada seluruh sektor kehidupan masyarakat.

Berbagai permasalahan di atas membutuhkan upaya penanggulangan yang terstruktur, terencana, dengan melibatkan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menghadapinya. Inilah musuh nyata

yang harus dihadapi bangsa Indonesia saat ini, musuh yang membutuhkan penanganan lebih dari sekadar seremoni peringatan kebebasan bangsa dari penjajahan.

Berbagai acara seremonial dalam peringatan HUT RI tidak perlu dihapuskan, karena acara semacam itu tetap dibutuhkan. Sepanjang tidak melarutkan

kon sen t ra s i t e r hadap makna hakiki kemerdekaan kontekstual yang berupaya memecahkan permasalahan terkini, tidak jadi soal jika bangsa Indonesia bersuka-cita barang sejenak. Begitu seremoni usai, kembalikan peringatan HUT RI pada m a k n a k e m e r d e k a a n

kontekstual, yakni momentum untuk meneguhkan tekad melawan kemiskinan, pengangguran, kebodohan, keterbelakangan dan terorisme. Dengan demikian, peringatan HUT RI akan lebih bermakna karena mengusung tema yang lebih realistis dan nyata-nyata dibutuhkan masyarakat.

Tidak perlu menargetkan seluruh masalah dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Penyelesaian dapat digilir berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, pada peringatan HUT ke 65 RI tahun 2010 kelak, Indonesia harus “merdeka” dari terorisme. HUT RI tahun berikutnya, 80% warganegara harus “merdeka” dari kemiskinan. Demikian seterusnya sampai seluruh agenda terselesaikan, dan digantikan dengan agenda baru yang disusun sesuai dinamika dalam masyarakat.

Jika agenda peringatan kemerdekaan secara kontekstual semacam ini dapat diwujudkan dalam praktek setiap tahun, dapat dipastikan seremoni peringatan HUT RI akan berjalan lebih semarak. Ada keberhasilan yang patut dibanggakan dan ditunjukkan kepada warganegara dan juga dunia, bahwa bangsa Indonesia tidak hanya mampu mensyukuri kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan, namun juga mampu mengisi kemerdekaan itu dengan kegiatan nyata yang memang dibutuhkan masyarakat***

desa

in:

ahas

/dan

ang

fot

o: b

f-m

, dan

ag

Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Produk unggulan daerah be rupa has i l pe r t an i an , perkebunan, dan perikanan, tengah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso. Hasil potensi lokal tersebut a k a n d i k e l o l a m e n j a d i produk makanan ringan yang nantinya akan menjadi produk unggulan Kabupaten Poso. Hal i tu merupakan wujud untuk menciptakan lapangan kerja terukur, peningkatan pendapatan bagi masyarakat, serta membantu mengurangi sekaligus menambah pendapatan bagi masyarakat.

Je lang akh i r Agustus , digelar pelatihan oleh Lembaga pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTGI) Malindo. Hal in i d iharapkan dapat mengembangkan produk yang diolah dengan menggunakan teknologi tepat guna menjadi p roduk makanan r i ngan kering.

Banyak yang menilai bahwa ketersediaan bahan baku

Kemerdekaan adalah perubahan kontekstual menuju kebaikan.

Kemerdekaan adalah momentum untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan realistis dan nyata-nyata dibutuhkan oleh masyarakat secara

terstruktur, terencana dan melibatkan seluruh elemen bangsa.

yang ada di Kabupaten Poso sangat banyak. Dan Pemkab Poso berupaya mendorong pengembangan t e kno l og i tepat guna serta pengemasan dan pemasaran hasil produk tersebut.

Amir Kiat, SHKabag Humas Kabupaten Poso

Tambahan 28 Kasus Baru Positif Infl uenza A H1N1

Badan Litbangkes Depkes melaporkan hasil konfirmasi laboratorium positif influenza A H1N1 sebanyak 28 orang, 1 orang diantaranya meninggal dunia. Ia adalah seorang anak dari Jawa Timur meninggal dengan faktor risiko pneumonia dan hasil laboratorium menunjukkan H1N1 positif. Dengan demikian secara kumulatif kasus positif infl uenza A H1N1 berjumlah 1.033 orang, 6 orang diantaranya meninggal tersebar di 24 provinsi.

Penyakit influenza A H1N1 d i tu la rkan me la lu i kontak langsung dari manusia ke manusia lewat batuk, bersin atau benda-

benda yang pernah bersentuhan dengan penderita, karena itu penyebarannya sangat cepat namun dapat dicegah.

Cara yang efekt i f untuk mencegah yaitu menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan bugar yakni makan dengan gizi seimbang, beraktivitas fisik/berolahraga, istirahat yang cukup dan mencuci tangan pakai sabun. Selain itu, bila batuk dan bersin tutup hidung dengan sapu tangan atau tisu. Jika ada gejala Infl uenza minum obat penurun panas, gunakan masker dan tidak ke kantor/sekolah/tempat-tempat keramaian serta beristirahat di rumah selama 5 hari. Apabila dalam 2 hari fl u tidak juga membaik segera ke dokter.

dr. Lily. S. Sulistyowati, MMKepala Pusat Komunikasi Publik

Departemen Kesehatan

Menyoal Aborsi

Aborsi apapun alasannya adalah perbuatan yang tercela. Baik dilihat dari sudut kesehatan, moral, apalagi agama. Tapi yang paling penting adalah advokasi

dan konseling bagi remaja agar mereka memahami kesehatan reproduksi bagi remaja agar terhindar kemungkinan perilaku ini. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatasi hal ini.

Tanggung jawab persoalan ini yang paling besar ada pada pemerintah. Pemerintah harus punya perspektif dan kesadaran bahwa warga perempuannya berhak untuk hidup sejahtera, dengan derajat kesehatan yang betul-betul layak.

Jika warga negara perempuan harus cacat atau meninggal karena masalah yang terkait dengan kondisi kesehatan mereka, termasuk terkait isu aborsi, maka pemerintah telah abai terhadap

hak warganya. Oleh karena itu, pemerintah

ha rus me lega lkan abors i , karena pelarangan aborsi telah memunculkan praktek aborsi tidak aman yang banyak menyebabkan kematian ibu dan anak. Pelegalan aborsi karena itu terkait dengan upaya untuk memenuhi hak hidup dan hak untuk sehat secara layak pada perempuan-perempuan itu.

Tentu saja, tidak cukup sekedar pelegalan. Proses legalisasi harus dibarengi implementasi yang “benar” di mana pemerintah wajib menyediakan fasilitas aborsi yang aman, termasuk fasilitas sumber daya manusia.

BujangkandVxxx@yahoo.com

Inalillahi wa inna ilaihi rojiunTelah Berpulang ke Rahmatullah

Koresponden Tabloid Komunika di Palu

Supardi IbrahimRabu, 26 Agustus 2009

Kami Keluarga Besar Tabloid komunika turut berduka cita Semoga amal ibadahnya diterima di sisi-Nya

s a

t u

k a

t a

i

n d

o n

e s

i a

3komunika Edisi 13/Tahun V/Agustus 2009

Mahdi, Pengurus Dewan Ke-lurahan Pondok Pinang RW 07, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan heran bukan kepalang mengetahui bahwa Nurhasbi alias Nuri Hasdi alias Nur Sahid yang terlibat kasus bom di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton ternyata beralamat KTP di kampungnya. Lucunya, di KTP itu tertera alamat RT 10/RW 07 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Padahal RT di Pondok Pinang cuma sampai RT 8.

“Jelas KTP itu palsu. Nomornya juga kacau. Di sana tertera nomor 09.5305.6000382.7288. Nomor 5305 memang kode Kelurahan Pondok Pinang, tapi yang 6000382 itu seharusnya 6 digit bukan 7 digit seperti itu. Nomor 60 juga tidak mungkin, karena menunjukkan tanggal lahir, mana ada tanggal 60?” ujar Mahdi.

Repotnya, KTP palsu itu pu-lalah yang dipergunakan untuk memesan kamar 1809, kamar yang dipergunakan teroris untuk merakit bom. Ketiadaan nomor tunggal membuat orang leluasa menggunakan identitas palsu untuk berbuat kejahatan, tanpa bisa dipastikan nomor yang digunakan asli atau palsu.

Hindari DuplikasiSecara ringkas, Single Identity

Number atau biasa disingkat SIN adalah nomor tunggal yang diterapkan pada KTP, SIM, NPWP, visa, BPKB atau paspor. Adapun defi nisi teknis SIN adalah

sebuah nomor identitas unik yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta, sehingga bisa digunakan di berbagai instansi, yang dirancang bisa menggantikan semua nomor identitas yang ada.

Menteri Komunikasi dan Informatika, M Nuh, menyatakan SIN sangat penting karena jika diterapkan secara benar pada KTP, SIM, NPWP, visa, BPKB atau paspor, dapat menghindari duplikasi identitas. Bukan hanya itu, SIN juga dapat menjadi solusi bagi polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti yang pernah terjadi pada pemilu 2009 lalu. "SIN bisa menyudahi masalah DPT pada pemilihan umum 2014 mendatang. Mudah-mudahan pada 2011 nanti sudah bisa diluncurkan," kata M Nuh.

Pemberlakuan SIN telah diuji coba di Jakarta, Yogyakarta, Denpasar dan Padang. SIN ditargetkan akan diberlakukan mulai tahun 2011. "Tahun ini, dipilih empat kota. Selain uji coba teknis, juga karena anggarannya tidak mencukupi. Kita baru selesai secara nasional tahun 2011," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo beberapa waktu lalu.

Di masa datang, SIN bukan hanya berlaku bagi warga yang berusia 17 tahun dan memiliki KTP, akan tetapi setiap warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia dan punya hak kewarganegaraan akan mendapatkan nomor ini.

"Nomor itu akan melekat di dirinya selama hayat di kandung badan dan be ra kh i r ketika meninggal. Ini artinya, ba-nyak sekali hal yang bisa kita bua t e f i s i e n . Nggak mungkin ada KTP ganda karena nomor cuma satu untuk setiap individu yang lahir," ujar pr ia berkumis ini.

Senada de-ngan Menkominfo, pria yang akrab dipanggil Foke ini menandaskan SIN sangat efektif untuk mengatasi kisruh DPT Pemilu. “Dengan diberlakukan SIN maka KPU tidak perlu ribut lagi menyusun DPT, karena itu sudah bukti valid dan keabsahan seseorang bagi warga negara untuk memilih. Tinggal kesiapan teknis umur dan lainnya yang memungkinkan dia dipilih atau memilih," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, SIN akan disinkronkan dengan NPWP dan Social Security Number untuk asuransi kesehatan. "Buat yang miskin, kita nggak perlu lagi bikin daftar miskin. Untuk rakin, obat gratis dan untuk pendidikan nomor itu melekat di akte ke-lahiran maka secara otomatis dapat menggunakan nomor itu

saat masuk SD, SMP, SMA dan seterusnya," paparnya.

Cegah KorupsiSementara itu, Sekretaris

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Prapto Hadi mengatakan penerapan SIN merupakan kunci pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, karena sistem tersebut dapat melacak kekayaan seseorang.

"Kami sedang melakukan koordinasi untuk pemantapan teknis operasional dengan tiga instansi, yakni Ditjen Pajak, Imigrasi dan Administrasi Kependudukan untuk penerapan sistem ini," katanya. Jika dapat berjalan baik, maka akan dilanjutkan dengan 32 instansi lain, termasuk BPN, Kepolisian, dan perbankan.

Menurut catatan Kementerian PAN, ada 100 lebih pelayanan publik mulai dari KTP, SIM, asuransi, akte kelahiran hingga ke pemakaman. "Apabila seseorang punya satu nomor pin KTP maka pemerintah dapat mengetahui berapa banyak rumah, tanah, mobil yang dia punya. Aparat penegak hukum akan mudah menelusurinya," katanya.

K i t a s emua b e r h a rap , dengan penerapan SIN dua tahun mendatang, berbagai permasalahan seperti penipuan, manipulasi, kriminalitas, korupsi, terorisme dapat diberantas tuntas. Dengan sistem yang terintegrasi, pelayanan publik juga diharapkan bisa lebih cepat, mudah dan murah. (wahyu h – dbs)

Dalam bahasa Inggris, sin berarti dosa. Penipuan, manipulasi, kriminalitas, korupsi, terorisme, termasuk dalam kategori sin. Tahukah anda, kelak jenis sin tersebut di atas bisa dicegah dengan SIN? SIN yang disebut belakangan adalah singkatan dari Single Iden-tity Number alias nomor identitas tunggal. Dengan SIN, orang tak lagi mudah melakukan tipu-menipu, mengembat uang rakyat, atau menebar teror.

Mencegah Sin dengan SIN

Single Identity Number atau SIN adalah sebuah nomor identi-tas unik yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga bisa digunakan di berbagai instansi, yang diran-cang bisa menggantikan semua nomor identitas yang ada dengan permasalahannya, yang mempu-nyai sifat:

Unik, tidak terjadi identi-tas ganda atau lebih; Standar, struktur identitas sama secara nasional; Lengkap, data yang akan dijadikan identitas meru-pakan data yang mencakup se-luruh wilayah Indonesia (bersifat nasional); Permanen, tidak bisa berubah dan bersifat abadi dan Terintegrasi, tergabung dengan sistem identitas yang berlaku di instansi lain.

Sebelum melakukan peran-cangan penomoran SIN, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: Pertama, perancangan dilakukan dengan sederhana sehingga mudah diingat. Dengan demikian, harus disesuaikan dengan kemampuan manusia

untuk bisa mengingat digit angka yang terbatas. Secara teori, bia-sanya orang bisa mengingat 7 digit angka atau yang lainnya (kurang atau lebih 2 digit). Kedua, perancangan dilakukan dengan memperhitungkan jumlah nomor yang tersedia dan jumlah pen-duduk Idonesia dan/atau warga negara asing agar penyimpanan data menjadi efi sien.

SIN umumnya terdiri dari sembilan atau sepuluh digit, ditulis tiga bagian yang dipisahkan oleh tanda penghubung: AAA-GG-SSSS. Bagian 3 digit pertama disebut "nomor area", yang di tengah bagian 2 digit disebut "nomor kelompok" dan yang ter-akhir bagian 4 atau 5 digit disebut nomor urut.

Nomor area mengindikasikan kantor single identity tertentu yang mengeluarkan kartu terse-but. Blok angka-angka tertentu dialokasikan untuk setiap area tertentu. Nomor area meng-indikasikan area pemilik nomor yang menunjukkan alamat pada aplikasi untuk nomor.

Nomor kelompok tidak punya

arti geografi s, tetapi lebih kepada pesanan di mana SIN dikeluarkan untuk area tertentu. Nomor ini digunakan untuk memecahkan SIN ke dalam ukuran blok kon-vensional yang digunakan untuk operasi internal.

Sedangkan nomor urut me-wakili suatu rangkaian angka-

angka langsung dari 0001-9999. Penggunaan nomor urut ber-dasarkan urutan pesanan menu-rut waktu di dalam masing-masing area dan nomor kelompok sebagai proses tempat aplikasi. Nomor urut "0000" tidak pernah diguna-kan. Pembuatan nomor bisa di-lakukan kantor daerah atau kantor

Single Identity Number atau rSIN adalah sebuah nomor identi-tas unik yang terintegrasi dengan

untuk bisa mengingat digit angka yang terbatas. Secara teori, bia-sanya orang bisa mengingat 7

Apa Itu SIN?Apa Itu SIN?pusat tergantung dari peraturan pemerintah.

Dengan demikian, SIN bukan sekedar penomoran, akan tetapi merupakan solusi untuk menyele-saikan permasalahan-permasala-han di berbagai organisasi baik pemerintah maupun swasta. SIN juga berfungsi sebagai interface, sehingga dapat mengatasi ego di setiap departemen dan dapat membantu pemerintah sebagai alternatif penyediaan sistem informasi terpadu. Dengan meng-gunakan SIN sebagai interface maka SIN yang dimiliki atau se-dang dikembangkan oleh setiap sektoral tidak akan hilang atau terganggu dengan adanya SIN.

Penggunaan SIN merupakan alternatif yang cukup andal dan murah dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh 29 nomor identitas penduduk yang saat ini telah dikeluarkan oleh 24 in-stitusi yang tersebar di seluruh Indonesia.

(g – sumber: Driana Lusmiarwan dan Suhono H Supangkat, ITB)

4w

ww

.bip

ne

ws

ro

om

.in

fokomunika Edisi 13/Tahun V/Agustus 2009

Merokok pada rakyat miskin membawa dampak yang luar biasa dahsyat. Kecanduan rokok terbukti makin menenggelamkan keluarga miskin ke dalam perangkap lingkaran kemiskinan.

Fakta menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga jumlah perokok terbesar di dunia. Penelitian terhadap 175 ribu keluarga miskin kota di Indonesia yang dilakukan He len Ke l l e r menemukan, belanja untuk rokok merupakan proporsi pengeluaran terbesar dibandingkan pengeluaran lain dalam rumah tangga.

Pada keluarga miskin tersebut, lebih dari seperlima pendapatan dikeluarkan untuk rokok, bahkan melampaui belanja makanan pokok (beras). Temuan pada kaum miskin kota ini, jauh lebih memprihatinkan dari data nasional.

Sementara itu, data agregat nas iona l (Susenas , 2005) menjukkan fakta yang tak kalah memprihatinkan. Persentase belanja rokok dalam keluarga termiskin melampaui keluarga terkaya. Berdasarkan data ini, belanja bulanan rokok keluarga termiskin setara pengeluaran 8 kali lipat biaya pendidikan dan 6 kali untuk biaya kesehatan. D ibandingkan pengeluaran makanan bergizi, jumlah itu juga setara dengan 15 kali daging, serta 5 kali bagi telur dan susu.

Mengingat mayoritas perokok berasal dari keluarga miskin, maka gizi buruk balita secara massif jelas mengancam terjadinya kehilangan generasi ( lost generat ion). Laporan Bank Dunia akhir 2007 tentang perkembangan Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) menyebutkan, gizi buruk adalah nokta buruk yang mencederai pencapaian tujuan lain. Belanja rokok pada keluarga miskin, jelas berkontribusi besar dengan “prestasi” ini.

Ratifi kasi FCTC?Ketua Umum Komisi Nasional

Pengendalian Tembakau Farid An fa s a Moe l o e k , men i l a i p e m e r i n t a h m e m b i a r k a n masyarakat termiskinkan oleh kecanduan rokok karena tidak menata dan mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia. Sekitar 70% perokok aktif di Indonesia adalah kelompok masyarakat berpenghasi lan rendah, sekitar Rp 8.000 per hari.

Ironisnya, kata dia, hampir dua pertiga total pendapatan me reka d i gunakan un tuk mengonsumsi rokok. Oleh karena itu Moeloek berharap pemerintah untuk mengutamakan kesehatan masyarakat. “Pemerintah harus gencar mengkampanyekan hidup sehat Jangan terpengaruh pada mitos-mitos ancaman lonjakan kemiskinan dan pengangguran apabila industri rokok mati karena FCTC,” kata Moeloek.

FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Masalah Tembakau adalah suatu perjanjian internasional yang diadopsi oleh 192 negara anggota World Health Assembly (WHA)— yaitu badan tertinggi PBB yang mengatur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Setelah 40 negara mensahkan FCTC melalui proses domestik mereka, maka FCTC akan berlaku dan mempunyai

kekuatan mengikat sebagai hukum internasional. FCTC, adalah perjanjian kesehatan global dan perjanjian pertanggung- jawaban industri tembakau pertama yang akan menyelamatkan berjuta-juta jiwa dan merubah cara industri tembakau beroperasi secara serentak.

Kekhawatiran bahwa dengan merat i f i kas i FCTC indust r i akan lari, juga tidak mendasar, karena hingga saat ini sudah 164 negara dari 168 negara yang menandatangani sudah meratifi kasi Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau tersebut. "Jadi sebenarnya Indonesia pun sudah terkepung karena negara-negara tetangga pun sudah meratifi kasi," tambah Tulus Abdi.

Naikkan CukaiYayasan Lembaga Konsumen

Indonesia (YLKI) menyatakan bahwa cukai rokok Indonesia saat in i terendah di dunia setelah Kamboja. "Cukai rokok kita terendah di dunia, hanya 37%. Seharusnya negara bisa dapat lebih besar lagi dari rokok," kata anggota harian YLKI Tulus Abadi.

Ia mengatakan pendapatan dari cukai rokok sebesar Rp 42 triliun per tahun, dan itu masih dianggap kurang. Karena jika

melihat pada Undang-undang tentang Cukai, maka cukai rokok dapat dinaikkan menjadi 57%.

Jadi t idak benar apabila p e n g e n d a l i a n t e m b a k a u dengan menaikkan cukai rokok mengikuti Kerangka FCTC dapat menghilangkan perolehan negara, ungkap Tulus. "Justru perolehan negara akan meningkat kalau cukai dinaikkan," katanya.

Secara khusus pene l i t i Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Abdil lah Ahsan mengatakan industri rokok hanya menyumbang 1,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. "Sumbangan dia untuk PDB semakin lama semakin turun, terakhir dari dua persen jadi 1,5 persen. Jelas ini bukan sektor andalan," tegas Abdillah. Hal yang menyedihkan, menurut dia, mayoritas belanja rokok justru dilakukan rakyat miskin. Sehingga menaikkan cukai rokok akan lebih mengena bagi golongan miskin karena mereka lebih responsif atas perubahan harga.

Entaskan KemiskinanKepala Badan Kebi jakan

Fiskal Depkeu Anggito Abimayu mengatakan, pemerintah telah menaikkan cukai beberapa kali. Hal ini ditujukan selain sebagai pengamanan penerimaan cukai sesuai dengan target pemerintah juga untuk melakukan penataan industri rokok di Indonesia.

Menurut Anggito, kalau saja pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan tersebut, maka produksi rokok susah dikendalikan. “Kita ingin memberikan suatu signal bahwa ke depan kita akan membuka pola spesifi k. Dan kita membuat kebijakan tersebut tujuannya adalah untuk mengerem produksi rokok. Sehingga akan ada penyederhanaan dalam struktur pentarifan produk tembakau,” ujar Anggito.

Kenaikan tarif cukai tembakau yang diikuti kenaikan harga rokok berpotensi mengentaskan masyarakat miskin. Pasalnya,

pengurangan anggaran untuk rokok dapat dialihkan untuk pengeluaran kebutuhan primer. Hal itu disampaikan Abdillah Ahsan, dalam sebuah diskusi tentang Cukai Tembakau di Jakarta belum lama ini. "Ketika harga rokok sudah tidak lagi mampu dijangkau rakyat miskin, maka dengan sendirinya mereka akan mengalihkan pengeluaran untuk hal yang lebih bermanfaat," kata Abdillah.

Be rdasa rkan da ta da r i Lembaga Demografi FE UI tahun 2008, terdapat 57 juta jiwa atau sekitar 34 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang merokok. Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Departemen Kesehatan 2007, 3 dari 10 penduduk Indonesia adalah perokok.

Menurut Abdillah, kenaikan tar i f cukai dar i 38 persen menjad i 57 persen dapat memicu pengurangan konsumsi masyarakat terhadap rokok. Namun, kebijakan cukai tersebut harus diikuti dengan pelarangan iklan rokok dan perubahan paradigma terhadap rokok. "Jika kebijakan cukai saja, maka tidak akan berjalan efektif," ucapnya.

Be rdasa rkan R i skesdas 2007, penduduk Indonesia di atas usia 1 tahun rata-rata mengisap 12 batang per hari. Penelitian Lembaga Demografi FE UI menyebutkan, pengeluaran rokok bagi rumah tangga miskin mencapai Rp 117.624 per bulan.

Peneliti Lembaga Demografi FE UI lainnya, Nur Hadi Wiyono, menilai, konsumsi rokok memiliki dampak yang lebih besar kepada rakyat miskin karena pengeluaran untuk rokok dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan yang lebih penting, seperti pendidikan anak ataupun membeli susu dan telur.

Namun, mengh i langkan kebiasaan merokok merupakan hal yang tidak mudah karena dipengaruhi berbagai faktor. Menaikkan tarif cukai tembakau merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok khususnya di kalangan warga miskin.

(m)

Bisnis, layanan informasi, layanan perijinan dan Advokasi Sertifi kasi massal secara swadaya bagi masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember, Ir. Mirfano, dengan di launchingnya K l i n i k UMKM d i h a rap kan Pertumbuhan ekonomi sector informal jauh lebih cepat daripada sector formal, sehingga memacu sector informal menjadi formal ini di butuhkan sebuah Institusi semacam “KLINIK UMKM.”

"Dengan cara ini akan lebih memudahkan untuk para pelaku usaha tersebut memacu daya kompetitif pasar yang memang seharusnya menjadi urat nadi perdagangan yang ada," kata Mirfano.

Sementara itu pengusaha mikro kecil menjadi target utama Dinas Koperasi dan UMKM. Khususnya dalam menyelesaikan persoalan berupa modal bahan baku dan pasar.

Untuk itu, ungkap, Mirfano, Klinik UMKM ini merupakan program yang meliputi jaringan produksi, jaringan pasarnya, maupun jaringan kelembagaan formal semakin kuat sehingga benar benar bisa membantu penggusaha kecil dan penggusaha mikro lokal.

Sementa ra i t u , Kabag . Humas Setda Jember, Drs. Agoes Slameto, yang juga menghadiri launching klinik UMKM tersebut menyampaikan bahwa meski kabupaten Jember mengalami infl asi di level terbawah tingkat Propinsi dan Nasional, "Namun pada dasarnya daya jual-beli pasar local normal-normal saja, ini dibuktikan bahwa launching ini merupakan sebuah gambaran dimana Pemkab Jember melalui Dinas Koperas i dan UMKM memberikan terobosan baru lewat klinik UMKM guna memberikan pelatihan serta konsultasi dunia usaha lewat internet."

Lebih jauh, menurut Agoes, sebenarnya infl asi tersebut semata-mata hanya disebabkan adanya peredaran uang yang sedikit lambat di masyarakat, sehingga terkesan daya beli masyarakat berkurang, tegasnya.

Sementara itu, Drs. Lukman Ekana Putra, pengamat dan konsultan menilai keberadaan klinik UMKM dari sisi edukasi ini bisa ditangkap oleh lembaga

pendidikan seperti Perguruan Tinggi, dan SMK bagi mereka yang terjun ingin menjadi seorang wirausahawann atau ingin menjadi seorang konsultan. "Disinilah tempat mereka untuk latihan, klinik UMKM ini sebagai tempat untuk menyampaikan masalah usaha di mungkin mengenai permodalan dan teknis dan sebagainya," jelas Lukman.

(mc_humas/jbr)

KLINIK UMKM

PACU SEKTOR INFORMAL JADI FORMAL Klinik UMKM merupakan salah

satu program Pemerintah Jawa Timur untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Dari masing-masing kabupaten yang ada di Jawa Timur diharapkan telah berdiri klinik UMKM, pada saat pencanangan program klinik UMKM tersebut.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang menggawali program Klinik UMKM dan tanggap terhadap program dari Gubenur Jawa Timur.

DI Jember, Kl inik UMKM merupakan program yang menfasilitasi bagaimana UMKM ini bisa berkembang sewajarnya. Pemkab Jember berupaya memberikan kemudahan layanan sehingga dengan kemitraan tersebut, diharapkan hal-hal yang bisa di lakukan klinik UMKM bisa lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat positif.

Klinik UMKM memberikan pelayanan konsultasi Informasi

Atur Cukai Rokok, Kontrol Biaya Tinggi

s a

t u

k a

t a

i

n d

o n

e s

i a

5komunika Edisi 13/Tahun V/Agustus 2009

Tanyakan kepada warga Semanu, Gu-nung Kidul, DIY, kegiatan apa yang paling menyusahkan di musim kemarau. Jawa-bannya pasti seragam, “Mencari air!” Ya, di musim kemarau, air di daerah ini memang menjadi barang langka. Untuk mendapat-kannya, warga harus masuk ke gua kapur bawah tanah sedalam ratusan meter sambil membawa jeriken plastik. Di sanalah jeri-ken diisi air bersih, lalu diangkut ke rumah melalui jalan berliku nan curam. Ada yang jaraknya dari rumah satu kilometer, namun ada pula yang mencapai puluhan kilometer! Bisa dibayangkan, betapa sengsaranya.

Tapi kini warga Semanu telah menemu-kan solusi jitu untuk mengatasi kesulitan air itu. Lima buah pompa hidropower (tenaga air) telah terpasang di sungai yang ada di gua bawah tanah, tepatnya di Dusun Sindon, Desa Dadapayu, Kec Semanu, Gunung Kidul. Hebatnya, pompa yang berada di proyek Bribin II ini tidak butuh bahan bakar, kare-na penggeraknya arus sungai itu sendiri. Pompa bikinan Universitas Karlsruhe Jerman itu mampu menaikkan air dari dalam gua setinggi ratusan meter, dengan debit air 104 liter per detik. Sangat besar! Air itu, kelak akan dikelola PDAM setempat dan cukup untuk melayani 75.000 pelanggan yang ada di Gunungkidul dan sekitarnya.

Suyati, warga Dadapayu mengaku sa-ngat senang dengan adanya proyek Bribin

II ini. Ia berharap, warga setempat tak lagi kesulitan air di musim kemarau. “Selama ini saya harus membeli air Rp 250 ribu per tangki kapasitas 5.000 liter, atau ngangsu (mengambil air—red) dari gua sejauh 1,5 kilometer. Dengan adanya pompa ini, saya harap air jadi lebih mudah dan harganya lebih murah. Cuma warga sekitar sini mohon diutamakan, jangan sampai nanti air malah dikirim ke tempat yang jauh, sementara kami di sini tidak kebagian,” ujarnya.

Sebagian besar wilayah Kec Semanu memang terdiri dari pegunungan kapur, sehingga air tak mau nongol ke permukaan. Letak air tanah pun sangat dalam, mencapai ratusan meter, sehingga tidak memungkin-kan diambil melalui sumur biasa. “Pernah ada yang mencoba menggali sumur hingga 50 meter, namun tidak menemukan air, bah-kan ketemu batu cadas,” imbuh Suyati.

Kini ia sedang menunggu air mengu-cur dari kran. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan seumur-umur, tak lama lagi akan terjadi (g).

Di tengah kumandang lagu ke-bangsaan dan kibar bendera merah

putih pada peringatan HUT ke 64 RI, El Nino mengintip wilayah Nusantara. Imbas fenomena alam ini memang tak sehebat kolonialisme, namun

jika tidak diantisipasi, keduanya bisa berakibat sama: sama-sama bikin

sengsara. El Nino akan meniup uap air menghilang dari angkasa, sehing-ga sebagian besar wilayah Indonesia akan dilanda kerontang berkepan-

jangan.

Slamet Sutarno, warga Beji, Kec Kedu, Kab Temanggung, Jawa Tengah, hanya tertegun saat berkunjung ke ladang tem-bakaunya awal Agustus lalu. Betapa tidak, ia mendapati tanaman tembakaunya layu bak balita kurang ASI. “Emas hijau” yang mestinya dapat ia panen akhir Agustus ini, daunnya tampak melepuh terbakar mentari. Untung sebagian daun tembakau sudah bisa dipetik, sehingga tak terbuang sia-sia. “Gara-gara Si Nino, panen tem-bakau saya jadi gagal,” omel lelaki yang rumahnya tak jauh dari lokasi peng-gerebekan teroris pertengahan Agustus lalu.

Jangan salah duga, Si Nino yang di-gerutui Slamet bukanlah nama orang, me-lainkan El Nino, gejala alam yang mem-buat musim kemarau lebih kering dari biasanya. El Nino merupakan fenomena global dari sistem interaksi lautan atmos-fer yang ditandai memanasnya suhu muka laut di Ekuator Pasifi k Timur (Nino3), atau anomali suhu muka laut di daerah terse-but positif (lebih panas dari rata-ratanya). Fenomena El Nino secara umum me-nyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berkurang. Namun de-mikian, karena luasnya wilayah Indonesia, tidak seluruh wilayah Indonesia dipenga-ruhi oleh fenomena El Nino.

Hujan di Bawah NormalMenurut Badan Meteorologi Klimatologi

dan Geofi sika (BMKG), pada akhir Januari 2009 lalu kondisi di Ekuator Pasifi k masih menunjukkan fenomena La Nina lemah. Kondisi ini terjadi hingga April-Mei 2009, sehingga kemungkinan musim kemarau lebih kering dari biasanya, dapat terjadi.

Berdasarkan prakiraan BMKG, secara umum dapat disimpulkan bahwa awal musim kemarau di 220 Zona Musim (ZOM) diprakirakan mulai bulan April, Mei, Juni, dan Juli 2009. Beberapa ZOM di Bali, NTB, dan NTT, kemarau sudah mulai pada Maret 2009, sedangkan di Kotabaru bagian teng-gara (Kalimantan Selatan), awal musim ke-marau baru dimulai Agustus 2009.

Yang perlu diwaspadai, jika dibanding-kan terhadap rata-ratanya selama 30 tahun (1971-2000), awal kemarau 2009 maju terhadap rata-ratanya, alias berlangsung lebih awal. Sementara sifat hujan selama musim kemarau 2009 diprakirakan normal dan di bawah normal. Dengan adanya ke-mungkinan hujan di bawah normal, ditam-bah melemahnya La Nina, potensi kekeri-ngan di berbagai wilayah di Indonesia lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Contoh nyata adalah apa yang dia-lami Slamet. Di Beji dan sekitarnya, se-

jak Mei lalu hujan sudah enggan menitik. Siang hari, udara lereng timur Gunung Sindoro yang biasanya sejuk, kini terasa me nyengat, sebaliknya kalau malam di-nginnya minta ampun. “Dingin tapi ke-ring, kelembabannya rendah. Mungkin itu ya, yang bikin tembakau saya kobong (terbakar—red),” kata lelaki berkumis dan bergigi jarang ini.

Ancam Sektor PertanianPengamat pertanian INDEF, Fadil

Hasan, menyarankan pemerintah sejak sekarang waspada akan kemungkinan kemarau panjang yang berpotensi me-mundurkan musim hujan tahun ini. Fadil menyatakan, saat ini saja di beberapa daerah telah terjadi gejala kekurangan air. ''Implikasinya bukan hanya kebutuhan air minum yang terancam, tetapi sektor per-tanian juga,'' kata Fadil.

Fadil memaparkan, jika kemarau pan-jang terjadi, daerah pertanian yang biasa menanam padi tiga kali dalam setahun, kemungkinan hanya bisa menanam dua kali. Begitu pula yang biasa menanam dua kali akan hanya bisa satu kali tanam. Jika hal ini terjadi, maka masa tanam akan

mundur dan produksi padi bisa terancam. "Oleh karena itu harus diantisipasi dari sekarang, setidaknya melakukan upaya mengelola air dengan hemat, seperti iri-gasi yang khususnya berada di daerah-daerah produksi beras,” katanya.

Di samping itu, lanjut Fadil, antisipasi produksi juga harus mulai dipikirkan dari sekarang. “Karena jika kemarau panjang ini terjadi dan melanda beberapa negara, maka akan timbul kelangkan produksi se-hingga harga beras akan meningkat, un-tuk itu pemerintah dari sekarang harus waspada,” ujarnya.

Di sepanjang jalur pantura Pulau Jawa seperti di Cirebon, Indramayu dan Kara-wang, sebagian petani sudah menghenti-kan penanaman padi di sawah dan meng-gantinya dengan tanaman palawija seperti jagung dan kedelai. Itupun tidak seluruh-nya berhasil, hal ini terlihat dari sebagian tanaman palawija yang mulai layu karena minimnya suplai air dari irigasi.

Sementara di sentra penanaman bawang di Brebes, petani masih bisa me-ngoncori sawah bawangnya berkat tandon air sedalam satu meter yang mereka bikin memanjang di tengah sawah. Untuk mengisi tandon itu, biasanya petani secara patungan menyewa mesin diesel untuk menyedot air dari dalam tanah. “Cara ini sudah kami lakukan berpuluh-puluh tahun. Namun belakangan ini, air tanah menjadi semakin dalam. Kalau dulu di puncak musim kemarau kedalaman air tanah 3 – 5 meter, sekarang turun lagi menjadi 7 – 10 meter,” ungkap Deni, warga Brebes.

Waspadai PenyakitMenghadapi musim kemarau, beber-

apa pemerintah provinsi terus mewaspadai merebaknya penyakit yang dimungkinkan meluas seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), diare, dan demam berdarah dengue (DBD). Selain penyakit bawaan musim kemarau, antisipasi juga dilakukan untuk menghadapi serangan virus H1N1 atau yang biasa disebut fl u babi.

Di Jateng misalnya, penyakit fl u babi mendapat perhatian khusus karena pe-nyakit tersebut telah merambah ke ber-bagai daerah, walaupun belum merenggut korban jiwa. Sebanyak 25 santriwati Pon-dok Pesantren NDM Kauman, Pasar Kliwon Solo, diduga terserang fl u babi. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Har-tanto, mengatakan, masyarakat harus me-waspadai terhadap sejumlah gejala yang meng arah kepada penyakit fl u babi karena semakin terdeteksi lebih awal, maka pena-nganannya akan lebih cepat.

Penyakit lain yang harus diwaspadai pada musim kemarau adalah ISPA dan diare. Kedua penyakit rawan terjadi kar-ena debu yang mengandung kotoran mu-dah terhisap ke saluran pernafasan atau masuk ke makanan dan minuman. Selain itu, karena penggunaan air yang tidak ber-sih atau tercemar mikroba. “Penyakit diare biasanya terjadi di daerah yang sulit air,” kata Hartanto.

Hartanto menambahkan, ISPA harus diwaspadai karena dapat menjadi “pintu masuk” bagi penyakit lain misalnya H1N1. Sedangkan diare terus-menerus dapat menyebabkan kematian karena penderita dapat terserang dehidrasi atau kekurang-an cairan tubuh.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengupayakan pengen-dalian demam berdarah dengue yang juga sering merebak pada musim kemarau di ibukota. Penyakit yang di sebarkan kepada manusia oleh nyamuk Aedes aegypti ini dapat dijumpai di seluruh wilayah DKI. Kepala Dinas Kesehatan DKI, Wibowo Sukijat, menyatakan hingga Mei 2009 saja, penyakit ini telah menewaskan 25 orang dan 1.153 orang lainnya dirawat di rumah sakit.

Oleh karena itu, jangan sepelekan kemarau. Siap-siaplah mulai sekarang! (wahyu h).

Di tengah kumandang lagu kemu"Ol

Agustus Bersalut Kemarau

Solusi dari SemanuSolusi dari Semanu

6w

ww

.bip

ne

ws

ro

om

.in

fokomunika Edisi 13/Tahun V/Agustus 2009

“Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu...” sepenggal lagu terdengar mengalun dari radio transistor kecil yang terselip di saku jaket Ismail Mahadi (53). Nelayan asal Sabang, Pulau Weh, NAD ini fasih mengikuti bait demi bait syair lagu “Kebyar-Kebyar” itu. Ia nyaris hafal, karena menjelang HUT Kemerdekaan RI, lagu karya almarhum Gombloh itu kerap diputar oleh radio swasta niaga setempat.

Ismail mengaku merinding setiap kali menyenandungkan lagu tersebut. “Saya selalu merinding, bulu kuduk meremang. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia serasa memenuhi dada saya,” kata Ismail, sebagaimana disampaikan kepada Amirrudin, kontributor komunika Nanggroe Aceh Darus salam, yang me-nemuinya di Pantai Iboih, Sabang, beberapa waktu lalu.

Bagi Ismail dan para nelayan di Pulau Weh, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia memang terbilang spesial, dan karena itu biasanya dirayakan dengan meriah. “Bertahun-tahun kami tidak merayakan peringatan proklamasi kemerdekaan secara bebas kare na adanya gangguan keamanan. Tap i semenjak perjanjian damai diteken, kami bisa kembali mera yakan HUT RI dengan meriah,” ujarnya.

Bapak lima anak ini sedang memasang bendera merah putih dan pita beraneka warna di lunas perahunya. “Mau untuk pawai. Biasanya, selepas upacara tujuhbelasan, ada parade perahu nelayan di Pantai Iboih. Dan tahun ini, parade perahu diadakan secara besar-besaran,” tuturnya.

Pasang Naik NasionalismePasang naik nasionalisme di

pulau paling barat Indonesia ini memang melegakan. Setidaknya, begitulah pengakuan Komandan Kodim 0112/Sabang, Letkol Inf Iwan Setiawan, dalam acara s i l a tu r rah im yang d ige la r bersama sejumlah perwakilan Ormas kepemudaan di Makodim, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Iwan sempat mengkhawatirkan gejala menu-runnya nasionalisme di kalangan penduduk NAD khususnya Sabang, namun kekhawatiran itu akhirnya pupus setelah ia melihat antusiasme warga menyambut HUT RI tahun ini.

“Saya optimistis, nasionalisme akan kembali berkobar di dada warga Sabang. Melihat cara mereka menyambut (tanggal) tujuh belas Agustus yang demikian spontan dan meriah. Saya percaya, semangat kebangsaan mereka telah kembali pulih,” katanya.

Tak bisa dimungkiri, konfl ik berkepanjangan yang pada masa lalu pernah melanda Aceh, telah membuat wilayah Sabang kurang terjamah pembangunan. Ismail yang sudah tinggal di Sabang selama 55 tahun bahkan secara tegas menyatakan, kemajuan pulau Weh saat itu tertinggal jauh dari daerah lain di Indonesia.

“Buntutnya, kami merasa seperti dianaktirikan, sehingga kecintaan terhadap tanah air juga sempat menurun. Tapi setelah perjanjian damai ditandatangani, kami merasa kembali mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah. Kami merasa kembali dihargai sebagai warganegara, dan itu membuat kecintaan kami terhadap tanah air bangkit kembali,” ujarnya.

Tak pelak, HUT ke 64 RI yang tepat diadakan setelah pemilu ini mereka sambut sebagai

hari kembalinya suasana ke-bebasan seperti yang pernah mereka rasakan pada awal-awal proklamasi. “Rasanya, tahun ini adalah HUT Kemerdekaan RI termeriah yang pernah diperingati di Sabang,” pungkasnya.

Perlu Perhatian LebihMata 25 s i swa seko lah

hutan itu kontan berbinar usai menyanyikan lagu ”Satu Nusa Satu Bangsa”. Kepuasan terlihat di wajah siswa di Sangong, Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat itu, saat berhasil menyanyikan lagu karya Liberty Manik tersebut hingga selesai. ”Baru satu bulan ini mereka bisa menyanyikan lagu tersebut. Sementara baru sebatas mampu menghafal syair dan belum mengerti maknanya,” ucap Suendi (24) , pemuda Dusun Salappak, Siberut Selatan, yang mengajarkan lagu itu, kepada Harian Kompas.

Suendi memakai lagu “Satu Nusa Satu Bangsa” se la in sebagai salah satu media untuk mengajarkan bahasa Indonesia, juga untuk mengenalkan nama Indonesia secara dini kepada anak-anak di sana. Maklum, meski anak-anak ini tinggal di Indonesia, namun tak banyak yang tahu apa yang disebut dengan Indonesia itu. Untunglah, berkat keuletan Suendi, kini anak-anak sekolah hutan sudah mengenal apa itu negara Indonesia, dan bahkan mulai bisa menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya.”

Keadaan di Sangong memang terb i lang mempr ihat inkan. Perekonomian warga sangat ter-tinggal karena ketiadaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Minimnya fasilitas di Sangong seiring dengan sulitnya mencapai daerah itu.

Sangong hanya dapat dicapai dengan naik pompong, perahu

yang dibuat dari batang pohon me-ranti utuh dan digerakkan mesin berkekuatan 5 PK, menyusuri su-ngai sekitar enam jam perjalanan dari Muara Siberut, ibu kota Kecamatan Siberut Selatan. Bila mencarter pompong, tarifnya sekitar Rp 400.000 sekali jalan.

Ketiadaan sekolah formal membuat anak-anak tak sempat mengenyam indahnya pendidikan. Pelayanan kesehatan juga tidak ada di Sangong. Sejak tahun 2007 memang telah ada sebuah puskesmas di Siberut Selatan dengan dua dokter, 21 perawat,

dan lima bidan. Namun, sampai sekarang tidak satu pun tenaga medis itu yang ada di Sangong. Akibatnya, pengetahuan dan kualitas kesehatan warga dusun tersebut sangat minim.

Toh keadaan yang serba terbatas itu tak membuat semangat warga menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 64 kendur. Dengan sederhana, mere-ka menyambut hari proklamasi dengan cara mereka sendiri. Ada yang membuat gapura dari bambu dan kayu, mengkapur pagar rumah, dan membersihkan lingku-ngan. Sementara Suendi bersama murid-murid sekolah hutannya, sibuk memasang bendera merah putih kiriman dari seorang kawan di Medan. Bendera itu ia pasang di depan rumah warga dengan tiang bambu. Sayang karena jumlahnya terbatas, tak semua warga kebagian.

Ia memang sudah lama terobsesi, di HUT Kemerdekaan

RI ingin melihat kibar sang merah putih mewarnai langit pulau yang terletak di ujung selatan wilayah Indonesia itu. “Sebagai bukti bahwa daerah ini pun bagian dari Indonesia, yang perlu perhatian lebih dari pemerintah. Bagi kami, merdeka adalah maju seperti daerah lainnya,” imbuhnya.

Seratus Persen IndonesiaKecamatan Entikong Kab Sang-

gau dan Kecamatan Badau Kab Kapuas Hulu, sama-sama berada di Kalimantan Barat, dan keduanya berbatasan dengan Malaysia.

Namun suasana menyambut HUT RI di kedua kecamatan jauh ber-beda. Entikong lebih adem-ayem, sementara Badau begitu antusias menyambut HUT ke 64 RI.

Di Entikong, aroma peri-ngatan HUT RI memang terasa kurang kental. Berbagai atribut berwarna merah putih tak tampak memenuhi suasana. Bahkan di ibukota kecamatan, hanya kantor pemerintah yang memasang umbul-umbul dan hiasan bendera. Sementara hanya sedikit warga yang memasang bendera di depan rumah. “Tidak ada instruksi untuk memasang bendera, jadi kami tidak memasang,” kata Thomas Sulai, warga setempat, kepada kontributor komunika Kal bar, Ibrahim Sulaiman, beberapa waktu lalu.

Saat ditanya, apakah ia me-miliki bendera merah putih, Sulai menjawab belum memiliki. Lelaki berputera dua ini mengaku ingin memiliki bendera merah putih,

namun belum sempat membeli kain. “Di sini bendera yang sudah jadi agak sulit ditemui di pasaran,” kilahnya.

Toh ia tak mau dibilang na-sionalismenya rendah. Kendati mengaku sering berinteraksi de ngan warga Malaysia dan menggunakan uang Ringgit, namun menurutnya itu tak bisa dijadikan tolok ukur nasionalisme. “Hati saya seratus persen Indo-nesia. Orang sering melihat hanya dari luarnya saja, mentang-mentang tidak pasang bendera lantas dibi lang tidak nasionalis, padahal kami di sini sangat cinta Indonesia,” kata Sulai.

Ibarat lain ladang lain belalang, lain pula cara warga setempat m e ra ya k a n k e m e r d e k a a n Indonesia. Di HUT RI, warga Entikong boleh jadi jarang yang pasang bendera, juga tak banyak digelar aneka lomba sebagaimana biasa digelar di daerah lain. Akan tetapi, pada tanggal 17 Agustus mereka biasanya menghentikan aktivitas harian dan menonton televisi yang menyiarkan acara per ingatan HUT RI secara langsung dari istana negara. “Sebagai bentuk penghormatan kepada Republik Indonesia ini,” kata Sulai.

Lain halnya di Kecamatan Ba-dau, di sana nuansa kemerdekaan justru sangat kuat terasa. Hiasan dan bendera merah putih berbagai ukuran tampak mencolok mata di mana-mana. Bahkan tepat di sepanjang garis perbatasan Indonesia – Sarawak, Malaysia, ratusan bendera merah putih berukuran lumayan besar berkibar dengan gagah. “Tahun ini, suasana peringatan HUT RI di Badau sangat meriah,” kata Wijayakusuma, Dosen Universitas Tanjungpura yang baru saja berkunjung ke Badau.

Menurut Wijayakusuma, su-asana meriah itu tak lepas dari telah dibagikannya ribuan bendera merah putih di lima kecamatan di

i kembalinya suasana ke-basan seperti yang pernah

yang dibuat dari batang pohon me-ranti utuh dan digerakkan mesin

RI ingin melihat kibar sang merahputih mewarnai langit pulau yang

namun belum sempat membeli kain. “Di sini bendera yang sudah

Kibar Sang SakaKibar Sang Saka di Ujung Persadadi Ujung Persada

Gebyar Hari Ulang Tahun ke 64 Kemerdekaan Republik Indonesia ternyata tidak hanya terasa di kota-kota besar, namun juga marak di kota-

kota kecil yang berada di pulau-pulau terdepan Nusantara. Di Sabang, Siberut, Entikong, Badau, Nunukan, Belu, Keerom dan Wutung, kibar sang saka merah putih memeriahkan suasana. Aroma “tujuhbelasan” tercium begitu kuat. Bagaimana

sejatinya suara hati mereka?

s a

t u

k a

t a

i

n d

o n

e s

i a

7komunika Edisi 13/Tahun V/Agustus 2009

Kabupaten Kapuas Hulu Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia, yakni Kecamatan Batang Lupar, Embaloh Hulu, Empanang, Puring Kencana, dan Badau. Bendera-bendera tersebut merupakan sumbangan dari Pemerin tah Kabupaten dan Kepolisian Daerah Kalbar.

Menurut Humas Pemkab Kapuas Hulu, Ansela Sarating, upa cara pengibaran bendera telah dilakukan tanggal 14 Agustus lalu di titik batas wilayah Indonesia-Malaysia di Badau. Upacara diikuti pejabat setempat, tokoh masyarakat dari lima kecamatan dan masyarakat umum. Sementara pasukan pengibar bendera adalah siswa dari SMUN I Badau.

Wakil Bupati Kapuas Hu-lu, Yosef Alexander, dalam sambutannya mengharapkan hendaknya penerima bendera selalu menjaga persatuan dan kesatuan, serta kecintaan pada bangsa Indonesia. "Walaupun warna bendera luntur namun rasa cinta pada tanah air tidak boleh luntur," katanya.

Ia juga mengatakan, masya-rakat harus menghargai bendera Merah Putih. Selain itu, bendera bukan hanya diterima, tetapi juga harus dipasang pada setiap hari besar kenegaraan.

Bangun InfrastrukturBendera merah putih hari-

hari ini berkibaran di sekitar 200 bagan ikan milik nelayan Pulau Sebatik dan Nunukan di perairan blok Ambalat, Kalimantan Timur. Pemasangan bendera oleh warga setempat dilakukan untuk menegaskan agar Malaysia tidak merusak bagan dan masuk ke wilayah Republik Indonesia.

Ratusan bagan ikan itu berada di sekitar sepanjang 5 mil antara Pulau Gosong, Makassar, dan Karang Unarang di daerah blok Ambalat. ”Sampai sekarang kami tidak menerima laporan perusakan bagan nelayan oleh pihak luar. Tetapi, kami tetap menyarankan nelayan untuk memasang bendera merah putih agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Komandan Pos Angkatan

Laut Sungai Nyamuk Letnan Dua Sudariyono, kepada Kompas.

Berdasarkan catatan Kepala Staf TNI AL Tedjo Edhy Purdijatno, sepanjang tahun 2009 telah terjadi 13 kali pelanggaran perbatasan di blok Ambalat oleh kapal perang Malaysia. Adapun tahun 2008 ter-jadi 23 kali pelanggaran dan tahun 2007 terjadi 76 kali pelanggaran.

Kendat i be lakangan in i kapal perang malaysia tak lagi melakukan provokasi, namun para pemilik bagan terus melakukan antisipasi agar insiden semacam itu tak lagi terulang. Salah satunya adalah dengan memasang bendera

merah putih berukuran besar dan melakukan pengintaian sukarela. “Kami akan bantu TNI AL untuk melakukan pengawasan di sekitar bagan masing-masing. Kalau ada kapal asing mendekat, kami akan lapor ke kapal TNI yang sedang patroli,” kata Martinus, salah seorang penjaga bagan.

Secara pribadi, ia menyambut baik upaya pemerintah membagi-bagikan bendera merah putih untuk dipasang di setiap bagan, karena hal itu sekaligus menjadi penegas bahwa wilayah tersebut adalah milik RI. “Selama ini memang tidak ada tanda yang meyakinkan, sehingga kapal perang Malaysia dengan berani memasuki wilayah RI. Saya yakin, kalau melihat bendera merah putih berkibaran di mana-mana, mereka pasti akan berpikir panjang untuk memasuki wilayah yang nyata-nyata milik NKRI,” imbuh lelaki asal Polewali Mamasa, Sulawesi Tenggara ini.

Ia juga mengharapkan, per-hatian pemerintah hendaknya tak sekadar memberikan bendera

merah putih, namun yang pa-ling utama adalah membangun infrastruktur di Blok Ambalat se-cara berkelanjutan. Dengan cara itu, blok Ambalat dipastikan tak akan lepas ke tangan Malaysia. “Kasus lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan misalnya, terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infra-struktur di pulau tersebut,” pung-kasnya.

Sudah Menjadi TradisiMenjelang puncak

perayaan HUT ke 64 RI,

bendera kebang-saan merah putih berkibar sema-rak di wilayah tapal batas RI dengan Papua Nugini (PNG). Pantauan kontributor komunika, Yaan Yoku, di Wutung, pintu perbatasan Provinsi Papua dengan Vanimo, PNG, bendera merah putih berbagai ukuran be rk iba r d i rumah- rumah penduduk sepan jang perbatasan kedua negara itu.

Tampak pula bendera berkibar di pasar tradisional Wutung, Pos Imigrasi, Pos Polisi dan TNI serta Pos Karantina yang terletak di tapal batas. Berbagai umbul-umbul yang didominasi warna merah-putih juga menghiasi bangunan umum seperti kantor kepala desa, kantor distrik dan sebagainya. Bendera merah putih berukuran kecil juga terlihat berkibar di berbagai angkutan umum antardesa dan kampung.

Di wilayah Kabupaten Keerom yang berbatasan langsung de-ngan Distrik Wasenggela, PNG, masyarakat setempat pun telah mengibarkan bendera merah putih di pekarangan rumah masi-

ng-masing. “Semua warga di perbatasan ini memang diwajibkan mengibarkan bendera merah putih. Ada suasana lain dari bia-sanya,” kata Yaan.

Dia mengatakan, saudara-saudara warga negara PNG yang

datang ke wilayah perbatasan RI dengan cara lintas batas tradisio-nal mengetahui kalau pada 17 Agustus seluruh warga negara Indonesia merayakan HUT ke-62 Proklamasi Kemerdekaan RI dan mereka menghargai perayaan ini. Jika pada 17 Agustus warganegara PNG itu kebetulan berada di wilayah perbatasan RI, maka mereka pun akan menyaksikan upacara pengibaran bendera kebangsaan Indonesia di ibukota distrik atau kabupaten.

Menurut lelaki tambun ini, warga masyarakat di perbatasan RI selalu menyimpan bendera merah putih, yang dikibarkan setiap 17 Agustus, hari-hari besar nasional, atau ketika ada kunjungan pejabat tinggi ne-gara ke wilayah ini. “Khusus pengibaran bendera 17 Agustus, sudah menjadi tradisi tahunan di wilayah ini. Bukan hanya itu, masyarakat juga berbondong-bondong mendatangi pusat distrik untuk ambil bagian pada upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI,” imbuh Yaan.

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia memang terbilang spesial, dan karena itu biasanya dirayakan dengan meriah. Ibarat lain ladang lain belalang, lain pula cara warga setempat merayakan kemerdekaan Indonesia. Toh keadaan yang serba terbatas tak membuat semangat warga menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 64 kendur.

Kemerdekaan Saja Tidak Cukup

Bagi Merlin Buraen, warga Belu, NTT, 17 Agustus adalah hari istimewa. Pada tanggal itu, papanya yang juga tokoh adat setempat akan memerintahkan

se l u ruh wa rga memasang ben-dera merah putih di rumah masing-masing. Siangnya warga akan ber-k u m p u l u n t u k makan bersama “ S y u k u r a n a tas anuge rah kemerdekaan yang te lah diber ikan Tuhan kepada bangsa Indonesia,” kata mahasiswi S2 di Universitas Gadjah Mada ini.

Sama seperti di daerah lain di Indonesia, bebe-rapa hari menjelang peringatan HUT RI, masyarakat

menggelar berbagai lomba seperti panjat pinang, ba lap bakiak, balap karung dan sebagainya. Lucunya, saat itu banyak warga Timor-Timur sengaja melintas batas dan masuk ke wilayah RI untuk menonton kemeriahan peringatan HUT RI. “Saudara-saudara saya yang bermukim di Timtim setiap 17 Agustus semua datang ke Belu. Bagaimanapun, secara emosional mereka pernah merasakan menjadi warganegara RI, sehingga HUT RI tak pernah mereka lewatkan, meski sekadar jadi penonton” ujarnya.

Diakui Merlin, peringatan HUT ke 64 Kemerdekaan RI di Belu kali ini lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Ia melihat, hal itu terjadi karena terus membaiknya ekonomi nasional. “Saudara-sau-dara saya yang di Timtim meng-aku iri dengan kehidupan kami di Belu, yang menurut mereka kini jauh lebih baik dan makmur dibandingkan dengan kondisi yang mereka alami,” katanya.

Ia menegaskan, hingga saat ini, suplai bahan pokok ke wilayah perbatasan Timtim sebagian besar masih dipasok dari Belu. Bahkan uang yang dipakai di sebagian wilayah Timtim pun uang Rupiah. “Kita harus belajar dari kondisi ini, bahwa kemerdekaan saja tidak cukup. Warganegara butuh lebih dari sekadar merdeka, mereka butuh kesejahteraan. Apa artinya merdeka, jika negara tak mampu memenuhi kebutuhan war ganya sendiri. Beruntung kita tidak meng alami hal yang demikian,” imbuh ibu satu anak ini.

Jika sekadar diukur dari gai-rah menyambut HUT RI, Merlin menilai apa yang dilakukan warga perbatasan RI-Timtim, khususnya warga Belu, sudah cukup. Soal nasionalisme, jangan diragukan lagi, seratus persen mereka cinta Indonesia. “Tak ada satu pun warga Belu yang kepengin menjadi warganegara Timtim,” tukasnya.

Hanya saja, ke depan pemerin-tah hendaknya lebih memikirkan peningkatan kesejahteraan warga Belu, karena hal itu akan selalu dijadikan tolok ukur oleh warga perbatasan. “Jangan sampai nanti Timtim sudah maju, kita masih begini-begini saja, ini akan sangat menggerus rasa nasionalisme warga perbatasan,” ujarnya wanti-wanti.

(g – dari berbagai sumber)

Ternyata tak semua warganegara Republik Indonesia tahu bahwa bendera Indonesia adalah merah putih. Buktinya, hingga tahun 2008 lalu, banyak warga yang mendiami kawasan perbatasan dengan Malaysia, terutama di Desa Sugumun, Kec Sekayam, Kab Sanggau, Prov Kalimantan Barat, memasang bendera merah putih terbalik.

"Pada tahun-tahun lalu, tidak sedikit masyarakat kami salah ketika memasang bendera, putih di atas dan merah di bawah," kata tokoh masyarakat Sugumun, Suwito, dalam sebuah temu wicara di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, beberapa waktu lalu.

Namun, menurut Suwito, kejadian itu tidak disengaja. Hal itu terjadi semata-mata karena kurangnya pemahaman warga terhadap lambang negara Republik Indonesia. “Warga Sugumun kebanyakan tidak sekolah, jadi tidak mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru,” ujarnya.

Menurut Suwito, warga umumnya mengaku memasang warna merah di bawah dan putih di atas karena takut warna merahnya luntur ketika diguyur hujan. Maklum, mereka kebanyakan memiliki bendera yang terbuat dari kain berkualitas jelek yang gampang luntur jika kena air.

Ia mengatakan, yang memasang bendera terbalik itu umumnya mereka yang berumur di atas 40 tahun, sementara mereka yang lebih muda sudah mengerti cara memasang bendera merah putih dengan benar. Kendati demikian, ia tetap merasa masgul, lantaran banyak di antara generasi muda ini yang belum bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara benar.

"Kalangan generasi sekarang masih banyak yang belum pas atau banyak salah ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka lebih hafal menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia ketimbang lagu Indonesia Raya," ujar Suwito.

Menurut dia, kondisi tersebut akibat desa mereka sangat terpencil dan putus hubungan dengan kecamatan terdekat, yaitu Kecamatan Ketungau Hulu, yang hanya bisa ditempuh enam jam perjalanan melewati jalan tanah berlumpur. "Kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak bergantung dari Malaysia. Selain karena mudah didapat, juga bisa ditemput satu jam perjalanan dengan jalan kaki," katanya

(wahyu h – dbs).

uaw“KbacudabuTernyata tak semua warganegara Republik Indonesia tahu bahwa bendera Indonesia

d l h h ih B k i hi h 2008 l l b k di i k

Kisah Bendera Putih Merah

8w

ww

.bip

ne

ws

ro

om

.in

fokomunika Edisi 13/Tahun V/Agustus 2009

Setelah beberapa tahun aman, ideologi teror kembali muncul ke permukaan. Bukan saja mengakibatkan puluhan nyawa hilang, tapi mengancam citra masyarakat muslim di seluruh penjuru dunia.

Benarkah sebagian muslim di Indonesia menyetujui ideologi teror dalam memperjuangkan tujuan? Apakah sebenarnya yang ada di balik aktivitas “bom bunuh diri”? Bagaimana sikap pemerintah untuk mengantisipasi berkembangnya ideologi tersebut?

Reporter komunika, Dimas Aditya Nugraha dan pewarta foto, Danang Firman, melakukan wawancara dengan kepada Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA. Berikut petikannya:

Ideologi teror muncul kembali. Apakah ini persoalan laten yang mungkin ada di semua negara?

Kalau menurut saya, terorisme adalah salah satu anak kandung dari globalisasi. Bumi makin kecil, bahkan semakin datar, jaringan pun semakin bagus. Kemajuan ini juga merupakan sebuah kesempatan yang bagus bagi mereka (teroris-red) untuk menyemaikan ide-ide radikal.

Bagaimana Islam memandang terorisme?Terorisme itu tidak ada tempatnya dalam Islam. Bahkan

Al-Quran menyebut jihad punya tempat sendiri, lebih utama hijrah. Hijrah, kemudian baru jihad. Wahajaru wajahadu. Dalam Islam tidak ada isyarat untuk membolehkan terorisme. Ketika Nabi menghadapi tantangan keras di Mekkah, malah berhijrah. Kenapa tidak mati di Mekkah saja, sehingga para orientalis tidak sampai menyatakan bahwa nabi pengecut, dia tinggalkan umatnya di Mekkah dan cari selamat dengan pergi ke Madinah.

Padahal tidak demikian, Nabi justru menggunakan taktik. Strategi dalam Islam, mundur selangkah untuk mendapat kemenangan, itulah yang islami. Daripada harus nekat di situ mempertahankan diri di tengah kekuatan orang. Itu kan konyol.

Islam adalah rahmatan lil ‘alamin. Rahmat untuk semua. Sedangkan jihad itu lebih untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, tugas kita hanya menyampaikan, tidak boleh memaksakan. ”Tidak ada paksaan dalam Islam”, ”Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau mau, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk”

Apakah ideologi teror itu memang bisa diterima masyarakat?

Hal ini kan sangat emosional. Agama itu kekuatannya di emosi, jadi kalau ada orang yang memprovokasi, darah muda yang sedang bergejolak akan berpotensi untuk melakukan apapun. Lagipula siapa yang tidak mau masuk surga, pasti mau, dan jalan pintasnya adalah dengan melakukan hal yang diindoktrinasikan.

Jika dicermati, adakah akar terorisme dalam masyarakat Islam di Indonesia?

Terorisme muncul karena adanya kelompok masyarakat yang ingin memerjuangkan Islam dengan melawan apa yang disebut sebagai musuh Islam, yaitu barat. Kenapa barat? Karena barat dianggap mendukung Israel. Kunci sebenarnya adalah ketidakadilan barat dengan mendukung Israel.

Akar terorisme tidak ada di Indonesia. Sumbu teroris adalah persoalan Israel. Kenapa yang membantai Palestina, malah dibantu Israel. Hal itu yang membuat orang lain marah. Dan sebaliknya di tempat lain, sedikit saja dunia Islam berbuat, Amerika selalu intervensi. Jadi ada double standard, itu menurut mereka. Ini yang dikatakan sebagai pemicu terorisme. Adanya konfl ik politik regional antara Israel – Palestina.

Di dalam ayat-ayat yang dikutip, “innamal mu’minuna ikhwah” (orang beriman itu bersaudara”), jadi stateless atau tanpa ada batas negara. Deteretorialisasi Islam bagi para teroris ini.

Berarti Islam mainstream di Indonesia tidak menerima?

Para teroris ini kan berjuangnya tidak hanya di negeri ini. Noordin M Top, di Filipina, bahkan orang Indonesia juga ada di Filipina. Yang di Israel sana ada orang Bangladesh, yang melakukan teror di Amerika sana, sebagiannya orang arab saudi. Jadi tidak ada batas warga negara. Warga negaranya, ya Islam itu.

Kan kacau, dalam masyarakat kita yang sudah kian teratur seperti saat ini, paska perang dunia kedua, ada nation state yang berdaulat, harus saling menghargai antara negara seperti yang dikonsepkan oleh PBB. Maka itu sebenarnya harus dikembangkan kerja sama antar negara. Dan dalam waktu yang sama juga jangan ada pemisah walau kita berbeda agama. Tidak ada double standard. Akan indah sekali apabila kita bisa melakukan hal tersebut.

Karena agama sifatnya emosional, jadinya segala macam seruan atau fatwa sulit diterima bila sudah jadi ideologi?

Benar. Teorisme adalah bagian dari bias perkembangan global. Tapi terorisme di Indonesia tidak ada tempatnya. Budaya di Indonesia itu soft culture, bukan hard culture. Karena itu saya tidak melihat bahwa kelompok terorisme akan berkembang marak. Paling pendukungnya adalah orang-orang yang berhasil didoktrin oleh segelintir manusia tadi.

Maksudnya?Indonesia bukan lahan subur un-

tuk paham-paham keras. Indonesia berkebudayaan maritim. Dan maritime culture itu egaliterian, sedangkan timur tengah itu kan kultur kontinental. Dan continental culture itu berlapis-lapis.

Kalau menurut Prof Ruben Leavy, struktur masyarakat arab ketika ada Rasulullah, ada 12 tingkatan, mulai dari budak perempuan asing, sampai Bani Quraisy, Bani Hasyim. Kalau di Indonesia, tidak demikian strukturnya. Lain halnya dengan kraton, tapi mereka juga budaya daratan. Coba lihat daerah pantai, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, itu budaya egaliter. Di Indonesia pada umumnya demikian.

Walaupun penetrasi dari gerakan transnasional, cukup tinggi di Indonesia?

Ya, penetrasinya memang lumayan dan sudah menjangkau secara masif. Yang jelas benteng kami adalah pondok pesantren.

Bagaimana pola pendekatannya?Orang Indonesia itu lembut, suka menerima tamu,

menghargai toleransi. Ini yang disebut sebagai soft culture. Tapi kalau hard culture, di tanah arab geografi snya sangat gersang, tidak ada tumbuhan. Sehingga berdampak pada masyarakatnya, memandang sesuatu hitam dan putih. Kulturnya menjadi keras.

Tapi di dalam masyarakat kita, kadang dengan kedipan mata saja, sudah bisa membuat anak kita mengerti. Kenapa karena kita sangat sensitif, budaya kita sangat soft, halus. Dan Islam sangat cepat berkembang di daerah halus.

Ideologi tersebut, bagaimana masuknya?Ideologi itu tidak cocok dengan Indonesia. Kalaupun

ada, coba lihat, pelakunya adalah orang-orang segelintir, bukan fenomenal semisal Baghdad, Afghanistan, dan lainnya. Kalau di sana, ada yang ngebom, mau nangkap siapa? Nangkap semua warga, nangkap hampir 80% warganya. Di sini, gampang. Orang Islam di Indonesia sendiri tidak setuju dengan yang demikian. Umat Islam mainsteram, semisal NU, Muhammadiyyah, Persis, Al Irsyad, tidak pernah mendukung terorisme. Tapi kalau kelompok mainstream di Pakistan, Afhganistan, belum tentu.

Bagaimana dengan terpidana mati bom bali?Mereka belajarnya di Afghanistan. Terpengaruh dengan

cara pandang orang sana. Tapi yang made in Indonesia, asli Indonesia, tidak ada. Terorisme di Indonesia, tidak ada. Tetapi, orang Indonesia yang pernah di luar negeri mungkin saja. Dan kemudian mereka mendoktrinasi anak-anak yang masih belum tahu apa-apa, bisa saja terjadi. Satu di antara 200 juta orang yang dipengaruhi, mungkin saja. Tapi jika secara masif dipengaruhi, tidak akan ada. Watak pribumi Indonesia, tidak setuju dengan bom, bahkan pada semua agama di Indonesia. Tidak setuju dengan cara-cara bom.

Kita lihat saja, aliran-aliran berhaluan keras di Indonesia pun tidak setuju dengan cara-cara bom. Hizbut Tahrir (HT) misalnya termasuk yang keras dalam menolak teror bom tersebut. Padahal HT termasuk salah satu kelompok yang paling keras dalam mengkritisi beberapa kebijakan pemerintah.

Bagaimana sikap Depag?Kami tegas, karenanya ada program ”Deradikalisasi

pemahaman Islam” di pondok pesantren. Karena kalau pondok pesantren terpengaruh, dahsyat pengaruhnya. Terlebih bila di pulau Jawa. Pondok bisa kami rangkul, sehingga bisa menjadi tameng sekaligus benteng main stream umat Islam Indonesia. Jangan khawatir sepanjang masih ada pondok pesantren yang kokoh berdiri dengan kepribadian aslinya.

Ponpes teregistrasi?Kami ada 30 ribu lebih data pondok pesantren di seluruh

Indonesia dan peta pemahamannya. Tidak ada masalah di sana.

Saya waktu ngajar di Amerika, padanan kata yang paling sulit saya cari adalah madrasah, kyai, jihad. Kerena meraka menganggap, madrasah itu seperti yang ada di Pakistan dan Afghanistan. Di sana memang menjadi bengkel aliran tersebut. Saya katakan pada mereka, madrasah di Indonesia tidak akan anda temukan gambar-gambar pejuang ekstrem Islam. Kemudian saya bawa mereka ke salah satu pondok pesantren, dan apa yang saya katakan sudah mereka saksikan sendiri buktinya.

Apa lagi?Ada pembekalan mubaligh, masjid ada delapan ratus

ribu di Indonesia, kami tidak ingin kecolongan, sistem berlapis kami lakukan untuk mengamankan masjid-masjid di Indonesia, takut menjadi basis. Masjid harus terpantau dengan KUA, oleh penyuluh agama. Departemen Agama kan "buritan"-nya sampai kecamatan. Kemudian asupan informasi keagamaan, buku agama kami bagikan.

Mereka tidak mungkin ”main” di tempat umum?Tidak mungkin. Karena di sini bukan lahan subur untuk

paham kekerasan yang mereka ajarkan. Kalau di luar negeri, di mana-mana gentayangan. Kalau di sini, masyarakat pun akan lapor setiap ada orang yang asing.

Para teroris itu masuknya dengan dalil apa?Anda kalau potong ayat Quran, bisa menjadi beda

artinya. Dan mereka melakukan hal tersebut, potong ayatnya, pisahkan dari asbabun nuzul (sebab turunnya ayat –red), pun yang didoktrin semisal orang yang baru tobat atau baru kenal agama, sehingga pemahamannya masih kurang.

Karenanya itulah yang kami lakukan deradikalisasi pemahaman Islam. Kalau mengitup ayat, jangan dipotong-potong, demikian juga hadits jangan dipenggal-penggal. Sebab turunnya ayat dan hadits, sehingga pemahaman orang menjadi komperehensif. Semakin komperehensif pemikiran orang, semakin anti teroris orang itu.

Apa isu mereka?Saya juga tidak habis mengerti. Kita tanya, kenapa

Marriot? Jawab mereka, karena Indonesia tidak memerhatikan Islam. Apanya? Di Indonesia, masjid demikian banyak. Banyak hukum syariah, kami sudah ada UU Halal. Jika ekonominya riba, ada perbankan syariah. Sebenarnya itu isu regional luar negeri yang dibawa ke sini. Jadi saya optimis, terorisme akan punah dengan sendirinya. Terlebih di Indonesia tidak ada akarnya.

Akan habis?Ke depan, isu terorisme di Indonesia akan habis. Sudah

kurang apa Indonesia ini dalam memfasilitasi ajaran Islam. Ekonomi, kurang apalagi Indonesia, ekonomi syariah, perbankan syariah, SUKUK, jaminan produk halal. Isu-isu keislaman yang menjadi hukum nasional, di Indonesia, luar biasa.

Jadi garapan-garapan para teroris untuk mengaktualkan Islam, justru sudah digarap oleh pemerintah sendiri dengan penuh kesadarannya. Jadi tanpa perlu berteroris ria, sudah jalan.

(dimasnugraha@depkominfo.go.id dan danangfi rman@yahoo.com)

S l h b b h id l i k b li K if t i l j di l

Terorisme Tidak Berakar Di Indonesia

s a

t u

k a

t a

i

n d

o n

e s

i a

9komunika Edisi 13/Tahun V/Agustus 2009

Rasanya kita bangsa In-donesia sudah siap untuk melaju, tinggal satu faktor penting yang tertinggal yaitu grand strategy, satu skenario besar guna menentukan arah ke mana energi-energi besar itu ter arah dan tidak surut kembali.

Betapa perlunya usaha raksasa yang tak kenal lelah untuk mengubah mind set bangsa kita untuk mencintai produk dalam negeri.

Ungkapan, “Ini Medan, Bung”, bagi orang

Medan mengandung arti kepercayaan dan jati diri

kotanya. Bagaimana kalau kita bilang "Ini

Indonesia, Bung!

Kini saatnya kita mengatakan: “Ini Indonesia, Bung” dengan konotasi yang sama. Sudah terlalu banyak dan terlalu lama pengamat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kita sendiri menyurukkan negerinya ke jurang ‘kenistaan’ sampai kita benar-benar percaya bangsa kita tak tertolong lagi. Apa benar?

Satu pihak benar, contohnya saja indeks pembangunan manusia (IPM) kita masuk peringkat 107, lebih rendah ketimbang Filipina, Malaysia, apalagi Singapura. Tapi di pihak lain kita harus membuka mata: banyak siswa kita menang di olympiade matematika, fi sika, robotika, informatika serta bidang-bidang lain yang bergengsi. Para mahasiswa kita banyak ‘diserobot’ negara lain karena kecerdasan-ke-mampuan mereka, dan kita hanya melihat dengan mata hampa.

Bangsa Indonesia sudah mampu berbuat banyak. Kita yang tidak mampu melihat, apa-lagi mencintai dan fanatik pada produk made in Indonesia. Mari kita lihat negara ‘miskin’ yang kini maju. India, dengan gerakan swadeshi-nya selama bertahun-tahun menutup diri dari dunia luar lalu membangun infra dan supra struktur sekonomi-industrinya. Hasilnya? Mereka menjadi “Ga-jah” Asia. Cina demikian pula mengurung dan membangun eko-no minya sampai menjadi “Naga” Asia. Korea Selatan demikian pula, apalagi Jepang sebagai pendahulunya.

Kawan penulis, seorang warga negara Jepang, selalu mem-beli produk buatan negerinya walaupun kualitasnya masih di bawah produk negara lain, dan mungkin sedikit mahal. Alasannya mencengangkan: “Bagaimanapun, itu produk bangsa saya. Kalau se-karang masih jelek, maka harus kami bantu dengan membelinya, hingga suatu saat mereka akan memperbaiki mutunya.” Hasilnya seperti kita saksikan, Jepang luar biasa bukan?

Pabr ik pesawat terbang Italia, Aermacci, membuat dan memasarkan produknya pertama kali di dalam negeri. Segala kritik dan saran mereka dengar dan laksanakan. Setelah mu-tu meningkat, mereka baru ekspor produknya. India terus mengembangkan kendaraan yang mereka cangkok dari luar negeri sehingga menghasilkan Tata, President serta Bajaj yang juga populer di Indonesia.

Indonesia sudah mampu ber-buat serupa, cuma kita sendiri kurang sadar akan kekuatan itu dan terpengaruh ‘cercaan’ peng-ritik yang jarang mengangkat sisi positifnya.

Mobil Nasional?Seorang pengusaha Indonesia

pernah bertualang membuat ‘mo-bil nasional’ dengan mengganti logo merek produk asing dan mengklaimnya sebagai produksi

nasional. Mobil itu laku karena mendapat keringanan pajak, se-mentara pengusahanya berusaha mengembangkan sendiri. Sayang cita-cita itu kandas.

Sekarang, tangan ahli kita mampu memproduksi sendiri kendaraan, dengan isian lokal semakin tinggi. Mobil Kijang produksi kita populer juga di negara tetangga misalnya Filipina yang tergolong pemakai fanatik sejak seri awal. Budayawan Jaya Suprana dalam satu wawancara TV menyatakan terkagum-kagum karena Kijang Innova juga hilir mudik di India.

Kini, lebih hebat lagi. Mobil Daihatsu Granmax sejatinya benar-benar buatan Indonesia mulai rancang bangun, produksi, dan pemasarannya. Kandungan komponen lokalnya mendekati 100 persen. Tentu saja mengenalkan satu merek, brand, tidak mudah, perlu biaya banyak. Maka de ngan menumpang nama Daihatsu, untuk sementara boleh juga asal untuk jangka tertentu kita mun-cul dengan benar-benar brand Indonesia.

Badan Pengka j i an dan Penerapan Teknologi (BPPT) dikabarkan mengembangkan mesin serba guna dalam kerangka RUSNAS (Riset Unggulan Strategis Nasional). Rancangannya dewasa ini dikenalkan ke pabrik-pabrik pengecoran logam lokal disertai bimbingan teknis produksi mas-salnya.

Tegal, Klaten, Surabaya, Solo, dan beberapa daerah lain terkenal memil iki kemampuan untuk mengecor logam secara turun-temurun. Potensi inilah yang kini didorong untuk lebih maju lagi, walaupun sekarang mereka sudah mampu menghasilkan mesin-mesin sederhana.

Sementara i tu D i rektur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Depdiknas Dr. Djoko Sutrisno lebih bersemangat. Berbekal kemampuan siswa-siswa SMK yang mampu membuat mobil (dipamerkan di Jakarta Mei 2009 lalu), ia mendorong pertumbuhan industri mobil dengan siswa SMK sebagai motornya, bekerjasama dengan perusahaan swasta. PT Inti Kanzen Motor bersedia membantu produksi sepeda motor siswa-siswa SMK dari rancang bangun hingga pemasarannya.

Dengan konsep SMK Integrator (Teaching Factory) SMK juga akan mengembangkan mobil Esemka 1.5i bermesin 1.500 cc yang diproduksi pengecor logam lokal berdasarkan cetak biru mesin KIA Sephia. Majalah Otomotif edisi 29 Juini 2009 mengabarkan, komponen kendaraan akan dibuat SMK-SMK yang memiliki jurusan otomotif dan akan dirakit di SMK yang memiliki lahan luas.

Semangat yang menggebu-gebu ini jelas perlu kanalisasi agar menghasilkan keunggulan nasional.

Pesawat terbangTak salah lagi, kita menga-

getkan dunia ketika berhasil mendirikan industri pesawat terbang. CN-212, 235, dan 250 berhasil kita buat (sementara N-2130 sedang dimatangkan), dengan rancang bangun putra-putra Indonesia sendiri di PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio

(IPTN). Kita juga mendapatkan lisensi untuk membuat sejumlah jenis helikopter serta sejumlah komponen pesawat tempur, maupun berbagai jenis senjata lainnya.

Sayangnya, perkembangan industri ini terganjal International Monetary Fund (IMF) yang minta subsidi pemerintah dihapus. Selain itu berbagai rintangan dipasang pihak asing untuk menghambat laju industri pesawat kita, kare-na pemain di industri ini sedikit sedangkan persaingannya keras. Setelah mengalami goncangan, industri yang telah berubah men-jadi PT Dirgantara Indonesia tetap berproduksi, dan malah akan mengembangkan pesawat kecil berpenumpang 20 orang untuk memenuhi pasar yang masih besar baik di dalam maupun luar negeri.

RoketPada tahun 1964, Indonesia

berhasil meluncurkan roket pertamanya, Kartika. Setelah itu terjadi semacam demam roket, sehingga berbagai institusi, baik militer maupun sipil, seperti Univ. Gajah Mada serta Pramuka Saka Dirgantara, mengadakan serangkaian percobaan. Ketika itu India, China, Pakistan, ‘belum apa-apa’. Jepang sen-dir i masih bereksper imen dengan “roket pensil” mereka di Tanageshima.

Karena pergeseran prioritas, Indonesia yang telah memiliki Lembaga Penerbangan Anta-riksa Nasional (LAPAN), terting-gal. Negara-negara yang dise-butkan tadi, kini telah mampu meluncurkan satelit sendiri dan India, China, serta Pakistan mengembangkannnya menjadi peluru-peluru kendali jarak jauh. Iran dan Korea Utara yang masa itu belum ‘bersuara’, kini mampu membangun roket-roket jarak jauh, bahkan mengembangkan tenaga nuklirnya.

LAPAN kini berusaha me-ngejar ketertinggalan itu de-ngan mengadakan percobaan peluncuran roket percobaan ter-besar (42 mm), yang keseluruhan komponennya dibuat para putra Indonesia. Membesarkan hati dan harapan masyarakat, LAPAN bertekad meluncurkan sendiri satelit Indonesia tahun 2014 mendatang, memakai roket ber-booster hasil rancangan tenaga LAPAN sendiri.

Barang ElektronikSulit percaya bahwa barang

elektronik merk Polytron itu buat-an lokal penuh dan diproduksi di Jawa Tengah. Inovasinya tinggi dan sudah lama memasarkan produknya ke Eropa. Begitu juga Tens.

Masih banyak produk lokal yang semula masih taraf coba-coba dengan mutu seadanya (bahkan mengagetkan karena jeleknya) tapi lama-lama dan diam-diam hadir di pasaran. Terbukti makin lama kualitas produk dan jenisnya pun meningkat. Walaupun banyak merk luar yang diproduksi di Indonesia, tapi produk semacam ini mampu membangun pasarnya sendiri di dalam negeri.

Komputer desktop maupun notebook juga sudah diproduksi di dalam negeri dengan harga murah. Dalam pameran SMK yang lalu, peserta ‘sesumbar’ sudah dapat memproduksi massal laptop/

notebook sendiri. Kendati masih bertaraf ‘tukang jahit’, karena banyak komponennya diimpor, tapi jika produk itu laris maka pabrik itu berkembang, hingga bukan mustahil kita bikin sendiri komponennya. Institut Teknik Bandung (ITB) serta sejumlah lembaga penelitian nasional berusaha mengembangkan chip-chip buatan Indonesia sendiri. Potensi itu jelas ada, dan diharapkan para pakar teknologi informasi Indonesia mampu berperan seperti halnya para lulusan Institut Teknologi Madras, India, yang kini tersebar di berbagai negara maju.

Makanan dan minuman.Kita boleh kaget, satu merk

minuman produksi dalam negeri, Teh Sosro, mampu menguasai pasar Indonesia mengalahkan merk raksasa dari luar seperti Coca Cola. Sementara itu produk

Aji SubelaPemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan

makanan dalam ne-ger i pun mera ja i pasar lokal, bahkan menembus ekspor. Menteri Perindustrian Fahmi Idris menga-takan kepada Maja-lah Gatra (10 Juni 2009), hampir 75 persen produk makanan dan minuman lokal mengisi pasar dalam negeri, sekitar 25 persen diekspor. Menurutnya, ada beberapa produk unggulan yang patut dipacu yaitu pupuk, keramik dan bahan kimia untuk dipasarkan ke luar negeri.

Produk kreatifSeni kreatif memberi sum-

bangan tidak sedikit. Ekonomi AS banyak ditunjang oleh industri seni kreatifnya seperti fi lm dan rekaman-rekaman. Anak-anak kita sudah mampu membuat animasi sendiri dan banyak disewa perusahaan luar negeri. Sayang mereka belum PD (percaya dir i) untuk memakai brand keindonesiaannya.

Namun Kementerian Ristek telah mendorong bidang ini untuk melaju, antara lain dengan mengajak anak-anak muda kreatif untuk menciptakan game online. Karya-karya seni anak bangsa pun sudah banyak membanjir ke luar negeri. Tanpa banyak berkoar, karya-karyanya mereka ekspor ke negara-negara lain.

Sudah saatnya. Kapan lagi? Masih banyak kemampuan-

kemampuan bangsa kita yang sudah eksis tapi belum tergarap dengan tepat dan strategis.

Me l i ha t kemampuan -kemampuan seper t i i tu , apakah kita masih ragu-ragu memakai produksi dalam negeri? Semangat orang-orang India, Cina, Jepang dan Korea untuk mengutamakan produksi negaranya sendiri jelas patut ditiru. Justru di sinilah pekerjaan rumah (PR) kita yang berat.

Betapa perlunya usaha raksasa yang tak kenal lelah untuk mengubah mind set bangsa kita untuk mencintai produk dalam negeri. Sasaran utamanya tentunya anak-

anak remaja dengan gaya hidupnya kini. Mereka, yang baru mengenal dunia ini, diduga lebih bergengsi bila memakai produk kebarat-baratan. Maka tak mengherankan, produk dalam negeri pun mengadopsi nama-nama kebaratan agar masuk ke kalangan remaja yang bakal menjadi penerus bangsa kita.

Rasanya kita bangsa Indonesia sudah siap untuk melaju, tinggal satu faktor penting yang tertinggal yaitu grand strategy, satu skenario besar guna menentukan arah ke mana energi-energi besar itu ter-arah dan tidak surut kembali.

Apakah kita rela melihat anak-anak bangsa dan karyanya ‘dibajak’ oleh bangsa asing lalu produknya kita beli dengan harga mahal?

Sudah saatnya kita berseru: “Ini Indonesia, Bung!” Siap melaju di usia mencapai 64 tahun! Kapan lagi?***

Ini Indonesia, Bung!

10w

ww

.bip

ne

ws

ro

om

.in

fokomunika Edisi 13/Tahun V/Agustus 2009

Banten

Kantor Pos Layani Pemesanan Tiket KAKantor Pos Cabang Serang, Banten, mulai tahun ini melayani

pemesanan tiket kereta api (KA) tujuan beberapa kota besar di Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Bandung.

Kepala Kantor Pos Cabang Serang Kiagus Amran di Serang, Minggu (23/8), mengatakan, layanan tiket KA ini adalah kali pertama dilakukan tahun ini. Pemesanan tiket tersebut dapat dilakukan sejak H-3 hingga H-1 Lebaran. "Namun kami tidak melayani pemesanan tiket kelas ekonomi."

Ia juga mengatakan, pihaknya akan menambah armada baru dengan pengadaan dua unit mobil pos keliling. Nantinya, kata Amran, empat mobil pos keliling tersebut akan bertugas menjemput bola ke perusahaan yang beroperasi di kawasan Serang Timur, seperti Kecamatan Cikande. "Mobil itu menampung pengiriman paket barang ke semua kota di Indonesia. Ini akan memudahkan pemudik, khususnya para buruh. Mereka tidak perlu repot membawa barang terlalu banyak ketika mudik karena sebagian sudah dipaketkan via pos," katanya. (Antara News)

Jawa Barat

Fokus Kembangkan FesyenKepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Agus Gustiar mengatakan pemerintah daerah Jawa Barat akan tetap fokus mengembangkan industri kreatif di wilayahnya khususnya di sektor fesyen. “Pertumbuhan distro (outlet fashion) khususnya di Bandung sangat pesat, sehingga, pemerintah daerah akan tetap menjadikan sektor ini sebagai keunggulan pendukung perekonomian daerah," kata Agus di Bandung, Jumat (21/8).

Bandung, sebagai Ibukota Jawa Barat terkenal dengan sebutan Paris Van Java memang tidak dipungkiri merupakan salah satu kota yang memiliki keunggulan di bidang fesyen sehingga produk asal kota kembang ini menjadi incaran konsumen di tanah air khususnya kaos oblong yang kaya akan desainnya.

Menurut Agus, walaupun para pengrajin fesyen tidak memproduksi dalam jumlah massal namun pengrajin di Bandung terkenal dengan kreatifi tas dalam bidang desain sehingga mereka masih dapat bertahan walaupun diterpa krisis global sekarang ini.(T.Ve/toeb)

Daerah Istimewa Yogyakarta

Gunungkidul Targetkan 11 Desa Mapan Tahun 2009Untuk mengatasi kerawanan pangan dan kemiskinan, Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul pada 2009 ini mulai melaksanakan Program Desa Mandiri Pangan (Desa Mapan) di 11 desa.

Sebenarnya desa mapan hanya ditargetkan satu untuk satu tahun, namun Bupati Gunungkidul, Suharto SH menargetkan 11 desa. “Di Gunungkidul terdapat 144 desa,” kata Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Gunungkidul Ir Adi Mursito di Gunungkidul, Jumat (14/8).

Desa yang dipersiapkan tahun ini menuju desa mapan di antaranya Desa Candirejo (Semin), Kedungkeris (Nglipar), Watugajah (Gedangsari), Giriwungu (Panggang), Kanigoro (Saptosari), Pampang (Paliyan), Giring (Paliyan), Hargosari (Tanjungsari), Pucanganom (Rongkop), Tileng (Girisubo) dan Tepus (Tepus).

Rencana Bupati Gunungkidul untuk mencanangkan 11 desa mapan ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara Pemkab Gunungkidul dengan Departemen Pertanian RI. Gunungkidul menjadi proyek percontohan desa mapan.

Untuk mendukung program itu, desa-desa yang dipersiapkan mendapatkan dukungan dana dari APBD Gunungkidul 2009 sebesar Rp700 juta untuk bantuan modal ekonomi produktif dan pembangunan gudang lumbung pangan.

Juga didukung dari APBD Propinsi DIY sebesar Rp400 juta untuk bantuan modal usaha kelompok serta dari APBN Pusat sebesar Rp770 juta untuk pendampingan dan biaya operasional, katanya. (gunungkidulkab.go.id/id)

Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Investasi Pengepakan KepitingIndustri pengepakan kepiting dan pengolahan sukun menjadi

target Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dibangun tahun ini, dan nilai investasi yang disiapkan untuk membangun industri kelas rumah tangga itu sebesar Rp1 miliar. “Alokasi dana masing-masing industri Rp.500 juta, dan anggarannya dimasukkan ke perubahan APBD 2009,“ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Tan Malaka Guntur, di kantor Gubernur di Makassar, Kamis (13/8). (nuriati)

LINTAS DAERAHDepartemen Komunikasi dan Informatika

Konsorsium Penyelenggara IPTV

Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Selasa (25/8) mengatakan, Menkominfo Mohammad Nuh pada 19 Agustus 2009 telah mengesah-kan Peraturan Menteri Kominfo No. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (IPTV) di Indo-nesia. "Peraturan itu menyebutkan penyelenggara IPTV yang harus berupa konsorsium," katanya.

Lebih lanjut ia menegaskan, penyelenggara Internet Protokol Television (IPTV) di Indonesia diwajibkan berbentuk konsorsium yang berang-gotakan minimal dua badan hukum dan memiliki izin.

Dikemukakan, kepemilikan saham oleh pihak asing pada penyelenggara jaringan tetap lokal (PJTL), penyelenggara jasa multimedia jasa akses internet (internet service povider/ISP), dan Lem-baga Penyiaran Berlangganan, yang tergabung dalam konsorsium,harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Peraturan itu juga menetapkan untuk layanan penyiaran (pushed services), penyelenggara har-us menyediakan sekurang-kurangnya sebesar 10 persen dari kapasitas saluran untuk menyalurkan konten produksi dalam negeri," katanya.

Layanan IPTV menyajikan program-program TV interaktif dengan gambar berkualitas melalui jaringan Internet pita lebar (broadband) yang terkelola dengan baik. Ragam layanan IPTV di antaranya Electronic Program Guide, Broadcast/Live TV, Pay Per View, Personal Video Recording, Pause TV, Video on Demand, Music on Demand (Walled Garden), Gaming, Interactive advertise-ment, dan T-Commerce.

Dalam peraturan itu juga disebutkan penye-lenggaraan layanan IPTV bertujuan mendorong investasi untuk memacu penggelaran infrastruktur jaringan telekomunikasi pita lebar secara luas, meningkatkan efi siensi pemanfaatan jaringan tetap lokal kabel eksisting, dan memacu per-tumbuhan industri konten, perangkat keras, dan perangkat lunak dalam negeri. (Ant)

Departemen Keuangan

Terbitkan Aturan Dana Cadangan Benih Nasional

Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertang-gungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) melalui Peraturan Menkeu Nomor 124/PMK.02/2009.

Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Z Soeratin mengatakan kebijakan ditetap-kan dalam rangka memenuhi ketersediaan benih bermutu saat diperlukan petani untuk mereha-bilitasi pertanaman yang rusak/puso, serta untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan.

"PMK itu juga untuk meningkatkan kesadaran penggunaan benih varietas unggul bermutu dan untuk meringankan beban petani," kata Harry di Jakarta, Senin (24/8).

Menurutnya, Peraturan Menkeu ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009 sepanjang dana untuk keperluan CBN dan BLBU masih di-anggarkan/disediakan dalam APBN.

Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan CBN adalah sejumlah tertentu jenis benih padi, jagung (hibrida dan komposit), dan kedelai yang memenuhi spesifi kasi teknis dan merupakan milik pemerintah pusat.

Sedangkan BLBU adalah sejumlah tertentu benih varietas unggul bermutu tanaman pan-gan yang disalurkan oleh pemerintah secara

LINTAS LEMBAGA

satu unggulannya adalah Gunung Palung. Semula Gunung Palung adalah kawasan cagar alam seluas 30 ribu hektar, diperluas hingga 90 ribu tahun 1981. Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No.448/Menhut VI/1990, kawasan ini di-jadikan Taman Nasional, dan sejak tahun 1998 dikelola oleh Unit Ta-man Nasional Gunung Palung.

Penting bagi duniaTaman Nasional ini punya

posisi penting bagi kelestarian fl ora-fauna karena sangat kaya keanekaragaman hayati dan memiliki hutan Dipterocarp dat-aran rendah terkaya di dunia.

Ekosistemnya lengkap, mulai hutan pantai, mangrove (payau), hutan rawa gambut, hutan da-taran rendah, hingga vegetasi hutan puncak pegunungan (k.l. 1.700m). Selain itu anek ragam satwa terdapat di Gunung Palung, antara lain orang hutan (Pongo Pygmaeus), klampiau (Hylobates moloch), bekantan (Nasalis lar-

vatus), kelasi (Presbytis rubicunda), beruang madu (Helarctos malayanus), dan masih banyak lagi, se-muanya berjumlah sekitar 71 mamalia dan 250 jenis burung.

TN Gunung Palung juga memiliki 200 jenis anggrek lebih, di antaranya anggrek raksasa (Gramatophyllum Sp), anggrek medusa (Bulbo-phyllum Medusa), anggrek hitam (Coelogyne Pondiwata).

Di bidang seni-budaya, selain penduduk asli Dayak, di kawasan ini terdapat komunitas asal Bali

di Desa Sedahan Jaya, yang masih memegang adat-istiadat budaya asalnya. Mereka tetap mengembangkan seni ukir dan wisatawan diajak berpartisipasi dalam proses pembuatannya. (Adji Subela)

gratis kepada petani (kelompok tani) yang telah ditetapkan.

Menkeu juga menetapkan bahwa penggunaan dana CBN dan BLBU, termasuk alokasi dana un-tuk kegiatan monitoring, pelaporan dan evaluasi, dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedo-man Umum CBN dan Pedoman Umum BLBU yang ditetapkan Menteri Pertanian.

"Untuk pencairan dana CBN dan BLBU, Menkeu menetapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Departemen Pertanian selaku Kuasa Peng-guna Anggaran (KPA)," ujarnya. (T.Ia)

Departemen Perdagangan

Tingkatkan Bazar Pasar MurahPemerintah melalui Departemen Perdagangan

akan meningkatkan intensitas pasar murah khusus-nya untuk komoditas sembako (sembilan bahan pokok) menjelang hari raya Lebaran 2009.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, meningkatnya permintaan sembako untuk momentum hari raya Lebaran dan bulan puasa mengharuskan pemerintah untuk mencu-kupi kebutuhan pokok masyarakat tersebut.

"Karena permintaan besar yang sesaat, mungkin harga menjelang Lebaran agak tinggi, oleh karena itu kita akan tingkatkan pasar mu-rah minyak goreng dan yang lain, sehingga bisa menekan harga yang relatif tinggi," kata Mendag dalam kunjungan ke pasar tradisional Caringin, Bandung, Jumat (21/8).

Selain stok, pemerintah pusat maupun daerah akan tetap memantau kenaikan harga di seluruh wilayah tanah air agar tidak terjadi lonjakan yang teramat tinggi di suatu wilayah untuk salah satu jenis barang kebutuhan.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depdag Subagyo mengatakan, pasar murah digelar se-suai permintaan dari pemerintah daerah yang bersangkutan jika memang terjadi kenaikan harga yang relatif dapat mempengaruhi daya beli masyarakatnya.

"Pasar murah sudah ada yang dibuka di be-berapa tempat seperti di Jawa Timur dan beberapa tempat lainnya. Sebelumnya kita juga sudah mem-beritahu mereka (pemda) untuk mengadakan ke-giatan tersebut jika dibutuhkan," katanya. (T.Ve)

Badan Pemeriksa Keuangan

Belanda Nilai BPK BerkualitasBadan Pemeriksa Keuangan Belanda atau

Algemene Rekenkamer (ARK) menilai BPK RI meru-pakan lembaga/instansi negara yang berkualitas dengan pengendalian mutu pemeriksaan yang transparan dan akuntabel, setelah mereka melaku-kan audit selama enam bulan.

Ketua BPK RI Anwar Nasution mengatakan, hasil peer review oleh ARK menunjukan hasil positif atas pengendalian mutu pemeriksaan, bahkan laporan keuangan BPK RI 2008 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperiksa sebelumnya oleh KAP Wisnu B Soewito yang ditunjuk DPR.

"Hal ini menunjukan bahwa BPK RI tidak saja memenuhi ketentuan Undang-Undang no15/2006 tentang BPK dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) namun juga memberikan keyakinan yang memadai kepada pemangku kepentingan atas kualitas kerja dan akuntabilitas BPK RI," kata Anwar di Jakarta, Kamis (20/8). (T.Ve)

Bukan sekadar Taman Nasio-nal saja, Gunung Palung menjadi kebanggaan warga Kabupaten Kayong Utara (KKU), Kalimantan Barat yang baru berusia dua tahunan, pengembangan dari Kabupaten Ketapang.

Sebagai daerah baru, KKU me-nyusun program pengembangan daerah termasuk pariwisata. Salah

T.N. Gunung Palung, Harapan Dunia

s a

t u

k a

t a

i

n d

o n

e s

i a

11komunika Edisi 13/Tahun V/Agustus 2009

namun tak canggung berbicara di panggung-panggung ilmiah. Ia merasa bisa mengerjakan tu-gas-tugas maha berat seorang diri, kendati lebih sering memble ke-timbang berhasil. Ia juga berani melanggar aturan maupun hukum yang ia pandang membelenggu aktivitasnya, tanpa merasa apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan.

Anehnya, pakar kejiwaan Schmidt menulis, di dunia ini lebih banyak penderita megalomania palsu ketimbang yang asli. Disebut palsu karena sesungguhnya me-reka bukanlah megalomanik, namun dengan sengaja me-mega-lomania-kan diri agar tampak lebih tinggi, lebih besar dan lebih kuat di mata orang lain. Jika pen-derita megalomania asli tanpa sadar merasa mampu melakukan apapun di luar kapasitas kemam-puan sesungguhnya yang dimili-ki, maka para megalomanik palsu justru melakukan hal se-baliknya: sadar bahwa dirinya tidak mampu, namun nekad me-ngerjakan sesuatu di luar batas kemampuannya agar dianggap hebat oleh orang lain.

Megalomanik palsu tidak malu meski apa yang ia lakukan dice-mooh banyak orang, karena biasanya ia tebal muka. Ia tipe

orang yang selalu menyalahkan cermin jika mendapati wajahnya amburadul saat berkaca. Ia juga sangat ahli mengalihkan kekeliruan kepada orang lain, mencari kambing hitam ketika aktivitasnya membuat suasana menjadi porak-poranda.

Berbeda dengan megalomanik asli yang kelakuannya cenderung merugikan diri sendiri, megalomanik palsu justru lebih berbahaya karena

imbas dari tindakannya merugikan orang lain. Pengakuan bahwa dirinya besar—padahal sejatinya kecil—sering membuat orang over-estimate, sehingga memberikan kepercayaan kepadanya jauh lebih besar dari yang sesungguhnya mampu ia tanggung.

Lihatlah di instansi-instansi maupun korporasi-korporasi, betapa banyak megalomanik-me-galomanik palsu ini. Banyak orang yang sesungguhnya tidak memiliki

kapasitas, kualitas maupun ka-pabil itas, nekad menangani pekerjaan besar. Mereka tahu sejatinya mereka tidak mampu, namun memaksakan diri mena-ngani pekerjaan tersebut karena “kebetulan” duduk sebagai pim-pinan, atau karena alasan benefi t yang akan mereka peroleh—se-misal kompensasi ekonomi yang sangat besar. Jangan heran jika akhirnya banyak program berjalan di tempat atau mengalami stag-nasi karena tidak dipegang oleh ahlinya. Banyak pula program yang berhenti pada output—sekadar dilaksanakan, bukan pada outcome—sejauh mana program tersebut mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Se-mua itu terjadi, karena pimpinan pelaksananya tidak memiliki kecakapan menggerakkan sum-berdaya.

Celakanya, jika terjadi kega-galan atau hambatan dalam pelak-sanaan, para bawahanlah yang akan dijadikan bumper, disalahkan, dikecam habis-habisan, bahkan—meminjam terminologi Peter L Berger—dikorbankan sebagai tumbal. Berbagai argumen akan dikemukakan untuk meneguhkan pepatah “leader can do no wrong”, alias “pimpinan tak pernah sa-lah”. Tak jarang pimpinan yang megalomanik palsu ini bertindak defensif, protektif, otoritarian, bah-kan bila perlu sedikit represif, agar kesan kebesaran dan kekuatannya tetap terjaga di mata publik.

Tidak bisa dipungkiri, mega-lomanik palsu yang bertebaran di instansi dan korporasi telah

membuat banyak orang kehi-langan hak, lantaran begitu banyak program terbengkalai karena pimpinan pelaksananya tidak cakap. Buntutnya, hasil-hasil program tak pernah bisa dinikmati para beneficiaries, orang-orang yang mestinya akan terangkat derajatnya jika program yang dilaksanakan berhasil.

Hal seperti di atas sesung-guhnya bisa dihindari, j ika pemimpin tidak melebih-le-bihkan kemampuannya dan memaksakan diri menangani pekerjaan yang sejatinya tak mampu ia tangani. Seyogyanya ia menyadari keterbatasan-keterbatasan pada dirinya, dan dengan bijak menyerahkan pekerjaan itu kepada para profesional yang benar-benar memiliki kualitas, kapasitas dan kapabilitas memadai. Ia harus legowo kehilangan pendapatan sampingan, karena dengan me-milih the man behind the gun—orang yang tepat, sesungguhnya ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa ia memang orang besar, tanpa harus berpura-pura menjadi orang besar.

Tapi dunia memang tak bisa lepas dari cerita katak yang ingin menjadi lembu: Banyak orang terus-menerus memompa gelembung kebanggaan di da-danya dengan kebohongan, se-hingga jiwanya membengkak tak terkendali. Banyak yang meledak dan tewas sia-sia karenanya, namun banyak pula yang tak peduli...

(gun)

Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusan-tara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik keliling nusantara, si-lahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail:

komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id

Jawa TengahPercepatan Pola Tanam

Gerakan Demontrasi Unit Penerapan Pola Tanam dengan luas lahan 1457 hektar dilakukan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kebumen. Gerakan ini dilakukan di daerah Saluran Irigasi Kedung Tawon, yang meliputi 22 desa di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Kutowinanagun, Ambal dan Bulus Pesantren

Hal tersebut mengemuka dalam rakor persiapan Percepatan penerapan pola tanam di wilayah timur Kebumen,yang berlangsung di Gedung F Setda kebumen, hari ini ( 25/8). Rapat dipimpin oleh Bupati Kh Nashiruddin, dan dihadiri Asisten Ekonomi dan Kesra, instansi terkait di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, camat serta ketua Gapoktan dan para PPL.

Kepala Dinas Pertanian dan kehutanan Djunaedi Fathurrahman didampingi Bakohumas Suharyono mengatakan Gerakan Demontrasi Unit Penerapan Pola Tanam dilakuakn sebagai upaya efi siensi dan efektifi tas penggunaan air irigasi, yang diharapkan nantinya akan meningkatakan Ip menjadi 300% (padi-padi-palawija), produksi padai meningkat yang

otomatis pendapatan petani juga akan meningkat.

Sementara untuk penetapan lokasi di wi layah Kebumen timur, karena wilayah tersebut cenderung kurang reaktif dan terlambat dalam memulai tanam, sehingga pemanfaatan air irigasi kurang efi sien dan efektif, "Ini yang perlu dipercepat," kata Fathurrahman.

Terkait pelaksanaan program tersebut juga akan dilakukan pembentukan posko A di tingkat desa, Posko B di tingkat Kecamatan dan Posko C di tingkat Kabupaten serta pembentukan Pos Penyuluhan Desa . Untuk posko A beranggotakan kepala desa, penyuluh pertanian , ketua Gapoktan serta ketua-ketua kelopok tani, posko B terdiri dari Camat Ketua UPTD, koordinator PPl, Ketua UPTD SDA , pengamat hama dan penyakit dan penyalur / pengecer resmi pupuk bersubsidi serta posko C , yang merupakan instansi terkait yang berda di tingkat Kabupaten, di antaranya Asisten Sekda II, Kepala Dinas Pertanian dan kehutanan serta instansi terkait baik di tingkat Kabupaten maupun .

Suharyono menambahkan untuk mengawa l keg ia tan tersebut, di tiap desa nantinya

akan ditempatkan satu orang penyuluh, dan koordinator penyuluh untuk tiap 2 desa.-

nn/media center kebumen.

Jawa TimurKado Istimewa Untuk Jember

Peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia tahun ini menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Jember. Kota tembakau ini mendapat kado istimewa dari “Majalah Tempo” sebagai daerah yang memiliki inovasi dalam menjalankan otonomi daerah.

“Setidaknya b i s a d i l i h a t i n o v a s i -inovasi yang telah mereka lakukan, dari 491 Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, kami m e n e m u k a n b e b e r a p a daerah yang member i kan inspirasi bagi r epub l i k i n i yang tidak lagi muda l a g i ,” tegas Kartiko Purnomo, salah satu tim juri yang ikut memberikan penghargaan.

Lebih lanjut dijelaskan Kartiko yang juga Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah pada Dirjen Otonomi Daerah Depdagri RI, pihaknya merasa optimis dengan masa depan otonomi daerah. “Banyak Kabupaten Kota sejak diundangkan Otonomi Daerah Tahun 1999 berjalan efektif dan menarik rakyat ikut serta mengawasi jalannya pemerintah,”jelasnya.

Selain itu dengan Otonomi Daerah menurut Kartiko diamati

mulai tahun 1999 banyak kepala daerah yang bekerja sungguh-sungguh. “Dengan Otonomi Daerah melah i rkan kepa la daerah yang bekerja sungguh-sungguh,”terangnya.

Seleksi yang dilakukan dengan ketat, Tempo menerjunkan Tim Verifikasi dan memeriksa pemberitaan lokal untuk melihat kos is tens i ser ta menyerap masukan dari beberapa LSM dalam beberapa tahun terakhir. “Dari 90 daerah yang terjaring dan para juri di tahap akhir tersaring 40 Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia,”tandas Kartiko.

Pada akh i rnya da r i 40 Kabupaten Kota maka oleh tim juri dipilih 9 daerah bintang melaksanakan otonomi daerah. “Sembilan daerah itu adalah Kota Solo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Bau-Bau, Kabupaten Kebumen, Kota Blitar, Kabupaten Lebak,

dan Kabupaten Jember,”ungkap Kartiko.

Hal senada juga disampaikan oleh Redaktur Tempo lewat kupasan di hal opini (19) dimana Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah yang telah dipilih menjadi dari 9 daerah bintang dalam melaksanakan otonomi daerah.”Daerah itu dinyatakan sebagai daerah yang mampu melakukan terobosan dan mengembangkan sumber daya serta kreatifi tas yang disesuaikan situasi setempat,”jelas.

Otonomi yang dimaksud oleh Tempo tidak lain menilai hak-hak dasar rakyat seperti pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak memeperoleh lingkungan yang sehat dan bersih, hak mendapatkan jaminan sosial sesuai sesuai amanat UUD’45. “Paling penting kepala daerah sebagai penentu kebijakan dapat melahirkan kebijakan yang cocok dengan kultur dan budaya daerah itu,”tandasnya.

Hak dasar pal ing hakiki yang dibutuhkan oleh warga oleh penguasa di daerah untuk memikirkan serta mewujudkan kese jah te raan . D ip i l i hnya Kabupaten Jember sebagai bintang karena Jember memiliki kelebihan dibanding dengan daerah lain seperti terobosan membuat Bank Gakin (Keluarga Miskin) yang tersebar dipelosok-pelosok wilayah Jember untuk mengatasi kesulitan memberdayakan usaha keluarga miskin.

(Mc_HumasJbr)

Seorang mantan petinju dunia ternama pernah merasakan gejala penyakit jiwa yang sangat ganjil ini. Suatu ketika, ia tiba-ti-ba merasa sangat besar, sangat tenar, dan sangat perkasa. Ketika ia sedang berdiri di lantai 17 se-buah gedung pencakar langit, ia sangat yakin jika meloncat ke bawah tidak akan mati. Ia juga sering merasa orang-orang yang ada di sekitarnya tiba-tiba menjadi remeh, kecil dan lemah, sehingga dengan “kekuatan super” yang dimilikinya, dalam waktu satu detik ia bisa mengubah mereka menjadi perkedel.

Megalomania adalah penyakit jiwa dimana si penderita merasa paling tinggi, paling besar dan paling kuat, lebih di atas segala-nya. Dalam kondisi yang sangat parah, bukan tak mungkin pende-rita sindrom ini akan merasa dunia adalah dia, sehingga dia akan bertingkah seperti Fir’aun: mengaku sebagai Tuhan alam semesta. Dalam tataran yang lebih ringan, penderita megalo-mania akan mengalami gejala overconfi dence alias pede abis. Perasaan tinggi, besar dan kuat, membuatnya cenderung menye-pelekan siapapun dan apapun. Bisa saja ia sesungguhnya be-bal bahkan mungkin pandir,

“MEGALOMANIA”

12w

ww

.bip

ne

ws

ro

om

.in

fokomunika Edisi 13/Tahun V/Agustus 2009

diimplementasikan namun tertunda karena kebutuhan studi kelayakan yang lebih komprehensif.

Akhirnya Bus Trans-Jogja bisa dinikmati masyarakat tahun 2007 setelah tertunda lagi akibat gempa bumi pada 27 Mei 2006. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri yang memberikan nama Trans-Jogja pada 7 Juni 2007.

Berpihak Pada PelajarAda tiga macam tiket yang

ditawarkan, tiket single trip, tiket reguler umum, dan tiket reguler pelajar. Penumpang cukup membayar Rp.3.000,- untuk setiap perjalanan serta bisa dibeli di semua lokasi halte.

Tiket reguler umum adalah tiket sebesar Rp.2.700,- untuk setiap perjalanan dan hanya bisa dibeli di halte bertanda POS (Point of Sales)/Card Center (Dinas Perhubungan Prov. DIY), antara lain di Halte Bandara Adisutjipto, Terminal Jombor, Laksda Adisutjipto Ambarukmo Plaza, Terminal Giwangan, Senopati Taman Pintar, Tentara Pelajar SAMSAT, Kaliurang Kopma UGM, Sudirman Bethesda dan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DIY di Jalan Babarsari 30.

Penumpang akan menerima tiket regular ini sesuai dengan nominal yang dibeli dan siap digunakan. Pilihan nominal isi ulang tersedia sebesar Rp.15.000,-, Rp.25.000,-, Rp.50.000,-, dan Rp.100.000,-

Sedangkan tiket regular pelajar ditawarkan kepada pelajar dengan harga khusus sebesar Rp.2.000,- untuk setiap perjalanan, Tiket ini hanya bisa didapat oleh pelajar dengan cara mendaftar secara koletif di sekolah.

Pihak sekolah menghubungi Dinas Perhubungan Provinsi DIY dan petugas akan datang ke sekolah. Petugas menyerahkan tiket di sekolah dan tiket siap digunakan. Tiket perdana senilai Rp.15.000,- dapat diisi ulang dengan pilihan nominal Rp.15.000,-, Rp.25.000,-, Rp.50.000,-, dan Rp.100.000,-.

Subsidi PemerintahSecara kelembagaan, pengelola

Bus Trans-Jogja diwadahi dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Trans-Jogja pada Dinas Perhubungan Provinsi DIY. Pemerintah Kota Jogjakarta juga dilibatkan dalam pengelolaan.

Bantuan bus dar i D i t jen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI sebanyak 10 unit bus kepada Pemkot Jogjakarta digabungkan dalam pengelolaan Bus Trans-Jogja.

Dari sisi operator, konsorsium

Rp.11.357.892.500,-, bukan berarti bebas hambatan.

Bukan Tanpa KendalaMungkin saat ini, para pengguna

angkutan umum di DIY bisa bernafas lega. Sistem lama berbasis setoran telah disandingkan dengan alternatif sistem berbasis pelayanan atau buy the service.

Menggunakan bis Trans Jogja hampir serupa dengan TransJakarta, dimana para penumpang bisa transit tanpa perlu membeli tiket lagi. Namun karena halte bis khusus yang terletak di sisi kiri jalan ini berbeda dengan TransJakarta yang terletak di tengah jalan, maka penumpang harus keluar halte untuk transit.

Jika menggunakan kartu single trip, maka penumpang bisa transit di halte yang sama untuk satu kali perjalanan. Jika menggunakan kartu reguler atau kartu berlangganan, maka penumpang bisa pindah halte manapun tanpa perlu lagi membayar selama durasi antara masuk halte pertama kali dengan berikutnya tidak lebih dari satu jam.

Penumpang yang nakal pun ada, turun dan naik memang di halte yang sama. Namun, durasinya lebih dari satu jam. Penumpang itu menolak untuk membayar dengan alasan hanya transit. Padahal banyak saksi seperti tukang becak yang ada di sekitar shelter.

"Kenakalan lainnya, calon penumpang umum yang mencuri kesempatan menggunakan tiket pelajar pinjaman. Calon penumpang sepert i ini t idak akan lolos.

Banyak upaya penyediaan transportasi

massal yang terjangkau dan nyaman dikembangkan.

Namun semua berpulang kepada budaya pengguna

sarana transportasi publik.

“Sudah l ama t i dak na i k kendaraan umum. Di Jogja ini sudah seperti Jakarta, ada macetnya juga. Kendaraan umum juga jelek-jelek, tidak nyaman,” kata Bagus, mahasiswa UGM yang gemar naik sepeda motor.

Ungkapan Bagus seolah mewakili kejenuhan warga kota pendidikan itu melihat semrawutnya lalu lintas kota. Memang, masalah transportasi yang menantang penyelesaian juga dihadapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Apalagi kota ini merupakan jalur penghubung antara kota-kota di Pulau Jawa bagian selatan.

Di sisi lain, kondisi transportasi umum DIY sangat memprihatinkan, baik dari manajemen pengelolaan maupun kondisi armada yang dioperasikan. "Sistem setoran dan pengoperasiannya dilakukan oleh masing-masing pemilik selaku anggota koperasi akan menyulitkan pembinaan dan pengendaliannya," ungkap Bagus yang pernah menjadi salah satu tim lapangan penelitian sistem transportasi kota.

Reformasi Angkutan Umum "Seharusnya angkutan kota

merupakan layanan pub l i k , sehingga sebaiknya layanannya diberikan oleh pemerintah, dengan membeli dari swasta. Di luar negeri, sistem layanan transportasi publik dilakukan dengan sistem buy the service, dimana pemerintah yang memberikan layanan," ujar anggota Komisi C DPRD DIY, Tri Harjono.

Upaya ini dikembangkan dengan peremajaan angkutan umum agar dalam pelaksanaannya tidak akan menambah jumlah armada bus perkotaan. Pembatasan izin trayek dan operasi menjadi langkah awal. Tapi itu tak cukup, Pemprov DIY juga mengembangkan transportasi darat di kawasan perkotaan DIY berbasis bus, mengganti sistem setoran menjadi sistem pembelian pelayanan bus terjadwal dari 06.00 - 22.00 WIB berhenti di halte-halte khusus.

Saat ini dikenal dengan Bus Trans-Jogja. Sebenarnya ide Trans Jogja munculnya sejak Tahun 2004, namun ketika itu hanya disebut sebagai Bus Patas. Setahun kemudian, Bus Trans-Jogja direncanakan akan

operator telah melebur dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT Jogja Tugu Trans (JTT). Konsorsium ini berangotakan Koperas i KOPATA, ASPADA, PUSKOPKAR, PEMUDA dan Perum DAMRI.

Aman dan NyamanTrans-Jogja yang berwarna

hijau, melambangkan kesuburan, berarti Trans Jogja akan terus berkembang menjadi Sarana Pubik (public services) yang aman, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan.

Sedangkan warna kuning melambangkan kejayaan, berarti Trans Jogja akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan g u n a m e m e n u h i h a r a p a n masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta.

Blangkon yang dipakai dalam maskot Trans Jogja yang bernama Tarjo, singkatan dari Trans Jogja, merupakan identitas, dimana blangkon merupakan salah satu pusaka kebanggaan masyarakat jawa khususnya masyarakat Yogyakarrta. Blangkon t idak hanya sebagai penutup kepala namun menjadi kebanggaan bagi pemakainya.

Dikatakan pakar transportasi UGM Prof. Dr.-Ing.Ir. Ahmad Munawar, M.Sc, setelah pemberlakuan masa uji coba mulai tanggal 18 Februari 2008 lalu, Bus Trans Jogja dinilai memiliki daya tarik tersendiri di hati pelaku perjalanan. Dibandingkan dengan anggkutan umum lainnya, Bus Trans Jogja memiliki kelebihan, diantaranya nyaman, aman, tertib, harga tiket dan tepat waktu.

Jumlah penumpang Trans Jogja sejak Februari hingga Desember 2008 sebanyak 3.860.271 orang dengan total pendapatan sebesar

Petugas akan sigap menanyakan identitas calon penumpang untuk membuktikan bahwa ia benar pelajar," ungkap Bagus.

Pe t u g a s d i h a l t e ya n g terbukti melakukan kecurangan sudah diberhentikan oleh Dinas Perhubungan DIY. Petugas yang diberhentikan sebanyak 20 orang antara lain akibat memasukkan kawan ke halte tanpa tiket dan mengambil uang tiket yang bukan haknya.

Memang menciptakan moda transportasi yang nyaman, aman dan memadai tidaklah mudah. Dibutuhkan komitmen bersama yang jelas visi dan misinya. Selain itu, peran serta masyarakat dan pemerintah untuk penataan dan pengelolaan yang profesional dan terpadu sangat dibutuhkan. Artinya semua yang berkepentingan di moda transportasi harus satu tujuan visi dan misinya.

"Semua itu butuh proses. Sebagai tahapan awal, Trans Jogja ini diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan yang terjadi di moda transportasi di perkotaan," ujar Johny Pramantya Sunu, Ketua DPD Organda DIY.

Trans-Jogja sebagai sebuah nomenklatur dari transportasi perkotaan di DIY tidak akan pernah menjadi satu-satunya cara untuk membuat jalanan menjadi nyaman. Trans-Jogja tidak bisa berdiri sendiri perlu didukung piranti lain yang membuat masyarakat beralih ke transportasi publik yang lebih baik. A sustainable transportation…

(Lida)