Upload
bakhtiar-zein
View
10
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Jakarta, 15 Desember 2009
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN R.I
REVITALISASI PERKERETAAPIAN REVITALISASI PERKERETAAPIAN INDONESIA INDONESIA (REVITALIZING INDONESIAN (REVITALIZING INDONESIAN
RAILWAYS)RAILWAYS)
Oleh : Wakil Menteri PerhubunganOleh : Wakil Menteri Perhubungan
Disampaikan dalamDisampaikan dalam Workshop on the Railways Master Plan; Expanding the Workshop on the Railways Master Plan; Expanding the
Potential of Railways to Support Indonesia’s Economic GrowthPotential of Railways to Support Indonesia’s Economic Growth
DAFTAR ISI
1. Prioritas Nasional;
2. Daya Saing Infrastruktur Nasional;
3. Revitalisasi Perkeretaapian;
4. Investasi di Bidang Perkeretaapian;
5. Jaringan PrasaranaPerkeretaapian.
PRIORITAS NASIONALPRIORITAS NASIONAL
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. INFRASTRUKTUR
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelola Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
3
DAYA SAING INFRASTRUKTUR NASIONAL
Argentina Indonesia Philipines Brazil Korea China Japan Thailand Malaysia
200378 72 66 54 18 44 11 32 29
200474 69 76 57 29 46 9 34 31
200572 74 77 65 17 49 12 36 24
200785 54 71 72 11 34 8 28 21
200888 55 71 64 13 30 9 34 21
Sumber: World Economic Forum
Note: Pada tahun 1996, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada diatas negara China, Thailand, Taiwan, dan Srilanka. Indonesia mengalami kemunduran dalam ketersediaan infrastruktur.
1. PERINGKAT GROWTH COMPETITIVENESS INDEX (2003-2008)
5
2. FAKTOR PENGHAMBAT DAYA SAING USAHA INDONESIA
6
JENIS INFRASTRUKTUR RANKING SCORERATA-RATA SCORE 134
NEGARA LAIN YANG DISURVEI
PERKERETAAPIAN 58 2.8 3.0
PELABUHAN LAUT DAN PENYEBERANGAN
104 3.0 4.1
TRANSPORTASI UDARA 75 4.4 4.7
Sumber: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2007, 2008
Note : score 1 = underdevelop ; 7 = extensive and efficient by international standard
3. PERINGKAT KUALITAS INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI INDONESIA TAHUN 2008
7
RENSTRA DEPHUB 2010–2014
Target Pertumbuhan PDB
Nasional : 7%
ICOR : 4
Pertumbuhan PDB Transportasi : ……%
Membutuhkan Investasi : Rp ………T (APBN, Swasta Murni/BUMN dan
KPS)
DUKUNGANSEKTOR
Seharusnya Pertumbuhan PDB Transportasi
Lebih Besar dari Pertumbuhan PDB Nasional
Tahun Pertumbuhan PDB Nasional
(%)
Pertumbuhan PDB
Transportasi (%)
Investasi Swasta
(Rp Triliun)
Belanja Moda Pemerintah /APBN
(Rp Triliun)
2007 6,32 2,78 6 6,46
2008 6,06 2,71 6,8 12,53
Mengapa Pertumbuhan PDB Transportasi < PDB Nasional ???
REALISASI
8
4. PENGARUH INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
GAP PEMBIAYAAN diharapkan dapat didanai melalui pengembangan KPS/PPP, CSR, dan partisipasi masyarakat
Kebutuhan Rp. 1,429 Triliun
Sumber : Bappenas, 2009
9
5. PERKIRAAN KEBUTUHAN INVESTASI INFRASTRUKTUR 2010 - 2014
REVITALISASI PERKERETAAPIAN
10
a. Mewujudkan Multioperator Perkeretaapian;
b. Peningkatkan Keselamatan Perkeretaapian;
c. Peningkatkan peran Pemerintah Daerah dan swasta;
d. Pengembangan SDM dan teknologi perkeretaapian;
e. Peningkatkan kapasitas lintas, kapasitas angkut dan kualitas pelayanan;
f. Pengembangan KA Perkotaan;
g. Mewujudkan keterpaduan moda (KA menuju bandara dan KA menuju pelabuhan);
h. Reaktivasi lintas – lintas non operasi yang potensial.
1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN
11
SEBELUMUU PERKERETAAPIAN NO. 23/2007
SETELAHUU PERKERETAAPIAN NO. 23/2007
Operator Tunggal :
PT. KAI (Persero)
Multi Operator, Investasi Swasta Keterlibatan Pemerintah Daerah Pemanfaatan Teknologi
2. PARADIGMA BARU PERKERETAAPIAN
UU 23PT. KAI SWASTA PT. KAI
MULTI OPERATORMONOPOLI
12
REGULASI
KELEMBAGAAN
SARANA DANPRASARANA
UU NO 23/07 PERKERETAAPIAN
KEPUTUSAN MENTERI DAN KEPUTUSAN DIRJEN
PERATURAN PEMERINTAH
• PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
• REHABILITASI DAN PENINGKATAN• PENINGKATAN AKSESSIBILITAS• PENGEMBANGAN
• DIKLAT, PENGUJIAN
SUMBER DAYA MANUSIA
RESTRUKTURISASI BUMN
PARTISIPASI MASYARAKAT
• SDM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN• SDM PENGUJI• SDM OPERASI
• PENINGKATAN PEMAHAMAN AKAN KESELAMATAN
• SPIN OFF JABOTABEK• BADAN PENYELENGGARA PRASARANA
PERKERETAAPIAN • BADAN PENYELENGGARA SARANA
PERKERETAAPIAN
3. PROGRAM PERKERETAAPIAN
13
4. PERAN PEMERINTAH PUSAT & PEMDA (UU NO. 23 TAHUN 2007)
• Menyusun rencana induk perkeretaapian nasional;• Melaksanakan pembinaan perkeretaapian nasional;• Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang
perkeretaapian;• Pemberian izin penyelenggaraan perkeretaapian yang
melintasi batas wilayah Propinsi;
PEMERINTAH PUSAT
14
• Menyusun rencana induk perkeretaapian Propinsi/Kab/Kota;
• Melaksanakan pembinaan perkeretaapian Propinsi/Kab/Kota;
• Pemberian izin penyelenggaraan perkeretaapian Propinsi/Kab/Kota (setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat);
PEMERINTAH PROP/KAB/KOTA
INVESTASI DI BIDANG PERKERETAAPIAN
UU No. 23 Tahun 2007 Pasal 23, menyatakan :
1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum (pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan) dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara baik sendiri-sendiri maupun melalui kerjasama;
2) Badan Usaha adalah BUMN, BUMD, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian
16
1. DASAR HUKUM
2. PROSES INVESTASI PERKERETAAPIAN
Business Plan
Trase
FS
ED
Pelelangan
Badan Usaha/ Pemerintah
Ide Proyek
Izin usahaPrasarana
Izin OperasiSarana
Izin OperasiPrasarana
Persetujuan Spesifikasi Teknis Sarana
Izin PembangunanPrasarana
Pemerintah
Perjanjian/ Konsesi
Pengoperasian (GAPEKA)
Pembangu-nan
Prasarana
-Financial Closing- Pembeba-san Lahan
1 24
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PengadaanSarana
Izin usahaSarana
17
Berdasarkan PP.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
3. DAFTAR PROYEK KPS PERKERETAAPIAN
NO NAMA PROYEK INISIATOR POSISI
1. Pembangunan Perkeretaapian Manggarai – Bandara Soekarno Hatta
Departemen Perhubungan
Ready to offer
• Selesai PQ dengan 3 calon investor
2. Perkeretaapian Batu Bara Palaci – Bangkuang
Pemprov Kalteng Ready to offer
• Pre market sounding
3. Pembangunan kereta api bandara Kualanamu
Departemen Perhubungan
Potential Project
4. Pembangunan kereta api Sumatera Barat (Indarung-Solok)
Departemen Perhubungan
Potential Project
5. Pembangunan kereta api Simpang-Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan)
Departemen Perhubungan
Potential Project
6. Pembangunan kereta api Tanjung Enim – Batu Raja
Departemen Perhubungan
Potential Project
7. Pembangunan kereta api Lahat - Kertapati
Departemen Perhubungan
Potential Project
18
NO NAMA PROYEK INISIATOR POSISI
8. Pembangunan kereta api – blue and green line (Jakarta Monorail)
Pemprov DKi Potential Project
9. Terminal terpadu kereta api Gedebage
Pemkot Bandung Potential Project
10.
Pembangunan kereta api Bangkuang – Lupak Dalam
Pemprov Kalteng Potential Project
11.
Pembangunan kereta api Kudangan - Kumal
Pemprov Kalteng Potential Project
12.
Pembangunan kereta api Puruk Cahu – Kuala Pembuang
Pemprov Kalteng Potential Project
13.
Pembangunan kereta api Tubang Samba – Nanga Bulik
Pemprov Kalteng Potential Project
14.
Pembangunan kereta api Kuala Kurun – Palangkaraya – Pulang Pisau – Kuala Kapus
Pemprov Kalteng Potential Project
15.
Pembangunan kereta api Kalimantan timur (Puruk Cahu – Balikpapan)
Pemprov Kaltim Potential Project
Lanjutan…Lanjutan…
19
JARINGAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN
20
Jaringan KA
Sumatera
Beroperasi
1.348 km
Tidak Beroperasi 512 Km
Total
1.860 Km
Jaringan KA
Jawa
Beroperasi
3.425 km
Tidak Beroperasi 1.250 Km
Total
4.675 Km
1. JARINGAN KA EKSISTING
21
a). Rencana Jaringan KA Pulau Sumateraa). Rencana Jaringan KA Pulau Sumatera
• Mewujudkan lintas KA Trans Sumatera (NAD– Lampung)
• Menghubungkan jaringan KA dengan pelabuhan laut (Dumai, Tj. Api-api, Tarahan, Bakauheni, dll)
• Pengembangan KA perkotaan di Medan, Lampung, Palembang, Pekanbaru & Padang;
• Pembangunan jalur KA baru dengan beban gandar 18-22 ton dgn lebar spoor 1.435 mm.
2. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN KA
22
Lanjutan...
b). Rencana Jaringan KA Pulau Jawab). Rencana Jaringan KA Pulau Jawa
• Optimalisasi jalur kereta api lintas selatan dan lintas utara jawa serta pembangunan jalur ganda secara bertahap;
• Pengembangan KA perkotaan di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan Malang;
• Menghidupkan kembali lintas KA & meningkatkan kapasitas jaringan prasarana KA secara bertahap;
• Pembangunan Kereta Api Cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta – Surabaya & Jakarta – Bandung untuk meningkatkan kompetitif moda & share penumpang kereta api di Pulau Jawa .
23
Lanjutan...
c). Rencana Jaringan KA Pulau Kalimantanc). Rencana Jaringan KA Pulau Kalimantan
• Membangun akses angkutan KA barang ke sentra produksi (tambang, perkebunan, perhutanan dll) dan tidak menutup kemungkinan untuk angkutan penumpang;
• Pembangunan jalur KA baru dengan beban gandar 18-22 ton dengan lebar spoor 1.435 mm;
• Mendukung peningkatan keterkaitan ekonomi antar wilayah di Pulau Kalimantan dan intra wilayah dengan Malaysia dan Brunai dalam rangka Trans Asia Railways.
24
Lanjutan...
d). Rencana Jaringan KA Pulau Sulawesid). Rencana Jaringan KA Pulau Sulawesi
• Pembangunan jaringan KA untuk pengintegrasian kota-kota di wilayah pesisir, baik industri, pertambangan, maupun pariwisata serta kota-kota agropolitan, baik kehutanan, pertanian, maupun perkebunan;
• Pengembangan KA perkotaan metropolitan Makassar – Maros – Sungguminasa – Takalar.
25
SORONG MANOKWARI
TIMIKA
SARMI
JAYAPURA
NABIRE
Lanjutan...
e). Rencana Jaringan KA Pulau Papuae). Rencana Jaringan KA Pulau Papua
Lintas Panjang
Sorong - Manokwari 329 Km
Manokwari - Nabire 391 Km
Nabire - Timika 298 Km
Nibire - Sarmi 408 Km
Sarmi - Jayapura 248 Km
26
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH
27