ii

MATRIKS RINGKASAN

EVALUASI TIGA TAHUN

PELAKSANAAN RPJMN

2004-2009

Bersama Menata Perubahan

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

2008

iii

Daftar Isi

Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat 1

Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur 1

Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas 1

Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme 2

Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme 2

Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara 2

Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional 3

Pembenahan Sistem dan Politik Hukum 4

Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk 4

Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia 4

Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 5

Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah 5

Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa 6

Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh 6

Penanggulangan Kemiskinan 8

Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas 8

Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur 9

Revitalisasi Pertanian 10

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 11

Peningkatan Pengelolaan BUMN 11

Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 11

Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan 12

Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro 12

Pembangunan Perdesaan 12

Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah 13

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas 14

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas 14

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial 15

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga 15

iv

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 16

Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 17

Peningkatan Kapasitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Pelayanan Infrastruktur 17

Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana 23

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan 24

1

Agenda 1: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai

Sasaran Capaian

Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat 1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok

masyarakat atau antargolongan di daerah-daerah rawan konflik;

2. Terpeliharanya situasi aman dan damai; serta 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan.

Dalam rangka peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat, berbagai capaian positif telah diraih. Hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antargolongan di daerah-daerah rawan konflik seperti NAD, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Poso. Keamanan dan kedamaian daerah-daerah tersebut kini cukup terpelihara. Eskalasi konflik yang lebih besar dapat dicegah. Kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik dan pemulihan wilayah pasca-konflik juga mulai meningkat. Kapasitas aparatur pemerintah dan organisasi masyarakat (ormas) dalam meningkatkan rasa kebangsaan juga menguat. Semua itu terindikasi dengan semakin efektifnya koordinasi penyelesaian konflik. Untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial

kemasyarakat, telah pula diperoleh sejumlah perbaikan. Hal ini tercermin dari keberhasilan proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Masyarakat kini mulai lebih percaya pada upaya damai dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah, daripada menggunakan cara anarkis dan konfrontatif.

Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur 1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar-kelompok

masyarakat; 2. Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan

4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.

Dalam rangka pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, sejumlah kemajuan telah pula diraih. Hal ini tercermin dengan terselenggaranya pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan nilai budaya, baik tradisional maupun kontemporer. Kemajuan lain juga ditunjukkan dengan terselenggaranya dialog kebudayaan, kampanye publik, pengarsipan benda-benda purbakala, penyusunan buku sejarah, dan diklat SDM di instansi terkait. Ini semua akan terus dilanjutkan demi kesinambungan pencapaian sasaran. Di tingkat internasional, Indonesia juga terlibat aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN, festival film internasional, dan

kerjasama antarnegara dalam pengembangan budaya serumpun. Pada 2007, beberapa objek warisan budaya nusantara telah pula berhasil dimasukkan dalam UNESCO World Heritage List. Melalui seluruh rangkaian program pembangunan kebudayaan ini, diharapkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap sejarah dan benda cagar budaya yang memiliki nilai luhur semakin meningkat.

Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas 1. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks

kriminalitas, serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat;

2. Terungkapnya jaringan kejahatan internasional terutama narkotika, perdagangan manusia, dan pencucian uang;

3. Terlindunginya keamanan lalu lintas informasi rahasia lembaga negara sesudah diterapkannya AFTA dan zona perdagangan bebas lainnya terutama untuk lembaga/fasilitas vital negara;

4. Menurunnya jumlah pecandu narkoba dan mengungkap kasus serta dapat diberantasnya jaringan utama supply narkoba dan prekursor;

5. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut terutama pada alur perdagangan dan distribusi serta alur pelayaran internasional;

Dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas, capaian secara keseluruhan telah menunjukkan hasil yang lebih baik. Gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas secara umum masih dalam tingkat terkendali. Dalam rangka penanganan ancaman kejahatan transnasional terhadap keamanan dalam negeri, telah dilakukan berbagai upaya pemulihan keamanan. Upaya ini dilakukan terutama di daerah rawan konflik. Selain diusahakan untuk menangkap pelaku utama, sebisa mungkin kasus kekerasan diproses secara hukum. Dalam hal pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, telah berhasil diungkap beberapa kasus tindak pidana

narkoba. Salah satunya melalui peran Satuan Koordinasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta. Ddengan ditemukannya laboratorium gelap narkoba dalam skala kecil dan besar, upaya memutus rantai produksi narkotika di Indonesia telah cukup membuahkan hasil. Untuk meningkatkan profesionalisme lembaga kepolisian, telah dilakukan sejumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas

dan kemampuan personil kepolisian. Untuk mencegah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tidak sah, telah dilakukan penerapan sistem

monitoring, controlling, and surveilance.

2

Sasaran Capaian

6. Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya kehutanan, serta membaiknya praktek penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kehutanan dalam memberantas illegal logging, over cutting, dan illegal trading;

7. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum;

8. Meningkatnya kinerja Polri tercermin dengan menurunnya angka kriminalitas, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum.

Untuk mencegah dan mengurangi kerugian negara akibat pembalakan hutan, telah dilaksanakan penyidikan dan perlindungan hutan melalui operasi intelejen dan operasi represif pengamanan hutan.

Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme 1. Kembali normalnya kehidupan masyarakat di Aceh dan Papua

serta tidak adanya kejadian konflik baru di suatu daerah; 2. Menurunnya perlawananan GAM dan melemahnya dukungan

simpatisan GAM di dalam dan luar negeri; 3. Menurunnya kekuatan OPM dan melemahnya dukungan

simpatisan OPM di dalam dan luar negeri; 4. Membaiknya pemerataan pembangunan di daerah rawan

konflik dan separatisme yang tercermin dari meningkatnya kondisi sosial ekonomis masyarakat;

5. Terdeteksi dan dapat dicegahnya potensi separatisme; 6. Tumbuh berkembangnya pemahaman dan pengamalan

multikulturalisme di kalangan pemimpin, masyarakat, dan media.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan separatisme, persoalan konflik horisontal di beberapa wilayah Indonesia secara nyata telah dapat diredam. Di NAD, upaya menormalisasikan kehidupan masyarakat telah menunjukkan capaian yang menggembirakan. Proses Pilkada

berlangsung aman, damai, dan demokratis. Pelaksanaan butir-butir kesepahaman Helsinki secara konsisten telah menyatukan seluruh komponen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh yang selama ini memiliki ideologi berbeda, untuk saling bahu membahu membangun NAD. Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD juga secara signifikan membangun kepercayaan dan kebersamaan rakyat NAD sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. Di Papua, upaya menurunkan kekuatan dan dukungan simpatisan OPM di dalam dan luar negeri juga menunjukkan capaian

yang menggembirakan. Intensitas perlawanan gerakan bersenjata OPM terus menurun. Namun demikian, gerakan separatisme ini harus terus diwaspadai mengingat kondisi sosial masyarakat Papua masih rentan dan dukungan sebagian kelompok masyarakat terhadap perjuangan OPM masih relatif kuat.

Pencegahan dan Penangulangan Gerakan Terorisme 1. Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum

Indonesia; 2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap aksi terorisme; 3. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap

ancaman terorisme secara keseluruhan.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme, telah dilakukan penangkapan para pelaku teror kelompok Abu Dujana dan orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi teror. Hal ini memberi pengaruh positif untuk memperluas spektrum pengungkapan jaringan teroris nasional dan internasional yang beroperasi di Indonesia. Saat ini tercatat 410 tersangka teroris telah ditangkap atau menyerahkan diri. Sebanyak 260 tersangka telah diadili dan divonis oleh lembaga peradilan, 5 orang dihukum mati, 4 orang dihukum seumur hidup, 14 orang dalam proses peradilan, dan 13 orang masih dalam proses penyidikan. Dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, telah dilakukan kerjasama dengan beberapa negara, baik secara multilateral

maupun bilateral. Sebagai upaya preventif, telah dilakukan upaya peningkatan kemampuan profesionalisme intelijen dan kontraintelijen, peningkatan kemampuan SDM, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan terorisme

Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara 1. Tersusunnya Rancangan Postur Pertahanan Indoneisa

berdasarkan Strategic Defense Review (SDR) dan Strategi Raya Pertahanan dalam periode 2005–2006 yang disusun sebagai hasil kerjasama civil society dan militer;

2. Meningkatnya profesionalisme anggota TNI baik dalam operasi militer untuk perang maupun selain perang;

3. Meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI terutama kecukupan

Dalam rangka peningkatan kemampuan pertahanan negara, tercatat pula sejumlah kemajuan. Di antaranya, (1) telah terbentuknya sistem perundangan guna meningkatkan sinergi upaya pertahanan dan keamanan negara, (2) meningkatnya profesionalisme personel dan kesejahteraan prajurit, serta (3) dilaksanakannya restrukturisasi bisnis TNI. Untuk restrukturisasi bisnis TNI, telah diselenggarakan koordinasi dengan departemen dan lembaga pemerintah terkait, serta Mabes TNI dan Angkatan, untuk melakukan inventarisasi secara cermat, berhati-hati, dan bertanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan kesiapan alutsista TNI, meskipun masih sangat terbatas, telah berhasil dialokasikan tambahan

anggaran untuk kepentingan pertahanan. Ke depan, hal ini secara bertahap akan terus ditingkatkan. Untuk mengurangi

3

Sasaran Capaian

perumahan, pendidikan dasar keluarga prajurit, jaminan kesejahteraan akhir tugas;

4. Meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan ke arah modernisasi alat utama sistem persenjataan dan kesiapan operasional;

5. Meningkatnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan dapat ditanganinya pemeliharaan alutsista oleh industri dalam negeri;

6. Teroptimasinya anggaran pertahanan serta tercukupinya anggaran minimal secara simultan dengan selesainya reposisi bisnis TNI;

7. Terdayagunakannya potensi masyarakat dalam bela negara sebagai salah satu komponen utama pertahanan negara.

ketergantungan sumber pengadaan alutsista kepada satu atau dua negara saja, telah ditempuh langkah-langkah ke arah diversifikasi pengadaan alutsista yang bekerja sama dengan beberapa negara.

Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional Semakin meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam rangka pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional, sejumlah capaian telah pula diraih pemerintah Indonesia. Diantaranya, (1) telah diselesaikannya sejumlah masalah perbatasan dengan negara tetangga, (2) meningkatnya kepentingan nasional dalam berbagai forum internasional, (3) dibentuknya ASEAN Community secara bertahap, (4) terbukanya peluang kerjasama perdagangan dan investasi, serta (5) terkoordinasinya kerja sama di berbagai bidang dan terlaksananya diplomasi total. Dalam rangka optimalisasi diplomasi, Indonesia telah memperoleh capaian-capaian penting di tingkat kawasan, khususnya

dalam forum ASEAN dan East Asia Summit. Selain berhasil diselenggarakannya 50 Tahun KAA di Jakarta, Indonesia juga telah mampu mengkanalisasi kepedulian masyarakat internasional untuk ikut berkontribusi dalam penanganan tahap tanggap darurat, rekonstruksi, rehabilitasi kawasan bencana, dan mewujudkan KTT Khusus ASEAN PascaTsunami dan Gempa Bumi di Jakarta pada 5 Januari 2005. Dalam rangka penegasan komitmen perdamaian dunia, Indonesia telah ikut berpartisipasi dalam OPP dunia melalui pengiriman

pasukan untuk mengamankan negara-negara yang sedang mengalami perang. Bersama dengan OKI, Indonesia juga ikut menggalang solidaritas dan menyuarakan perdamaian dunia. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2008, Indonesia secara nyata juga ikut berkontribusi dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Terkait dengan keadaan di Lebanon, Indonesia juga ikut meningkatkan perannya melalui rancangan-rancangan resolusi PBB secara adil.

4

Agenda 2: Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis

Sasaran Capaian

Pembenahan Sistem dan Politik Hukum Terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender); terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.

Dalam rangka pembenahan sistem dan politik hukum, telah ditetapkan 55 RUU pada 2005 dan 78 RUU pada 2007 guna memperbaiki perencanaan substansi hukum. Untuk memenuhi target Prolegnas 2005-2009 yang sebanyak 284 RUU, masih ada 151 RUU yang harus selesai selama 2008-2009. Dalam rangka pembangunan struktur hukum, telah dilakukan upaya untuk mewujudkan independensi lembaga hukum,

khususnya lembaga pengadilan. Dengan diberlakukannya sistem satu atap, maka kewenangan pada bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi sepenuhnya menjadi kewenangan MA dan lembaga pengadilan yang ada di bawahnya. Untuk meningkatkan integritas, telah dilakukan proses rekruitmen, pembinaan kepegawaian dan karier, serta proses pengawasan

yang transparan. Proses pembinaan kepegawaian melalui perbaikan proses pembinaan karier dan mutasi juga terus dilakukan. Pendidikan dan pelatihan juga tidak hanya menekankan pada pengetahuan hukum saja, akan tetapi ditekankan pula pada upaya peningkatan integritas aparat hukum. Untuk memberikan penilaian yang lebih obyektif terhadap penyelenggaraan proses peradilan nasional, telah dibentuk Komisi

Yudisial sebagai bagian dari upaya pengawasan tingkah laku hakim oleh instansi di luar pengadilan. Untuk memberikan pengaruh yang cukup luas kepada masyarakat dan aparatur negara dalam menciptakan iklim takut korupsi,

telah dilakukan upaya represif dan preventif dalam pemberantasan korupsi.

Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk 1. Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang tidak

mengandung perlakuan diskriminasi baik kepada setiap warga negara, lembaga/instansi pemerintah, maupun lembaga swasta/dunia usaha secara konsisten dan transparan;

2. Terkoordinasikannya dan terharmonisasikannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak menonjolkan kepentingan tertentu sehingga dapat mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap warga negara;

3. Terciptanya aparat dan sistem pelayanan publik yang adil dan dapat diterima oleh setiap warga negara.

Dalam rangka penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan UU Nomor 11 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Sebagai bentuk upaya penghapusan diskriminasi rasial pada etnis Tionghoa, telah ditetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek

sebagai hari libur nasional. Momen ini memberi kesempatan kepada etnis Tionghoa untuk merayakan Imlek secara terbuka. Untuk memberi perlindungan terhadap perempuan, telah dibentuk Komnas Perempuan melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Lembaga ini bertugas untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan, pencegahan, dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia. Untuk memberi perlindungan terhadap TKI, telah dilakukan sejumlah perbaikan peraturan perundang-undangan. Untuk

menindaklanjuti UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, telah dilakukan upaya percepatan realisasi pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.

Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia Terlaksananya berbagai langkah-langkah Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia antara lain Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 2004–2009; Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015.

Dalam rangka penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM, capaian yang diperoleh memperlihatkan perkembangan yang positif, baik di lingkungan penyelenggara negara, dunia usaha, maupun masyarakat. Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, hingga 2006, Tim Penuntasan (Timtas) Tipikor telah berhasil menyelamatkan

kerugian negara sebesar Rp 653,68 miliar dan USD 11 ribu dengan nilai aset penyitaan sebesar Rp 2 trilliun. Untuk mensosialisasikan sekaligus mendorong pelaksanaan HAM di daerah, telah dibentuk panitia pelaksana RAN-HAM 2004-

2009 di 33 provinsi, 343 kabupaten, dan 93 kota Untuk memberi perlindungan pada anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang

merupakan mandatori dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk 16 KPAI Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Untuk memberi perlindungan perempuan atas tindak kekerasan, Komnas Perempuan telah memfasilitasi kampanye 16 Hari Anti

Kekerasan terhadap Perempuan yang berlangsung pada tanggal 25 November-10 Desember 2006. Untuk mengetahui perkembangan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara nasional, Komnas Perempuan telah membangun database

5

Sasaran Capaian

tahunan. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, iklim rasa takut untuk melakukan korupsi telah mulai tercipta. Harus diakui,

banyaknya praktek korupsi yang terjadi hampir pada semua bidang menyebabkan penanganannya membutuhkan kerja keras dari aparat penegak hukum, baik yang berada di KPK maupun Kejaksaan. Mengingat terbatasnya sumber daya, maka penanganan kasus korupsi harus dilakukan melalui penentuan skala prioritas, transparan, dan akuntabel, khususnya terhadap kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan tebang pilih. Meskipun masih banyak kritik terhadap penanganan kasus korupsi yang ada saat ini, namun upaya yang telah dilakukan aparat penegak hukum secara nyata sudah mulai membuahkan hasil dan efek jera.

Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 1. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan,

program pembangunan, dan kebijakan publik; 2. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara

perempuan dan laki-laki, yang diukur oleh angka GDI dan GEM;

3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

serta 4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, capaian keberhasilan di beberapa bidang pembangunan telah ditunjukkan. Hal ini tercermin dengan meningkatnya angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas dari 86,8 persen (tahun 2004) menjadi 88,4 persen (tahun 2006). Angka partisipasi sekolah (APS) perempuan di berbagai jenjang pendidikan juga telah meningkat. Untuk menurunkan Angka kematian ibu (AKI) melahirkan, telah berhasil pula meskipun angkanya masih tinggi dari 307 menjadi 262 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan, terjadi peningkatan dari 50,6 persen menjadi 51,4 persen pada 2006. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, capaian positif ditujukkan dengan meningkatnya GDI dari 0,592

pada 2002 menjadi 0,653 pada 2006. Selain itu, angka GEM tahun 2002 juga mengalami peningkatan dari 0,46 menjadi 0,618 pada tahun 2006. Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, telah dilaksanakan kebijakan di bidang

kesehatan, khususnya melalui revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI). Di bidang pendidikan, telah diupayakan percepatan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP). Di bidang ekonomi, telah

diupayakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dan Model Desa Prima serta perlindungan perempuan korban KDRT dan masalah kekerasan perempuan lainnya di 17 provinsi dan 50 kabupaten/kota. Untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, capaian positif ditunjukkan dengan telah disusunnya Rencana Aksi

Nasional Program Nasional Bagi Anak Indonesia (RAN-PNBAI) 2015 serta terlaksananya kebijakan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum, perdagangan anak, dan eksploitasi seksual komersial anak. Capaian lainnya juga ditunjukkan dengan adanya penguatan jaringan kerja dan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan anak (PUA) di 33 provinsi dan 150 kabupaten/kota. Pusat-pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan/anak dan ruang pelayanan khusus (RPK) juga telah dibangun guna membantu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan telepon sahabat anak (TESA) melalui nomor telepon gratis 129 yang diperuntukkan bagi anak-anak untuk melaporkan kekerasan yang dialami, didengar, dan/atau dilihat juga telah beroperasi.

Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah 1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan

perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD.

2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah; 3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif,

efisien, dan akuntabel; 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur

pemerintah daerah yang profesional dan kompeten; 5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan

secara transparan, akuntabel, dan profesional; dan

Dalam rangka revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, sejumlah produk hukum sudah berhasil ditetapkan. Hal ini tercermin dengan terselesaikannya seluruh peraturan pelaksana UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Upaya revitalisasi tersebut meliputi penetapan 11 Rancangan Peraturan Pemerintah, 1 Rancangan Peraturan Presiden, dan 1 Rancangan Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 32 tahun 2004 yang krusial mengenai pembagian urusan pemerintahan, organisasi perangkat daerah, manajemen PNS daerah, pelaksanaan kerjasama antar daerah, evaluasi penyelenggaraan Pemda, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah . Selain itu, telah ditetapkan pula 2 PP, yaitu PP tentang pengelolaan dana darurat serta pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 33 Tahun 2004. Capaian lain dari upaya revitalisasi ini juga tercermin dari terselesaikannya dan ditetapkannya legal basis grand strategy otonomi

daerah sebagai kerangka besar pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, penjabaran masing-masing

6

Sasaran Capaian

6. Tertatanya daerah otonom baru.

elemen grand strategy otonomi daerah telah pula dikongkretkan dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang meliputi urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik, dan pengawasan. Tidak hanya itu, grand strategy penataan daerah sebagai bagian dari grand strategy otonomi daerah (meliputi pembentukan daerah otonom, khusus, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, penyesuaian batas daerah, pengalihan status daerah pada aspek administratif dan politis, serta penataan ibukota) telah pula dilakukan. Proses koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal (RAN-DF) juga telah diimplementasikan.

Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan

dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan

pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;

3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat;

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;

5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya.

Dalam rangka penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, capaian positif juga telah diraih. Hal ini tercermin dari menurunnya praktek korupsi di birokrasi, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel, terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya. Untuk penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi, program penerapan kepemerintahan yang baik dan program

peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara telah meningkatkan kinerja aparat pengawasan, baik internal maupun eksternal, dan kinerja birokrasi pemerintah. Untuk penindakan/hukuman yang dijatuhkan terhadap tersangka koruptor, diperkirakan sudah mulai menimbulkan efek jera di

kalangan aparatur dan pejabat birokrasi untuk melakukan korupsi. KPK telah menunjukkan keberaniannya dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan para pejabat tinggi. Melalui program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pemerintah telah menyusun 3 RUU guna mewujudkan sistem

kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Adapun tiga RUU tersebut meliputi: RUU Kementerian Negara, RUU Administrasi Pemerintahan serta RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk menghapus peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan

masyarakat, pemerintah telah menetapkan UU Kewarganegaraan RI Tahun 2006 sebagai pengganti UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, telah mulai diakomodasi dalam UU Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Selain itu, untuk mewujudkan konsistensi antara peraturan pusat dan daerah, pemerintah telah membatalkan sejumlah Perda

yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan pusat atau peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan disahkannya RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang direncanakan pada 2008, diharapkan konsistensi antara peraturan pusat dan daerah dapat segera terwujud.

Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh Terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilu 2004 melalui beberapa capaian antara lain sebagai berikut: 1. Terlaksananya peran dan fungsi lembaga penyelenggara

negara dan lembaga kemasyarakatan sesuai Konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik; serta

3. Terlaksananya pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil

Dalam rangka mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh, di MPR telah dilaksanakan sosialisasi amandemen UUD 1945, digiatkannya kegiatan kemajelisan melalui ceramah dan diskusi di berbagai daerah, penyebaran informasi kemajelisan, sosialisasi putusan MPR, sosialisasi peran MPR, dan kajian tentang materi putusan MPR. Selain tiu, penyuluhan dan penyebaran informasi putusan-putusan MPR telah pula dilaksanakan pada lebih dari 200 lokasi yang direncanakan. Pada lembaga DPR, upaya memperkokoh lembaga ini telah dilakukan pula melalui penyuluhan dan penyebaran informasi dalam

rangka penyampaian kebijakan publik dan penjaringan aspirasi masyarakat, pengembangan kelembagaan dalam rangka meningkatkan fungsi konstitusi dewan, serta diikutinya sidang-sidang parlemen, baik di tingkat regional maupun internasional. Pada lembaga DPD, pencapaian telah ditunjukkan dengan dibahas dan disusunnya sejumlah RUU, seperti: RUU Agraria, RUU

Kepelabuhanan, RUU Ketenagalistrikan, RUU Penanaman Modal, dan RUU Pemekaran Daerah Konawe, Buton Utara, Lawang.

7

Sasaran Capaian

pada tahun 2009.

Selain itu, pencapaian DPD juga ditunjukkan dengan telah direvisinya UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta pertimbangan dan pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan beberapa UU. Guna mendukung proses seleksi kepemimpinan politik, khususnya lembaga Pemilu, kegiatan yang telah dilaksanakan terfokus

pada penguatan kelembagaan KPU/KPUD di seluruh Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan belum secara khusus mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2009. Namun, sejumlah susunan rencana program/kegiatan dan tahapan pelaksanaan Pemilu 2009 sudah dilakukan. Susunan dan tahapan tersebut meliputi Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pilpres/Pilwapres, dan Pilkada. Terkait dengan perbaikan proses politik tersebut, sampai dengan kuartal terakhir tahun 2007, pemerintah telah melakukan

fasilitasi pelaksanaan Pilkada di 332 daerah yang meliputi 20 provinsi, 257 kabupaten, dan 55 kota. Untuk meningkatkan kapasitas ormas, upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan forum terbuka guna membahas revisi

UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan tahun 2006 dan tahun 2007.

8

Agenda 3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sasaran Capaian

Penanggulangan Kemiskinan Menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Secara rinci, sasaran tersebut adalah: 1. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis

kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009; 2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan

terjangkau; 3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu; 4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan

merata; 5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha; 6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak

dan sehat; 7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat

miskin; 8. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan

SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup; 9. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal

atas tanah; 10. Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan; dan 11. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam

pengambilan keputusan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, capaian positif ditunjukkan dengan berkurangnya angka persentase penduduk miskin dari 16,7 persen pada 2004 menjadi 16,58 persen pada 2007. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin saat ini sudah hampir menyamai sebelum krisis. Bahkan, dalam persentase, tingkat penduduk miskin lebih rendah daripada saat sebelum krisis yang tercatat sebesar 17,50 persen. Sasaran pencapaian di tahun 2009 untuk tingkat kemiskinan adalah 8,2 persen. Walaupun selama kurun waktu 3 tahun telah

terjadi penurunan namun masih lebih tinggi dari sasaran yang ingin dicapai. Perkembangan terakhir menunjukkan angka kemiskinan dapat diturunkan dengan kecepatan yang lebih tinggi dalam 2 tahun terakhir ini.

Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas 1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi

kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi. Reformasi dimaksud mencakup upaya untuk menuntaskan sinkronisasi sekaligus deregulasi peraturan antarsektor dan antara pusat dengan daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur perijinan untuk start up bisnis, penyempurnaan sistem perpajakan dan kepabeanan, penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban berusaha.

2. Peningkatan efisiensi pelayanan ekspor-impor kepelabuhanan, kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan ke tingkatan efisiensi di negara-negara tetangga yang maju perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Dalam 3 (tiga) tahun pertama diharapkan setengahnya telah dicapai.

3. Pemangkasan prosedur perijinan start up dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi di negara-negara tetangga yang maju perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Dalam 3 (tiga) tahun pertama, diharapkan setengahnya telah tercapai.

Dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor nonmigas, mengacu data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada 2005 meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Realisasi PMDN dan PMA masing-masing meningkat sekitar 99,0 persen dan 95,2 persen dengan nilai Rp 30,7 triliun dan USD 8,9 miliar. Pada 2006, realisasi investasi PMDN dan PMA mengalami penurunan. PMDN menurun sebesar 32,2 persen dengan nilai Rp 20,8 triliun, sedangkan realisasi PMA menurun 33,0 persen dengan nilai USD 6,0 miliar. Sementara itu, pada 2007, realisasi investasi kembali meningkat secara signifikan. PMDN meningkat sebesar 67,8 persen menjadi Rp 34,9 triliun, sedangkan PMA meningkat 73,2 persen menjadi USD 10,3 miliar. Untuk ekspor nonmigas, nilainya pada 2005 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pertumbuhan ekspor

nonmigas sebesar 18,8 persen atau setara dengan USD 66,4 miliar. Pada 2006, ekspor nonmigas juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 19,8 persen atau sebesar USD 79,6 miliar. Pada 2007, ekspor nonmigas tumbuh sebesar USD 91,9 miliar atau meningkat 15,5 persen.

9

Sasaran Capaian

4. Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga peranannya terhadap Produk Nasional Bruto meningkat dari 20,5 persen pada tahun 2004 menjadi 27,4 persen pada tahun 2009 dengan penyebaran yang makin banyak pada kawasan-kawasan di luar Jawa, terutama Kawasan Timur Indonesia.

5. Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap dari sekitar 5,2 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 9,8 persen pada tahun 2009 dengan komposisi produk yang lebih beragam dan kandungan teknologi yang semakin tinggi.

6. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan dinamis.

7. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa menjadi sekitar USD 10 miliar pada tahun 2009, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa besar.

8. Meningkatnya kontribusi kiriman devisa dari tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri dari perkiraan sekarang yang berkisar sekitar US$ 1 miliar.

Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur 1. Sektor industri manufaktur (non-migas) ditargetkan tumbuh

dengan laju rata-rata 8,56 persen per tahun. Dengan tingkat operasi rata-rata hanya sekitar 60 persen pada tahun 2003, target peningkatan kapasitas utilisasi khususnya sub-sektor yang masih berdaya saing akan meningkat ke titik optimum yaitu sekitar 80 persen dalam dua sampai tiga tahun pertama, terutama untuk industri yang dinilai memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

2. Target penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang adalah sekitar 500 ribu per tahun (termasuk industri pengolahan migas). Dengan kecenderungan penurunan penyerapan beberapa tahun belakangan ini, penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak mengandalkan pada basis industri baru yang perlu dipacu pertumbuhannya. Sejalan dengan upaya revitalisasi pertanian dan pedesaan, langkah pengembangan untuk mewujudkan industrialisasi perdesaaan menjadi sangat penting. Sedangkan bagi industri berskala menengah dan besar penyerapan tenaga kerja baru akan mengandalkan investasi baru. Diperkirakan kebutuhan investasi untuk mengejar target penyerapan tenaga kerja di atas mencapai 40 sampai 50 triliun rupiah per tahun.

3. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri

Dalam rangka peningkatan daya saing industri manufaktur, capaian yang ada cukup menggembirakan meski belum optimal. Selama 2007, tercatat pertumbuhan positif dari sebagian besar subsektor industri nasional. Industri alat angkut, mesin dan peralatannya mencatat pertumbuhan sebesar 8,06 persen, industri kertas dan barang cetakan 8,03 persen, industri makanan, minuman dan tembakau 6,44 persen. Pada saat yang sama, industri semen dan barang galian bukan logam juga membukukan pertumbuhan sebesar 5,45 persen. Sedangkan industri pupuk, kimia dan barang dari karettumbuh sebesar 5,20 persen serta industri logam dasar, besi dan baja 1,47 persen. Dari kinerja yang ada, sektor industri diperkirakan mampu tumbuh 6,3 persen. Prognosa ini didasarkan pada asumsi semakin

rendahnya tingkat inflasi dan bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI rate). Investasi diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi. Namun, angka perkiraan ini masih lebih rendah dari sasaran yang sebesar 8,56 persen. Masih rendahnya tingkat pencapaian ketimbang sasaran disebabkan sejumlah faktor. Diantaranya, faktor ekonomi seperti kondisi perijinan, tingkat korupsi yang masih tinggi, dan iklim investasi yang secara umum belum terlalu menggembirakan Untuk eskpor industri nonmigas, secara keseluruhan menunjukkan capaian yang positif. Hal ini diindikasikan dengan konsistensi

realisasi pertumbuhan ekspor pada 2005 yang sebesar 14,2 persen, meningkat menjadi 16,7 persen pada 2006 dan meningkat 16,8 persen pada 2007.

10

Sasaran Capaian

yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber-sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang.

4. Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produk-produk impor.

5. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional, terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya masih potensial untuk ditingkatkan.

6. Meningkatnya proses alih teknologi dari foreign direct investment (FDI) yang dicerminkan dari meningkatnya pemasokan bahan antara dari produk lokal;

7. Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk nasional.

8. Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar Pulau Jawa, terutama industri pengolahan hasil sumberdaya alam.

Revitalisasi Pertanian Tingkat pertumbuhan sektor pertanian rata-rata 3,52 persen per tahun dalam periode 2004-2009 dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani. Sasaran antara adalah: 1. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan

komoditas yang berdaya saing tinggi. 2. Terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat

ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik, untuk pengamanan kemandirian pangan.

3. Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras.

4. Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri.

5. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan.

6. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.

7. Meningkatnya produksi dan ekspor hasil pertanian dan perikanan.

8. Meningkatnya kemampuan petani dan nelayan dalam mengelola sumber daya alam secara lestari dan bertanggung jawab.

9. Optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu. 10. Meningkatnya hasil hutan non kayu 30 persen dari produksi

Penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih ditempati oleh sektor pertanian, industri dan perdagangan, hotel dan restoran. Komposisi ini cenderung tetap meski terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan sektoral selama 3 tahun terakhir. Percepatan pertumbuhan ini cenderung ditopang oleh percepatan pertumbuhan pada sektor sektor perdagangan dan jasa. Untuk sektor tradisional seperti pertanian dan industri tumbuh stabil di kisaran 3-4 persen dan 5-7 persen berturut-turut. Kemampuan sektor pertanian untuk bertahan sebagai salah satu penyumbang terbesar PDB tidak lepas dari keberhasilan upaya

revitalisasi yang dilakukan pemerintah. Tingkat pertumbuhan sektor ini tercatat hanya 2,8 persen pada 2004. Namun, dalam kurun 2 tahun berikutnya, pertumbuhan meningkat sebesar rata-rata 3,3 persen. Peningkatan ini memberi pengaruh nyata terhadap perbaikan tingkat kesejahteraan petani. Hal ini tercermin dengan terus meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dari 100,66 pada 2005 menjadi berturut-turut 102,5 dan 107,09 pada 2006 dan 2007. Selaras dengan tingkat pertumbuhan, produksi hasil pertanian secara umum juga meningkat, kecuali kedelai yang mengalami

penurunan. Produksi padi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,5 persen per tahun selama 2004-2007. Bahkan pada 2007, produksi padi melonjak 4,7 persen atau meningkat menjadi 57,07 juta ton. Hasil ini berada di atas perkiraan sasaran produksi 2007 yang sebesar 55,46 juta ton. Dengan capaian tingkat produksi tersebut, kebutuhan konsumsi dalam negeri diyakini dapat terpenuhi.

11

Sasaran Capaian

tahun 2004. 11. Bertambahnya hutan tanaman minimal seluas 5 juta ha dan

penyelesaian penetapan kesatuan pemangkuan hutan sebagai acuan pengelolaan hutan produksi.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan

lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional; 2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal; 3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah

dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya;

4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas per tenaga kerja UMKM, berdasarkan harga konstan tahun 2000, laju produktivitas telah mencapai rata-rata sekitar 1,0 persen per tahun selama 2005-2006. Untuk pertumbuhan produktivitas nasional, lajunya mencapai rata-rata sekitar 0,8 persen per tahun. Meskipun laju pertumbuhan produktivitas per tenaga kerja UMKM meningkat relatif lebih tinggi daripada pertumbuhan produktivitas tenaga kerja nasional, namun kenaikan tersebut sesungguhnya sangat lambat.Produktivitas per tenaga kerja UMKM masih jauh tertinggal dengan produktivitas tenaga kerja usaha besar. Kontribusi UKM dalam PDB nasional terbilang cukup signifikan dengan total lebih dari 50 persen PDB. Selama 2005-2006,

kontribusi UKM mengalami peningkatan. Tahun 2005, kontribusinya sebesar Rp 1.491,0 triliun atau 53,5 persen dari keseluruhan PDB nasional. Tahun 2006, persentasenya sedikit menunjukkan penurunan. Namun, dari sisi jumlah, terdapat peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar Rp 1.778,8 triliun atau 53,3 persen.

Peningkatan Pengelolaan BUMN Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMN dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan negara.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan BUMN, perbaikan kinerja BUMN telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama bila ditinjau dari sisi kontribusinya terhadap penerimaan negara dan fungsinya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pada 2007, jumlah BUMN turun dari 158 menjadi 139 sebagai akibat privatisasi yang dilakukan selama 3 tahun terakhir. Dari privatisasi ini, pemerintah menerima Rp 2,09 triliun. Pada 2007, sasaran penerimaan dari privatisasi adalah Rp 3,3 triliun. Untuk pengelolaan dan daya saing BUMN, capaian yang diperoleh juga membaik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target

penerimaan deviden yang ditetapkan dan membesarnya peran badan usaha pemerintah ini pada sektor-sektor tertentu. Untuk realisasi pembagian laba BUMN, tercatat sebesar Rp 12,8 triliun pada tahun 2005. Pada 2006, realisasi pembagian laba meningkat signifikan hingga Rp 21,4 trilliun. Pada akhir 2006, sebanyak 114 dari total 139 BUMN mampu memperoleh laba sebesar Rp 54,42 triliun. Angka ini meningkat dari Rp 42,35 triliun yang dihasilkan 103 BUMN pada tahun sebelumnya. Sayangnya, pada periode yang sama, 20 badan usaha masih mengalami kerugian sebanyak Rp 2,27 triliun. Namun, angka ini sudah mengalami penuirunan dibanding tahun 2005 yang mengalami kerugian Rp 6,60 triliun dari 31 badan usaha.

Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. Tumbuhnya penemuan iptek baru sebagai hasil litbang

nasional yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah dalam sistem produksi dan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari dan bertanggung jawab.

2. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna sumberdaya (SDM, sarana, prasarana dan kelembagaan) iptek.

3. Tertatanya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang oleh dunia usaha dan industri, meningkatnya kandungan teknologi dalam industri nasional, serta tumbuhnya jaringan kemitraan dalam kerangka sistem inovasi nasional.

Melalui berbagai program peningkatan kemampuan iptek, secara umum hasil yang diperoleh cukup menggembirakan. Terkait dengan indeks daya saing internasional, World Economic Forum (WEF) pada 2007 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-54 dalam indeks pencapaian teknologi. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan posisi Indonesia yang sebelumnya berada pada peringkat 69 pada 2004. Untuk program penelitian dan pengembangan iptek, tercatat pula sejumlah kemajuan di berbagai bidang. Diantaranya, di bidang

ketahanan pangan melalui pengembangan teknologi diversifikasi pangan. Di bidang energi baru dan terbarukan, telah dilakukan penciptaan benih unggul hasil pemuliaan mutasi radiasi serta pengembangan prototipe pabrik bio-etanol dan prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Di bidang teknologi informasi, telah dikembangkan piranti lunak berbasis open source di tanah air melalui program Indonesia go open source (IGOS) serta pengembangan sistem pemantau dini bencana alam untuk tsunami, yaitu Indonesian Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS). Di bidang teknologi pertahanan dan keamanan, telah dikembangkan pula teknologi rancang bangun Pesawat Udara Nirawak (PUNA), teknologi kedirgantaraan dalam penguasaan teknologi satelit, dan pengembangan kendaraan tempur berupa mobile shooting range.

12

Sasaran Capaian

4. Terwujudnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas, sistem pembinaan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual, pengetahuan lokal, serta sistem standarisasi nasional.

Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada akhir 2009.

Dalam rangka perbaikan iklim ketenagakerjaan, capaian di bidang kesejahteraan telah ditunjukkan dengan jumlah perbaikan. Hal ini terlihat dari peningkatan kemampuan perekonomian menciptakan kesempatan kerja selama 3 tahun terakhir. Pada 2004, perekonomian hanya mampu menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,91 juta. Namun, selama kurun November 2005 sampai Agustus 2006 telah tercipta 1,5 juta kesempatan kerja. Pada Agustus 2006 hingga Agustus 2007, angka ini meningkat lagi menjadi 4,4 juta. Untuk pengangguran terbuka, jumlahnya telah mengalami penurunan signifikan. Pada 2005, pengangguran terbuka mencapai

11,2 persen atau 11,9 juta orang. Angka ini menjadi 10,3 persen pada 2006 dan 9,1 persen pada 2007.

Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Terpeliharanya stabilitas ekonomi makro yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta dengan tetap menjaga stabilitas nasional.

Dalam rangka pemantapan stabilitas ekonomi makro, capaian stabilitas indikator relatif terkendali. Sejalan dengan perkembangan kegiatan perekonomian serta berbagai kebijakan yang ditempuh di bidang pendapatan negara, realisasi penerimaan negara dan hibah tahun 2007 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun 2006. Realisasi pendapatan negara dan hibah secara nominal naik dari Rp 637.987,2 miliar pada tahun 2006 menjadi sebesar Rp 711.908,7 miliar pada 2007. Namun, harus diakui kontribusinya per PDB mengalami penurunan dari 19,1 persen PDB di tahun 2006 menjadi 18,7 persen PDB di tahun 2007. Pada sisi moneter, sasaran inflasi yang ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009 adalah sebesar 7,0 persen, 5,5 persen dan 5,0

persen untuk tahun 2005, 2006 dan 2007. Pada 2005, inflasi melonjak menjadi 17,1 persen dari 6,4 persen pada tahun 2004. Capaian ini di atas sasaran RPJMN yang sebesar 7,0 persen. Hal ini terutama diakibatkan kenaikan harga BBM pada Maret dan Oktober 2005. Pada 2006, inflasi menurun menjadi 6,60 persen. Capaian ini di bawah sasaran inflasi yang sebesar 8,0 persen. Faktor yang signifikan menjadi trigger adalah pengendalian inflasi melalui pengendalian moneter (BI rate) maupun pengendalian harga bahan makanan pokok (volatile foods) di berbagai daerah. Untuk 2007, inflasi mencapai 6,59 persen. Capaian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan sasaran inflasi sebesar 6,50 persen. Untuk sektor keuangan Indonesia, capaian stabilitas dirasakan cukup mantap. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya modal

minimum lembaga keuangan, terselenggaranya pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang sesuai dengan standar internasional (termasuk pelaksanaan pedoman pengenalan nasabah pada penyedia jasa keuangan), terbentuknya mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis yaitu perangkat peraturan Jaring Pengaman Sektor Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta meningkatnya kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan dalam memenuhi ketentuan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Disamping itu, telah dilaksanakan pula persiapan pembentukan OJK secara bertahap yang dimulai dengan penggabungan Bepapam dan Lembaga Keuangan menjadi 1 badan yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan nonbank dan pasar modal. Untuk ketahanan perbankan nasional, capaian yang diperoleh juga memenuhi ekspetasi. Hal ini ditunjukkan oleh Capital

Adequacy Ratio (CAR) yang mencapai 19 persen (2007) dan rasio Non Performing Loans (NPLs) gross yang turun hingga 4,1 persen atau lebih rendah dari NPLs gross tahun 2006 yang mencapai 6,1 persen.

Pembangunan Perdesaan 1. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan

sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang

Dalam rangka pembangunan perdesaan, capaian ditunjukkan dengan berbagai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Semua ini tercermin dari: (1) meningkatnya pertumbuhan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha, (2) terfasilitasinya penguatan lembaga dan

13

Sasaran Capaian

terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan;

2. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran;

3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak;

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan yang ditandai dengan antara lain: (i) selesainya pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan sekurang-kurangnya 43 ribu sambungan baru di 43 ribu desa dan community access point di 45 ribu desa; (ii) meningkatnya persentase desa yang mendapat aliran listrik dari 94 persen pada tahun 2004 menjadi 97 persen pada tahun 2009, (iii) meningkatnya persentase rumah tangga perdesaan yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum hingga 30 persen; dan (iv) seluruh rumah tangga telah memiliki jamban sehingga tidak ada lagi yang melakukan ”open defecation” (pembuangan di tempat terbuka);

5. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

organisasi berbasis masyarakat di perdesaan, dan (3) semakin mantapnya kelembagaan pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kemajuan lain yang dicapai pembangunan perdesaan ditunjukkan pula dengan semakin terkordinasinya pengembangan

kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan di kawasan perdesaan serta meningkatnya kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan kawasan perdesaan. Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal, capaian yang diperoleh selama kurun 3 tahun juga sudah menunjukkan

perkembangan berarti. Hal ini tercermin dari terselenggaranya pembinaan, penganggaran, perencanaan, dan pengendalian pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan di 94 kawasan di 32 provinsi. Disamping pencapaian tersebut, program pembangunan perdesaan juga menghasilkan peningkatan infrastruktur yang tercermin dari pembangunan PLTS, PLTB, PLTMH, dan pembangunan sejumlah jaringan tegangan menengah, tegangan rendah, gardu distribusi, dan PLTD. Untuk peningkatan kualitas SDM, di perdesaan juga sudah tersedia sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah,

termasuk pendidikan menengah kejuruan. Selain itu, telah dilakukan pula: (1) rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak, (2) terbukanya akses pendidikan keaksaraan fungsional, (3) meningkatnya pendidikan nonformal untuk meningkatkan keterampilan kerja, (4) meningkatnya pelayanan kesehatan, serta (5) meningkatnya pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di kawasan perdesaan.

Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah 1. Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah

cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang terintegrasi dan sinergis;

2. Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan nasional’;

3. Terwujudnya percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya dalam ‘suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi’, termasuk dalam melayani kebutuhan masyarakat warga kotanya;

4. Terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan metropolitan’ yang compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta

Dalam rangka pengurangan ketimpangan pembanguan wilayah, berbagai program telah mencapai hasil yang cukup baik hingga akhir 2007. Diantaranya, (1) terciptanya daerah pusat pertumbuhan baru; (2) terdapat 28 kabupaten yang sudah dapat keluar dari kategori tertinggal; (3) terbukanya beberapa kawasan yang sebelumnya terisolasi melalui penerbangan dan pelayaran perintis.

14

Sasaran Capaian

mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan; 5. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah

perkotaan dan perdesaan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang saling menguntungkan;

6. Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan’;

7. Terwujudnya sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Sasaran tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan proyeksi peningkatan jumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk sampai dengan tahun 2009. Sasaran pembangunan pendidikan ditandai oleh: 1. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia. 2. Meningkatnya kualitas pendidikan. 3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan

pembangunan. 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan

pendidikan.

Dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, capaian positif telah ditunjukkan meskipun harus diakui masih banyak sejumlah kelemahan. Adapun capaian yang telah diperoleh, meliputi: (1) rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) pada hampir semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan, dan (2) kesenjangan pendidikan antar masyarakat kaya dan miskin juga sudah semakin berkurang. Masih adanya kesenjangan partisipasi pendidikan mengindikasikan bahwa sasaran layanan pendidikan pada tahun-tahun mendatang perlu lebih diarahkan pada peningkatan akses layanan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain tercermin dari indikator dampak (impact) yaitu: 1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi

70,6 tahun; 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000

kelahiran hidup; 3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi

226 per 100.000 kelahiran hidup; dan 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8

persen menjadi 20,0 persen.

Dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas, capaian positif dari prioritas pembangunan ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup. Selama kurun 2006-2007, usia harapan hidup meningkat menjadi 69,4 tahun. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, kecenderungan usia harapan hidup akan terus meningkat sampai menjadi sekitar 73,7 tahun pada 2025. Dengan demikian, diperkirakan sasaran usia harapan hidup 70,6 tahun dalam RPJMN pada akhir 2009 akan tercapai. Untuk kesehatan ibu dan anak, capaian ditunjukkan dengan tingkat dan kecenderungan angka kematian ibu melahirkan yang

mengalami penurunan dari 334 menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup. Demikian pula, angka kematian bayi menurun dari 35 menjadi 29,4 per 1.000 kelahiran hidup sepanjang 2004-2007. Dengan penurunan kematian ini, Indonesia berhasil mencapai target World Summit for Children. Diperkirakan, target MDGs 2015 pun akan tercapai meskipun perlu upaya yang lebih keras dan konsisten. Melalui rangkaian program peningkatan kualitas layanan kesehatan tersebut, kondisi gizi balita secara umum mengalami

perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi kurang gizi. Selama 1978-1998, prevalensi kurang gizi balita berkurang dari 46,3 menjadi 37,5 persen atau turun rata-rata 0,85 persen per tahun. Prevalensi ini terus menurun menjadi 28,0 persen pada 2007. Ke depan, upaya perbaikan status gizi masyarakat, terutama masyarakat miskin, akan terus dilakukan dan menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan.

15

Sasaran Capaian

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial 1. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah

kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar; 2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah

kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan; 3. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat

dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

4. Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial;

5. Tersusunnya sistem perlindungan sosial nasional; 6. Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial; 7. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan

korban bencana alam dan sosial; dan 8. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan

sosial.

Dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, telah dicapai sejumlah keberhasilan dalam rehabilitasi kesejahteraan, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengembangan sistem perlindungan sosial, penelitian dan pengembangan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, pemberdayaan kelembagaan, peningkatan kualitas penyuluhan, serta pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial. Namun demikian, secara umum, kondisi kesejahteraan sosial di Indonesia masih memprihatinkan. Jumlah anak terlantar, balita terlantar, orang lanjut usia, jumlah penyandang cacat, dan fakir miskin masih menjadi persoalan di bidang kesejahteraan sosial. Rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial, juga merupakan permasalahan yang masih harus ditangani secara serius oleh negara.

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga Sasaran pertama adalah terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas ditandai dengan: (a) Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen per tahun; tingkat fertilitas total menjadi sekitar 2,2 per perempuan; persentase pasangan usia subur yang tidak terlayani (unmet need) menjadi 6 persen; (b) Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5 persen; (c) Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif serta efisien; (d) Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun; (e) Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh-kembang anak; (f) Meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif; dan (g) Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Sasaran kedua adalah: (a) Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, baik di tingkat nasional maupun daerah; dan (b) Meningkatnya cakupan jumlah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sasaran ketiga adalah: (a) Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda di tingkat nasional dan daerah; (b)

Dalam rangka pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga, capaian telah ditunjukkan dengan: (1) menurunnya laju pertumbuhan penduduk, (2) menurunnya Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,26, meningkatnya peserta KB baru, (3) meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan, (4) meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, (5) meningkatnya jumlah institusi masyarakat penyelenggara pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta (6) meningkatnya event, partisipasi dan prestasi pemuda dalam olahraga dan pembangunan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan yang hadir dalam bidang ini. Diantaranya, masih tingginya disparitas TFR meskipun sudah mulai mengalami penurunan, masih rendahnya rata-rata usia kawin pertama perempuan, tingginya angka unmet need, rendahnya penggunaan alat kontrasepsi secara efektif dan efisien, rendahnya partisipasi pria dalam berKB serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi oleh remaja, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana serta pendanaan untuk program KB, kepemudaan dan olahraga.

16

Sasaran Capaian

Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan; (c) Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan olahraga di tingkat nasional dan daerah; (d) Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga; dan (e) Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah.

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama a. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan

pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak;

b. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya;

d. Meningkatnya kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji; serta

e. Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis.

2. Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama

Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai, sehingga konflik yang terjadi di beberapa daerah dapat diselesaikan dan tidak terulang di daerah lain.

Dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan beragama, capaian positif ditunjukkan dengan: (1) meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana peribadatan, (2) meningkatnya bantuan untuk pengadaan kitab suci, dan (3) meningkatnya jumlah BNPP di tingkat kecamatan. Untuk peningkatan kualitas manajemen ibadah haji bagi umat Islam, telah diupayakan efisiensi, pencegahan korupsi, dan pengurangan biaya tidak langsung yang dibebankan kepada jemaah calon haji. Sejumlah perbaikan yang telah dilakukan, diantaranya, penyempurnaan sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat) dan pelaksanaan tes psikologi dalam rekruitmen petugas haji. Meskipun demikian, hingga akhir 2007, harus diakui masih banyak terdapat keluhan masyarakat terkait layanan ibadah haji, utamanya yang terkait dengan kondisi pemondokan, katering, dan penerbangan. Untuk meningkatkan kerukunan umat beragama, sejumlah kemajuan berarti telah pula dicapai. Hal ini diperlihatkan dengan

intensitas dan semangat kerjasama lintas agama serta terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

17

Sasaran Capaian

Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (kontribusi sektor perikanan, kehutanan, pertambangan dan mineral terhadap PDB) dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas. Adanya keseimbangan tersebut berarti menjamin keberlanjutan pembangunan. Untuk itu, pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah, menjadi suatu keharusan. Yang dimaksud dengan sustainable development adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Seluruh kegiatannya harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable) dan ramah lingkungan (environmentally sound). Prinsip tersebut harus dijabarkan dalam bentuk instrumen kebijakan dan peraturan perundangan lingkungan yang dapat mendorong investasi pembangunan jangka menengah di seluruh sektor dan bidang yang terkait dengan sasaran pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti di bawah ini:

Dalam rangka perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, capaian positif ditunjukkan dengan meningkatnya ekspor kayu olahan, meningkatnya penanganan illegal fishing, dan terwujudnya rehabilitasi hutan sepanjang 1,7 juta hektar di 33 provinsi. Selain itu, selama kurun waktu 3 tahun terakhir, pemerintah juga telah berhasil membangun hutan rakyat seluas 5.875 hektar, 3.100 hektar hutan tanaman jarak pagar, dan mengurangi jumlah lahan kritis sebesar 1,50 juta hektar. Pencapaian positif di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan SDA ini juga terlihat dari mulai tersedianya statistik kehutanan tahunan, membaiknya mitigasi perubahan iklim, serta meningkatnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan limbah.

Peningkatan Kapasitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Pelayanan Infrastruktur I. Sumber daya air 1.1 Sasaran Pembangunan Sumber Daya Air Sasaran umum pembangunan sumber daya air adalah: (1) tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan; (2) terkendalinya potensi konflik air; (3) terkendalinya pemanfaatan air tanah; (4) meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; (5) berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan; (6) terkendalinya pencemaran air; (7) terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis; (8) meningkatnya partisipasi aktif masyarakat; (9) meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi; (10) terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan; (11) tersedianya data dan sistem informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses; dan (12) pulihnya kondisi

Di bidang pembangunan sumber daya air telah dilaksanakan pemasangan dan pengoperasian Flood Forecasting and Warning

System. Pada 2005, 2006, dan 2007 telah dilaksanakan pemasangan dan pengoperasian peralatan masing-masing 2 buah. Untuk pembangunan prasarana pengendali banjir, pada 2006 telah dibangun prasarana sepanjang 228 km dan sepanjang 171 km pada 2007 dengan luasan sebesar 500 hektar. Untuk menanggulangi daya rusak air di daerah pantai, telah dilakukan upaya pembangunan pengaman pantai. Pada 2005, telah

direalisasikan pembangunan pengaman pantai sepanjang 30,62 km. Pada 2006, dikembangkan 29,79 km pada 2007 dikembangkan 35,56 km. Pembangunan pengaman pantai tersebut tersebar di berbagai daerah yang memiliki potensi terjadinya abrasi pantai.

18

Sasaran Capaian

sumber-sumber air dan prasarana sumber daya air, ketersediaan air baku bagi masyarakat, pengendalian banjir terutama pada daerah perkotaan, serta pulihnya kondisi pantai di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara akibat bencana alam. II. Transportasi 2.1 Sasaran Pembangunan Prasarana Jalan Sasaran umum pembangunan prasarana jalan adalah: (1) terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat; (2) meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi baik dalam hal kecepatan maupun kenyamanan khususnya pada koridor-koridor utama di masing-masing pulau, wilayah KAPET, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil, maupun pulau-pulau kecil; (3) serta terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, BUMN, maupun swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan melalui reformasi dan restrukturisasi baik di bidang kelembagaan maupun regulasi diantaranya merampungkan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang akan dihadapi dalam era globalisasi dan otonomi daerah. 2.2 Sasaran Pembangunan Lalu Lintas Angkutan Jalan a. Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya

jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya.

b. Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana LLAJ. c. Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu

lintas di jalan serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyaman transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, perdesaan dan antarkota.

d. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasional.

e. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan perdesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah.

f. Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan, melalui: (1) desentralisasi dan otonomi

Di bidang pembangunan prasarana jalan, sarana penunjang pembangunan telah mencapai kondisi mantap jalan hingga

28.417,68 kilometer (82 persen sampai tahun 2007) dengan kecepatan rata-rata 44,5 km/jam. Kondisi ini telah melampaui target awal RPJMN 2004-2009. Hingga akhir 2009, diharapkan kondisi mantap jalan akan mencapai 84 persen atau sekitar 29.008 kilometer. Di samping itu, penambahan panjang jalan tol diharapkan juga sudah meningkat. Saat ini, jalan tol yang sudah beroperasi menjadi 1.119,54 km. Adapun pengusahaannya dilakukan oleh PT Jasa Marga sepanjang 511,42 km dan oleh swasta 608,12 km.

Di bidang pembangunan lalu lintas angkutan jalan, telah dilakukan upaya untuk melayani kenaikan jumlah kendaraan. Sejumlah

perbaikan kumulatif ditunjukkan dengan hadirnya angkutan massal berbasis bus (bus rapid transit/BRT) di beberapa kota besar serta pemasangan converter kit untuk bahan bakar gas (CNG) pada taksi di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, perbaikan prasarana keselamatan lalu lintas jalan raya telah pula ditingkatkan untuk mengantisipasi kenaikan jumlah kendaraan yang sangat pesat.

19

Sasaran Capaian

daerah, peningkatan koordinasi dan kerjasama antarlembaga dan antarpemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan transportasi jalan, terutama untuk angkutan perkotaan, perdesaaan dan antarkota dalam provinsi; (2) meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan (angkutan perkotaan, perdesaan, dan antarkota); (3) memperjelas peran regulator, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD dalam pelayanan transportasi publik.

g. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan.

h. Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ.

i. Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien dengan berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu perlu didukung perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah dan mengantisipasi perkembangan permintaan pelayanan serta didukung oleh kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat.

2.3 Sasaran Pembangunan Perkeretaapian Diprioritaskan untuk meningkatkan kinerja pelayanan terutama keselamatan angkutan, melalui penurunan tingkat kecelakaan dan fatalitas akibat kecelakaan di perlintasan sebidang dengan jalan dan penanganan keamanan operasi pada sepanjang lintas utama yang padat, serta kelancaran mobilisasi angkutan barang dan jasa. 2.4 Sasaran Pembangunan Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan a. Meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk meningkatkan

jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi maupun meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan yang padat

b. Meningkatnya kalaikan dan jumlah sarana ASDP. c. Meningkatnya keselamatan ASDP. d. Meningkatnya kelancaran dan jumlah penumpang, kendaraan

dan penumpang yang diangkut, terutama meningkatnya kelancaran perpindahan antarmoda di dermaga penyeberangan; serta meningkatkan pelayanan angkutan perintis.

Di bidang pembangunan perkeretaapian, beberapa pembangunan infrastruktur perkeretaapian telah meningkatkan pelayanan

angkutan KA,. Diantaranya, (1) pembangunan jalan KA rel tipe R.33/42/54 sepanjang 38,16 km di lintas Medan-Tebing Tinggi, Medan-Belawan, Bukitputus-Indarung, Lahat-Lubuk Linggau, Tanjung Enim-Tarahan, dan Bangil-Jember, (2) pembangunan jalan KA baru lintas Simpang-Indralaya/UNSRI sepanjang 4,3 km; (3) pembangunan yang melanjutkan jalan KA akses Pelabuhan Tanjung Priok-Pasoso, (4) pembangunan yang melanjutkan jalur ganda jalan KA segmen III sepanjang 48 km pada lintas Cikampek-Cirebon, dan (5) pembangunan lintas Yogyakarta-Kutoarjo sepanjang 64 km. Peresmian infrastruktur perkeretaapian telah pula diresmikan, yakni jalur ganda lintas Tanah Abang – Serpong sepanjang 24 km, Depo Depok untuk mendukung pelayanan angkutan komuter perkotaan di wilayah Jabodetabek, dan jalur ganda lintas selatan Yogyakarta-Kutoarjo sepanjang 64 km. Di bidang pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas.

Sejumlah capaian yang tercatat meliputi: (1) pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 155 unit (baru dan lanjutan), (2) pembangunan dermaga sungai danau sebanyak 36 unit (baru dan lanjutan), dan (3) rehabilitasi/peningkatan dermaga penyeberangan sebanyak 32 unit dan sungai danau sebanyak 4 unit. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi ASDP, telah dilakukan pengadaan dan pemasangan rambu laut sebanyak 32 unit, rambu sungai danau sebanyak 1.114 buah, dan pengerukan alur sungai sebesar 873.329 m3.

20

Sasaran Capaian

e. Meningkatnya peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ADSP, serta meningkatnya kinerja BUMN di bidang ASDP.

2.5 Sasaran Pembangunan Transportasi Laut Sasaran pembangunan transportasi laut adalah: a) Meningkatnya pangsa pasar armada pelayaran nasional baik untuk angkutan laut dalam negeri maupun ekspor-impor; b) Meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan khususnya yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sebagian besar muatan ekspor-impor dan angkutan dalam negeri ditangani oleh pelabuhan yang ada di bawah pengelolaan BUMN; c) Selanjutnya terlengkapinya prasarana SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran) dan fasilitas pemeliharaannya, sehingga SBNP yang ada dapat berfungsi 24 jam; dan d) Terselesaikannya uji materiil PP Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan revisi UU No 21 tahun 1992 tentang Pelayaran khususnya yang berkaitan dengan keharusan bekerjasama dengan BUMN apabila pihak swasta ingin berinvestasi pada prasarana pelabuhan harus diselesaikan guna menarik pihak swasta berinvestasi pada prasarana pelabuhan. 2.6 Sasaran Pembangunan Transportasi Udara Sasaran pembangunan transportasi udara adalah terjaminnya keselamatan, kelancaran dan kesinambungan pelayanan transportasi udara baik untuk angkutan penerbangan domestik dan internasional, maupun perintis. Di samping itu sasaran yang tak kalah pentingnya adalah terciptanya persaingan usaha di dunia industri penerbangan yang wajar sehingga tidak ada pelaku bisnis di bidang angkutan udara yang memiliki monopoli. III. Energi, Ketenagalistrikan, Pos dan Telematika 3.1 Sasaran Pembangunan Energi Sesuai dengan rencana jangka menengah sampai dengan tahun 2009, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen per tahun dan dengan elastisitas energi sekitar 1,2, maka sasaran permintaan energi total diproyeksikan naik sebesar 7,1 persen per tahunnya. Dengan adanya upaya peningkatan efisiensi dan rehabilitasi infrastruktur energi diharapkan pertumbuhan permintaan energi dapat ditekan. Selain itu sesuai dengan kebijakan diversifikasi diperlukan penganekaragaman pemakaian energi non-BBM, agar dapat mengurangi beban pemerintah untuk mensubsidi BBM (khususnya impor minyak mentah dan produk BBM) secara bertahap dan sistematis. Untuk itu diperlukan

Di bidang pembangunan transportasi laut, sebagai implementasi dari Inpres Nomor 5 tahun 2005 Tentang Pemberdayaan

Armada Pelayaran Nasional, telah terjadi peningkatan kapasitas armada dari 6.041 unit (5.665.766 GT) pada 2005 menjadi 7.137 unit (7.035.204 GT) pada Maret 2007. Peningkatan ini setara dengan peningkatan jumlah armada sebanyak 1.096 unit kapal (18,14 persen) atau sebesar 1.369.438 GT (24,17 persen). Peningkatan jumlah armada tersebut mendorong peningkatan pangsa muatan angkutan laut dalam negeri dari 55,47 persen dari total muatan sebesar 206,336 juta ton pada 2005 menjadi 61,30 persen dari total muatan sebesar 220,779 juta ton pada 2006. Untuk angkutan laut luar negeri, peningkatan terjadi pula dari 4,99 persen jumlah muatan sebesar 492,969 juta ton pada 2005 menjadi 5,70 persen dari total muatan 515,153 juta ton pada 2006. Di bidang pembangunan transportasi udara, guna meningkatkan aksesibilitas pada transportasi udara telah dibangun 6 bandara

penerbangan umum, yakni (1) bandara internasional Minangkabau, (2) Abdurahman Saleh – Malang, (3) Blimbingsari-Banyuwangi, (4) Seko, (5) Rampi, dan (6) Hadinotonegoro-Jember. Untuk peningkatan fasilitas bangunan, telah terpasang sebesar 21,05 persen pada sejumlah bandara. Untuk fasilitas terminal, telah terpasang sebesar 3,88 dan dan untuk fasilitas landasan telah terpasang sebesar 1.281.022 m2. Untuk program penunjang transportasi, sampai dengan tahun 2007 telah dihasilkan prasarana penunjang SAR yang meliputi 11

unit rapid deployment land (RPD) SAR. Tidak bisa dipungkiri, program penunjang ini meningkatkan kinerja operasi SAR. Hal ini tercermin dari meningkatnya penanganan musibah, khususnya musibah pelayaran, penerbangan, dan musibah lainnya dengan 254 kali kejadian. Dari 254 kejadian, tercatat jumlah korban yang selamat 2.599 orang, 486 orang luka-luka, sedangkan korban meninggal sebanyak 597 orang dan hilang sebanyak 741 orang.

Di bidang pembangunan energi, pendirian jaringan transmisi dan distribusi gas bumi telah direalisasikan. Dalam kerangka Trans

ASEAN Gas Pipeline (TAGP), telah dioperasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan penampungan migas terapung Belanak. Fasilitas ini didesain untuk melakukan pengolahan minimal 500 juta kubik feet gas, 100 ribu barel minyak dan kondensat, serta 24.140 barel LPG setiap harinya. Fasilitas produksi dan penampungan terapung (floating production storage off loading) di Kawasan Natuna ini terhubungkan dengan 656 km pipa 28” yang mampu menyalurkan gas ke Singapura serta 96 km pipa 18” yang memapu mengekspor gas ke Malaysia. Untuk peningkatan kapasitas kilang minyak bumi dan pembangunan jaringan pipa BBM, telah dilakukan sejumlah pembangunan

proyek oleh Pertamina untuk meningkatkan jumlah dan fleksibilitas pasokan gas ke Jawa, yaitu pembangunan terminal transit utama Balongan dan pembangunan depot BBM Cikampek. Selain itu, juga telah dioperasikan Pilot Plant UBC dengan kapasitas 5 ton/hari di Palimanan-Cirebon pada 2003. Sejak 2004,

telah dilakukan ujicoba sebanyak 13 kali terhadap 5 jenis batubara.

21

Sasaran Capaian

pembangunan infrastruktur energi yang mencakup fasilitas prosesing (kilang minyak, pembangkit tenaga listrik), fasilitas transmisi dan distribusi pipa (gas dan BBM) dan fasilitas depot untuk penyimpanan. Proyeksi perkembangan sektor energi pada tahun 2009 dilihat dari sisi supply untuk energi primer mencapai 1.280 juta SBM dan demand untuk energi final mencapai 1.070 Juta SBM (Tabel 12). Diharapkan pada tahun 2009 ketergantungan impor BBM dapat dikurangi, diantaranya melalui peningkatan produksi, pembangunan refinery dan langkah-langkah efisiensi termasuk konservasi BBM. 3.2 Sasaran Pembangunan Ketenagalistrikan Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang dalam lima tahun ke depan diupayakan rata-rata sebesar 6,6 persen per tahun, maka pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik nasional diproyeksikan sebesar 8,3 persen per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional tersebut, sasaran pembangunan ketenagalistrikan dalam lima tahun ke depan meliputi: a. Penambahan kapasitas pembangkit sekitar 12.267 MW; b. Rasio elektrifikasi tahun 2009 meningkat menjadi 67,9 persen; c. Meningkatnya rasio elektrifikasi desa pada akhir tahun 2009

sebesar 97 persen; d. Meningkatnya efisiensi di sarana pembangkit melalui

rehabilitasi dan repowering; e. Terlaksananya rehabilitasi, debottlenecking dan uprating serta

interkoneksi transmisi dan distribusi di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi;

f. Berkurangnya susut jaringan terutama non-teknis melalui pelaksanaan kegiatan berbasis teknologi informasi seperti enterprise resource planning/ERP dan consumer information system/CIS;

g. Terlaksananya penyempurnaan restrukturisasi ketenagalistrikan melalui pengkajian model/struktur industri kelistrikan;

h. Mningkatnya pemanfaatan potensi gas, batubara dan panas bumi serta energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik;

i. Meningkatnya partisipasi masyarakat, koperasi dan swasta baik sebagai penyedia, pembeli dalam bentuk curah maupun konsumen listrik sebagai pelanggan dan pengelola usaha penunjang ketenagalistrikan; dan

j. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan sumberdaya manusia nasional yang mendukung industri ketenagalistrikan.

Di bidang pembangunan ketenagalistrikan, telah dilakukan penyelesaian sejumlah pembangkit listrik yang tertunda akibat krisis

moneter, yaitu (1) PLTA Spansihaporas Sumatera Utara (1x33 MW dan 1x17 MW), (2) PLTA Renun Unit 2 Sumatera Utara (41 MW), (3) PLTU Musi Bengkulu (3x70 MW), (4) PLTA Bili-Bili (20 MW), serta (5) penyelesaian PLTGU Cilegon (500 MW) dan PLTU Cilacap (300 MW). Untuk meningkatkan partisipasi pembangunan listrik swasta Independent Power Producers (IPP), telah dilakukan pula

percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW di berbagai wilayah di tanah air.

22

Sasaran Capaian

3.3 Sasaran Pembangunan Pos Dan Telematika Sasaran umum yang hendak dicapai dalam pembangunan pos dan telematika dalam lima tahun mendatang adalah: a. Terwujudnya penyelenggaraan pos dan telematika yang

efisien, yaitu yang mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial;

b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika; serta

c. Meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif.

IV. Perumahan dan Permukiman 4.1 Sasaran Pembangunan Perumahan Untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mempergunakan kredit pemilikan rumah sebagai cara untuk memiliki rumah maka sasaran umum pembangunan perumahan adalah pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat melalui terciptanya pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang market friendly, efisien, dan akuntabel. Bagi masyarakat berpendapatan rendah yang terbatas kemampuannya, maka sasaran umum yang harus dicapai adalah terbentuknya pola subsidi yang tepat sasaran, tidak mendistorsi pasar, akuntabel, dan mempunyai kepastian dalam hal ketersediaan setiap tahun. Sasaran lain yang juga hendak dicapai adalah terbentuknya pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru yang berbasis swadaya masyarakat. Sasaran penyediaan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebanyak 1.350.000 unit rumah, melalui pembangunan rumah susun sewa sebanyak 60.000 unit, rumah susun sederhana milik melalui peran serta swasta 25000 unit, serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat sebanyak 3.600.000 unit. Sebagaimana telah digariskan dalam Millennium Development Goals (MDGs), maka sasaran yang juga harus dicapai adalah penurunan luasan kawasan kumuh sebesar 50 persen dari luas yang ada saat ini pada akhir tahun 2009.

Di bidang pembangunan pos dan telematika, capaian telah ditunjukkan dengan semakin terjaganya kualitas pelayanan pos di

3.760 kecamatan dan terselesaikannya revitalisasi pelayanan pos di 14.250 kantor pos cabang. Untuk pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan, capaian ditunjukkan dengan terselesaikannya sekurang-kurangnya 43

ribu sambungan baru di 43 ribu desa. Unutk pembangunan community access point , telah dibuka pusat akses masyarakat terhadap TIK di 45 ribu desa. Untuk

peningkatan kualitas dan jangkauan layanan penyiaran televisi dan radio, capaian yang diperoleh telah mencakup 88 persen dan 85 persen penduduk Indonesia.

Di bidang pembangunan perumahan, telah diberikan fasilitas bantuan subsidi KPR RSH dan subsidi kredit mikro bagi

pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya (KPRS mikro bersubsidi) bagi masyarakat berpendapatan rendah sebanyak 257.490 unit. Untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpendapatan rendah, Departemen Pekerjaan

Umum telah membangun sebanyak 12.672 unit dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah membangun sebanyak 13.232 unit. Untuk meningkatkan fasilitasi dan stimulasi pembangunan/perbaikan rumah yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat,

telah pula dibangun sebanyak 1.815.385 unit.

23

Sasaran Capaian

4.2 Sasaran Pembangunan Air Minum Dan Air Limbah Sasaran umum pembangunan air minum adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan secara nasional hingga mencapai 40 persen pada akhir tahun 2009 dengan perincian cakupan pelayanan air minum perpipaan untuk penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan diharapkan dapat meningkat hingga mencapai 66 persen dan di kawasan perdesaan meningkat hingga mencapai 30 persen. Sasaran umum pembangunan air limbah adalah open defecation free untuk semua kabupaten/kota hingga akhir tahun 2009 yang berarti semua rumah tangga minimal mempunyai jamban sebagai tempat pembuangan faeces dan meningkatkan kualitas air permukaan yang dipergunakan sebagai air baku bagi air minum. Selain itu sasaran pembangunan air limbah adalah meningkatkan utilitas IPLT dan IPAL yang telah dibangun hingga mencapai minimal 60 persen pada akhir tahun 2009 dan pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah serta berkurangnya pencemaran sungai akibat pembuangan tinja hingga 50 persen pada akhir 2009 dari kondisi saat ini. Selain itu, untuk kota-kota metropolitan dan kota besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat (sewerage system). 4.3 Sasaran Pembangunan Persampahan Dan Drainase Sasaran umum pembangunan dan pengelolaan persampahan yang hendak dicapai adalah meningkatnya jumlah sampah terangkut hingga 75 persen hingga akhir tahun 2009 serta meningkatnya kinerja pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan (environmental friendly) pada semua kota-kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang. Sasaran umum pembangunan drainase adalah terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pematus air hujan dan berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer hingga 75 persen dari kondisi saat ini.

Di bidang pembangunan air minum dan air limbah, penyediaan infrastruktur permukiman kota telah membangun 6.911 l/dtk

penyediaan air minum untuk 6.911.000 jiwa. Untuk kegiatan air minum perdesaan, telah dibangun sebesar 7.778 l/dtk untuk 7.778.000 jiwa dan untuk penanganan air limbah telah dibangun fasilitas untuk 932.044 jiwa di 217 kab/kota.

Di bidang pembanguan persampahan dan drainase, selama 2005-2007 telah dibangun fasilitas: (1) pengelolaan persampahan di

171 kab/kota untuk 6.978.687 juta jiwa, dan (2) pembangunan drainase untuk menangani kawasan seluas 5.018 ha.

Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana 1. Sasaran pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di

wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara adalah (1) Terselesaikannya penyusunan rencana tata ruang wilayah; (2) Terwujudnya pemulihan hak atas tanah; (3) Terwujudnya pembangunan kembali sistem infrastruktur regional dan lokal; (4) Terealisasinya pembangunan perumahan, prasarana lingkungan, permukiman, air bersih, dan sanitasi; (5) Terciptanya pemulihan pelayanan publik; (6) Terciptanya pemulihan kondisi sumber daya manusia; (7)

Dalam rangka penanganan dan pengurangan resiko bencana, sejumlah peristiwa yang terjadi di Indonesia semakin menguatkan pentingnya program ini. Bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi awal perubahan cara penanganan bencana yang lebih kompeten. Peristiwa tersebut mengajarkan bahwa upaya rehabilitasi dan rekonstruksi harus diupayakan secara terprogram melalui perencanaan yang terstruktur dan sistemik. Hal ini penting untuk mengembalikan kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat kepada kondisi sebelum kejadian bencana, dan bahkan diupayakan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana. Pada saat pemulihan di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias sedang berjalan, pemerintah juga harus memulihkan pascabencana gempa bumi di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, upaya penanganan dan pengurangan resiko bencana ini ditetapkan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang didokumentasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mulai tahun

24

Sasaran Capaian

Tercapainya revitalisasi sistem sosial dan budaya; (8) Terwujudnya pemulihan fasilitas ekonomi, lembaga perbankan, dan keuangan; (9) Terwujudnya pembangunan kembali sistem ekonomi; (10) Terciptanya pembangunan kembali sistem kelembagaan; serta (11) Terciptanya pemulihan hukum dan ketertiban hukum.

2. Sasaran pemulihan wilayah pascabencana gempa bumi 27

Mei 2006 di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah, adalah: (1) Pemulihan perumahan dan permukiman masyarakat serta pemulihan sarana dan prasarana pendukungnya; (2) Pemulihan sarana dan prasarana publik, dengan sasaran prioritas untuk pemulihan prasarana pendidikan dan kesehatan, prasarana pelayanan sosial, dan prasarana pendukung perekonomian; serta (3) Revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat, dengan sasaran prioritas untuk pemulihan sektor produksi dan jasa yang memiliki potensi lapangan kerja terbesar, pemulihan akses pasar bagi usaha kecil dan menengah, pemulihan pelayanan lembaga keuangan dan perbankan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pemulihan pelayanan keamanan, ketertiban dan peradilan, dan pemulihan ketahanan pangan masyarakat.

3. Sasaran prioritas dalam strategi nasional pengurangan resiko

bencana adalah: (1) Meletakkan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh kelembagaan yang kuat; (2) Mengidentifikasi, mengkaji, dan memantau resiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini; (3) Memanfaatkan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan; (4) Mengurangi akar-akar penyebab resiko bencana; dan (5) Memperkuat kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di masa mendatang.

2006 hingga 2009 mendatang. Adapun prioritas utama pencapaian sasaran penanganan bencana adalah: (1) pemulihan perumahan dan permukiman

masyarakat beserta sarana dan prasarana pendukungnya; (2) pemulihan sarana dan prasarana publik, dengan prioritas pendidikan dan kesehatan, pelayanan sosial, dan prasarana pendukung perekonomian; serta (3) revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat.

Untuk mendukung penanganan dan pengurangan resiko bencana, strategi nasional pengurangan resiko bencana juga ditetapkan

sebagai sasaran prioritas. Pencapaiannya meliputi: (1) bantuan pembangunan rumah yang telah dilaksanakan BRR di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias hingga tahun 2007 telah mencapai 50 persen. Sedangkan pemberian bantuan stimulan perumahan bagi korban bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah sudah hampir selesai. (2) Peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat melalui pemulihan prasarana publik bidang pendidikan, kesehatan, dan prasarana pelayanan sosial bagi korban bencana sudah hampir terselesaikan secara keseluruhan. Program ini diharapkan dapat terpenuhi secara keseluruhan pada akhir 2009 hingga sasaran RPJMN dan RKP dapat tercapai. (3) Kemajuan pada pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat juga telah menunjukkan hasil. Melalui program ini kehidupan masyarakat diharapkan dapat menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelum terjadinya bencana. Untuk pengurangan resiko bencana, secara berkesinambungan telah dilaksanakan sejumlah program di berbagai wilayah. Upaya

ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana serta penanganan resiko bencana. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana telah mendorong terbangunnya sistem perlindungan sosial di tingkat masyarakat serta meningkatnya ketahanan sosial dalam rangka mencegah dan menangani permasalahan sosial dan penanganan bencana. Untuk itu, dibutuhkan pula sistem kelembagaan dan landasan formal yang kuat melalui undang-undang untuk menguatkannya.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan 1 Membaiknya Kesejahteraan Rakyat melalui Pertumbuhan

Ekonomi yang Berkualitas. Pengangguran Terbuka berangsur-angsur menurun dari 9,7 persen dari total angkatan kerja menjadi 5,1 persen. Jumlah Penduduk miskin diharapkan menurun menjadi 18,8 juta jiwa atau 8,2 persen dari jumlah penduduk.

2 Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan terus meningkat dari 5,5 persen pada

Dalam rangka membangun kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan yang kuat dan stabil, capaian yang diperoleh meliputi: (1) pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari 5,5 persen pada 2006 menjadi 6,3 persen pada 2007. Pertumbuhan ekonomi ini didorong pertumbuhan konsumsi, ekspor barang dan jasa, serta pembentukan modal tetap bruto. (2) Pertumbuhan konsumsi meningkat dari 3,2 persen pada 2006 menjadi 5,0 persen pada 2007. (3) Pertumbuhan ekspor barang dan jasa menurun dari 9,6 persen pada 2006 menjadi 8,0 persen pada 2007. (4) Pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 2,5 persen pada 2006 untuk kemudian meningkat tajam menjadi 9,2 persen pada 2007. (5) Pada saat yang sama pengeluaran pemerintah menurun dari 9,6 persen menjadi 3,9 persen,

25

Sasaran Capaian

tahun 2005 menjadi 7,6 persen pada tahun 2009. 3 Pendapatan per kapita meningkat hingga mencapai Rp 9,9 juta

pada tahun 2009. 4 Tercapainya Stabilitas Ekonomi yang Mantap.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi selama 2006-2007 mengalami perbaikan. Pertumbuhan sektor pertanian sedikit meningkat dari 3,4 persen pada 2006 menjadi 3,5 persen pada 2007. Sementara itu, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,3 persen pada 2006 dan sedikit melambat menjadi 5,2 persen pada 2007. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 225,1 juta jiwa pada 2007, maka terdapat peningkatan pendapatan rill per kapita dari Rp 8.319.000 pada 2006 menjadi dan Rp 8.725.000 pada 2007. Dari sisi kinerja neraca perdagangan Indonesia, terjadi pula peningkatan akibat membaiknya kondisi ekonomi global. Surplus

neraca transaksi berjalan tercatat meningkat dari USD 10,6 miliar pada 2006 menjadi USD 11,0 miliar pada 2007. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas sebesar 15,6 persen pada 2007. Namun, pertumbuhan ekspor migas turun dari 13,3 persen pada 2006 menjadi 8,4 persen pada 2007. Salah satu penyebabnya adalah turunnya tingkat lifting produksi, terutama dari kilang-kilang minyak tua. Dari sisi neraca modal, terjadi pula surplus dari USD 1,9 miliar pada 2006 menjadi USD 2,8 miliar pada 2007. Peningkatan ini

didorong oleh bertambahnya investasi langsung asing sebesar USD 1,2 miliar dan portofolio netto sebesar USD 1,7 miliar. Dengan kedua peningkatan ini, surplus neraca pembayaran dan cadangan devisa mengalami peningkatan. Surplus neraca pembayaran meningkat dari USD 14,5 miliar pada 2006 menjadi USD 12,5 miliar pada 2007. Pada saat yang sama, cadangan devisa naik dari USD 42,6 miliar atau setara dengan 4,5 bulan impor menjadi USD 56,9 miliar yang setara dengan 5,7 bulan impor. Hingga bulan Maret 2008, cadangan devisa telah mencapai USD 59,0 miliar. Dari sisi inflasi, pengendaliannya dapat dipertahankan pada kisaran 6,6 persen. Hingga akhir Maret 2008, laju inflasi mencapai

3,41 persen (y-t-d) dan akan diupayakan mencapai 6,5 persen pada keseluruhan tahun 2008. Terjaganya tingkat inflasi ini mendorong penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI rate), peningkatan jumlah uang primer, dan terapresiasinya nilai tukar. BI rate tercatat turun dari 9,75 persen pada 2006 menjadi 8,0 persen pada 2007. Sementara, jumlah uang beredar meningkat dari Rp 297,1 triliun pada 2006 menjadi Rp 379,6 triliun pada 2007. Artinya, pertumbuhan jumlah uang beredar meningkat dari 23,9 persen pada 2006 menjadi 27,8 persen pada 2007. Pada saat yang sama, rupiah mengalami apresiasi dari dari Rp 9.168 per USD menjadi Rp 9.140 per USD. Dari sisi fiskal, kebijakan pada 2006 diarahkan untuk mendorong perekonomian dengan tetap menjaga defisit anggaran.

Pemerintah berupaya menjaga defisit anggaran pada tingkat 0,9 persen atau Rp 29,1 triliun. Dari sisi pendapatan negara dan hibah, total penerimaan pada 2006 mencapai Rp 638,0 triliun. Jumlah ini didapat dari

penerimaan pajak sebesar 409,2 triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp 227,0 triliun. Sedangkan total belanja negara mencapai Rp 667,1 triliun. Pengeluaran terbesar dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu Rp 440,0 triliun. Pada 2007, kebijakan fiskal lebih diarahkan pada pemberian stimulus pada perekonomian. Penerimaan negara tercatat meningkat mencapai Rp 708,5 triliun. Dari jumlah ini, perolehan berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 491,8 triliun atau 13 persen dari PDB dengan defisit anggaran Rp 48,8 triliun atau 1,3 persen terhadap PDB.

26

2004

PERPRES NO. 19 TAHUN

2006 TENTANG

RKP TAHUN

2007

UNDANG-UNDANG

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG APBN

TAHUN 2007

PERPRES NO. 18 TAHUN

2007 TENTANG

RKP TAHUN

2008

UNDANG-UNDANG

NOMOR 45 TAHUN

2007 TENTANG

APBN TAHUN

2008

RANCANGAN TENTANG UNDANG-UNDANG APBN -P

TAHUN 2008

6.3

5.1 5.5 6.0 6.1 6.2 6.7 6.4 6.3 7.2 6.8 6.8 6.4 (Kwartal I) 7.6 6.46.0

(Perkiraan 2008)

FEB NOP FEB AGST FEB AGST FEB

Pengangguran Terbuka

Juta Orang 10.3 9.9 10.9 11.9 9.4 9.6 11.1 10.9 8.5 11.1 10.7 10.55 10.01 7.3 8,9 - 9,9 8,9 - 9,9 8,9 - 9,9 9.43 5.7

% Terhadap Angkatan Kerja 9.9 9.5 10.3 11.2 8.9 8.9 10.4 10.3 7.9 10.4 9.9 9.75 9.11 6.6 8,0 - 9,0 8,0 - 9,0 8,0 - 9,0 8.46 5.1 7-8

Penduduk Miskin

Juta Orang 36.1 35.1 39.30 32.5 37.17 34.96 18.8

% Terhadap Penduduk 16.6 15.97 17.75 14.4 16.58 15 - 16,8 14,2 - 16,0 14,2 - 16,0 15.42 8.2 12-14

APBN P-2

RPJM

5.6 5.5

REALISASI

RPJM

REALISASI

RPJM

RKP/APBN

Pertumbuhan Ekonomi (%)

RPJM

RKP/APBN

6.3

REALISASI

REALISASI

RKP/APBN

RPJM

Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terbuka dan Penduduk MiskinTahun 2004-2007, Perkiraan 2008, dan RKP 2009

20072005 2006 2008

REALISASI

2009

RKP