LAPORAN

KEGIATAN ON THE JOB LEARNING (OJL)

PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH LPPKS SURAKARTA

PENGELOLAAN KURIKULUM

A. Rasional

Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan

wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan

pendidikan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik.

Desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan diberikannya wewenang

kepada satuan pendidikan untuk menyusun kurikulumnya mengacu pada

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

yaitu Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan Pasal 35

mengenai standar nasional pendidikan.

Desentralisasi pengelolaan pendidikan yang diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan dan kondisi daerah perlu segera dilaksanakan. Bentuk

nyata desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah diberikannya

kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengambil keputusan

berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, seperti dalam pengelolaan

kurikulum, baik dalam penyusunan maupun pelaksanaannya di satuan

pendidikan.

Dalam rangka menjamin mutu pendidikan nasional, pemerintah telah

menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah kriteria

minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia.Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

sebagai salah satu bagian dari komponen pembelajaran juga mengacu pada

standar pendidikan yang berlaku. KTSP adalah kurikulum yang di

kembangkan oleh masing-masing sekolah/madrasah.

1

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu. Dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),

Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan kerangka dasar Standar

Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi (SK), dan Kompetensi

Dasar (KD).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan kurikulum

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan

pendidikan. Pengembangannya harus berdasarkan satuan pendidikan,

potensi daerah, atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat

setempat dan peserta didik.

Untuk itu kepala sekolah perlu memahami panduan penyusunan

KTSP 2006 oleh BSNP yang memuat konsep dasar, prinsip, prosedur dan

kriteria pengembangan KTSP dan beberapa Permendiknas No 22/2006

tentang standar isi, Permendiknas No 23/2006 tentang standar kompetensi

kelulusan, Permendiknas No 24/2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No

22 dan 23 Tahun 2006.dan Permendiknas No 06/2006 tentang perbaikan

Permendiknas No 22 dan 23 Tahun 2006. Selain itu peserta juga perlu

mengkaji Permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian

pendidikan dan Permendiknas No 41 Tahun 2007 Tentang standar proses

pendidikan.

Oleh karena itu calon kepala sekolah perlu memahami penyusunan

kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) melalui analisis Dokumen 1,

penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), untuk

mengungkap pemahaman peserta tentang pengelolaan kurikulum sekolah

kendala dalam penyusunan kurikulum di sekolah,alternatif pemecahan yang

di tempuh,pengalaman calon dalam proses penyusunan kurikulum di sekolah

dan visi pengembangan kurikulum peserta sebagai calon kepala sekolah.

2

B. Tujuan

Tujuan kajian pengelolaan kurikulum adalah agar Kepala Sekolah

dapat:

1. Memahami pinsip dan dasar penyusunan kurikulum di sekolah

2. Memahami dokumen I KTSP yang berisi:

a. Halaman judul, lembar pengesahan dan daftar isi

b. Pendahuluan (Rasional, Visi , Misi dan tujuan)

c. Struktur dan muatan KTSP (Struktur, program muatan lokal, kegiatan

pengembangan diri, pengaturan beban belajar, KKM, aturan kenaikan,

penjurusan dan kelulusan)

d. Kalender pendidikan

e. Lampiran (silabus, hasil analisis konteks dan KKM)

3. Memahami Dokumen II KTSP

a. Analisis penetapan KKM (contoh mapel matematika dan salah satu

mapel Bahasa Indonesia)

b. Silabus dan RPP

c. Dokumen penilaian

C. Kompetensi yang Diharapkan

Kompetensi yang diharapkan dimiliki calon Kepala Sekolah dapat:

1. Memahami pinsip dan dasar penyusunan kurikulum di sekolah

2. Memahami dokumen I KTSP

3. Memahami Dokumen II KTSP dan analisis silabus dan RPP

3

D. Langkah-langkah Kegiatan

Langkah-langkahnya:

1. Mempelajari sumber materi/referensi dan panduan penyusunan kurikulum

2. Menyusun instrumen kajian kurikulum

3. Melakukan survey ke sekolah dan berkoordinasi dengan pihak sekolah

untuk menentukan jadwal kajian

4. Meminjam Dokumen KTSP masing-masing sekolah

5. Mengkaji langkah-langkah penyusunan Dokumen KTSP seperti pada

lampiran

6. Melakukan analisis terhadap hasil kajian kurikulum

7. Melakukan diskusi dengan pihak sekolah (bagian kurikulum) tentang hasil

analisis dan menyampaikan temuan-temuan yang perlu direvisi dan

dikembangkan lebih lanjut

E. Hasil Kajian

Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah sudah

menyusun KTSP sesuai dengan panduan Badan Standar Nasional

Pendidikan (BSNP).

1. Pada tiga sekolah magang, penyusunan kurikulum sudah mengacu pada

panduan BSNP.

2. Di tiga sekolah magang, mayoritas guru belum mengembangkan silabus

secara mandiri tetapi menggunakan silabus hasil dari MGMP tingkat Kota

3. Di SMP 25 Surakarta mayoritas guru (75 %) sudah membuat RPP secara

mandiri

4

4. Pada tiga sekolah magang, silabus dan RPP didokumentasikan oleh

masing-masing guru.

5. Banyak guru memanfaatkan RPP hanya untuk kebutuhan kelengkapan

administrasi saja dan belum dijadikan acuan dalam pelaksanaan

pembelajaran.

F. Refleksi

Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa semua sekolah sudah

menyusun kurikulum sesuai panduan BSNP. Belum semua guru

mengembangkan silabus dan RPP secara mandiri.

G. Penutup

Berdasarkan hasil kajian dan refleksi maka dapat diberikan saran

tindak lanjut berikut:

1. Sekolah perlu mengembangkan KTSP lebih lanjut khususnya mekanisme

sistem penilaian

2. Sekolah perlu memfasilitasi guru untuk mengembangkan Silabus dan

RPP secara mandiri dengan mengadakan kegiatan pelatihan dan

pengembangan guru

3. Sekolah perlu mendokumentasikan silabus dan RPP guru untuk program

pembinaan dan evaluasi lebih lanjut, minimal setiap kelompok mapel ada

contohnya.

5

PENILAIAN

NO DAFTAR TAGIHAN CHEKLIST KETERANGAN

1. RPP yang dianalisis (mata

pelajaran yang diampu)

dari sekolah sendiri

2 RPP yang dianalisis (mata

pelajaran yang diampu)

dari sekolah magang

3 RPP yang dianalisis (mata

pelajaran lain) dari sekolah

sendiri

4 RPP yang dianalisis (mata

pelajaran lain) dari sekolah

magang

5 Hasil analisis RPP (mata

pelajaran yang diampu)

dari sekolah sendiri

6 Hasil Analisis RPP (mata

pelajaran yang diampu)

dari sekolah magang

7 Hasil Analisis RPP (mata

pelajaran lain) dari sekolah

sendiri

8 Hasil analisis RPP (mata

pelajaran lain) dari sekolah

magang

9 Revisi RPP (mata

pelajaran yang diampu)

dari sekolah sendiri

6

10 Revisi RPP (mata

pelajaran yang diampu)

dari sekolah magang

11 Revisi RPP (mata

pelajaran lain) dari sekolah

sendiri

12 Revisi RPP (mata pelajaran

lain) dari sekolah magang

7