89
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) TAHUN 2014 STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Ssk final pokja

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ssk final pokja

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)

TAHUN 2014

STRATEGI SANITASI

KOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

Page 2: Ssk final pokja

PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | i

Kata Pengantar

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur senantiasa terpanjat kehadirat Allah SWT atas berkat karunia-Nya sehingga Buku

Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang telah dapat

tersusun. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang ini dimaksudkan

untuk menyusun dokumen rencana strategis percepatan pembangunan sektor sanitasi jangka

menengah di Kota Tangerang yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Pemerintah Kota

Tangerang dan pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif pada

tingkat kota.

Buku Laporan Akhir ini merupakan dokumen yang menggambarkan kerangka pengembangan

sanitasi Kota Tangerang untuk jangka menengah lima tahun ke depan. Buku Laporan Akhir ini juga

merupakan dokumen yang memuat: visi dan misi sanitasi, tujuan, sasaran, dan strategi percepatan

pembangunan sanitasi, serta program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan

Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang ini. Semoga Buku

Laporan Akhir ini dapat memberikan manfaat dan fungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tangerang, Desember 2014

Kelompok Kerja (Pokja ) Sanitasi Kota Tangerang

Page 3: Ssk final pokja

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | ii

Ringkasan Eksekutif

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang dimaksudkan untuk menyusun

dokumen rencana strategis percepatan pembangunan sektor sanitasi jangka menengah di Kota

Tangerang yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dan pihak

terkait dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif pada tingkat kota. Buku

Laporan Akhir ini merupakan dokumen yang menggambarkan kerangka pengembangan sanitasi

Kota Tangerang untuk jangka menengah lima tahun ke depan. Buku Laporan Akhir ini juga

merupakan dokumen yang memuat: visi dan misi sanitasi, tujuan, sasaran, dan strategi percepatan

pembangunan sanitasi, serta program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi. Ruang

lingkup sanitasi dalam Buku Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota

Tangerang ini meliputi: (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik; (2) Pengelolaan Persampahan; (3)

Pengelolaan Drainase Perkotaan; dan (4) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Terkait

Sanitasi.

Berdasarkan keterkaitan visi dan misi Kota Tangerang tahun 2014-2018 dengan pembangunan

sanitasi, maka dapat dirumuskan Visi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019 adalah sebagai

berikut:

“Terwujudnya Kota Tangerang dengan Sanitasi yang Memadai dan Berkualitas.”

Kalimat terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas mengandung

harapan kondisi di masa depan di mana Kota Tangerang memiliki pengelolaan sanitasi, yang

meliputi pengelolaan air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan, serta penerapan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), yang memadai dan berkualitas untuk menjamin

kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat. Kata “memadai” mengandung makna memiliki

cakupan pelayanan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sedangkan kata

“berkualitas” mengandung makna memenuhi syarat kelayakan teknis dan kesehatan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sanitasi Kota Tangerang tersebut, maka dirumuskan Misi

Sanitasi Kota Tangerang tahun 2015-2019, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan persampahan.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan drainase perkotaan.

4. Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi.

Tujuan pengembangan air limbah domestik merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan air limbah domestik

dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan air limbah domestik. Sasaran

pengembangan air limbah domestik merupakan pernyataan hasil yang diharapkan dari tujuan

pengembangan air limbah domestik, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Strategi

Page 4: Ssk final pokja

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | iii

pengembangan air limbah domestik merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran

pengembangan air limbah domestik. Rumusan strategi pengembangan air limbah domestik berupa

pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pengembangan air limbah domestik

akan dicapai. Perumusan strategi pengembangan air limbah domestik tersebut dilakukan dengan

menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Tujuan,

sasaran, dan strategi pengembangan air limbah domestik Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat

diuraikan sebagai berikut:

Tujuan Sasaran

Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan cakupan

pelayanan sarana prasarana dan

pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan

Standar Pelayanan Minimum (SPM)

serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis

dan kesehatan pada tahun 2019

Menguatnya kelembagaan pengelola

air limbah domestik

Penguatan lembaga regulator pengelolaan air limbah domestik

Memperkuat kelembagaan pengelola air limbah

domestik Terbentuknya lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui

pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2019

Terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik tingkat masyarakat

Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah

domestik

Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan

air limbah domestik

Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah

domestik

Penyusunan, penetapan,

penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau

pihak lain dalam pengelolaan air limbah domestik

Berkurangnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR) yang tidak memiliki akses terhadap jamban pribadi atau MCK

umum

Tidak ada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki jamban pribadi ataupun tidak memiliki

akses terhadap MCK umum pada tahun 2019

Meningkatkan akses pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Meningkatnya cakupan

pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem

setempat (onsite)

Tingkat pelayanan IPLT Bawang

meningkat dari 18,24% menjadi 60% pada tahun 2019

Meningkatkan pelayanan

sarana prasarana air limbah domestik sistem setempat (onsite) Tingkat pelayanan truk tinja meningkat

dari 20,32% menjadi 60% pada tahun 2019

Optimalnya cakupan pelayanan sarana

prasarana air limbah domestik sistem terpusat (off site)

Tingkat pelayanan IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci

I menjadi 100% dari total kapasitasnya tahun 2019

Mengoptimalkan pelayanan sarana prasarana air limbah

domestik sistem terpusat (offsite)

Meningkatnya pemahaman dan

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik

Tingkat penggunaan tangki septik suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi

60% pada tahun 2019

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat

dalam pengelolaan air limbah domestik Praktik pengurasan tangki septik secara

berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 60% pada tahun 2019

Termanfaatkannya media komunikasi sebagai sarana

advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah

domestik

Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air

limbah domestik meningkat dari tahun ke tahun

Mengembangkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana

advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah

domestik

Meningkatnya partisipasi

swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah

domestik melalui CSR

CSR untuk penyediaan sarana prasarana

air limbah domestik bagi MBR meningkat dari tahun ke tahun

Meningkatkan partisipasi

swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah

domestik

Meningkatnya

pendanaan pengembangan air limbah domestik

Tersusunnya dokumen perencanaan dan

investasi pengelolaan air limbah domestik sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan

air limbah domestik di luar APBD Kota

Meningkatkan pendanaan

pengembangan air limbah domestik

Page 5: Ssk final pokja

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | iv

Tujuan pengembangan persampahan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan persampahan dengan menjawab

isu strategis dan permasalahan pembangunan persampahan. Sasaran pengembangan

persampahan merupakan pernyataan hasil yang diharapkan dari tujuan pengembangan

persampahan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Strategi pengembangan persampahan

merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan persampahan. Rumusan

strategi pengembangan persampahan berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan

dan sasaran pengembangan persampahan akan dicapai. Perumusan strategi pengembangan

persampahan tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Tujuan, sasaran, dan

strategi pengembangan persampahan Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat diuraikan sebagai

berikut:

Tujuan Sasaran

Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan

cakupan pelayanan pengelolaan

persampahan sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimum (SPM) pada tahun 2019

Menguatnya kelembagaan

pengelola persampahan

Penguatan lembaga regulator

pengelolaan persampahan

Memperkuat kelembagaan

pengelola persampahan

Terbentuknya lembaga operator pengelolaan persampahan melalui pola

Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2019

Optimalnya lembaga pengelola

persampahan tingkat masyarakat

Optimalnya penerapan dan penegakan peraturan

daerah yang mengatur pengelolaan persampahan

Penerapan dan penegakan peraturan daerah mengenai pengelolaan

persampahan

Mengoptimalkan penerapan peraturan daerah yang

mengatur pengelolaan persampahan Penerapan peraturan daerah mengenai

kerjasama Pemerintah Kota dengan

swasta atau pihak lain dalam pengelolaan persampahan

Meningkatnya cakupan layanan pengurangan

volume timbulan sampah melalui konsep 3R menjadi 20% pada tahun 2019

Volume timbulan sampah yang tereduksi melalui konsep 3R meningkat dari 1,91%

menjadi 20% pada tahun 2019

Meningkatkan reduksi volume timbulan sampah

melalui konsep 3R

Optimalnya cakupan layanan pengangkutan sampah

Volume timbulan sampah yang terangkut ke TPA sebesar 80% pada tahun 2019

Mengoptimalkan pelayanan pengangkutan sampah

Meningkatnya cakupan layanan pemrosesan akhir sampah

Sistem operasional TPA Rawa Kucing menjadi sanitary landfill pada tahun 2019

Meningkatkan pelayanan sarana prasarana pemrosesan akhir

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

Tidak ada masyarakat yang melakukan praktik buang sampah sembarangan pada tahun 2019

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan

persampahan Persentase masyarakat yang melakukan praktik pemilahan sampah di sumber meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada

tahun 2019

Optimalnya pemanfaatan media komunikasi sebagai

sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan

persampahan

Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan persampahan meningkat dari tahun ke tahun

Mengoptimalkan penggunaan media

komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi

pengelolaan persampahan

Meningkatnya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

pengelolaan persampahan melalui CSR

CSR untuk pengelolaan persampahan meningkat dari tahun ke tahun

Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

pengelolaan persampahan

Meningkatnya pendanaan

pengembangan persampahan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan

investasi pengelolaan persampahan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan

persampahan di luar APBD Kota

Meningkatkan pendanaan

pengembangan persampahan

Page 6: Ssk final pokja

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | v

Tujuan pengembangan drainase perkotaan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan drainase perkotaan

dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan drainase perkotaan. Sasaran

pengembangan drainase perkotaan merupakan pernyataan hasil yang diharapkan dari tujuan

pengembangan drainase perkotaan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Strategi

pengembangan drainase perkotaan merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran

pengembangan drainase perkotaan. Rumusan strategi pengembangan drainase perkotaan berupa

pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pengembangan drainase perkotaan

akan dicapai. Perumusan strategi pengembangan drainase perkotaan tersebut dilakukan dengan

menggunakan analisis SWOT. Tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan drainase perkotaan

Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan Sasaran

Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran

Mengurangi luas genangan banjir

hingga 0 ha pada tahun 2019

Menguatnya kelembagaan

pengendalian banjir

Terbentuknya koordinasi pengendalian banjir antara Pemerintah Kota Tangerang

dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota

Memperkuat kelembagaan pengendalian banjir

Terbentuknya lembaga pengendalian

banjir tingkat masyarakat

Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan drainase

perkotaan

Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan

drainase perkotaan

Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan drainase

perkotaan

Berkurangnya luas wilayah genangan menjadi 0 ha tahun 2019

Tidak ada genangan banjir pada tahun 2019

Mengembangkan sistem pengendalian banjir terpadu

Meningkatnya pelayanan sistem drainase perkotaan menjadi 50%

tahun 2019

Cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan meningkat menjadi 50% pada tahun 2019

Mengembangkan sistem drainase perkotaan

Meningkatnya pengelolaan dan konservasi sungai dan

situ

Cakupan pengelolaan dan konservasi sungai dan situ meningkat menjadi 100% pada tahun 2019

Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sungai dan situ

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat

dalam pengelolaan drainase perkotaan

Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi 100%

pada tahun 2019

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase

perkotaan

Masyarakat yang melakukan praktik pemeliharaan SPAL tingkat rumah

tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90% menjadi 100% pada tahun 2019

Termanfaatkannya

media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan

Tingkat penggunaan media komunikasi

sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan meningkat dari tahun

ke tahun

Mengembangkan

penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan

Meningkatnya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

pengelolaan drainase perkotaan melalui CSR

CSR untuk pengelolaan drainase perkotaan meningkat dari tahun ke tahun

Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

pengelolaan drainase perkotaan

Meningkatnya pendanaan

pengembangan drainase perkotaan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan drainase

perkotaan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan drainase perkotaan di luar APBD Kota

Meningkatkan pendanaan pengembangan drainase

perkotaan

Page 7: Ssk final pokja

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | vi

Tujuan pengembangan PHBS terkait sanitasi merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan PHBS terkait sanitasi

dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan PHBS terkait sanitasi. Sasaran

pengembangan PHBS terkait sanitasi merupakan pernyataan hasil yang diharapkan dari tujuan

pengembangan PHBS terkait sanitasi, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah

dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Strategi

pengembangan PHBS terkait sanitasi merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran

pengembangan PHBS terkait sanitasi. Rumusan strategi pengembangan PHBS terkait sanitasi

berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pengembangan PHBS

terkait sanitasi akan dicapai. Perumusan strategi pengembangan PHBS terkait sanitasi tersebut

dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan

drainase perkotaan Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan Sasaran

Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan

penerapan PHBS terkait sanitasi

Meningkatnya praktik Cuci

Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu penting menjadi 100% tahun 2019

Penduduk yang melakukan praktik

CTPS di lima waktu penting dari 3,90% menjadi 100% pada tahun 2019

Meningkatkan penerapan

CTPS di lima waktu penting

Berkurangnya praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menjadi 0% tahun

2019

Tidak ada penduduk yang melakukan praktik BABS pada tahun 2019

Meningkatkan penerapan PHBS terkait air limbah domestik

Meningkatnya penggunaan tangki septik suspek aman menjadi 60% tahun 2019

Tingkat penggunaan tangki septik suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi 60% pada tahun 2019

Menikngkatnya praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun

sekali menjadi 60% tahun 2019

Praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 60%

pada tahun 2019

Berkurangnya praktik buang

sampah sembarangan menjadi 0% tahun 2019

Tidak ada masyarakat yang

melakukan praktik buang sampah sembarangan pada tahun 2019

Meningkatkan penerapan

PHBS terkait persampahan

Meningkatnya praktik

pemilahan sampah di sumber menjadi 50% tahun 2019

Praktik pemilahan sampah di sumber

meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada tahun 2019

Meningkatnya penggunaan

SPAL tingkat rumah tangga menjadi 100% tahun 2019

Rumah tangga yang memiliki Saluran

Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi 100% pada tahun 2019

Meningkatkan penerapan

PHBS terkait drainase perkotaan

Meningkatnya praktik pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar oleh sampah

menjadi 100% tahun 2019

Praktik pemeliharaan SPAL tingkat rumah tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90%

menjadi 100% pada tahun 2019

Meningkatnya praktik pengelolaan air minum yang

aman di tingkat rumah tangga

Rumah tangga dengan pengelolaan air minum yang aman meningkat dari

82,30% menjadi 100% pada tahun 2019

Meningkatkan pengelolaan air minum yang aman di

tingkat rumah tangga

Optimalnya pemanfaatan media komunikasi sebagai

sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait

sanitasi

Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi,

sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi meningkat dari tahun ke tahun

Mengoptimalkan penggunaan media

komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi

penerapan PHBS terkait sanitasi

Meningkatnya partisipasi

swasta dalam penerapan PHBS terkait sanitasi melalui CSR

CSR untuk penerapan PHBS terkait

sanitasi meningkat dari tahun ke tahun

Meningkatkan partisipasi

swasta dalam penerapan PHBS terkait sanitasi

Page 8: Ssk final pokja

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | vii

Daftar Isi

Kata Pengantar .................................................................................................................................... i

Ringkasan Eksekutif ............................................................................................................................ ii

Daftar Isi ........................................................................................................................................... vii

Daftar Tabel ....................................................................................................................................... ix

Daftar Gambar ................................................................................................................................... xi

Daftar Peta ....................................................................................................................................... xii

Bab 1 Pendahuluan ..................................................................................................................1-1

1.1 Latar Belakang........................................................................................................1-1

1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................................1-2

1.3 Ruang Lingkup Sanitasi ..........................................................................................1-2

1.4 Ruang Lingkup Wilayah Kajian Sanitasi ..................................................................1-3

1.5 Metodologi ..............................................................................................................1-3

1.5.1 Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi ...........................................1-5

1.5.2 Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi .............................1-5

1.5.3 Penyusunan Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan

Sanitasi ......................................................................................................1-6

1.5.4 Finalisasi SSK ............................................................................................1-7

1.6 Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain .............................1-7

Bab 2 Kerangka Pengembangan Sanitasi ...............................................................................2-1

2.1 Visi Misi Sanitasi .....................................................................................................2-1

2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi ..........................................................................2-3

2.2.1 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik ..........................................2-3

2.2.2 Tahapan Pengembangan Persampahan.....................................................2-9

2.2.3 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan ......................................... 2-11

2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi .................................................... 2-13

Bab 3 Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi.................................................................3-1

3.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik ......................3-1

3.1.1 Tujuan Pengembangan Air Limbah Domestik .............................................3-1

3.1.2 Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik ...........................................3-2

3.1.3 Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik ............................................3-4

3.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan ............................... 3-10

3.2.1 Tujuan Pengembangan Persampahan ...................................................... 3-10

3.2.2 Sasaran Pengembangan Persampahan ................................................... 3-11

3.2.3 Strategi Pengembangan Persampahan .................................................... 3-12

3.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan ...................... 3-18

3.3.1 Tujuan Pengembangan Drainase Perkotaan............................................. 3-18

Page 9: Ssk final pokja

DAFTAR ISI

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | viii

3.3.2 Sasaran Pengembangan Drainase Perkotaan .......................................... 3-19

3.3.3 Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan ........................................... 3-20

3.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi .................. 3-26

3.4.1 Tujuan Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi ......................................... 3-26

3.4.2 Sasaran Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi....................................... 3-27

3.4.3 Strategi Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi........................................ 3-28

Bab 4 Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi ........................................4-1

4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi .............................................................4-1

4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik ..................................4-9

4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan ............................................4-9

4.4 Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan ...................................4-9

4.5 Program dan Kegiatan Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi ...............................4-9

Bab 5 Strategi Monitoring dan Evaluasi ..................................................................................5-1

5.1 Kerangka Monitoring dan Evaluasi Implementasi SSK ............................................5-1

5.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi SSK ..........................................5-1

Lampiran 1: Perhitungan Tahapan Pengembangan Sanitasi............................................................. xiii

Lampiran 2: Hasil Analisis SWOT ..................................................................................................... xiv

Lampiran 3: Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) ................................................................................. xv

Lampiran 4: Program dan Kegiatan Pengembangan......................................................................... xvi

Page 10: Ssk final pokja

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | ix

Daftar Tabel

Tabel 2-1 Visi dan Misi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2013-2019 .................................... 2-1

Tabel 2-2 Penjelasan Visi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019 ................................ 2-2

Tabel 2-3 Penjelasan Misi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019 ............................... 2-3

Tabel 2-4 Opsi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang.......................... 2-5

Tabel 2-5 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2013-

2019 .................................................................................................................... 2-7

Tabel 2-6 Tahapan Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2013-2019 ....... 2-9

Tabel 2-7 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2013-

2019 .................................................................................................................. 2-11

Tabel 2-8 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Tangerang untuk Sanitasi

Tahun 2009-2013 .............................................................................................. 2-15

Tabel 2-9 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019 ...... 2-15

Tabel 2-10 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Tangerang untuk

Operasional/Pemeliharaan Sanitasi Tahun 2009-2013....................................... 2-16

Tabel 2-11 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kota Tangerang untuk Kebutuhan

Operasional/Pemeliharaan Sanitasi Tahun 2015-2019....................................... 2-17

Tabel 2-12 Perkiraan Kemampuan APBD Kota Tangerang dalam Mendanai

Program/Kegiatan SSK Tahun 2015-2019 ......................................................... 2-17

Tabel 3-1 Tujuan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2015-

2019 .................................................................................................................... 3-2

Tabel 3-2 Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2015-

2019 .................................................................................................................... 3-3

Tabel 3-3 Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang .... 3-4

Tabel 3-4 Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota

Tangerang........................................................................................................... 3-5

Tabel 3-5 Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik

Kota Tangerang .................................................................................................. 3-7

Tabel 3-6 Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2015-

2019 .................................................................................................................... 3-9

Tabel 3-7 Tujuan Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2015-2019 ........ 3-11

Tabel 3-8 Sasaran Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2015-2019 ...... 3-11

Page 11: Ssk final pokja

DAFTAR TABEL

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | x

Tabel 3-9 Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan Persampahan Kota Tangerang ............. 3-12

Tabel 3-10 Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan Persampahan Kota Tangerang .......... 3-13

Tabel 3-11 Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan Persampahan Kota

Tangerang......................................................................................................... 3-15

Tabel 3-12 Strategi Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2015-2019 ....... 3-17

Tabel 3-13 Tujuan Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2015-

2019 .................................................................................................................. 3-19

Tabel 3-14 Sasaran Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2015-

2019 .................................................................................................................. 3-19

Tabel 3-15 Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan Drainase Perkotaan Kota Tangerang .... 3-20

Tabel 3-16 Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan Drainase Perkotaan Kota

Tangerang......................................................................................................... 3-21

Tabel 3-17 Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan

Kota Tangerang ................................................................................................ 3-23

Tabel 3-18 Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2015-

2019 .................................................................................................................. 3-25

Tabel 3-19 Tujuan Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-

2019 .................................................................................................................. 3-27

Tabel 3-20 Sasaran Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi Kota Tangerang Tahun

2015-2019 ......................................................................................................... 3-27

Tabel 3-21 Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan PHBS terkait sanitasi Kota

Tangerang......................................................................................................... 3-28

Tabel 3-22 Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan PHBS terkait sanitasi Kota

Tangerang......................................................................................................... 3-29

Tabel 3-23 Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi

Kota Tangerang ................................................................................................ 3-31

Tabel 3-24 Strategi Pengembangan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-

2019 .................................................................................................................. 3-32

Tabel 4-1 Ringkasan Indikasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Kota

Tangerang Tahun 2015-2019 .............................................................................. 4-2

Tabel 5-1 Matriks Monitoring dan Evaluasi Implementasi Strategi Sanitasi Kota

Tangerang Tahun 2015-2019 .............................................................................. 5-2

Tabel 5-2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi Strategi Sanitasi Kota

Tangerang Tahun 2015-2019 .............................................................................. 5-5

Page 12: Ssk final pokja

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | xi

Daftar Gambar

Gambar 1-1 Proses Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Tangerang ........................................ 1-3

Gambar 1-2 Keterkaitan Strategi Sanitasi Kota dengan Dokumen Perencanaan Lain .............. 1-8

Gambar 2-1 Prosedur Pemilihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ............................ 2-4

Gambar 3-1 Posisi Awal Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang .......................... 3-6

Gambar 3-2 Posisi Awal Pengelolaan Persampahan Kota Tangerang ................................... 3-14

Gambar 3-3 Posisi Awal Pengelolaan Drainase Perkotaan Kota Tangerang .......................... 3-22

Gambar 3-4 Posisi Awal Pengelolaan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang ........................ 3-30

Page 13: Ssk final pokja

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | xii

Daftar Peta

Peta 1-1 Peta Wilayah Kajian Sanitasi Kota Tangerang ..................................................... 1-4

Peta 2-1 Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang ................. 2-8

Peta 2-2 Peta Tahapan Pengembangan Persampahan Kota Tangerang .......................... 2-10

Peta 2-3 Peta Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang ................. 2-12

Page 14: Ssk final pokja

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-1

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kota Tangerang sebagai salah satu pusat pertumbuhan di wilayah metropolitan

Jabodetabek, yang berada di wilayah barat DKI Jakarta, telah mengalami pertumbuhan dan

perkembangan yang sangat pesat. Pertumbuhan penduduk dengan berbagai aktivitasnya

yang terus meningkat dengan pesat belum dapat diimbangi dengan pemenuhan akan sarana

dan prasarana dasar serta menimbulkan dampak yang belum terantisipasi dengan baik. Hal

tersebut dapat dirasakan dari kualitas kesehatan masyarakat yang masih banyak

memerlukan perhatian terutama yang dipengaruhi oleh penurunan kondisi kesehatan

lingkungan. Penurunan kesehatan lingkungan ini banyak terkait dengan belum terpenuhinya

sarana dan prasarana sanitasi yang layak dan memadai baik dari segi kuantitas maupun

kualitas. Permasalahan tersebut umum terjadi pada berbagai kota di Indonesia yang

diindikasikan dengan keberadaan kawasan-kawasan kumuh, sehingga di tingkat Nasional

pun pelayanan sanitasi menjadi salah satu isu penting dan isu strategis. Dari sisi

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang, penanganan sanitasi

umumnya masih bersifat sektoral sehingga dibutuhkan pengintegrasian. Untuk mengejar

ketertinggalan dalam penyediaan pengembangan pembangunan sektor sanitasi tersebut,

maka diperlukan suatu strategi percepatan pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif,

terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak. Strategi ini juga harus diikuti oleh

komitmen dan kerja keras semua pihak, baik di bidang pendanaan, penguatan kelembagaan

dan sumberdaya manusia, penegakan peraturan, pemilihan opsi teknologi sanitasi yang

tepat, serta peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat.

Dalam rangka memperbaiki kualitas sanitasi sekaligus mengejar ketertinggalan

pembangunan di sektor sanitasi, Pemerintah telah menyusun Road Map Program

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2010-2014. Program PPSP 2010-

2014 ini mencakup 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:

1. Tahap Pertama, yang dilaksanakan pada tahun 2009, merupakan penyiapan program

PPSP secara keseluruhan dan sekaligus untuk meraih dukungan dari berbagai pihak,

seperti dukungan politis dan administratif, serta persiapan pendanaan dari berbagai

sumber.

2. Tahap Kedua, merupakan tahap pelaksanaan program PPSP, yang meliputi kegiatan

persiapan dan pelaksanaan selama periode tahun 2010-2014, yaitu:

a. Persiapan, yang meliputi penyelenggaraan Lokakarya Nasional dalam rangka

penjaringan Kabupaten/Kota peserta Program PPSP, Road Show di beberapa

wilayah, penyiapan fasilitator, Lokakarya Pembentukan Pokja (Kelompok Kerja),

serta pengembangan kelembagaan dan peraturan.

Page 15: Ssk final pokja

PENDAHULUAN | BAB 1

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-2

b. Pelaksanaan, yang meliputi penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), penyusunan

Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK), penyusunan Memorandum Program

Sanitasi (MPS), implementasi, pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan

pembinaan.

Sebagai bagian dari Program PPSP 2010-2014, Pemerintah Kota Tangerang telah mengikuti

rangkaian kegiatan persiapan hingga terbentuknya Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja Sanitasi)

Kota Tangerang pada tanggal 3 Februari 2014, melalui Surat Keputusan Walikota Tangerang

Nomor 800/Kep.99-Bag.PSPKP/2014 tentang Kelompok Kerja Sanitasi. Sedangkan dalam

rangkaian kegiatan pelaksanaan, Pemerintah Kota Tangerang melalui Pokja Sanitasi Kota

Tangerang telah menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS). Sebagai tindak lanjut dari

penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) tersebut, maka perlu disusun Strategi Sanitasi Kota

(SSK).

Strategi Sanitasi Kota Tangerang merupakan dokumen perencanaan yang memuat kerangka

pengembangan sanitasi, strategi percepatan pembangunan sanitasi, serta program dan

kegiatan pembangunan sanitasi di Kota Tangerang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan (2015-2019). Strategi Sanitasi Kota Tangerang ini disusun berdasarkan kondisi

sanitasi Kota Tangerang saat ini dan isu-isu strategis yang tertuang dalam Buku Putih

Sanitasi (BPS) Kota Tangerang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang adalah tersusunnya

dokumen rencana strategis percepatan pembangunan sektor sanitasi jangka menengah

(2015-2019) di Kota Tangerang yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Pemerintah Kota

Tangerang dan pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif

pada tingkat kota.

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang ini adalah:

1. Menyusun kerangka pengembangan sanitasi Kota Tangerang.

2. Menyusun tujuan, sasaran, dan strategi percepatan pembangunan sanitasi Kota

Tangerang untuk jangka waktu lima tahun (2015-2019).

3. Menyusun program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi Kota Tangerang

untuk jangka waktu lima tahun (2015-2019).

1.3 Ruang Lingkup Sanitasi

Ruang lingkup sanitasi dalam Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang

meliputi:

1. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air sisa proses dari kegiatan rumah tangga. Berkaitan dengan

pengelolaan air limbah domestik, maka limbah yang muncul dari rumah tangga

dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu: black water adalah limbah yang berasal dari

metabolisme tubuh manusia (excreta) berupa air kencing (urine) dan tinja, serta grey

Page 16: Ssk final pokja

PENDAHULUAN | BAB 1

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-3

water adalah air limbah yang berasal selain dari metabolisme tubuh manusia, antara lain

berasal dari sisa pencucian pakaian, dapur, dan sisa air mandi.

2. Pengelolaan Persampahan

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk

padat, baik sampah basah maupun sampah kering. Pengelolaan sampah adalah

kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi

pengurangan dan penanganan sampah. Sampah yang termasuk dalam sanitasi adalah

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

3. Pengelolaan Drainase Perkotaan

Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengendalikan

air permukaan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat

bagi kehidupan manusia. Pengelolaan drainase perkotaan adalah suatu sistem

penanganan atau pengendalian air permukaan di wilayah perkotaan, dan terkait dengan

sistem konservasi air.

4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi

Sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil

pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong

dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan

kesehatan.

1.4 Ruang Lingkup Wilayah Kajian Sanitasi

Ruang lingkup wilayah kajian dalam Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota

Tangerang mencakup seluruh wilayah administratif Kota Tangerang, yang meliputi 13 (tiga

belas) kecamatan dan 104 (seratus empat) kelurahan. Luas wilayah kajian adalah ±16.455

ha, yaitu meliputi seluruh luas wilayah Kota Tangerang dan tidak termasuk Bandar Udara

Internasional Soekarno Hatta seluas ±1.969 ha. Ruang lingkup wilayah kajian sanitasi Kota

Tangerang ini dapat dilihat pada Peta 1-1.

1.5 Metodologi

Proses Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang mengacu pada Pedoman

Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Tahun 2014 yang diterbitkan oleh

Direktorat Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan

Umum, yaitu dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1-1

Proses Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Tangerang

Penyiapan Kerangka

Pengembangan Sanitasi

Penyusunan Program dan Kegiatan

Percepatan Pembangunan Sanitasi

Penetapan Strategi Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Finalisasi

SSK

1 2 3 4

Page 17: Ssk final pokja

PENDAHULUAN | BAB 1

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-4

Peta 1-1

Peta Wilayah Kajian Sanitasi Kota Tangerang

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 2014.

Page 18: Ssk final pokja

PENDAHULUAN | BAB 1

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-5

1.5.1 Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi

Kerangka pengembangan sanitasi yang dimaksud meliputi: visi dan misi sanitasi,

tahapan pengembangan sanitasi, dan kebijakan pendanaan sanitasi. Dengan

demikian, penyiapan kerangka pengembangan sanitasi dilakukan melalui serangkaian

kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan Visi dan Misi Sanitasi

Sebagai koridor pembangunan sanitasi jangka menengah, maka penetapan visi

dan misi sanitasi Kota Tangerang mengacu pada visi dan misi Kota Tangerang

yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Visi merupakan rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan

misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi.

2. Penetapan Tahapan Pengembangan Sanitasi

Pentahapan pengembangan sanitasi diawali dengan penetapan sistem sanitasi

yang akan dikembangkan di Kota Tangerang serta cakupan layanan dari sistem

sanitasi tersebut yang dinyatakan dengan persentase penduduk terlayani hingga

akhir periode perencanaan SSK. Kemudian ditetapkan tahapan pengembangan

sistem sanitasi berikut target pencapaian cakupan layanannya untuk setiap

tahunnya.

3. Penetapan Kebijakan Pendanaan Sanitasi

Kebijakan pendanaan sanitasi ditetapkan berdasarkan analisis perkiraan

kemampuan keuangan daerah Kota Tangerang untuk pendanaan sanitasi.

Analisis ini dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai

kemampuan Kota Tangerang dalam mendanai pembangunan sanitasi. Untuk

mendapatkan gambaran ini, analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD

Kota Tangerang. Dari analisis belanja APBD Kota Tangerang akan terlihat trend

pertumbuhan belanja sanitasi di Kota Tangerang dalam jangka waktu lima (5)

tahun terakhir. Trend ini yang akan digunakan untuk memperkirakan besaran

belanja sanitasi di Kota Tangerang setiap tahun hingga akhir periode

perencanaan SSK.

1.5.2 Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi

Penetapan strategi percepatan pembangunan sanitasi Kota Tangerang dilakukan

melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan Sanitasi

Strategi didefinisikan sebagai upaya mencapai tujuan yang terdiri dari berbagai

cara atau pendekatan. Mengingat strategi didefinisikan sebagai upaya untuk

mencapai tujuan, sebagai langkah awal dalam penetapan strategi percepatan

pembangunan sanitasi Kota Tangerang perlu ditetapkan tujuan yang jelas yang

hendak dicapai tentang pengelolaan sanitasi. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan

hasil dari penetapan Tahapan Pengembangan Sanitasi. Terdapat beberapa

pengertian dari Tujuan, satu diantaranya adalah “.. sesuatu yang ingin dicapai

Page 19: Ssk final pokja

PENDAHULUAN | BAB 1

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-6

atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, mengacu kepada pernyataan visi

dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis…”.

2. Penetapan Sasaran Sanitasi

Selanjutnya, perlu disusun sasaran atas tujuan yang hendak dicapai untuk dapat

memberikan arahan yang lebih operasional. Sasaran diartikan sebagai “…hasil

yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan…”. Sasaran

dirumuskan dengan memperhatikan kriteria SMART (Specific, Measurable,

Achievable, Realistic and Timebound) atau spesifik, dapat diukur, dapat dicapai,

realistis, dan berjangka waktu jelas. Setelah pernyataan sasaran dirumuskan,

ditetapkan juga indikator pencapaian sasarannya.

3. Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapai

sasaran yang ditetapkan tersebut dianalisis menggunakan SWOT (Strength,

Weakness, Opportunity, Threat). Proses analisis ini dimulai dari pembobotan atas

isu untuk menetapkan isu strategis serta analisis kuadran pengelolaan sanitasi.

Dari hasil kuadran pengelolaan tersebut, grand strategy arah pengembangan

sanitasi Kota Tangerang dapat disusun.

1.5.3 Penyusunan Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi

Penyusunan program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi Kota

Tangerang dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Program dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa kegiatan yang mengarah

kepada sebuah perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun. Dengan

demikian, program percepatan pembangunan sanitasi Kota Tangerang

dirumuskan berdasarkan strategi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya

rumusan program tersebut ditetapkan urutan prioritasnya. Proses penentuan

prioritas dilakukan berdasarkan tipologi area berisiko sanitasi yang sudah

ditetapkan dalam Buku Putih Sanitasi (BPS).

2. Perumusan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi

Kegiatan yang dimaksud merupakan rangkaian tahapan kegiatan untuk masing-

masing program percepatan pembangunan sanitasi yang dirumuskan. Dalam

merumuskan kegiatan perlu juga dirumuskan indikator capaian untuk masing-

masing kegiatan tersebut. Perumusan berbagai tahapan kegiatan di dalam suatu

program pembangunan infrastruktur mengacu kepada akronim SIDLACOM

(Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and

Maintenance).

3. Perumusan Jadwal Pelaksanaan, Indikasi Kebutuhan Biaya, dan Indikasi Sumber

Pendanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan urutan

tahapan SIDLACOM. Sedangkan indikasi kebutuhan biaya suatu kegiatan

dihitung berdasarkan volume dari kegiatan untuk mencapai indikator capaian

tersebut. Selanjutnya diidentifikasi indikasi sumber pendanaan untuk masing-

masing kegiatan tersebut.

Page 20: Ssk final pokja

PENDAHULUAN | BAB 1

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-7

4. Perumusan Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SSK

Perumusan strategi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota

Tangerang meliputi:

a. Siapa yang akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan

SSK.

b. Proses dan mekanisme pendokumentasian atas kegiatan monitoring tersebut.

c. Proses, mekanisme, serta jadwal pelaksanaan Evaluasi atas hasil Monitoring

yang dilakukan.

d. Pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi.

e. Pencapaian target dan sasaran sebagai indikator.

1.5.4 Finalisasi SSK

Finalisasi SSK merupakan proses terakhir dari serangkaian proses penyusunan SSK.

Hasil akhir dari proses ini adalah disahkannya dokumen SSK oleh Walikota. Bagian

terpenting proses ini adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama di

lingkungan internal SKPD-SKPD tentang dokumen SSK yang telah disusun, terutama

terkait dengan program dan kegiatan yang dirumuskan. Hal ini akan menjamin hasil

dari SSK masuk di dalam proses penganggaran formal di masing-masing SKPD untuk

memastikan implementasi dari strategi yang telah disusun. Selain pemahaman di

lingkungan internal, proses ini juga mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman dan

persepsi terhadap strategi pengembangan sanitasi yang disusun (termasuk program

dan kegiatannya) dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, meskipun proses ini secara

lebih rinci akan dilakukan di tahapan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Selain

itu, dalam proses finalisasi ini, perlu didapatkan masukan dari berbagai pihak yang

berkepentingan di dalam pembangunan sanitasi. Oleh karena itu, salah satu langkah

yang harus dilakukan adalah menyelenggarakan konsultasi publik. Diharapkan

dengan diadakannya konsultasi publik ini maka aspirasi dan masukan yang belum

didapatkan sebelumnya dapat diakomodasi dan menjadi bagian dari strategi

pembangunan sanitasi di Kota Tangerang.

1.6 Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain

Posisi Strategi Sanitasi Kota Tangerang dan kaitannya dengan dokumen perencanaan lain

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. SSK dengan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032 dipedomani

dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini. Artinya, muatan rencana tata ruang

yang tertuang dalam RTRW dijadikan arah dan koridor dalam penyusunan Strategi

Sanitasi Kota (SSK) ini

2. SSK dengan RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-

2025 dipedomani dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini. Artinya, muatan

tentang permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program pembangunan

Page 21: Ssk final pokja

PENDAHULUAN | BAB 1

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 1-8

sektor sanitasi yang tertuang dalam RPJPD dijadikan arah dan koridor dalam

penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini.

3. SSK dengan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun

2014-2018 dipedomani dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini. Artinya,

muatan tentang isu-isu strategis dan permasalahan mendesak terkait sanitasi serta visi,

misi, dan kebijakan pembangunan sanitasi lima tahun ke depan yang tertuang dalam

RPJMD dijadikan arah dan koridor dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini.

4. SSK dengan BPS

Buku Putih Sanitasi diacu dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini. Artinya,

penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini didasarkan pada data dasar (baseline)

kondisi sanitasi, serta prioritas dan arah pengembangan sanitasi saat ini yang tertuang

Buku Putih Sanitasi.

5. SSK dengan Renstra SKPD

Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini diacu dalam penyesuaian program terhadap Renstra

SKPD yang menangani sektor sanitasi.

Gambar 1-2

Keterkaitan Strategi Sanitasi Kota dengan Dokumen Perencanaan Lain

Keterangan:

Diacu

Dijabarkan

Dipedomani

Diperhatikan

Jangka Panjang Jangka Menengah Tahunan

Dokumen Rencana Pembangunan DokumenPenganggaran

Dokumen RencanaTata Ruang

= Hal-hal yang dianggap mendasar yang termuat di dalam dokumen perencanaan yang memiliki hirarki lebih tinggi harus identik

= Menindaklanjuti muatan dokumen perencanaan yang memiliki hirarki lebih tinggi sehingga menjadi lebih spesifik dan implementatif

= Menjadikan muatan dokumen perencanaan yang memiliki hirarki lebih tinggi sebagai arah dan koridor

= Mempertimbangkan dan menyertakan hal-hal yang dianggap sejalan yang termuat dalam dokumen perencanaan yang memiliki hirarki lebih tinggi

RPJPDKota

Tangerang

RKPDKota

Tangerang

Renstra SKPDKota

Tangerang

RAPBDKota

Tangerang

Renja SKPDKota

Tangerang

APBDKota

Tangerang

RKA SKPDKota

Tangerang

Rincian APBDKota

Tangerang

RTRWKota

Tangerang

Buku Putih Sanitasi Kota Tangerang

Strategi Sanitasi Kota Tangerang

RPJMDKota

Tangerang

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Page 22: Ssk final pokja

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-1

Bab 2 Kerangka Pengembangan Sanitasi

2.1 Visi Misi Sanitasi

Visi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan visi dan misi sanitasi Kota

Tangerang tahun 2015-2019 mengacu pada visi dan misi Kota Tangerang yang terdapat

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun

2014-2018.

Tabel 2-1

Visi dan Misi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2013-2019

Visi Kota Tangerang

Misi Kota Tangerang

Visi Sanitasi Kota Tangerang

Misi Sanitasi Kota Tangerang

Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju,

Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera, dengan Masyarakat yang

Berakhlakul Karimah

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik,

akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi

yang berintegritas, kompeten, dan profesional

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

3. Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

4. Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai

dan berkualitas 5. Mewujudkan

pembangunan yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan

nyaman

Terwujudnya Kota Tangerang dengan Sanitasi

yang Memadai dan Berkualitas

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana

prasarana dan pengelolaan air limbah domestik

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan

pengelolaan persampahan

3. Meningkatkan kualitas

dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan drainase

perkotaan 4. Meningkatkan penerapan

PHBS terkait sanitasi

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dan Hasil Analisis 2014.

Dari kelima misi pembangunan Kota Tangerang tahun 2014-2018, ada tiga misi yang terkait

dengan sektor sanitasi, yaitu: misi ke-3, misi ke- 4, dan misi ke-5. Sektor sanitasi sangat

berkaitan dengan bidang kesehatan, sehingga salah satu upaya dalam rangka mencapai

perwujudan misi ke-3, yaitu “mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan

kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi”

Page 23: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-2

adalah melalui peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi. Sedangkan kaitannya dengan misi

ke-4, adalah bahwa sarana sanitasi merupakan salah satu sarana perkotaan yang perlu

ditingkatkan agar memadai dan berkualitas, sesuai dengan yang hendak dicapai dalam misi

ke-4 tersebut. Peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi juga akan mendorong perwujudan

pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan

nyaman, di mana hal ini sejalan dengan misi yang ke-5.

Berdasarkan keterkaitan visi dan misi Kota Tangerang tahun 2014-2018 dengan

pembangunan sanitasi, maka dapat dirumuskan Visi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-

2019 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Tangerang dengan Sanitasi yang Memadai dan Berkualitas.”

Kalimat terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas

mengandung harapan kondisi di masa depan di mana Kota Tangerang memiliki pengelolaan

sanitasi, yang meliputi pengelolaan air limbah domestik, persampahan, dan drainase

perkotaan, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), yang memadai dan

berkualitas untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat. Kata “memadai”

mengandung makna memiliki cakupan pelayanan yang memenuhi Standar Pelayanan

Minimum (SPM). Sedangkan kata “berkualitas” mengandung makna memenuhi syarat

kelayakan teknis dan kesehatan.

Tabel 2-2

Penjelasan Visi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Visi Sanitasi Pokok-Pokok Visi Sanitasi

Penjelasan Visi Sanitasi

Terwujudnya Kota Tangerang dengan Sanitasi yang

Memadai dan Berkualitas

Sanitasi Sanitasi diartikan sebagai upaya untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat melalui pengelolaan air limbah domestik, persampahan, drainase perkotaan, dan penerapan Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS). Dengan demikian, terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas mengandung makna terwujudnya Kota Tangerang yang memiliki pengelolaan air limbah

domestik, persampahan, drainase perkotaan, dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang memadai dan berkualitas untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat.

Memadai Memadai diartikan sebagai memiliki cakupan pelayanan yang memenuhi

Standar Pelayanan Minimum (SPM). Dengan demikian, terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas mengandung makna terwujudnya Kota Tangerang yang memiliki pengelolaan air

limbah domestik, persampahan, drainase perkotaan, dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang cakupan pelayanannya memenuhi SPM dan berkualitas untuk menjamin kebersihan dan

lingkungan hidup yang sehat.

Berkualitas Berkualitas diartikan sebagai memenuhi syarat kelayakan teknis dan kesehatan. Dengan demikian, terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas mengandung makna terwujudnya

Kota Tangerang yang memiliki pengelolaan air limbah domestik, persampahan, drainase perkotaan, dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang cakupan pelayanannya memenuhi SPM serta

memenuhi syarat kelayakan teknis dan kesehatan untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat.

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sanitasi Kota Tangerang tersebut, maka dirumuskan

Misi Sanitasi Kota Tangerang tahun 2015-2019, yaitu sebagai berikut:

Page 24: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-3

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan air limbah

domestik.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan persampahan.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan drainase

perkotaan.

4. Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi.

Berdasarkan lingkupnya, sanitasi terdiri atas empat komponen, yaitu air limbah domestik,

persampahan, drainase perkotaan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait

sanitasi. Untuk mewujudkan Kota Tangerang yang memiliki pengelolaan sanitasi yang

memadai dan berkualitas dilakukan melalui peningkatan pengelolaan keempat

komponennya, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan

air limbah domestik, persampahan, drainase perkotaan, serta peningkatan penerapan PHBS

terkait sanitasi. Penjelasan misi sanitasi Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat diuraikan

sebagai berikut:

Tabel 2-3

Penjelasan Misi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Visi Sanitasi Misi Sanitasi Penjelasan

Misi Sanitasi

Terwujudnya

Kota Tangerang dengan Sanitasi yang Memadai

dan Berkualitas

Meningkatkan kualitas dan

kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik

Terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai

dan berkualitas dicapai melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan

pengelolaan persampahan

Terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas dicapai melalui peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan persampahan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan

pengelolaan drainase perkotaan

Terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas dicapai melalui peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan drainase perkotaan

Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi

Terwujudnya Kota Tangerang dengan sanitasi yang memadai dan berkualitas dicapai melalui peningkatan penerapan PHBS terkait sanitasi oleh masyarakat Kota Tangerang

Sumber: Hasil Analisis 2014.

2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi

Pentahapan pengembangan sanitasi diawali dengan penetapan sistem sanitasi yang akan

dikembangkan di Kota Tangerang serta cakupan layanan dari sistem sanitasi tersebut hingga

akhir periode perencanaan. Kemudian ditetapkan tahapan pengembangan sistem sanitasi

berikut target pencapaian cakupan layanannya untuk setiap tahunnya.

2.2.1 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Sistem pengelolaan air limbah domestik yang akan dikembangkan ditentukan

berdasarkan besaran kebutuhan pelayanan (basic services dan basic needs).

Kebutuhan pelayanan ini sejalan dengan perkembangan perkotaan dan

kependudukan. Pertimbangan ini diperlukan untuk melihat kelayakan sistem yang

akan dikembangkan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sistem pengelolaan

air limbah domestik yang akan dikembangkan di Kota Tangerang antara lain adalah

sebagai berikut:

Page 25: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-4

1. Sistem Air Limbah Domestik Eksisting

Yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik yang ada saat ini. Untuk area yang

sistem pengelolaan air limbah domestiknya berupa sistem terpusat (offsite), maka

sistem air limbah domestik yang dikembangkan adalah sistem terpusat (offsite).

2. Permeabilitas Tanah

Yaitu kemampuan tanah untuk meneruskan air atau udara. Permeabilitas tanah

biasanya diukur dengan istilah kecepatan air yang mengalir dalam waktu tertentu

yang ditetapkan dalam satuan cm/jam. Berdasarkan buku Bimbingan Teknis

Keteknikan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) yang diterbitkan

oleh Direktorat Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan

Umum, 2011, untuk area dengan permeabilitas tanah <0,5 cm/jam, maka sistem

air limbah domestik yang dikembangkan adalah sistem terpusat (offsite).

3. Tinggi Muka Air Tanah

Yaitu kedalaman air tanah yang diukur dari permukaan tanah setempat (m bmt).

Berdasarkan buku Bimbingan Teknis Keteknikan Bidang PLP (Direktorat

Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011),

untuk area dengan tinggi muka air tanah <1,5 m bmt, maka sistem air limbah

domestik yang dikembangkan adalah sistem terpusat (offsite).

Prosedur pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik yang dikembangkan

ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2-1

Prosedur Pemilihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Mulai

Offsite

Muka

Air Tanah

<1,5m

ya

Sistem Terpusat

(Offsite)

tidak

ya

Sistem

Eksiting

Tinggi Air Muka

Tanah

Opsi

Sistem

Permeabilitas

<0,5 cm/jam

Permeabilitas

Tanahya

tidak

tidak

Sistem Setempat

(Onsite)

Sumber: Buku Bimbingan Teknis Keteknikan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Pengembangan

PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011.

Page 26: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-5

Hasil analisis pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik yang akan

dikembangkan di Kota Tangerang hingga tahun 2019 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2-4

Opsi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang

No. Kecamatan Kelurahan Sistem

Eksisting

Permeabilitas Tanah

Tinggi Muka Air Tanah

Opsi Sistem yang

Dikembangkan (cm/jam) (m bmt)

1. Ciledug Tajur onsite 6,5-12,5 15 onsite

Parung Serab onsite 6,5-12,5 15 onsite

Paninggilan onsite 6,5-12,5 15 onsite

Paninggilan Utara onsite 6,5-12,5 15 onsite

Sudimara Selatan onsite 6,5-12,5 15 onsite

Sudimara Barat onsite 6,5-12,5 15 onsite

Sudimara Jaya onsite 6,5-12,5 15 onsite

Sudimara Timur onsite 6,5-12,5 15 onsite

2. Larangan Larangan Selatan onsite 6,5-12,5 17 onsite

Gaga onsite 6,5-12,5 17 onsite

Cipadu Jaya onsite 6,5-12,5 17 onsite

Kreo Selatan onsite 6,5-12,5 17 onsite

Cipadu onsite 6,5-12,5 17 onsite

Kreo onsite 6,5-12,5 17 onsite

Larangan Indah onsite 6,5-12,5 17 onsite

Larangan Utara onsite 6,5-12,5 17 onsite

3. Karang Tengah Pedurenan onsite 6,5-12,5 10 onsite

Pondok Pucung onsite 6,5-12,5 10 onsite

Karang Tengah onsite 6,5-12,5 10 onsite

Karang Timur onsite 6,5-12,5 10 onsite

Karang Mulya onsite 6,5-12,5 10 onsite

Parung Jaya onsite 6,5-12,5 10 onsite

Pondok Bahar onsite 6,5-12,5 10 onsite

4. Cipondoh Poris Plawad Indah onsite 6,5-12,5 19 onsite

Cipondoh onsite 6,5-12,5 19 onsite

Kenanga onsite 6,5-12,5 19 onsite

Gondrong onsite 6,5-12,5 19 onsite

Petir onsite 6,5-12,5 19 onsite

Ketapang onsite 6,5-12,5 19 onsite

Cipondoh Indah onsite 6,5-12,5 19 onsite

Cipondoh Makmur onsite 6,5-12,5 19 onsite

Poris Plawad Utara onsite 6,5-12,5 19 onsite

Poris Plawad onsite 6,5-12,5 19 onsite

5. Pinang Panunggangan Utara onsite 6,5-12,5 12 onsite

Panunggangan onsite 6,5-12,5 12 onsite

Panunggangan Timur onsite 6,5-12,5 12 onsite

Kunciran onsite 6,5-12,5 12 onsite

Kunciran Indah onsite 6,5-12,5 12 onsite

Sudimara Pinang onsite 6,5-12,5 12 onsite

Pinang onsite 6,5-12,5 12 onsite

Neroktog onsite 6,5-12,5 12 onsite

Kunciran Jaya onsite 6,5-12,5 12 onsite

Pakojan onsite 6,5-12,5 12 onsite

Cipete onsite 6,5-12,5 12 onsite

6. Tangerang Cikokol onsite 0,5-2,0 14 onsite

Kelapa Indah onsite 0,5-2,0 14 onsite

Babakan offsite 0,5-2,0 14 offsite

Sukasari offsite 0,5-2,0 14 offsite

Buaran Indah onsite 0,5-2,0 14 onsite

Tanah Tinggi onsite 0,5-2,0 14 onsite

Sukaasih onsite 0,5-2,0 14 onsite

Sukarasa onsite 0,5-2,0 14 onsite

Page 27: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-6

No. Kecamatan Kelurahan Sistem

Eksisting

Permeabilitas

Tanah

Tinggi Muka

Air Tanah Opsi Sistem

yang Dikembangkan (cm/jam) (m bmt)

7. Karawaci Karawaci Baru offsite 6,5-12,5 16 offsite

Nusajaya offsite 6,5-12,5 16 offsite

Bojongjaya onsite 6,5-12,5 16 onsite

Karawaci onsite 6,5-12,5 16 onsite

Cimone Jaya onsite 6,5-12,5 16 onsite

Cimone onsite 6,5-12,5 16 onsite

Bugel onsite 6,5-12,5 16 onsite

Margasari onsite 6,5-12,5 16 onsite

Pabuaran onsite 6,5-12,5 16 onsite

Sukajadi onsite 6,5-12,5 16 onsite

Gerendeng onsite 6,5-12,5 16 onsite

Koangjaya onsite 6,5-12,5 16 onsite

Pasarbaru onsite 6,5-12,5 16 onsite

Sumur Pancing onsite 6,5-12,5 16 onsite

Pabuaran Tumpeng onsite 6,5-12,5 16 onsite

Nambojaya onsite 6,5-12,5 16 onsite

8. Jatiuwung Manis Jaya onsite 6,5-12,5 32 onsite

Jatake onsite 6,5-12,5 32 onsite

Gandasari onsite 6,5-12,5 32 onsite

Kroncong onsite 6,5-12,5 32 onsite

Alam Jaya onsite 6,5-12,5 32 onsite

Pasir Jaya onsite 6,5-12,5 32 onsite

9. Cibodas Panunggangan Barat onsite 0,5-2,0 26 onsite

Cibodasari offsite 0,5-2,0 26 offsite

Cibodas Baru onsite 0,5-2,0 26 onsite

Cibodas onsite 0,5-2,0 26 onsite

Uwung Jaya onsite 0,5-2,0 26 onsite

Jatiuwung onsite 0,5-2,0 26 onsite

10. Periuk Gembor onsite 0,5-2,0 26 onsite

Gebang Raya onsite 0,5-2,0 26 onsite

Sangiang Jaya onsite 0,5-2,0 26 onsite

Periuk onsite 0,5-2,0 26 onsite

Periuk Jaya onsite 0,5-2,0 26 onsite

11. Batuceper Porisgaga Baru onsite 0,5-2,0 14 onsite

Porisjaya onsite 0,5-2,0 14 onsite

Porisgaga onsite 0,5-2,0 14 onsite

Kebon Besar onsite 0,5-2,0 14 onsite

Batuceper onsite 0,5-2,0 14 onsite

Batujaya onsite 0,5-2,0 14 onsite

Batusari onsite 0,5-2,0 14 onsite

12. Neglasari Karang Anyar onsite 0,5-2,0 11 onsite

Karang Sari onsite 0,5-2,0 11 onsite

Neglasari onsite 0,5-2,0 11 onsite

Mekarsari onsite 0,5-2,0 11 onsite

Kedaung Baru onsite 0,5-2,0 11 onsite

Kedaung Wetan onsite 0,5-2,0 11 onsite

Selapajang Jaya onsite 0,5-2,0 11 onsite

13. Benda Belendung onsite 0,5-2,0 9 onsite

Jurumudi Baru onsite 0,5-2,0 9 onsite

Jurumudi onsite 0,5-2,0 9 onsite

Pajang onsite 0,5-2,0 9 onsite

Benda onsite 0,5-2,0 9 onsite

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Page 28: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-7

Berdasarkan hasil analisis seperti ditunjukkan pada tabel di atas, opsi sistem

pengelolaan air limbah domestik yang direkomendasikan untuk dikembangkan di Kota

Tangerang hingga tahun 2019 adalah sistem setempat (onsite). Sedangkan

pengembangan sistem terpusat (offsite) diarahkan pada optimalisasi pelayanan

sarana prasarana air limbah domestik sistem terpusat (IPAL) yang sudah ada.

Cakupan layanan air limbah domestik di Kota Tangerang saat ini secara rinci dapat

dilihat pada Lampiran 1. Cakupan eksisting Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di

Kota Tangerang sebesar 0,98%. Cakupan layanan eksisting air limbah domestik

sistem setempat (onsite) di Kota Tangerang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu

individual dan komunal. Sistem setempat (onsite) individual meliputi: cubluk dan

sejenisnya dan tangki septik. Cakupan layanan eksisting cubluk dan sejenisnya

sebesar 47,62% dan cakupan layanan eksisting tangki septik sebesar 49,17%.

Sedangkan sistem setempat (onsite) komunal meliputi: MCK++ dan IPAL Komunal.

Cakupan layanan eksisting MCK++ sebesar 0,06% dan cakupan layanan eksisting

IPAL komunal sebesar 0,12%. Cakupan layanan eksisting air limbah domestik sistem

terpusat (offsite) di Kota Tangerang adalah sebesar 2,06%.

Penentuan target cakupan layanan air limbah domestik Kota Tangerang hingga tahun

2019 mengacu pada target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Millennium Development Goals

(MDGs), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Tangerang Tahun 2014-2018. Target cakupan BABS pada tahun 2019 ditetapkan

sebesar 0%. Target cakupan layanan cubluk dan sejenisnya pada tahun 2019

ditetapkan sebesar 37%. Target cakupan layanan tangki septik pada tahun 2019

ditetapkan sebesar 60%. Target cakupan layanan MCK++ pada tahun 2019

ditetapkan sebesar 0,82%. Target cakupan layanan IPAL komunal pada tahun 2019

ditetapkan sebesar 0,12%. Sedangkan target cakupan layanan air limbah domestik

sistem terpusat (offsite) pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 2,06%.

Tabel 2-5

Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2013-2019

No Sistem Cakupan Layanan*

Eksisting (%)

Target Cakupan Layanan* (%)

2015 2016 2017 2018 2019

A. Buang Air Besar Sembarangan

(BABS)

0,98 0,78 0,59 0,39 0,20 0,00

B. Sistem Setempat (Onsite)

B.1 Individual

B.1.1 Cubluk dan Sejenisnya 47,62 45,50 43,37 41,25 39,12 37,00

B.1.2 Tangki Septik 49,17 51,33 53,50 55,67 57,83 60,00

B.2 Komunal

B.2.1 MCK++ 0,06 0,21 0,36 0,52 0,67 0,82

B.2.2 IPAL Komunal 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

C. Sistem Terpusat (Offsite) 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data dan Analisis, 2014.

Keterangan: * Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk.

Page 29: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-8

Peta 2-1

Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Page 30: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-9

2.2.2 Tahapan Pengembangan Persampahan

Sistem pengelolaan persampahan yang akan dikembangkan di Kota Tangerang

hingga tahun 2019 mengacu pada Master Plan Pengelolaan Sampah Kota Tangerang

Tahun 2013-2033 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, 2012), yaitu

sebagai berikut:

1. Sistem Pengangkutan

Sistem pengangkutan sampah yang akan dikembangkan di Kota Tangerang

adalah sebagai berikut:

a. Sistem penanganan langsung (pelayanan sampah berdasarkan sistem

pengangkutan menggunakan truk langsung dari sumber ke sumber kemudian

dibuang ke TPA) dikembangkan untuk tempat umum.

b. Sistem penanganan tidak langsung (pelayanan sampah dimana sampah

diangkut menuju TPS kemudian dari TPS akan diangkut ke TPA dengan truk)

untuk permukiman.

2. Sistem Pemrosesan Akhir

Mengacu pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sistem

pemrosesan akhir sampah untuk Kota Tangerang yang dapat diklasifikasikan

sebagai metropolitan (jumlah penduduk >1.000.000 jiwa) diharuskan

menggunakan sistem lahan urug saniter (sanitary landfill).

Cakupan layanan persampahan di Kota Tangerang saat ini secara rinci dapat dilihat

pada Lampiran 1. Cakupan layanan eksisting pengurangan timbulan sampah melalui

konsep 3R sebesar 1,91%. Cakupan layanan eksisting pengangkutan sampah ke TPA

(Tempat Pemrosesan Akhir) di Kota Tangerang sebesar 87,44%. Sedangkan cakupan

eksisting sampah yang belum terlayani sebesar 10,66%.

Penentuan target cakupan layanan persampahan Kota Tangerang hingga tahun 2019

mengacu pada target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Millennium Development Goals

(MDGs), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Tangerang Tahun 2014-2018. Target cakupan layanan konsep 3R pada tahun 2019

ditetapkan sebesar 20%. Target cakupan layanan pengangkutan sampah ke TPA

pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 80%. Sedangkan target cakupan sampah yang

belum/tidak terlayani pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 0%.

Tabel 2-6

Tahapan Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2013-2019

No Sistem

Cakupan

Layanan* Eksisting (%)

Target Cakupan Layanan* (%)

2015 2016 2017 2018 2019

A. Konsep 3R 1,91 5,52 9,14 12,76 16,38 20,00

B. Pengangkutan Sampah ke TPA 87,44 85,95 84,46 82,98 81,49 80,00

B.1 Penanganan Langsung

B.2 Penanganan Tidak Langsung

C. Belum Terlayani 10,66 8,52 6,39 4,26 2,13 0,00

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Keterangan: * Cakupan layanan dapat didekati dengan persentase sampah yang terlayani.

Page 31: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-10

Peta 2-2

Peta Tahapan Pengembangan Persampahan Kota Tangerang

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Page 32: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-11

2.2.3 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan

Sistem pengelolaan drainase perkotaan yang akan dikembangkan di Kota Tangerang

hingga tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem drainase yang dikembangkan meliputi:

a. Sistem gravitasi, yaitu sistem pengaliran air pada jaringan drainase

menggunakan gravitasi untuk daerah dengan elevasi sedang-tinggi, dengan

kelengkapan sistem berupa pintu air, pengaturan debit yang lain, dan kolam

retensi.

b. Sistem pemompaan, yaitu sistem pengaliran air pada jaringan drainase

menggunakan pompa untuk daerah dengan elevasi rendah, dengan

kelengkapan sistem berupa pompa dan kolam retensi.

2. Sistem drainase yang dikembangkan harus terintegrasi dengan sistem Daerah

Aliran Sungai (DAS) yang ada.

Cakupan pelayanan drainase perkotaan dapat didekati dengan luas wilayah

genangan. Luas wilayah genangan di Kota Tangerang saat ini secara rinci dapat

dilihat pada Lampiran 1. Luas wilayah genangan eksisting di Kota Tangerang adalah

247 ha dengan jumlah lokasi genangan 31 titik lokasi yang tersebar di sepuluh

wilayah kecamatan.

Penentuan target cakupan layanan drainase perkotaan Kota Tangerang hingga tahun

2019 mengacu pada target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Millennium Development Goals

(MDGs), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Tangerang Tahun 2014-2018. Target luas wilayah genangan di Kota Tangerang

hingga tahun 2019 ditetapkan secara bertahap berkurang hingga 0 ha.

Tabel 2-7

Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2013-2019

No Kecamatan

Luas

Genangan Eksisting

(ha)

Luas Genangan

(ha)

2015 2016 2017 2018 2019

1. Ciledug 20 0 20 0 0 0

2. Larangan 0 0 0 0 0 0

3. Karang Tengah 41 14 12 4 11 0

4. Cipondoh 24 0 0 24 0 0

5. Pinang 17 0 0 17 0 0

6. Tangerang 0 0 0 0 0 0

7. Karawaci 54 0 12 38 4 0

8. Jatiuwung 3 0 0 0 3 0

9. Cibodas 30 0 0 22 8 0

10. Periuk 46 0 26 20 0 0

11. Batuceper 0 0 0 0 0 0

12. Neglasari 3 0 0 0 3 0

13. Benda 9 0 0 0 9 0

TOTAL 247 14 70 125 38 0

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Page 33: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-12

Peta 2-3

Peta Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Page 34: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-13

2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi

Pendanaan pengembangan sanitasi Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2009-2013

secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan

mencapai 33,97%, yaitu dari sebesar Rp 49.321.856.184 pada tahun 2009 menjadi Rp

117.102.434.675 pada tahun 2013. Apabila dirinci berdasarkan sub sektornya, rata-rata

pertumbuhan tertinggi adalah pendanaan pengembangan persampahan yang mencapai

40,99%, diikuti oleh rata-rata pertumbuhan pendanaan pengembangan PHBS sebesar

39,36%, rata-rata pertumbuhan pendanaan pengembangan drainase perkotaan sebesar

34,31%, rata-rata pertumbuhan pendanaan pengembangan air limbah domestik sebesar

25,96%, dan rata-rata pertumbuhan terendah adalah pendanaan pengembangan komponen

terkait sanitasi yang hanya mencapai 22,69%. Namun demikian, proporsi realisasi belanja

sanitasi terhadap belanja langsung dalam kurun waktu tersebut relatif kecil, yaitu rata-rata

hanya sekitar 6,72% per tahun. Perhitungan pertumbuhan pendanaan pengembangan

sanitasi Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2009-2013 ditunjukkan pada Tabel 2-8.

Perkiraan besaran pendanaan sanitasi Kota Tangerang untuk lima tahun ke depan dapat

dihitung berdasarkan trend pertumbuhannya selama lima tahun terakhir. Dengan demikian,

asumsi yang digunakan untuk menghitung perkiraan belanja langsung adalah bahwa belanja

langsung mengalami peningkatan selama tahun 2015-2019 dengan pertumbuhan sebesar

29,43% per tahun. Asumsi yang digunakan untuk menghitung perkiraan belanja APBD murni

untuk sanitasi adalah bahwa belanja APBD murni untuk sanitasi mengalami peningkatan

selama tahun 2015-2019 dengan pertumbuhan sebesar 33,97% per tahun. Untuk mendorong

percepatan pembangunan sanitasi di Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang

diasumsikan berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan sanitasi sebesar 50% dari tahun

sebelumnya untuk setiap tahunnya selama lima tahun ke depan. Hasil perhitungan perkiraan

pendanaan sanitasi Kota Tangerang untuk tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 2-9.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa perkiraan total belanja APBD

murni untuk sanitasi tahun 2015-2019 mencapai Rp 2.051.366.226.816 atau sekitar 7,42%

dari perkiraan total belanja langsung selama tahun 2015-2019. Sedangkan perkiraan

komitmen pendanaan sanitasi Kota Tangerang untuk tahun 2015-2019 mencapai Rp

3.474.648.803.890 atau sebesar 12,57% dari perkiraan total belanja langsung selama kurun

waktu tersebut.

Untuk mendukung dan memastikan berjalannya pengembangan sanitasi yang berkelanjutan,

diperlukan kegiatan operasional/pemeliharaan. Dengan demikian, diperlukan perhatian

dalam pengalokasian pendanaan untuk biaya operasional/pemeliharaan. Biaya

operasional/pemeliharaan sanitasi Kota Tangerang secara umum mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2009-2013. Rata-rata pertumbuhan biaya

operasional/pemeliharaan untuk air limbah domestik sebesar 76,91%, untuk persampahan

sebesar 69,83%, dan untuk drainase perkotaan sebesar 60,59%. Perhitungan pertumbuhan

pendanaan APBD Kota Tangerang untuk operasional/pemeliharaan sanitasi dalam kurun

waktu tahun 2009-2013 ditunjukkan pada Tabel 2-10.

Page 35: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-14

Perkiraan besaran pendanaan APBD Kota Tangerang untuk kebutuhan

operasional/pemeliharaan sanitasi lima tahun mendatang dapat dihitung berdasarkan trend

pertumbuhannya selama lima tahun terakhir. Hasil perhitungan perkiraan besaran

pendanaan APBD Kota Tangerang untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan sanitasi untuk

tahun 2013-2019 ditunjukkan pada Tabel 2-11. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut,

dapat diketahui bahwa perkiraan total pendanaan APBD Kota Tangerang untuk kebutuhan

operasional/pemeliharaan sanitasi tahun 2013-2019 mencapai Rp 2.621.975.938.940.

Berdasarkan berbagai perhitungan dan uraian mengenai pendanaan APBD Kota Tangerang

untuk sanitasi, baik yang sudah berjalan maupun perkiraannya untuk lima tahun mendatang,

dapat diketahui bahwa kebutuhan pendanaan APBD Kota Tangerang untuk sanitasi hingga

tahun 2019 mencapai Rp 3.474.648.803.890, yang harus didukung dengan pendanaan

operasional/pemeliharaan sebesar Rp 2.621.975.938.940. Sedangkan kemampuan untuk

mendanai program dan kegiatan sanitasi yang dicanangkan dalam Strategi Sanitasi Kota

Tangerang hanya sebesar Rp 1.123.972.972.081. Dengan demikian, pengembangan sanitasi

Kota Tangerang perlu memperhatikan skala prioritas dengan terus berupaya mendorong

komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam pendanaan sanitasi. Di samping itu, juga perlu

penggalian alternatif pendanaan di luar APBD Kota Tangerang.

Page 36: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-15

Tabel 2-8

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Tangerang untuk Sanitasi Tahun 2009-2013

No. Uraian

Pendanaan Sanitasi

(Rp) Rata-rata

Pertumbuhan (%) 2009 2010 2011 2012 2013

1 Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)

49.321.856.184 32.358.005.704 64.650.013.439 95.932.818.460 117.102.434.675 33,97

1.1 PHBS 1.552.497.900 2.045.095.950 1.572.655.000 2.006.385.250 4.438.386.100 39,36

1.2 Air Limbah Domestik 3.788.652.150 1.787.407.900 4.707.187.830 3.300.195.800 4.065.529.000 25,96

1.3 Persampahan 23.306.410.557 13.326.187.574 28.248.464.709 47.796.954.300 60.027.522.275 40,99

1.4 Drainase Perkotaan 19.033.169.827 13.029.232.725 25.546.805.220 40.414.259.310 46.279.420.700 34,31

1.5 Komponen Terkait Sanitasi 1.641.125.750 2.170.081.555 4.574.900.680 2.415.023.800 2.291.576.600 22,69

2 Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )

NA NA NA NA NA NA

2.1 DAK Sanitasi NA NA NA NA NA NA

2.2 DAK Lingkungan Hidup NA NA NA NA NA NA

2.3 DAK Perumahan dan Permukiman NA NA NA NA NA NA

3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi NA NA NA NA NA NA

4 Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi NA NA NA NA NA NA

Belanja APBD Murni untuk Sanitasi (1-2-3)

49.321.856.184 32.358.005.704 64.650.013.439 95.932.818.460 117.102.434.675 33,97

Total Belanja Langsung 657.343.718.637 797.035.904.890 917.741.214.630 1.109.250.562.319 1.844.616.629.967 29,43

% APBD Murni untuk Sanitasi Terhadap Belanja Langsung

7,50 4,06 7,04 8,65 6,35 6,72

Sumber: Diolah dari Data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang, 2014.

Keterangan: NA = Tidak Ada Data.

Tabel 2-9

Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019

No. Uraian

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi

(Rp) Total Pendanaan (Rp)

2015 2016 2017 2018 2019

1. Perkiraan Belanja Langsung 3.090.124.817.784 3.999.548.551.658 5.176.615.690.411 6.700.093.688.099 8.671.931.260.507 27.638.314.008.459

2. Perkiraan Belanja APBD Murni untuk Sanitasi 210.174.991.886 281.571.436.630 377.221.253.654 505.363.313.521 677.035.231.125 2.051.366.226.816

3. Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi 263.480.478.020 395.220.717.030 592.831.075.545 889.246.613.318 1.333.869.919.977 3.474.648.803.890

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014.

Page 37: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-16

Tabel 2-10

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Tangerang untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi Tahun 2009-2013

No. Uraian

Belanja Sanitasi (Rp)

Rata-rata Pertumbuhan

(%) 2009 2010 2011 2012 2013

1 Belanja Sanitasi

1.1 Air Limbah Domestik

1.1.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) 372.316.250 419.269.900 1.536.392.600 2.017.632.000 1.961.753.000 76,91

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

372.316.250 419.269.900 1.536.392.600 2.017.632.000 1.961.753.000

1.2 Persampahan

1.2.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) 21.660.584.932 6.244.525.674 24.343.105.000 28.052.246.050 40.791.111.050 69,83

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

21.660.584.932 6.244.525.674 24.343.105.000 - -

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Wilayah Tengah

- - - 28.052.246.050 23.206.003.500

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Persampahan Wilayah Barat

- - - - 9.413.661.700

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Wilayah Timur

- - - - 8.171.445.850

1.3 Drainase Perkotaan

1.3.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) 2.178.950.940 2.709.817.600 9.414.721.920 7.305.809.310 6.791.812.800 60,59

Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

661.264.900 1.348.738.600 2.901.975.000 2.754.271.000 2.512.556.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 122.346.400 - 125.567.000 271.518.000 176.540.500

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air - 11.136.500 312.504.150 164.451.850 94.234.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 1.227.231.640 - 1.043.643.950 - -

Pemeliharaan Pompa dan Diesel Air 14.252.000 22.138.000 1.337.718.770 139.231.360 197.574.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul

Sungai

153.856.000 96.387.000 1.343.600.000 1.964.520.600 2.573.732.800

Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali - 727.143.500 1.403.479.000 1.377.017.000 1.237.175.500

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan

Penampung Air Lainnya

- - 946.234.050 634.799.500 -

Rehabilitasi Turap/Talud - 504.274.000 - - -

Sumber: Diolah dari Data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang, 2014.

Page 38: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 2-17

Tabel 2-11

Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kota Tangerang untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Sanitasi Tahun 2015-2019

No. Uraian

Perkiraan Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp) Total Pendanaan

(Rp) 2015 2016 2017 2018 2019

1 Belanja Sanitasi (Biaya Operasional/Pemeliharaan)

141.305.890.238 238.796.053.282 403.717.310.896 682.819.772.935 1.155.336.911.589 2.621.975.938.940

1.1 Air Limbah Domestik

1.1.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) 6.139.727.419 10.861.791.777 19.215.595.833 33.994.310.589 60.139.334.863 130.350.760.481

1.2 Persampahan

1.2.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) 117.650.656.201 199.806.109.427 339.330.715.640 576.285.354.372 978.705.417.330 2.211.778.252.970

1.3 Drainase Perkotaan

1.3.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified) 17.515.506.618 28.128.152.078 45.170.999.423 72.540.107.974 116.492.159.396 279.846.925.489

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014.

Tabel 2-12

Perkiraan Kemampuan APBD Kota Tangerang dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK Tahun 2015-2019

No. Uraian

Pendanaan (Rp) Total Pendanaan

(Rp) 2015 2016 2017 2018 2019

1 Perkiraan Kebutuhan

Operasional/Pemeliharaan

141.305.890.238 238.796.053.282 403.717.310.896 682.819.772.935 1.155.336.911.589 2.621.975.938.940

2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi 210.174.991.886 281.571.436.630 377.221.253.654 505.363.313.521 677.035.231.125 2.051.366.226.816

3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi 263.480.478.020 395.220.717.030 592.831.075.545 889.246.613.318 1.333.869.919.977 3.474.648.803.890

4 Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni)

(No. 2 – No. 1)

68.869.101.648 42.775.383.348 -26.496.057.242 -177.456.459.414 -478.301.680.464 -570.609.712.124

5 Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (No. 3 – No. 1)

122.174.587.782 156.424.663.748 189.113.764.649 206.426.840.383 178.533.008.388 852.672.864.950

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014.

Page 39: Ssk final pokja

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI | BAB 2

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-1

Bab 3 Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi

3.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik

3.1.1 Tujuan Pengembangan Air Limbah Domestik

Tujuan pengembangan air limbah domestik merupakan pernyataan tentang hal-hal

yang perlu dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan

air limbah domestik dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan

air limbah domestik. Hasil identifikasi permasalahan mendesak pembangunan air

limbah domestik Kota Tangerang, sebagaimana yang tertuang dalam Buku Putih

Sanitasi (BPS) Kota Tangerang, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelembagaan:

a. Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola air

limbah domestik.

b. Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan air limbah domestik belum

ada.

2. Sistem dan Cakupan Layanan:

a. Masih terdapat 0,98% rumah tangga (5.095 KK) yang tidak memiliki jamban

keluarga dan tidak memiliki akses terhadap MCK umum.

b. Tingkat pelayanan eksisting IPLT Bawang baru mencapai 18,24% terhadap

total volume timbulan lumpur tinja per hari.

c. Tingkat pelayanan eksisting truk tinja baru mencapai 20,32% terhadap total

volume timbulan lumpur tinja per hari.

d. Cakupan layanan eksisting sistem terpusat (IPAL Tanah Tinggi dan Kolam

Oksidasi Perumnas Karawaci I) baru mencapai 2,06% terhadap total

penduduk.

e. Data jaringan dan kapasitas eksisting IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi

Perumnas Karawaci I belum update.

f. Volume timbulan air limbah domestik dan timbulan lumpur tinja semakin

meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk.

g. Ketersediaan lahan untuk pengembangan sarana prasarana air limbah

domestik semakin terbatas seiring dengan peningkatan jumlah dan kepadatan

penduduk.

Page 40: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-2

3. Peran Serta Masyarakat:

a. Terdapat 0,98% masyarakat yang masih melakukan praktik buang air besar

sembarangan (BABS).

b. Terdapat 47,62% masyarakat yang masih menggunakan cubluk dan

sejenisnya ataupun tangki septik suspek tidak aman.

c. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melakukan

praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali (hanya

26,5% masyarakat).

d. Belum terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik di tingkat

masyarakat.

4. Komunikasi dan Media:

a. Belum berjalannya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota

untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik.

5. Peran Swasta:

a. Masih rendahnya tingkat partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

pengelolaan air limbah domestik.

6. Pendanaan dan Pembiayaan:

a. Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi penyedotan kakus masih

relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan air limbah domestik, dengan

proporsi pendapatan retribusi terhadap pendanaan rata-rata hanya 14,46%

per tahun.

Berdasarkan hasil analisis posisi pengelolaan air limbah domestik untuk menjawab

berbagai permasalahan mendesak pembangunan air limbah domestik dan kerangka

pengembangan air limbah domestik yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan tujuan pengembangan air limbah domestik Kota Tangerang tahun 2015-

2019 sebagai berikut:

Tabel 3-1

Tujuan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Visi Misi Tujuan

Terwujudnya Kota Tangerang dengan

Sanitasi yang Memadai dan Berkualitas

Meningkatkan kualitas dan kuantitas

sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik

Meningkatkan cakupan pelayanan

sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2019

Sumber: Hasil Analisis 2014.

3.1.2 Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik

Sasaran pengembangan air limbah domestik merupakan pernyataan hasil yang

diharapkan dari tujuan pengembangan air limbah domestik, yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran pengembangan air limbah domestik

Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Page 41: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-3

Tabel 3-2

Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Tujuan Sasaran

Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan cakupan pelayanan

sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2019

Menguatnya kelembagaan pengelola

air limbah domestik

Penguatan lembaga regulator

pengelolaan air limbah domestik

Terbentuknya lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui

pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2019

Terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik tingkat masyarakat

Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik

Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik

Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai kerjasama

Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan air limbah domestik

Berkurangnya Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki akses terhadap jamban pribadi atau MCK umum

Tidak ada Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) yang tidak memiliki jamban pribadi ataupun tidak memiliki akses terhadap MCK umum pada tahun

2019

Meningkatnya cakupan pelayanan sarana prasarana air limbah

domestik sistem setempat (onsite)

Tingkat pelayanan IPLT Bawang meningkat dari 18,24% menjadi 60%

pada tahun 2019

Tingkat pelayanan truk tinja meningkat dari 20,32% menjadi 60% pada tahun 2019

Optimalnya cakupan pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem terpusat (off site)

Tingkat pelayanan IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I menjadi 100% dari total kapasitasnya

tahun 2019

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik

Tingkat penggunaan tangki septik suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi 60% pada tahun 2019

Praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 60% pada tahun 2019

Termanfaatkannya media komunikasi

sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik

Tingkat penggunaan media komunikasi

sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik meningkat dari tahun ke

tahun

Meningkatnya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan

air limbah domestik melalui CSR

CSR untuk penyediaan sarana prasarana air limbah domestik bagi MBR meningkat

dari tahun ke tahun

Meningkatnya pendanaan pengembangan air limbah domestik

Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan air limbah domestik sebagai upaya meningkatkan

ketersediaan pendanaan pengembangan air limbah domestik di luar APBD Kota

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Page 42: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-4

3.1.3 Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik

Strategi pengembangan air limbah domestik merupakan upaya untuk mencapai tujuan

dan sasaran pengembangan air limbah domestik. Rumusan strategi pengembangan

air limbah domestik berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan

sasaran pengembangan air limbah domestik akan dicapai. Perumusan strategi

pengembangan air limbah domestik tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Analisis SWOT

digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan (strengths) dan

kelemahan (weaknesses) yang dimiliki, serta peluang (opportunities) dan ancaman

(threats) yang dihadapi oleh Kota Tangerang dalam pengelolaan air limbah domestik,

yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-3

Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang

No Faktor Internal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

1

KEKUATAN (STRENGTHS)

1. Kelembagaan

1.1 Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik yaitu Dinas Pekerjaan Umum yang dapat

difokuskan untuk mengemban fungsi regulator

4,00

1.2 Perda mengenai target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik sudah ada (Perda No. 10/2014 tentang RPJMD Kota Tangerang 2014-2018)

4,00

1.3 Perda mengenai retribusi penyedotan air limbah domestik sudah ada (Perda No.16/2011 tentang Retribusi Jasa Umum)

4,00

2. Sistem dan Cakupan Layanan

2.1 Terdapat IPLT Bawang dengan kapasitas 70 m3/hari 4,00

2.2 Terdapat 13 unit truk tinja dengan kapasitas total 78 m3/hari 4,00

2.3 Terdapat MCK umum untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tersebar di 6 kelurahan dengan kapasitas total untuk melayani 300 KK

4,00

2.4 Terdapat IPAL komunal yang tersebar di 7 komplek perumahan

dengan kapasitas total untuk melayani 618 KK

3,00

2.5 Terdapat IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I dengan kapasitas total untuk melayani 10.690 KK

3,00

3. Pendanaan dan Pembiayaan

3.1 Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan

pengelolaan air limbah domestik relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

3,00

JUMLAH NILAI KEKUATAN 33,00 1

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

1. Kelembagaan

1.1 Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola air limbah domestik

4,00

1.2 Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan air limbah

domestik belum ada

4,00

2. Sistem dan Cakupan Layanan

2.1 Masih terdapat 0,98% rumah tangga (5.095 KK) yang tidak memiliki jamban keluarga dan tidak memiliki akses terhadap MCK

umum

4,00

2.2 Tingkat pelayanan eksisting IPLT Bawang baru mencapai 18,24% terhadap total volume timbulan lumpur tinja per hari

4,00

2.3 Tingkat pelayanan eksisting truk tinja baru mencapai 20,32% terhadap total volume timbulan lumpur tinja per hari

4,00

2.4 Cakupan layanan eksisting sistem terpusat (IPAL Tanah Tinggi

dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I) baru mencapai 2,06% terhadap total penduduk

3,00

2.5 Data jaringan dan kapasitas eksisting IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I belum update

3,00

Page 43: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-5

No Faktor Internal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

3. Komunikasi dan Media

3.1 Belum berjalannya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik

3,00

4. Pendanaan dan Pembiayaan

4.1 Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi penyedotan kakus masih relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan air limbah domestik, dengan proporsi pendapatan retribusi terhadap

pendanaan rata-rata hanya 14,46% per tahun

3,00

JUMLAH NILAI KEKUATAN 32,00 1

SELISIH NILAI KEKUATAN – KELEMAHAN 1,00

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Tabel 3-4

Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang

No Faktor Eksternal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

1

PELUANG (OPPORTUNITIES)

1. Kelembagaan

1.1 Peraturan perundangan dan kebijakan di tingkat nasional mengenai pengelolaan air limbah domestik relatif lengkap

3,00

1.2 Adanya Program PPSP dari Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan air limbah domestik di daerah

4,00

2. Peran Serta Masyarakat

2.1 Terdapat 99,02% masyarakat yang melakukan praktik buang air besar menggunakan jamban keluarga atau MCK umum

4,00

2.2 Terdapat 49,17% masyarakat yang sudah menggunakan tangki septik suspek aman

4,00

3. Komunikasi dan Media

3.1 Tersedia banyak media massa baik media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat

mengenai pengelolaan air limbah domestik

3,00

4. Peran Swasta

4.1 Adanya potensi keterlibatan swasta sebagai lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui pola kemitraan pemerintah swasta (KPS)

4,00

4.2 Adanya Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta yang

dapat digunakan untuk penyediaan sarana prasarana air limbah

domestik bagi MBR

3,00

5. Pendanaan dan Pembiayaan

5.1 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat (APBN)

untuk percepatan pembangunan air limbah domestik

3,00

5.2 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Banten

(APBD Provinsi) untuk percepatan pembangunan air limbah domestik

3,00

JUMLAH NILAI PELUANG 31,00 1

ANCAMAN (THREATS)

1. Sistem dan Cakupan Layanan

1.1 Volume timbulan air limbah domestik dan timbulan lumpur tinja semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk

4,00

1.2 Ketersediaan lahan untuk pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik semakin terbatas seiring dengan peningkatan

jumlah dan kepadatan penduduk

4,00

2. Peran Serta Masyarakat

2.1 Terdapat 0,98% masyarakat yang masih melakukan praktik buang

air besar sembarangan (BABS)

4,00

2.2 Terdapat 47,62% masyarakat yang masih menggunakan cubluk

dan sejenisnya ataupun tangki septik suspek tidak aman

4,00

2.3 Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk

melakukan praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali (hanya 26,5% masyarakat)

4,00

2.4 Belum terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik di tingkat masyarakat

3,00

Page 44: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-6

No Faktor Eksternal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

3. Peran Swasta

3.1 Masih rendahnya tingkat partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik

4,00

JUMLAH NILAI ANCAMAN 27,00 1

SELISIH NILAI PELUANG – ANCAMAN 4,00

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Berdasarkan perhitungan selisih antara nilai kekuatan dan kelemahan serta selisih

antara peluang dan ancaman, maka dapat diketahui posisi kuadran pengelolaan air

limbah domestik Kota Tangerang, sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:

Gambar 3-1

Posisi Awal Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2014.

Posisi pengelolaan air limbah domestik Kota Tangerang berada pada Kuadran 1,

yaitu pada posisi (1,4). Hal ini menggambarkan bahwa selisih antara kekuatan dan

kelemahan menunjukkan nilai +1, serta selisih antara peluang dan ancaman

menunjukkan nilai +4.

Berdasarkan pemetaan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta

lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat dirumuskan strategi umum

(grand strategy) pengembangan air limbah domestik Kota Tangerang dengan

menggunakan matriks SWOT, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3-5 di bawah ini.

S-O W-O

S-T W-T

Eksternal Mendukung (+)

Eksternal Tidak/Kurang Mendukung (-)

Internal Kuat (+) Internal Lemah (-)

(1,4) 1 2

3 4

Pertumbuhan Stabil

Pemeliharaan Agresif

Pertumbuhan Cepat

Pemeliharaan Selektif

Berputar Diversifikasi

Besar-besaran

Ceruk Diversifikasi

Terpusat

Page 45: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-7

Tabel 3-5

Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang

Faktor Internal

Faktor Eksternal

KEKUATAN (S): KELEMAHAN (W):

Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik yaitu Dinas Pekerjaan Umum

yang dapat difokuskan untuk mengemban fungsi regulator Perda mengenai target capaian

pelayanan pengelolaan air limbah domestik sudah ada (Perda No. 10/2014 tentang RPJMD Kota Tangerang 2014-

2018) Perda mengenai retribusi penyedotan air

limbah domestik sudah ada (Perda

No.16/2011 tentang Retribusi Jasa Umum) Terdapat IPLT Bawang dengan kapasitas

70 m3/hari

Terdapat 13 unit truk tinja dengan kapasitas total 78 m

3/hari

Terdapat MCK umum untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tersebar di 6 kelurahan dengan

kapasitas total untuk melayani 300 KK Terdapat IPAL komunal yang tersebar di

7 komplek perumahan dengan kapasitas total untuk melayani 618 KK

Terdapat IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I dengan kapasitas total untuk melayani 10.690 KK

Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan pengelolaan air limbah domestik relatif mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun

Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola air limbah domestik

Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan air limbah domestik belum ada

Masih terdapat 0,98% rumah tangga (5.095 KK) yang tidak memiliki jamban keluarga dan tidak memiliki akses

terhadap MCK umum Tingkat pelayanan eksisting IPLT

Bawang baru mencapai 18,24% terhadap

total volume timbulan lumpur tinja Tingkat pelayanan eksisting truk tinja

baru mencapai 20,32% terhadap total

volume timbulan lumpur tinja per hari Cakupan layanan eksisting sistem

terpusat (IPAL Tanah Tinggi dan Kolam

Oksidasi Perumnas Karawaci I) baru mencapai 2,06% Data jaringan dan kapasitas eksisting

IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I belum update Belum berjalannya penggunaan media

komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk

mendukung pengelolaan air limbah domestik Pendapatan daerah yang berasal dari

retribusi penyedotan kakus masih relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan air limbah domestik (rata-rata hanya

14,46% per tahun)

PELUANG (O): Strategi S-O Strategi W-O

Peraturan perundangan dan kebijakan di tingkat nasional mengenai pengelolaan air limbah domestik relatif lengkap

Adanya Program PPSP dari Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan air limbah domestik di

daerah Terdapat 99,02% masyarakat yang

melakukan praktik buang air besar

menggunakan jamban keluarga atau MCK umum Terdapat 49,17% masyarakat yang

sudah menggunakan tangki septik suspek aman Tersedia banyak media massa baik

media cetak maupun media elektronik

yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat

mengenai pengelolaan air limbah domestik Adanya potensi keterlibatan swasta

sebagai lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)

Adanya Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta yang dapat digunakan untuk penyediaan sarana prasarana air

limbah domestik bagi MBR Adanya dukungan pendanaan dari

Pemerintah Pusat (APBN) untuk

percepatan pembangunan air limbah domestik Adanya dukungan pendanaan dari

Pemerintah Provinsi Banten (APBD Provinsi) untuk percepatan pembangunan air limbah domestik

Memperkuat lembaga regulator pengelolaan air limbah domestik Meningkatkan akses pelayanan sarana

prasarana air limbah domestik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Meningkatkan pelayanan IPLT Bawang Meningkatkan pelayanan truk tinja Mengoptimalkan pelayanan IPAL Tanah

Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I Meningkatkan penggunaan tangki septik

suspek aman Meningkatkan ketersediaan pendanaan

di luar APBD Kota untuk pengembangan air limbah domestik

Mengembangkan lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta

(KPS) Mengembangkan peraturan daerah yang

mengatur pengelolaan air limbah

domestik Meningkatkan akses pelayanan sarana

prasarana air limbah domestik bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Meningkatkan pelayanan IPLT Bawang

Meningkatkan pelayanan truk tinja Mengoptimalkan pelayanan IPAL Tanah

Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I

Mengembangkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi

pengelolaan air limbah domestik Meningkatkan penggunaan CSR untuk

penyediaan sarana prasarana air limbah

domestik bagi MBR Meningkatkan ketersediaan pendanaan

di luar APBD Kota untuk pengembangan

air limbah domestik

Page 46: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-8

Faktor Internal

Faktor Eksternal

KEKUATAN (S): KELEMAHAN (W):

Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah

domestik yaitu Dinas Pekerjaan Umum yang dapat difokuskan untuk mengemban fungsi regulator

Perda mengenai target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik sudah ada (Perda No. 10/2014

tentang RPJMD Kota Tangerang 2014-2018) Perda mengenai retribusi penyedotan air

limbah domestik sudah ada (Perda No.16/2011 tentang Retribusi Jasa Umum)

Terdapat IPLT Bawang dengan kapasitas 70 m

3/hari

Terdapat 13 unit truk tinja dengan

kapasitas total 78 m3/hari

Terdapat MCK umum untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

yang tersebar di 6 kelurahan dengan kapasitas total untuk melayani 300 KK Terdapat IPAL komunal yang tersebar di

7 komplek perumahan dengan kapasitas total untuk melayani 618 KK Terdapat IPAL Tanah Tinggi dan Kolam

Oksidasi Perumnas Karawaci I dengan

kapasitas total untuk melayani 10.690 KK Trend pembiayaan atau alokasi

anggaran untuk pendanaan pengelolaan

air limbah domestik relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola air limbah

domestik Perda yang secara khusus mengatur

pengelolaan air limbah domestik belum

ada Masih terdapat 0,98% rumah tangga

(5.095 KK) yang tidak memiliki jamban

keluarga dan tidak memiliki akses terhadap MCK umum Tingkat pelayanan eksisting IPLT

Bawang baru mencapai 18,24% terhadap total volume timbulan lumpur tinja Tingkat pelayanan eksisting truk tinja

baru mencapai 20,32% terhadap total volume timbulan lumpur tinja per hari Cakupan layanan eksisting sistem

terpusat (IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I) baru mencapai 2,06%

Data jaringan dan kapasitas eksisting IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I belum update

Belum berjalannya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik

Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi penyedotan kakus masih relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan

air limbah domestik (rata-rata hanya 14,46% per tahun)

ANCAMAN (T): Strategi S-T Strategi W-T Volume timbulan air limbah domestik dan

timbulan lumpur tinja semakin meningkat

dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk Ketersediaan lahan untuk

pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik semakin terbatas seiring dengan peningkatan jumlah dan

kepadatan penduduk Terdapat 0,98% masyarakat yang masih

melakukan praktik buang air besar

sembarangan (BABS) Terdapat 47,62% masyarakat yang

masih menggunakan cubluk dan

sejenisnya ataupun tangki septik suspek tidak aman Masih rendahnya pemahaman dan

kesadaran masyarakat untuk melakukan praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali (hanya 26,5% masyarakat)

Belum terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik di tingkat masyarakat Masih rendahnya tingkat partisipasi

swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik

Meningkatkan akses pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Meningkatkan pelayanan IPLT Bawang

Meningkatkan pelayanan truk tinja Mengoptimalkan pelayanan IPAL Tanah

Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas

Karawaci I Meningkatkan penggunaan tangki septik

suspek aman

Meningkatkan praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali

Mengembangkan lembaga pengelola air limbah domestik tingkat masyarakat

Mengembangkan lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta

(KPS)

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Strategi pengembangan air limbah domestik Kota Tangerang dirumuskan

berdasarkan strategi umum (grand strategy) hasil analisis SWOT dan disesuaikan

dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk

dapat dijadikan sebagai dasar perumusan program pengembangan air limbah

domestik Kota Tangerang, perlu dilakukan proses integrasi strategi terhadap hasil

perumusan strategi umum tersebut.

Page 47: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-9

Berdasarkan hasil integrasi strategi terhadap hasil perumusan strategi umum dan

penyesuaian dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan

sebelumnya, maka rumusan strategi pengembangan air limbah domestik Kota

Tangerang tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-6

Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Tujuan Sasaran

Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan cakupan

pelayanan sarana prasarana dan

pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan

Standar Pelayanan Minimum (SPM)

serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis

dan kesehatan pada tahun 2019

Menguatnya kelembagaan pengelola

air limbah domestik

Penguatan lembaga regulator pengelolaan air limbah domestik

Memperkuat kelembagaan pengelola air limbah

domestik Terbentuknya lembaga operator pengelolaan air limbah domestik melalui

pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2019

Terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik tingkat masyarakat

Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah

domestik

Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan

air limbah domestik

Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah

domestik

Penyusunan, penetapan,

penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan air limbah

domestik

Berkurangnya

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak

memiliki akses terhadap jamban pribadi atau MCK umum

Tidak ada Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) yang tidak memiliki jamban pribadi ataupun tidak memiliki akses terhadap MCK umum pada tahun

2019

Meningkatkan akses

pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR)

Meningkatnya cakupan pelayanan sarana

prasarana air limbah domestik sistem setempat (onsite)

Tingkat pelayanan IPLT Bawang meningkat dari 18,24% menjadi 60%

pada tahun 2019

Meningkatkan pelayanan sarana prasarana air limbah

domestik sistem setempat (onsite) Tingkat pelayanan truk tinja meningkat

dari 20,32% menjadi 60% pada tahun 2019

Optimalnya cakupan pelayanan sarana prasarana air limbah

domestik sistem terpusat (off site)

Tingkat pelayanan IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I menjadi 100% dari total kapasitasnya

tahun 2019

Mengoptimalkan pelayanan sarana prasarana air limbah domestik sistem terpusat

(offsite)

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat

dalam pengelolaan air limbah domestik

Tingkat penggunaan tangki septik suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi 60% pada tahun 2019

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah

domestik Praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari

26,5% menjadi 60% pada tahun 2019

Termanfaatkannya

media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik

Tingkat penggunaan media komunikasi

sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik meningkat dari tahun ke

tahun

Mengembangkan

penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik

Meningkatnya partisipasi swasta dalam

penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik melalui CSR

CSR untuk penyediaan sarana prasarana air limbah domestik bagi MBR meningkat

dari tahun ke tahun

Meningkatkan partisipasi swasta dalam

penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik

Meningkatnya pendanaan

pengembangan air limbah domestik

Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan air limbah

domestik sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan air limbah domestik di luar APBD Kota

Meningkatkan pendanaan pengembangan air limbah

domestik

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Page 48: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-10

3.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan

3.2.1 Tujuan Pengembangan Persampahan

Tujuan pengembangan persampahan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan

persampahan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan

persampahan. Hasil identifikasi permasalahan mendesak pembangunan

persampahan Kota Tangerang, sebagaimana yang tertuang dalam Buku Putih

Sanitasi (BPS) Kota Tangerang, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelembagaan:

a. Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola

persampahan.

b. Perda mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain

dalam pengelolaan sampah (Perda No. 1 Tahun 2014) belum efektif

dilaksanakan.

c. Penerapan dan penegakan Perda mengenai pengelolaan sampah (Perda No.

3 Tahun 2009) belum optimal.

2. Sistem dan Cakupan Layanan:

a. Pengurangan volume timbulan sampah melalui konsep 3R masih rendah,

yaitu 103,31 m3/hari atau hanya sekitar 1,91% dari volume timbulan sampah

yang ada.

b. TPA Rawa Kucing masih menggunakan sistem operasional controlled landfill.

c. Terdapat 10,66% volume timbulan sampah yang tidak/belum terlayani.

d. Volume timbulan sampah semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring

dengan pertumbuhan penduduk.

e. Ketersediaan lahan untuk pengembangan sarana prasarana persampahan

semakin terbatas seiring dengan peningkatan jumlah dan kepadatan

penduduk.

3. Peran Serta Masyarakat:

a. Peran serta masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah di sumber

masih rendah yaitu hanya sekitar 12,40% dari total penduduk.

b. Terdapat 10,20% masyarakat yang masih melakukan praktik buang sampah

sembarangan seperti dibuang ke lahan kosong/kebun dan dibiarkan

membusuk, dibuang ke sungai/kali/danau, dan sebagainya.

c. Belum optimalnya lembaga pengelola persampahan di tingkat masyarakat.

4. Komunikasi dan Media:

a. Belum optimalnya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk

mendukung pengelolaan persampahan.

5. Peran Swasta:

a. Belum adanya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan

persampahan.

6. Pendanaan dan Pembiayaan:

a. Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi pelayanan persampahan

masih relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan persampahan (proporsi

pendapatan retribusi terhadap pendanaan rata-rata hanya 4,31% per tahun).

Page 49: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-11

Berdasarkan hasil analisis posisi pengelolaan persampahan untuk menjawab

berbagai permasalahan mendesak pembangunan persampahan dan kerangka

pengembangan persampahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan tujuan pengembangan persampahan Kota Tangerang tahun 2015-2019

sebagai berikut:

Tabel 3-7

Tujuan Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Visi Misi Tujuan

Terwujudnya Kota Tangerang dengan

Sanitasi yang Memadai dan Berkualitas

Meningkatkan kualitas dan kuantitas

sarana prasarana dan pengelolaan persampahan

Meningkatkan cakupan pelayanan

sarana prasarana dan pengelolaan persampahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta

sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2019

Sumber: Hasil Analisis 2014.

3.2.2 Sasaran Pengembangan Persampahan

Sasaran pengembangan persampahan merupakan pernyataan hasil yang diharapkan

dari tujuan pengembangan persampahan, yang diformulasikan secara terukur,

spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun ke depan. Sasaran pengembangan persampahan Kota Tangerang tahun

2015-2019 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3-8

Sasaran Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Tujuan Sasaran

Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana dan pengelolaan

persampahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta sesuai dengan syarat

kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2019

Menguatnya kelembagaan pengelola persampahan

Penguatan lembaga regulator pengelolaan persampahan

Terbentuknya lembaga operator pengelolaan persampahan melalui pola

Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2019

Optimalnya lembaga pengelola persampahan tingkat masyarakat

Optimalnya penerapan dan penegakan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan persampahan

Penerapan dan penegakan peraturan daerah mengenai pengelolaan persampahan

Penerapan peraturan daerah mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan

swasta atau pihak lain dalam pengelolaan persampahan

Meningkatnya cakupan layanan pengurangan volume timbulan sampah melalui konsep 3R menjadi

20% pada tahun 2019

Volume timbulan sampah yang tereduksi melalui konsep 3R meningkat dari 1,91% menjadi 20% pada tahun 2019

Optimalnya cakupan layanan

pengangkutan sampah

Volume timbulan sampah yang terangkut

ke TPA sebesar 80% pada tahun 2019

Meningkatnya cakupan layanan

pemrosesan akhir sampah

Sistem operasional TPA Rawa Kucing

menjadi sanitary landfill pada tahun 2019

Meningkatnya pemahaman dan

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Tidak ada masyarakat yang melakukan

praktik buang sampah sembarangan pada tahun 2019

Persentase masyarakat yang melakukan praktik pemilahan sampah di sumber meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada

tahun 2019

Page 50: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-12

Tujuan Sasaran

Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran

Optimalnya pemanfaatan media komunikasi sebagai sarana advokasi,

sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan persampahan

Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan persampahan meningkat dari tahun ke tahun

Meningkatnya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan

persampahan melalui CSR

CSR untuk pengelolaan persampahan meningkat dari tahun ke tahun

Meningkatnya pendanaan

pengembangan persampahan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan

investasi pengelolaan persampahan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan

persampahan di luar APBD Kota

Sumber: Hasil Analisis 2014.

3.2.3 Strategi Pengembangan Persampahan

Strategi pengembangan persampahan merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan

sasaran pengembangan persampahan. Rumusan strategi pengembangan

persampahan berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran

pengembangan persampahan akan dicapai. Perumusan strategi pengembangan

persampahan tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis

SWOT digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan (strengths) dan

kelemahan (weaknesses) yang dimiliki, serta peluang (opportunities) dan ancaman

(threats) yang dihadapi oleh Kota Tangerang dalam pengelolaan persampahan, yang

hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-9

Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan Persampahan Kota Tangerang

No Faktor Internal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

1

KEKUATAN (STRENGTHS)

1. Kelembagaan

1.1 Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan

persampahan yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dapat difokuskan untuk mengemban fungsi regulator

4,00

1.2 Perda mengenai pengelolaan sampah sudah ada (Perda No. 3/2009)

4,00

1.3 Perda mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau

pihak lain dalam pengelolaan sampah sudah ada (Perda No. 1/2014)

4,00

1.4 Perda mengenai retribusi sampah sudah ada (Perda No. 1/2011) 4,00

2. Sistem dan Cakupan Layanan

2.1 Terdapat sarana prasarana 3R (komposter, bank sampah, dan TPST/TPS 3R)

4,00

2.2 Terdapat TPA Rawa Kucing seluas 35 ha yang memiliki 3 unit bulldozer, 3 unit wheel loader truck, dan 3 unit excavator

4,00

2.3 Cakupan layanan pengangkutan sampah ke TPA mencapai 87,44%

4,00

3. Komunikasi dan Media

3.1 Ada iklan layanan masyarakat di media massa (cetak, elektronik,

dan internet) lokal dan nasional yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan

3,00

4. Pendanaan dan Pembiayaan

4.1 Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan

pengelolaan persampahan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

3,00

JUMLAH NILAI KEKUATAN 34,00

Page 51: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-13

No Faktor Internal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

1

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

1. Kelembagaan

1.1 Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola persampahan

4,00

1.2 Perda mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah (Perda No. 1/2014) belum

efektif dilaksanakan

4,00

1.3 Penerapan dan penegakan Perda No. 3/2009 tentang Pengelolaan Sampah belum optimal

4,00

2. Sistem dan Cakupan Layanan

2.1 Pengurangan volume timbulan sampah melalui konsep 3R masih

rendah, yaitu 103,31 m3/hari atau hanya sekitar 1,91% dari

volume timbulan sampah yang ada

4,00

2.2 TPA Rawa Kucing masih menggunakan sistem operasional penimbunan terkendali (controlled landfill)

4,00

2.3 Terdapat 10,66% volume timbulan sampah yang tidak/belum

terlayani

4,00

3. Komunikasi dan Media

3.1 Belum optimalnya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan persampahan

3,00

4. Pendanaan dan Pembiayaan

4.1 Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi pelayanan persampahan masih relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan persampahan, dengan proporsi pendapatan retribusi

terhadap pendanaan rata-rata hanya 4,31% per tahun

3,00

JUMLAH NILAI KEKUATAN 30,00 1

SELISIH NILAI KEKUATAN – KELEMAHAN 4,00

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Tabel 3-10

Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan Persampahan Kota Tangerang

No Faktor Eksternal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

1

PELUANG (OPPORTUNITIES)

1. Kelembagaan

1.1 Peraturan perundangan dan kebijakan di tingkat nasional mengenai pengelolaan persampahan relatif lengkap

3,00

1.2 Adanya Program PPSP dari Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan persampahan di daerah

4,00

2. Sistem dan Cakupan Layanan

2.1 Perkembangan teknologi pengolahan sampah yang maju pesat memberikan banyak alternatif opsi teknologi pengolahan sampah

yang bisa dikembangkan

4,00

3. Peran Serta Masyarakat

3.1 Sudah mulai terbentuk lembaga pengelola sampah di tingkat

masyarakat, seperti Forum Kompos

3,00

4. Komunikasi dan Media

4.1 Tersedia banyak media massa baik media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat

mengenai pengelolaan persampahan

3,00

5. Peran Swasta

5.1 Adanya potensi keterlibatan swasta sebagai lembaga operator

pengelolaan persampahan melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)

4,00

5.2 Adanya potensi keterlibatan swasta dalam penyediaan sarana prasarana pengurangan volume timbulan sampah konsep 3R melalui Corporate Social Responsibility (CSR)

3,00

6. Pendanaan dan Pembiayaan

6.1 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat (APBN) untuk percepatan pembangunan persampahan

3,00

6.2 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Banten (APBD Provinsi) untuk percepatan pembangunan persampahan

3,00

JUMLAH NILAI PELUANG 30,00

Page 52: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-14

No Faktor Eksternal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

1

ANCAMAN (THREATS)

1. Sistem dan Cakupan Layanan

1.1 Volume timbulan sampah semakin meningkat dari tahun ke tahun

seiring dengan pertumbuhan penduduk

4,00

1.2 Ketersediaan lahan untuk pengembangan prasarana dan sarana

persampahan semakin terbatas seiring dengan peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk

4,00

2. Peran Serta Masyarakat

2.1 Peran serta masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah di sumber masih rendah yaitu hanya sekitar 12,40% dari total penduduk

4,00

2.2 Terdapat 10,20% masyarakat yang masih melakukan praktik buang sampah sembarangan seperti dibuang ke lahan

kosong/kebun dan dibiarkan membusuk, dibuang ke sungai/kali/danau, dibuang ke dalam lubang tetapi tidak di tutup dengan tanah, dan dibiarkan saja membusuk

4,00

2.3 Belum optimalnya lembaga pengelola persampahan di tingkat masyarakat

3,00

3. Peran Swasta

3.1 Belum adanya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan

4,00

JUMLAH NILAI ANCAMAN 23,00 1

SELISIH NILAI PELUANG – ANCAMAN 7,00

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Berdasarkan perhitungan selisih antara nilai kekuatan dan kelemahan serta selisih

antara peluang dan ancaman, maka dapat diketahui posisi kuadran pengelolaan

persampahan Kota Tangerang, sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:

Gambar 3-2

Posisi Awal Pengelolaan Persampahan Kota Tangerang

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2014.

S-O W-O

S-T W-T

Eksternal Mendukung (+)

Eksternal Tidak/Kurang Mendukung (-)

Internal Kuat (+) Internal Lemah (-)

(4,7)

1 2

3 4

Pertumbuhan Stabil

Pemeliharaan Agresif

Pertumbuhan

Cepat

Pemeliharaan

Selektif

Berputar Diversifikasi Besar-besaran

Ceruk Diversifikasi

Terpusat

Page 53: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-15

Posisi pengelolaan persampahan Kota Tangerang berada pada Kuadran 1, yaitu

pada posisi (4,7). Hal ini menggambarkan bahwa selisih antara kekuatan dan

kelemahan menunjukkan nilai +4, serta selisih antara peluang dan ancaman

menunjukkan nilai +7.

Berdasarkan pemetaan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta

lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat dirumuskan strategi umum

(grand strategy) pengembangan persampahan Kota Tangerang dengan

menggunakan matriks SWOT, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3-11 di bawah

ini.

Tabel 3-11

Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan Persampahan Kota Tangerang

Faktor Internal

Faktor Eksternal

KEKUATAN (S): KELEMAHAN (W):

Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan

yang dapat difokuskan untuk mengemban fungsi regulator Perda mengenai pengelolaan sampah

sudah ada (Perda No. 3/2009) Perda mengenai kerjasama Pemerintah

Kota dengan swasta atau pihak lain

dalam pengelolaan sampah sudah ada (Perda No. 1/2014) Perda mengenai retribusi sampah sudah

ada (Perda No. 1/2011) Terdapat sarana prasarana 3R

(komposter, bank sampah, dan

TPST/TPS 3R) Terdapat TPA Rawa Kucing seluas 35 ha

yang memiliki 3 unit bulldozer, 3 unit

wheel loader truck, dan 3 unit excavator Cakupan layanan pengangkutan sampah

ke TPA mencapai 87,44%

Ada iklan layanan masyarakat di media massa (cetak, elektronik, dan internet) lokal dan nasional yang bertujuan untuk

mengajak masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan Trend pembiayaan atau alokasi

anggaran untuk pendanaan pengelolaan persampahan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola persampahan

Perda mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah (Perda No.

1/2014) belum efektif dilaksanakan Penerapan dan penegakan Perda No.

3/2009 tentang Pengelolaan Sampah

belum optimal Pengurangan volume timbulan sampah

melalui konsep 3R masih rendah, yaitu

103,31 m3/hari atau hanya sekitar 1,91% dari volume timbulan sampah yang ada TPA Rawa Kucing masih menggunakan

sistem operasional penimbunan terkendali (controlled landfill) Terdapat 10,66% volume timbulan

sampah yang tidak/belum terlayani Belum optimalnya penggunaan media

komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk

mendukung pengelolaan persampahan Pendapatan daerah yang berasal dari

retribusi pelayanan persampahan masih

relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan persampahan, dengan proporsi pendapatan retribusi terhadap

pendanaan rata-rata hanya 4,31% per tahun

PELUANG (O): Strategi S-O Strategi W-O

Peraturan perundangan dan kebijakan di tingkat nasional mengenai pengelolaan persampahan relatif lengkap

Adanya Program PPSP dari Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan persampahan di daerah

Perkembangan teknologi pengolahan sampah yang maju pesat memberikan banyak alternatif opsi teknologi

pengolahan sampah yang bisa dikembangkan Sudah mulai terbentuk lembaga

pengelola sampah di tingkat masyarakat, seperti Forum Kompos Tersedia banyak media massa baik

media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, promosi, penyuluhan,

ataupun iklan layanan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan

Memperkuat lembaga regulator pengelolaan persampahan Mengembangkan lembaga operator

pengelolaan persampahan melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) Memperkuat lembaga pengelola

persampahan tingkat masyarakat Meningkatkan reduksi volume timbulan

sampah melalui konsep 3R

Mengoptimalkan pelayanan pengangkutan sampah Meningkatkan pelayanan sarana

prasarana pemrosesan akhir Meningkatkan penggunaan media

komunikasi sebagai sarana advokasi,

sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan persampahan Meningkatkan ketersediaan pendanaan

di luar APBD Kota untuk pengembangan persampahan

Mengembangkan lembaga operator pengelolaan persampahan melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)

Mengoptimalkan penerapan dan penegakan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan persampahan

Meningkatkan reduksi volume timbulan sampah melalui konsep 3R Mengoptimalkan pelayanan

pengangkutan sampah Meningkatkan pelayanan sarana

prasarana pemrosesan akhir

Meningkatkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi

pengelolaan persampahan Meningkatkan ketersediaan pendanaan

di luar APBD Kota untuk pengembangan

persampahan

Page 54: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-16

Faktor Internal

Faktor Eksternal

KEKUATAN (S): KELEMAHAN (W):

Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan

yang dapat difokuskan untuk mengemban fungsi regulator Perda mengenai pengelolaan sampah

sudah ada (Perda No. 3/2009) Perda mengenai kerjasama Pemerintah

Kota dengan swasta atau pihak lain

dalam pengelolaan sampah sudah ada (Perda No. 1/2014) Perda mengenai retribusi sampah sudah

ada (Perda No. 1/2011) Terdapat sarana prasarana 3R

(komposter, bank sampah, dan TPST/TPS 3R)

Terdapat TPA Rawa Kucing seluas 35 ha yang memiliki 3 unit bulldozer, 3 unit wheel loader truck, dan 3 unit excavator

Cakupan layanan pengangkutan sampah ke TPA mencapai 87,44% Ada iklan layanan masyarakat di media

massa (cetak, elektronik, dan internet) lokal dan nasional yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk membuang

sampah di tempat yang telah disediakan Trend pembiayaan atau alokasi

anggaran untuk pendanaan pengelolaan

persampahan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola persampahan

Perda mengenai kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah (Perda No.

1/2014) belum efektif dilaksanakan Penerapan dan penegakan Perda No.

3/2009 tentang Pengelolaan Sampah

belum optimal Pengurangan volume timbulan sampah

melalui konsep 3R masih rendah, yaitu

103,31 m3/hari atau hanya sekitar 1,91% dari volume timbulan sampah yang ada TPA Rawa Kucing masih menggunakan

sistem operasional penimbunan

terkendali (controlled landfill) Terdapat 10,66% volume timbulan

sampah yang tidak/belum terlayani

Belum optimalnya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan persampahan

Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi pelayanan persampahan masih relatif kecil untuk dapat membiayai

pengelolaan persampahan, dengan proporsi pendapatan retribusi terhadap pendanaan rata-rata hanya 4,31% per

tahun

Adanya potensi keterlibatan swasta

sebagai lembaga operator pengelolaan persampahan melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)

Adanya potensi keterlibatan swasta dalam penyediaan sarana prasarana pengurangan volume timbulan sampah

konsep 3R melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Adanya dukungan pendanaan dari

Pemerintah Pusat (APBN) untuk

percepatan pembangunan persampahan Adanya dukungan pendanaan dari

Pemerintah Provinsi Banten (APBD

Provinsi) untuk percepatan pembangunan persampahan

ANCAMAN (T): Strategi S-T Strategi W-T

Volume timbulan sampah semakin

meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk Ketersediaan lahan untuk

pengembangan prasarana dan sarana persampahan semakin terbatas seiring dengan peningkatan jumlah dan

kepadatan penduduk Peran serta masyarakat dalam

melakukan pemilahan sampah di sumber

masih rendah yaitu hanya sekitar 12,40% dari total penduduk Terdapat 10,20% masyarakat yang

masih melakukan praktik buang sampah sembarangan seperti dibuang ke lahan kosong/kebun dan dibiarkan membusuk,

dibuang ke sungai/kali/danau, dibuang ke dalam lubang tetapi tidak di tutup dengan tanah, dan dibiarkan saja membusuk

Belum optimalnya lembaga pengelola persampahan di tingkat masyarakat Belum adanya partisipasi swasta dalam

penyelenggaraan pengelolaan persampahan

Meningkatkan reduksi volume timbulan

sampah melalui konsep 3R Mengoptimalkan pelayanan

pengangkutan sampah

Meningkatkan pelayanan sarana prasarana pemrosesan akhir Menurunkan praktik buang sampah

sembarangan Meningkatkan praktik pemilahan sampah

di sumber

Memperkuat lembaga pengelola

persampahan tingkat masyarakat Meningkatkan penggunaan CSR untuk

pengelolaan persampahan

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Page 55: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-17

Strategi pengembangan persampahan Kota Tangerang dirumuskan berdasarkan

strategi umum (grand strategy) hasil analisis SWOT dan disesuaikan dengan tujuan

dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat

dijadikan sebagai dasar perumusan program pengembangan persampahan Kota

Tangerang, perlu dilakukan proses integrasi strategi terhadap hasil perumusan

strategi umum tersebut.

Berdasarkan hasil integrasi strategi terhadap hasil perumusan strategi umum dan

penyesuaian dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan

sebelumnya, maka rumusan strategi pengembangan persampahan Kota Tangerang

tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-12

Strategi Pengembangan Persampahan Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Tujuan Sasaran

Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan

cakupan pelayanan pengelolaan

persampahan sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimum (SPM) pada tahun 2019

Menguatnya kelembagaan

pengelola persampahan

Penguatan lembaga regulator

pengelolaan persampahan

Memperkuat kelembagaan

pengelola persampahan

Terbentuknya lembaga operator pengelolaan persampahan melalui pola

Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pada tahun 2019

Optimalnya lembaga pengelola

persampahan tingkat masyarakat

Optimalnya penerapan dan penegakan peraturan

daerah yang mengatur pengelolaan persampahan

Penerapan dan penegakan peraturan daerah mengenai pengelolaan

persampahan

Mengoptimalkan penerapan peraturan daerah yang

mengatur pengelolaan persampahan Penerapan peraturan daerah mengenai

kerjasama Pemerintah Kota dengan

swasta atau pihak lain dalam pengelolaan persampahan

Meningkatnya cakupan

layanan pengurangan volume timbulan sampah melalui konsep 3R menjadi

20% pada tahun 2019

Volume timbulan sampah yang tereduksi

melalui konsep 3R meningkat dari 1,91% menjadi 20% pada tahun 2019

Meningkatkan reduksi

volume timbulan sampah melalui konsep 3R

Optimalnya cakupan layanan pengangkutan sampah

Volume timbulan sampah yang terangkut ke TPA sebesar 80% pada tahun 2019

Mengoptimalkan pelayanan pengangkutan sampah

Meningkatnya cakupan layanan pemrosesan akhir sampah

Sistem operasional TPA Rawa Kucing menjadi sanitary landfill pada tahun 2019

Meningkatkan pelayanan sarana prasarana pemrosesan akhir

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

Tidak ada masyarakat yang melakukan praktik buang sampah sembarangan pada tahun 2019

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan

persampahan Persentase masyarakat yang melakukan praktik pemilahan sampah di sumber meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada

tahun 2019

Optimalnya pemanfaatan media komunikasi sebagai

sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan

persampahan

Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan persampahan meningkat dari tahun ke tahun

Mengoptimalkan penggunaan media

komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi

pengelolaan persampahan

Meningkatnya partisipasi swasta dalam

penyelenggaraan pengelolaan persampahan melalui CSR

CSR untuk pengelolaan persampahan meningkat dari tahun ke tahun

Meningkatkan partisipasi swasta dalam

penyelenggaraan pengelolaan persampahan

Meningkatnya pendanaan

pengembangan persampahan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan

investasi pengelolaan persampahan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan

persampahan di luar APBD Kota

Meningkatkan pendanaan

pengembangan persampahan

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Page 56: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-18

3.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan

3.3.1 Tujuan Pengembangan Drainase Perkotaan

Tujuan pengembangan drainase perkotaan merupakan pernyataan tentang hal-hal

yang perlu dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan

drainase perkotaan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan

drainase perkotaan. Hasil identifikasi permasalahan mendesak pembangunan

drainase perkotaan Kota Tangerang, sebagaimana yang tertuang dalam Buku Putih

Sanitasi (BPS) Kota Tangerang, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelembagaan:

a. Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan drainase perkotaan belum

ada.

b. Adanya lintas kewenangan mengingat permasalahan drainase adalah

permasalahan jaringan yang bersifat lintas batas administrasi wilayah

kabupaten/kota.

c. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta antar Pemerintah Kabupaten/Kota

dalam penanganan banjir.

2. Sistem dan Cakupan Layanan:

a. Terdapat 52% dari panjang saluran sekunder yang kondisinya buruk.

b. Terdapat 31 titik lokasi genangan dengan luas total genangan sekitar 247 ha.

c. Terdapat 24.228 KK (4,66% dari total rumah tangga) yang terkena banjir.

d. Program dan kegiatan penanganan banjir yang sudah dilakukan Pemerintah

Kota Tangerang dinilai belum berhasil, karena meskipun secara fisik program

pembangunan tersebut tercapai, namun belum dapat mencapai tujuan yang

diinginkan terbukti dengan semakin meluasnya wilayah genangan dari tahun

ke tahun.

e. Pertumbuhan lahan terbangun perkotaan yang pesat akan menyebabkan

berkurangnya daerah resapan air.

f. Kondisi topografi Kota Tangerang yang cenderung datar menjadi potensi

timbulnya genangan dan kendala bagi pengembangan jaringan drainase

dengan sistem gravitasi.

3. Peran Serta Masyarakat:

a. Terdapat 9,10% rumah tangga yang tidak memiliki Saluran Pembuangan Air

Limbah (SPAL).

b. Terdapat 46,10% masyarakat yang belum melakukan pemeliharaan SPAL

agar tidak tercemar oleh sampah.

4. Komunikasi dan Media:

a. Belum berjalannya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota

untuk mendukung pengelolaan drainase perkotaan.

5. Peran Swasta:

a. Belum adanya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan

drainase perkotaan.

Page 57: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-19

6. Pendanaan dan Pembiayaan:

a. Pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi pengelolaan drainase

perkotaan tidak ada.

Berdasarkan hasil analisis posisi pengelolaan drainase perkotaan untuk menjawab

berbagai permasalahan mendesak pembangunan drainase perkotaan dan kerangka

pengembangan drainase perkotaan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan tujuan pengembangan drainase perkotaan Kota Tangerang tahun 2015-

2019 sebagai berikut:

Tabel 3-13

Tujuan Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Visi Misi Tujuan

Terwujudnya Kota Tangerang dengan Sanitasi yang Memadai dan

Berkualitas

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pengelolaan

drainase perkotaan

Mengurangi luas genangan banjir hingga 0 ha pada tahun 2019

Sumber: Hasil Analisis 2014.

3.3.2 Sasaran Pengembangan Drainase Perkotaan

Sasaran pengembangan drainase perkotaan merupakan pernyataan hasil yang

diharapkan dari tujuan pengembangan drainase perkotaan, yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran pengembangan drainase perkotaan

Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3-14

Sasaran Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Tujuan Sasaran

Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran

Mengurangi luas genangan banjir hingga 0 ha pada tahun 2019

Menguatnya kelembagaan pengendalian banjir

Terbentuknya koordinasi pengendalian banjir antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Pusat, dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota

Terbentuknya lembaga pengendalian

banjir tingkat masyarakat

Tersedianya peraturan daerah yang

mengatur pengelolaan drainase perkotaan

Penyusunan, penetapan,

penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan drainase perkotaan

Berkurangnya luas wilayah genangan menjadi 0 ha tahun 2019

Tidak ada genangan banjir pada tahun 2019

Meningkatnya pelayanan sistem

drainase perkotaan menjadi 50% tahun 2019

Cakupan pelayanan sistem drainase

perkotaan meningkat menjadi 50% pada tahun 2019

Meningkatnya pengelolaan dan

konservasi sungai dan situ

Cakupan pengelolaan dan konservasi

sungai dan situ meningkat menjadi 100% pada tahun 2019

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan

Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi 100% pada tahun 2019

Masyarakat yang melakukan praktik pemeliharaan SPAL tingkat rumah

tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90% menjadi 100% pada tahun 2019

Page 58: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-20

Tujuan Sasaran

Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran

Termanfaatkannya media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan

Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan meningkat dari tahun ke tahun

Meningkatnya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan melalui CSR

CSR untuk pengelolaan drainase perkotaan meningkat dari tahun ke tahun

Meningkatnya pendanaan

pengembangan drainase perkotaan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan

investasi pengelolaan drainase perkotaan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan

drainase perkotaan di luar APBD Kota

Sumber: Hasil Analisis 2014.

3.3.3 Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan

Strategi pengembangan drainase perkotaan merupakan upaya untuk mencapai tujuan

dan sasaran pengembangan drainase perkotaan. Rumusan strategi pengembangan

drainase perkotaan berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan

sasaran pengembangan drainase perkotaan akan dicapai. Perumusan strategi

pengembangan drainase perkotaan tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Analisis SWOT

digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan (strengths) dan

kelemahan (weaknesses) yang dimiliki, serta peluang (opportunities) dan ancaman

(threats) yang dihadapi oleh Kota Tangerang dalam pengelolaan drainase perkotaan,

yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-15

Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan Drainase Perkotaan Kota Tangerang

No Faktor Internal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

1

KEKUATAN (STRENGTHS)

1. Kelembagaan

1.1 Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan drainase perkotaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum

4,00

1.2 Perda mengenai target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik sudah ada (Perda No. 10/2014 tentang RPJMD Kota

Tangerang 2014-2018)

4,00

2. Sistem dan Cakupan Layanan

2.1 Terdapat 3 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cisadane dengan catchment area seluas 106.350 ha, DAS Angke dengan

catchment area seluas 7.430 ha, dan DAS Cirarab dengan

catchment area seluas 16.100 ha

4,00

2.2 Terdapat Situ Cipondoh yang berfungsi sebagai tandon air seluas

±120 ha

4,00

2.3 Terdapat sistem jaringan drainase yang meliputi saluran primer, sekunder, dan tersier dengan total panjang saluran sekitar 192.763 m

4,00

2.4 Terdapat bangunan pelengkap jaringan drainase berupa rumah

pompa sebanyak 36 unit dan pintu air sebanyak 90 unit

4,00

3. Pendanaan dan Pembiayaan

3.1 Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan

pengelolaan drainase perkotaan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

3,00

JUMLAH NILAI KEKUATAN 27,00

Page 59: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-21

No Faktor Internal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

1

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

1. Kelembagaan

1.1 Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan drainase perkotaan belum ada

4,00

2. Sistem dan Cakupan Layanan

2.1 Terdapat 52% dari panjang saluran sekunder yang kondisinya

buruk

4,00

2.2 Terdapat 31 titik lokasi genangan dengan luas total genangan sekitar 247 ha

4,00

2.3 Terdapat 24.228 KK (4,66% dari total rumah tangga) yang terkena banjir

4,00

2.4 Program dan kegiatan penanganan banjir yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dinilai belum berhasil, karena meskipun secara fisik program pembangunan tersebut tercapai,

namun belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan terbukti dengan semakin meluasnya wilayah genangan dari tahun ke tahun

4,00

3. Komunikasi dan Media

3.1 Belum berjalannya penggunaan media komunikasi oleh

Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan drainase perkotaan

3,00

4. Pendanaan dan Pembiayaan

4.1 Pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi pengelolaan drainase perkotaan tidak ada

3,00

JUMLAH NILAI KEKUATAN 26,00 1

SELISIH NILAI KEKUATAN – KELEMAHAN 1,00

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Tabel 3-16

Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan Drainase Perkotaan Kota Tangerang

No Faktor Eksternal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

1

PELUANG (OPPORTUNITIES)

1. Kelembagaan

1.1 Peraturan perundangan dan kebijakan di tingkat nasional mengenai pengelolaan drainase perkotaan relatif lengkap

3,00

1.2 Adanya Program PPSP dari Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan drainase perkotaan di daerah

4,00

2. Peran Serta Masyarakat

2.1 Rumah tangga yang sudah memiliki Saluran Pembuangan Air

Limbah (SPAL) sebanyak 90,90%

4,00

2.2 Masyarakat yang melakukan pemeliharaan SPAL agar tidak

tercemar oleh sampah mencapai 53,90%

4,00

3. Komunikasi dan Media

3.1 Tersedia banyak media massa baik media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat

mengenai pengelolaan drainase perkotaan

3,00

4. Peran Swasta

4.1 Adanya potensi keterlibatan swasta dalam penyediaan sarana

prasarana SPAL bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Corporate Social Responsibility (CSR)

3,00

5. Pendanaan dan Pembiayaan

5.1 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat (APBN) untuk percepatan pembangunan drainase perkotaan

3,00

5.2 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Banten

(APBD Provinsi) untuk percepatan pembangunan drainase perkotaan

3,00

JUMLAH NILAI PELUANG 27,00

Page 60: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-22

No Faktor Eksternal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

1

ANCAMAN (THREATS)

1. Kelembagaan

1.1 Adanya lintas kewenangan mengingat permasalahan drainase adalah permasalahan jaringan yang bersifat lintas batas administrasi wilayah kabupaten/kota

3,00

1.2 Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta antar

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan banjir

3,00

2. Sistem dan Cakupan Layanan

2.1 Pertumbuhan lahan terbangun perkotaan yang pesat akan

menyebabkan berkurangnya daerah resapan air

4,00

2.2 Kondisi topografi Kota Tangerang yang cenderung datar menjadi

potensi timbulnya genangan dan kendala bagi pengembangan jaringan drainase dengan sistem gravitasi

4,00

3. Peran Serta Masyarakat

3.1 Terdapat 9,10% rumah tangga yang tidak memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

4,00

3.2 Terdapat 46,10% masyarakat yang belum melakukan pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar oleh sampah

4,00

4. Peran Swasta

4.1 Belum adanya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

pengelolaan drainase perkotaan

3,00

JUMLAH NILAI ANCAMAN 25,00 1

SELISIH NILAI PELUANG – ANCAMAN 2,00

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Berdasarkan perhitungan selisih antara nilai kekuatan dan kelemahan serta selisih

antara peluang dan ancaman, maka dapat diketahui posisi kuadran pengelolaan

drainase perkotaan Kota Tangerang, sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:

Gambar 3-3

Posisi Awal Pengelolaan Drainase Perkotaan Kota Tangerang

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2014.

S-O W-O

S-T W-T

Eksternal Mendukung (+)

Eksternal Tidak/Kurang Mendukung (-)

Internal Kuat (+) Internal Lemah (-)

(1,2)

1 2

3 4

Pertumbuhan

Stabil

Pemeliharaan

Agresif

Pertumbuhan

Cepat

Pemeliharaan

Selektif

Berputar Diversifikasi Besar-besaran

Ceruk Diversifikasi Terpusat

Page 61: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-23

Posisi pengelolaan drainase perkotaan Kota Tangerang berada pada Kuadran 1,

yaitu pada posisi (1,2). Hal ini menggambarkan bahwa selisih antara kekuatan dan

kelemahan menunjukkan nilai +1, serta selisih antara peluang dan ancaman

menunjukkan nilai +2.

Berdasarkan pemetaan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta

lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat dirumuskan strategi umum

(grand strategy) pengembangan drainase perkotaan Kota Tangerang dengan

menggunakan matriks SWOT, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3-17 di bawah

ini.

Tabel 3-17

Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang

Faktor Internal

Faktor Eksternal

KEKUATAN (S): KELEMAHAN (W):

Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan drainase

perkotaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perda mengenai target capaian

pelayanan pengelolaan air limbah

domestik sudah ada (Perda No. 10/2014 tentang RPJMD Kota Tangerang 2014-2018)

Terdapat 3 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cisadane dengan catchment area seluas 106.350 ha, DAS Angke

dengan catchment area seluas 7.430 ha, dan DAS Cirarab dengan catchment area seluas 16.100 ha

Terdapat Situ Cipondoh yang berfungsi sebagai tandon air seluas ±120 ha Terdapat sistem jaringan drainase yang

meliputi saluran primer, sekunder, dan tersier dengan total panjang saluran sekitar 192.763 m

Terdapat bangunan pelengkap jaringan drainase berupa rumah pompa sebanyak 36 unit dan pintu air sebanyak 90 unit

Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan pengelolaan drainase perkotaan relatif mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun

Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan drainase perkotaan belum

ada Terdapat 52% dari panjang saluran

sekunder yang kondisinya buruk

Terdapat 31 titik lokasi genangan dengan luas total genangan sekitar 247 ha Terdapat 24.228 KK (4,66% dari total

rumah tangga) yang terkena banjir Program dan kegiatan penanganan banjir

yang sudah dilakukan Pemerintah Kota

Tangerang dinilai belum berhasil, karena meskipun secara fisik program pembangunan tersebut tercapai, namun

belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan terbukti dengan semakin meluasnya wilayah genangan dari tahun

ke tahun Belum berjalannya penggunaan media

komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk

mendukung pengelolaan drainase perkotaan Pendapatan daerah yang bersumber dari

retribusi pengelolaan drainase perkotaan tidak ada

PELUANG (O): Strategi S-O Strategi W-O Peraturan perundangan dan kebijakan di

tingkat nasional mengenai pengelolaan drainase perkotaan relatif lengkap Adanya Program PPSP dari Pemerintah

Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan drainase perkotaan di daerah

Rumah tangga yang sudah memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sebanyak 90,90%

Masyarakat yang melakukan pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar oleh sampah mencapai 53,90%

Tersedia banyak media massa baik media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana

komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat mengenai pengelolaan drainase

perkotaan Adanya potensi keterlibatan swasta

dalam penyediaan sarana prasarana

SPAL bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Corporate Social Responsibility (CSR)

Memperkuat kelembagaan pengelola

drainase perkotaan dan pengendalian banjir Mengembangkan sistem jaringan

drainase dan pengendalian banjir terpadu Mengembangkan sistem drainase

perkotaan Meningkatkan pengelolaan dan

konservasi sungai dan situ

Meningkatkan pendanaan pengembangan drainase perkotaan

Mengembangkan peraturan daerah yang

mengatur pengelolaan drainase perkotaan Mengembangkan penggunaan media

komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan

Meningkatkan pendanaan pengembangan drainase perkotaan

Page 62: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-24

Faktor Internal

Faktor Eksternal

KEKUATAN (S): KELEMAHAN (W):

Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan drainase

perkotaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perda mengenai target capaian

pelayanan pengelolaan air limbah

domestik sudah ada (Perda No. 10/2014 tentang RPJMD Kota Tangerang 2014-2018)

Terdapat 3 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cisadane dengan catchment area seluas 106.350 ha, DAS Angke

dengan catchment area seluas 7.430 ha, dan DAS Cirarab dengan catchment area seluas 16.100 ha

Terdapat Situ Cipondoh yang berfungsi sebagai tandon air seluas ±120 ha Terdapat sistem jaringan drainase yang

meliputi saluran primer, sekunder, dan tersier dengan total panjang saluran sekitar 192.763 m

Terdapat bangunan pelengkap jaringan drainase berupa rumah pompa sebanyak 36 unit dan pintu air sebanyak 90 unit

Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan pengelolaan drainase perkotaan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan drainase perkotaan belum

ada Terdapat 52% dari panjang saluran

sekunder yang kondisinya buruk

Terdapat 31 titik lokasi genangan dengan luas total genangan sekitar 247 ha Terdapat 24.228 KK (4,66% dari total

rumah tangga) yang terkena banjir Program dan kegiatan penanganan banjir

yang sudah dilakukan Pemerintah Kota

Tangerang dinilai belum berhasil, karena meskipun secara fisik program pembangunan tersebut tercapai, namun

belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan terbukti dengan semakin meluasnya wilayah genangan dari tahun

ke tahun Belum berjalannya penggunaan media

komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk

mendukung pengelolaan drainase perkotaan Pendapatan daerah yang bersumber dari

retribusi pengelolaan drainase perkotaan tidak ada

Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat (APBN) untuk

percepatan pembangunan drainase perkotaan Adanya dukungan pendanaan dari

Pemerintah Provinsi Banten (APBD Provinsi) untuk percepatan pembangunan drainase perkotaan

ANCAMAN (T): Strategi S-T Strategi W-T Adanya lintas kewenangan mengingat

permasalahan drainase adalah

permasalahan jaringan yang bersifat lintas batas administrasi wilayah kabupaten/kota

Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta

antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan banjir Pertumbuhan lahan terbangun perkotaan

yang pesat akan menyebabkan berkurangnya daerah resapan air Kondisi topografi Kota Tangerang yang

cenderung datar menjadi potensi timbulnya genangan dan kendala bagi pengembangan jaringan drainase

dengan sistem gravitasi Terdapat 9,10% rumah tangga yang tidak

memiliki Saluran Pembuangan Air

Limbah (SPAL) Terdapat 46,10% masyarakat yang

belum melakukan pemeliharaan SPAL

agar tidak tercemar oleh sampah Belum adanya partisipasi swasta dalam

penyelenggaraan pengelolaan drainase

perkotaan

Mengembangkan koordinasi pengendalian banjir antara Pemerintah

Kota Tangerang dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota

Mengembangkan lembaga pengendalian banjir tingkat masyarakat Meningkatkan pemahaman dan

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan

Meningkatkan penggunaan CSR untuk pengelolaan drainase perkotaan

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Strategi pengembangan drainase perkotaan Kota Tangerang dirumuskan berdasarkan

strategi umum (grand strategy) hasil analisis SWOT dan disesuaikan dengan tujuan

dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat

dijadikan sebagai dasar perumusan program pengembangan drainase perkotaan Kota

Page 63: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-25

Tangerang, perlu dilakukan proses integrasi strategi terhadap hasil perumusan

strategi umum tersebut.

Berdasarkan hasil integrasi strategi terhadap hasil perumusan strategi umum dan

penyesuaian dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan

sebelumnya, maka rumusan strategi pengembangan drainase perkotaan Kota

Tangerang tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-18

Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Tujuan Sasaran

Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran

Mengurangi luas genangan banjir

hingga 0 ha pada tahun 2019

Menguatnya kelembagaan

pengendalian banjir

Terbentuknya koordinasi pengendalian banjir antara Pemerintah Kota Tangerang

dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota

Memperkuat kelembagaan pengendalian banjir

Terbentuknya lembaga pengendalian

banjir tingkat masyarakat

Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan drainase

perkotaan

Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan

drainase perkotaan

Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan drainase

perkotaan

Berkurangnya luas wilayah genangan menjadi 0 ha tahun 2019

Tidak ada genangan banjir pada tahun 2019

Mengembangkan sistem pengendalian banjir terpadu

Meningkatnya pelayanan

sistem drainase perkotaan menjadi 50% tahun 2019

Cakupan pelayanan sistem drainase

perkotaan meningkat menjadi 50% pada tahun 2019

Mengembangkan sistem

drainase perkotaan

Meningkatnya pengelolaan dan konservasi sungai dan

situ

Cakupan pengelolaan dan konservasi sungai dan situ meningkat menjadi 100% pada tahun 2019

Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sungai dan situ

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat

dalam pengelolaan drainase perkotaan

Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi 100%

pada tahun 2019

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase

perkotaan

Masyarakat yang melakukan praktik pemeliharaan SPAL tingkat rumah

tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90% menjadi 100% pada tahun 2019

Termanfaatkannya

media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan

Tingkat penggunaan media komunikasi

sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan meningkat dari tahun

ke tahun

Mengembangkan

penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan

Meningkatnya partisipasi

swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase

perkotaan melalui CSR

CSR untuk pengelolaan drainase

perkotaan meningkat dari tahun ke tahun

Meningkatkan partisipasi

swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase

perkotaan

Meningkatnya pendanaan

pengembangan drainase perkotaan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan drainase

perkotaan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan drainase perkotaan di luar APBD Kota

Meningkatkan pendanaan pengembangan drainase

perkotaan

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Page 64: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-26

3.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi

3.4.1 Tujuan Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi

Tujuan pengembangan PHBS terkait sanitasi merupakan pernyataan tentang hal-hal

yang perlu dilakukan untuk mencapai visi sanitasi, melaksanakan misi pembangunan

PHBS terkait sanitasi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan

pembangunan PHBS terkait sanitasi. Hasil identifikasi permasalahan mendesak

pembangunan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang, sebagaimana yang tertuang

dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Tangerang, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem dan Cakupan Layanan:

a. Jumlah penduduk miskin yang mencapai 231.779 jiwa (11,69% dari total

jumlah penduduk) berpotensi untuk tidak menerapkan PHBS terkait sanitasi.

2. Peran Serta Masyarakat:

a. Masyarakat yang belum melakukan praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS) di

lima waktu penting baru mencapai 96,10%.

b. Masyarakat yang melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS)

sebesar 0,98%.

c. Masyarakat yang menggunakan tangki septik suspek tidak aman sebesar

47,62%.

d. Masyarakat yang tidak melakukan praktik pengurasan tangki septik secara

berkala 1-5 tahun sekali sebesar 73,50%.

e. Masyarakat yang melakukan praktik buang sampah sembarangan sebesar

10,20% (seperti dibuang ke lahan kosong/kebun dan dibiarkan membusuk,

dibuang ke sungai/kali/danau, dibuang ke dalam lubang tetapi tidak di tutup

dengan tanah, dan dibiarkan saja membusuk.

f. Masyarakat yang belum melakukan praktik pemilahan sampah di tingkat

rumah tangga sebesar 87,60%.

g. Rumah tangga yang tidak memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

sebesar 9,10%.

h. Masyarakat yang belum melakukan pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar

oleh sampah sebesar 46,10%.

i. Masyarakat dengan pengelolaan air minum yang berpotensi tercemar di

tingkat rumah tangga sebesar 17,70%.

3. Komunikasi dan Media:

a. Belum optimalnya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk

mendukung penerapan PHBS terkait sanitasi.

4. Peran Swasta:

a. Belum adanya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan PHBS

terkait sanitasi.

Berdasarkan hasil analisis posisi pengelolaan PHBS terkait sanitasi untuk menjawab

berbagai permasalahan mendesak pembangunan PHBS terkait sanitasi dan kerangka

pengembangan PHBS terkait sanitasi yang telah dirumuskan sebelumnya, maka

dapat dirumuskan tujuan pengembangan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang tahun

2015-2019 sebagai berikut:

Page 65: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-27

Tabel 3-19

Tujuan Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Visi Misi Tujuan

Terwujudnya Kota Tangerang dengan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi

Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi

Sumber: Hasil Analisis 2014.

3.4.2 Sasaran Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi

Sasaran pengembangan PHBS terkait sanitasi merupakan pernyataan hasil yang

diharapkan dari tujuan pengembangan PHBS terkait sanitasi, yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran pengembangan PHBS terkait sanitasi

Kota Tangerang tahun 2015-2019 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3-20

Sasaran Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Tujuan Sasaran

Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi

Meningkatnya praktik Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu

penting menjadi 100% tahun 2019

Penduduk yang melakukan praktik CTPS di lima waktu penting dari

3,90% menjadi 100% pada tahun 2019

Berkurangnya praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menjadi 0% tahun 2019

Tidak ada penduduk yang melakukan praktik BABS pada tahun 2019

Meningkatnya penggunaan tangki

septik suspek aman menjadi 60% tahun 2019

Tingkat penggunaan tangki septik

suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi 60% pada tahun 2019

Menikngkatnya praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun

sekali menjadi 60% tahun 2019

Praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali

meningkat dari 26,5% menjadi 60% pada tahun 2019

Berkurangnya praktik buang sampah sembarangan menjadi 0% tahun 2019

Tidak ada masyarakat yang melakukan praktik buang sampah

sembarangan pada tahun 2019

Meningkatnya praktik pemilahan sampah di sumber menjadi 50% tahun 2019

Praktik pemilahan sampah di sumber meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada tahun 2019

Meningkatnya penggunaan SPAL

tingkat rumah tangga menjadi 100% tahun 2019

Rumah tangga yang memiliki Saluran

Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi 100% pada tahun 2019

Meningkatnya praktik pemeliharaan

SPAL agar tidak tercemar oleh sampah menjadi 100% tahun 2019

Praktik pemeliharaan SPAL tingkat

rumah tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90% menjadi 100% pada tahun 2019

Meningkatnya praktik pengelolaan air

minum yang aman di tingkat rumah tangga

Rumah tangga dengan pengelolaan

air minum yang aman meningkat dari 82,30% menjadi 100% pada tahun 2019

Optimalnya pemanfaatan media

komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi

Tingkat penggunaan media

komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi

meningkat dari tahun ke tahun

Meningkatnya partisipasi swasta dalam penerapan PHBS terkait sanitasi melalui CSR

CSR untuk penerapan PHBS terkait sanitasi meningkat dari tahun ke tahun

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Page 66: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-28

3.4.3 Strategi Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi

Strategi pengembangan PHBS terkait sanitasi merupakan upaya untuk mencapai

tujuan dan sasaran pengembangan PHBS terkait sanitasi. Rumusan strategi

pengembangan PHBS terkait sanitasi berupa pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran pengembangan PHBS terkait sanitasi akan dicapai.

Perumusan strategi pengembangan PHBS terkait sanitasi tersebut dilakukan dengan

menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats).

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan

(strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang dimiliki, serta peluang (opportunities)

dan ancaman (threats) yang dihadapi oleh Kota Tangerang dalam pengelolaan PHBS

terkait sanitasi, yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-21

Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang

No Faktor Internal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

1

KEKUATAN (STRENGTHS)

1. Kelembagaan

1.1 Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap penerapan PHBS terkait sanitasi yaitu Dinas Kesehatan

4,00

2. Peran Serta Masyarakat

2.1 Masyarakat yang sudah melakukan praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS) di lima waktu penting sebesar 3,90%

4,00

2.2 Masyarakat yang melakukan praktik buang air besar

menggunakan jamban keluarga / MCK umum sebesar 99,02%

4,00

2.3 Masyarakat yang menggunakan tangki septik suspek aman sebesar 49,17%

4,00

2.4 Masyarakat yang melakukan praktik pengurasan tangki septik

secara berkala 1-5 tahun sekali sebesar 26,50%

4,00

2.5 Masyarakat yang melakukan praktik buang sampah pada tempatnya sebesar 89,80%

4,00

2.6 Masyarakat yang melakukan praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga sebesar 12,40%

4,00

2.7 Masyarakat yang sudah memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sebesar 90,90%

4,00

2.8 Masyarakat yang melakukan praktik pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar oleh sampah sebesar 53,90%

4,00

2.9 Masyarakat yang melakukan pengelolaan air minum yang aman di

tingkat rumah tangga sebesar 82,30%

4,00

3. Pendanaan dan Pembiayaan

1.1 Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan

pengelolaan PHBS terkait sanitasi relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

3,00

JUMLAH NILAI KEKUATAN 43,00 1

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

1. Peran Serta Masyarakat

1.1 Masyarakat yang belum melakukan praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS) di lima waktu penting sebesar 96,10%

4,00

1.2 Masyarakat yang melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS) sebesar 0,98%

4,00

1.3 Masyarakat yang menggunakan tangki septik suspek tidak aman sebesar 47,62%

4,00

1.4 Masyarakat yang tidak melakukan praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali sebesar 73,50%

4,00

Page 67: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-29

No Faktor Internal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

1.5 Masyarakat yang melakukan praktik buang sampah sembarangan sebesar 10,20% (seperti dibuang ke lahan kosong/kebun dan

dibiarkan membusuk, dibuang ke sungai/kali/danau, dibuang ke dalam lubang tetapi tidak di tutup dengan tanah, dan dibiarkan saja membusuk)

4,00

1.6 Masyarakat yang belum melakukan praktik pemilahan sampah di

tingkat rumah tangga sebesar 87,60%

4,00

1.7 Rumah tangga yang tidak memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sebesar 9,10%

4,00

1.8 Masyarakat yang belum melakukan pemeliharaan SPAL agar

tidak tercemar oleh sampah sebesar 46,10%

4,00

1.9 Masyarakat dengan pengelolaan air minum yang berpotensi tercemar di tingkat rumah tangga sebesar 17,70%

4,00

2. Komunikasi dan Media

2.1 Belum optimalnya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan PHBS terkait sanitasi

4,00

JUMLAH NILAI KEKUATAN 40,00 1

SELISIH NILAI KEKUATAN – KELEMAHAN 3,00

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Tabel 3-22

Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang

No Faktor Eksternal Skor

Angka 1,00 2,00 3,00 4,00

1

PELUANG (OPPORTUNITIES)

1. Kelembagaan

1.1 Adanya Program PPSP dari Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan PHBS terkait sanitasi di daerah

4,00

2. Komunikasi dan Media

2.1 Tersedia banyak media massa baik media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat

mengenai penerapan PHBS terkait sanitasi

3,00

3. Pendanaan dan Pembiayaan

3.1 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat (APBN)

untuk percepatan pembangunan PHBS terkait sanitasi

3,00

3.2 Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Banten (APBD Provinsi) untuk percepatan pembangunan PHBS terkait sanitasi

3,00

JUMLAH NILAI PELUANG 13,00 1

ANCAMAN (THREATS)

1. Sistem dan Cakupan Layanan

1.1 Jumlah penduduk miskin yang mencapai 231.779 jiwa (11,69% dari total jumlah penduduk) berpotensi untuk tidak menerapkan

PHBS terkait sanitasi

4,00

2. Peran Swasta

2.1 Belum adanya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

pengelolaan PHBS terkait sanitasi

4,00

JUMLAH NILAI ANCAMAN 8,00 1

SELISIH NILAI PELUANG – ANCAMAN 5,00

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Page 68: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-30

Berdasarkan perhitungan selisih antara nilai kekuatan dan kelemahan serta selisih

antara peluang dan ancaman, maka dapat diketahui posisi kuadran pengelolaan

PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang, sebagaimana dijelaskan dalam gambar

berikut:

Gambar 3-4

Posisi Awal Pengelolaan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2014.

Posisi pengelolaan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang berada pada Kuadran 1,

yaitu pada posisi (7,9). Hal ini menggambarkan bahwa selisih antara kekuatan dan

kelemahan menunjukkan nilai +7, serta selisih antara peluang dan ancaman

menunjukkan nilai +9.

Berdasarkan pemetaan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta

lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat dirumuskan strategi umum

(grand strategy) pengembangan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang dengan

menggunakan matriks SWOT, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3-23 di bawah

ini.

S-O W-O

S-T W-T

Eksternal Mendukung (+)

Eksternal Tidak/Kurang Mendukung (-)

Internal Kuat (+) Internal Lemah (-)

(3,5) 1 2

3 4

Pertumbuhan Stabil

Pemeliharaan Agresif

Pertumbuhan Cepat

Pemeliharaan Selektif

Berputar Diversifikasi Besar-besaran

Ceruk Diversifikasi

Terpusat

Page 69: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-31

Tabel 3-23

Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi Kota Tangerang

Faktor Internal

Faktor Eksternal

KEKUATAN (S): KELEMAHAN (W):

Adanya SKPD yang bertanggung jawab terhadap penerapan PHBS terkait

sanitasi yaitu Dinas Kesehatan Masyarakat yang sudah melakukan

praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS)

di lima waktu penting sebesar 3,90% Masyarakat yang melakukan praktik

buang air besar menggunakan jamban

keluarga / MCK umum sebesar 99,02% Masyarakat yang menggunakan tangki

septik suspek aman sebesar 49,17%

Masyarakat yang melakukan praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali sebesar 26,50%

Masyarakat yang melakukan praktik buang sampah pada tempatnya sebesar 89,80%

Masyarakat yang melakukan praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga sebesar 12,40%

Masyarakat yang sudah memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sebesar 90,90%

Masyarakat yang melakukan praktik pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar oleh sampah sebesar 53,90%

Masyarakat yang melakukan pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga sebesar 82,30%

Trend pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pendanaan pengelolaan PHBS terkait sanitasi relatif mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun

Masyarakat yang belum melakukan praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS)

di lima waktu penting sebesar 96,10% Masyarakat yang melakukan praktik

buang air besar sembarangan (BABS)

sebesar 0,98% Masyarakat yang menggunakan tangki

septik suspek tidak aman sebesar

47,62% Masyarakat yang tidak melakukan praktik

pengurasan tangki septik secara berkala

1-5 tahun sekali sebesar 73,50% Masyarakat yang melakukan praktik

buang sampah sembarangan sebesar

10,20% (seperti dibuang ke lahan kosong/kebun dan dibiarkan membusuk, dibuang ke sungai/kali/danau, dibuang ke

dalam lubang tetapi tidak di tutup dengan tanah, dan dibiarkan saja membusuk) Masyarakat yang belum melakukan

praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga sebesar 87,60% Rumah tangga yang tidak memiliki

Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sebesar 9,10% Masyarakat yang belum melakukan

pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar oleh sampah sebesar 46,10% Masyarakat dengan pengelolaan air

minum yang berpotensi tercemar di tingkat rumah tangga sebesar 17,70% Belum optimalnya penggunaan media

komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan PHBS terkait sanitasi

PELUANG (O): Strategi S-O Strategi W-O

Adanya Program PPSP dari Pemerintah

Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan PHBS terkait sanitasi di daerah

Tersedia banyak media massa baik media cetak maupun media elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana

komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat mengenai penerapan PHBS terkait

sanitasi Adanya dukungan pendanaan dari

Pemerintah Pusat (APBN) untuk

percepatan pembangunan PHBS terkait sanitasi Adanya dukungan pendanaan dari

Pemerintah Provinsi Banten (APBD Provinsi) untuk percepatan pembangunan PHBS terkait sanitasi

Meningkatkan penerapan CTPS di lima

waktu penting Meningkatkan penerapan PHBS terkait

air limbah domestik

Meningkatkan penerapan PHBS terkait persampahan Meningkatkan penerapan PHBS terkait

drainase perkotaan Meningkatkan pengelolaan air minum

yang aman di tingkat rumah tangga

Mengoptimalkan penggunaan media

komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi

ANCAMAN (T): Strategi S-T Strategi W-T

Jumlah penduduk miskin yang mencapai

231.779 jiwa (11,69% dari total jumlah penduduk) berpotensi untuk tidak menerapkan PHBS terkait sanitasi

Belum adanya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan PHBS terkait sanitasi

Meningkatkan partisipasi swasta dalam

penerapan PHBS terkait sanitasi melalui CSR

-

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Page 70: Ssk final pokja

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 3

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 3-32

Strategi pengembangan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang dirumuskan

berdasarkan strategi umum (grand strategy) hasil analisis SWOT dan disesuaikan

dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk

dapat dijadikan sebagai dasar perumusan program pengembangan PHBS terkait

sanitasi Kota Tangerang, perlu dilakukan proses integrasi strategi terhadap hasil

perumusan strategi umum tersebut.

Berdasarkan hasil integrasi strategi terhadap hasil perumusan strategi umum dan

penyesuaian dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang telah ditetapkan

sebelumnya, maka rumusan strategi pengembangan PHBS terkait sanitasi Kota

Tangerang tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-24

Strategi Pengembangan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Tujuan Sasaran

Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan

penerapan PHBS terkait sanitasi

Meningkatnya praktik Cuci

Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu penting menjadi 100% tahun 2019

Penduduk yang melakukan praktik

CTPS di lima waktu penting dari 3,90% menjadi 100% pada tahun 2019

Meningkatkan penerapan

CTPS di lima waktu penting

Berkurangnya praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menjadi 0% tahun

2019

Tidak ada penduduk yang melakukan praktik BABS pada tahun 2019

Meningkatkan penerapan PHBS terkait air limbah domestik

Meningkatnya penggunaan tangki septik suspek aman

menjadi 60% tahun 2019

Tingkat penggunaan tangki septik suspek aman meningkat dari 49,17%

menjadi 60% pada tahun 2019

Menikngkatnya praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun

sekali menjadi 60% tahun 2019

Praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 60%

pada tahun 2019

Berkurangnya praktik buang

sampah sembarangan menjadi 0% tahun 2019

Tidak ada masyarakat yang

melakukan praktik buang sampah sembarangan pada tahun 2019

Meningkatkan penerapan

PHBS terkait persampahan

Meningkatnya praktik

pemilahan sampah di sumber menjadi 50% tahun 2019

Praktik pemilahan sampah di sumber

meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada tahun 2019

Meningkatnya penggunaan SPAL tingkat rumah tangga menjadi 100% tahun 2019

Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi

100% pada tahun 2019

Meningkatkan penerapan PHBS terkait drainase perkotaan

Meningkatnya praktik pemeliharaan SPAL agar tidak tercemar oleh sampah

menjadi 100% tahun 2019

Praktik pemeliharaan SPAL tingkat rumah tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90%

menjadi 100% pada tahun 2019

Meningkatnya praktik pengelolaan air minum yang

aman di tingkat rumah tangga

Rumah tangga dengan pengelolaan air minum yang aman meningkat dari

82,30% menjadi 100% pada tahun 2019

Meningkatkan pengelolaan air minum yang aman di

tingkat rumah tangga

Optimalnya pemanfaatan

media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi

penerapan PHBS terkait sanitasi

Tingkat penggunaan media

komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi

meningkat dari tahun ke tahun

Mengoptimalkan

penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi

Meningkatnya partisipasi

swasta dalam penerapan PHBS terkait sanitasi melalui CSR

CSR untuk penerapan PHBS terkait

sanitasi meningkat dari tahun ke tahun

Meningkatkan partisipasi

swasta dalam penerapan PHBS terkait sanitasi

Sumber: Hasil Analisis 2014.

Page 71: Ssk final pokja

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-1

Bab 4 Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi

4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi

Program dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa kegiatan yang mengarah kepada

sebuah perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun. Program percepatan

pembangunan sanitasi Kota Tangerang dirumuskan untuk memecahkan permasalahan

sanitasi yang ada. Program percepatan pembangunan sanitasi juga merupakan pendetailan

strategi pengembangan yang telah dirumuskan sebelumnya. Program percepatan

pembangunan sanitasi ini merupakan program jangka menengah dengan jangka waktu

pelaksanaan selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019 yang pelaksanaannya disesuaikan

dengan tahapan pengembangan yang telah dirumuskan sebelumnya dan skala prioritas

pengembangan.

Penyusunan skala prioritas pengembangan didasari oleh adanya berbagai macam

keterbatasan yang dimiliki dalam pengembangan sanitasi di setiap kota termasuk Kota

Tangerang, seperti keterbatasan dana, waktu, sumber daya manusia, serta kompleksitas

permasalahan sanitasi. Dengan demikian, skala prioritas pengembangan sanitasi ditentukan

oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketersediaan sarana prasarana sanitasi, optimalisasi pelayanan sarana

prasarana sanitasi yang sudah ada merupakan prioritas utama yang harus ditangani

terlebih dahulu, diikuti dengan pengembangan sarana prasarana sanitasi yang baru.

2. Berdasarkan kompleksitas permasalahan sanitasi, wilayah dengan tipologi area berisiko

sanitasi sangat tinggi merupakan prioritas utama yang harus ditangani terlebih dahulu,

diikuti oleh wilayah dengan tipologi area berisiko sanitasi tinggi, wilayah dengan tipologi

area berisiko sanitasi rendah, dan kemudian wilayah dengan tipologi area berisiko

sanitasi sangat rendah.

Penamaan program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi disesuaikan dengan

penamaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran A Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ringkasan program percepatan pembangunan sanitasi Kota Tangerang tahun 2015-2019

dapat dilihat pada tabel berikut:

Page 72: Ssk final pokja

PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-2

Tabel 4-1

Ringkasan Indikasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019

No. Komponen Sanitasi Strategi Kebijakan Program Indikator Program

A. Air Limbah Domestik Memperkuat kelembagaan pengelola air limbah domestik

Penguatan kelembagaan pengelola air limbah domestik

Program penguatan lembaga regulator pengelolaan air limbah domestik

(Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah)

Penguatan lembaga regulator dalam pengelolaan air limbah domestik

Program pengembangan lembaga

operator pengelolaan air limbah domestik (Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah)

Terbentuknya lembaga operator

dalam pengelolaan air limbah domestik melalui pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta

(KPS)

Program pengembangan lembaga pengelola air limbah domestik tingkat

masyarakat (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah)

Pengembangan 235 lembaga pengelola air limbah domestik tingkat

masyarakat

Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur

pengelolaan air limbah domestik

Pengembangan peraturan daerah yang mengatur

pengelolaan air limbah domestik

Program pengembangan peraturan daerah tentang pengelolaan air

limbah domestik (Program penataan peraturan perundang-undangan)

Penyusunan, penetapan, penyebarluasan, dan penerapan

peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik

Program pengembangan peraturan

daerah tentang kerjasama Pemerintah Kota dan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan air

limbah domestik (Program penataan peraturan perundang-undangan)

Penyusunan, penetapan,

penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah tentang kerjasama Pemerintah Kota dan swasta atau

pihak lain dalam pengelolaan air limbah domestik

Meningkatkan akses pelayanan

sarana prasarana air limbah domestik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Peningkatan akses pelayanan

sarana prasarana air limbah domestik bagi MBR

Program pembangunan MCK++ bagi

MBR (Program lingkungan sehat perumahan)

Terbangunnya MCK++ bagi MBR

sebanyak 235 unit hingga tahun 2019

Program pembangunan jamban

keluarga bagi MBR (Program lingkungan sehat perumahan)

Terbangunnya jamban keluarga bagi

MBR sebanyak 395 unit hingga tahun 2019

Page 73: Ssk final pokja

PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-3

No. Komponen Sanitasi Strategi Kebijakan Program Indikator Program

Meningkatkan pelayanan sarana

prasarana air limbah domestik sistem setempat (onsite)

Peningkatan pelayanan sarana

prasarana air limbah domestik sistem setempat (onsite)

Program peningkatan pelayanan

IPLT Bawang (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah)

Meningkatnya kapasitas pengolahan

IPLT Bawang dari 70 m3/hari menjadi 286 m3/hari tahun 2019

Program peningkatan pelayanan truk tinja (Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah)

Meningkatnya pelayanan truk tinja menjadi 60% terhadap total penduduk hingga tahun 2019

Mengoptimalkan pelayanan sarana prasarana air limbah

domestik sistem terpusat (offsite)

Optimalisasi pelayanan sarana prasarana air limbah domestik

sistem terpusat (offsite)

Program optimalisasi pelayanan IPAL Tanah Tinggi dan Kolam

Oksidasi Perumnas Karawaci I (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah)

Tingkat pelayanan IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi

Perumnas Karawaci I menjadi 100% dari total kapasitasnya tahun 2019

Meningkatkan pemahaman dan

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik

Peningkatan pemahaman dan

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik

Program pemberdayaan masyarakat

dalam pengelolaan air limbah domestik (Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat)

Tingkat penggunaan tangki septik

suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi 60% pada tahun 2019

Praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 60%

pada tahun 2019

Mengembangkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik

Pengembangan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik

Program advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan air limbah domestik melalui media

(Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)

Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi

pengelolaan air limbah domestik meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019

Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

pengelolaan air limbah domestik

Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

pengelolaan air limbah domestik melalui CSR

Program peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

pengelolaan air limbah domestik melalui CSR (Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah)

CSR untuk penyediaan sarana prasarana air limbah domestik bagi

MBR meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019

Meningkatkan pendanaan pengembangan air limbah

domestik

Peningkatan pendanaan pengembangan air limbah

domestik

Program peningkatan pendanaan untuk pengembangan air limbah

domestik (Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah)

Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan air limbah

domestik sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan air

limbah domestik di luar APBD Kota

Page 74: Ssk final pokja

PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-4

No. Komponen Sanitasi Strategi Kebijakan Program Indikator Program

B. Persampahan Memperkuat kelembagaan

pengelola persampahan

Penguatan kelembagaan

pengelola persampahan

Program penguatan lembaga

regulator pengelolaan persampahan (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)

Penguatan lembaga regulator dalam

pengelolaan persampahan

Program pengembangan lembaga operator pengelolaan persampahan (Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan)

Terbentuknya lembaga operator dalam pengelolaan persampahan melalui pengembangan Kerjasama

Pemerintah Swasta (KPS)

Program optimalisasi lembaga pengelola persampahan tingkat

masyarakat (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)

Optimalnya lembaga pengelola persampahan tingkat masyarakat

Mengoptimalkan penerapan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan persampahan

Optimalisasi penerapan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan persampahan

Program optimalisasi penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan

(Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)

Penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan

Program optimalisasi penerapan

peraturan daerah tentang kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan

persampahan (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)

Penerapan peraturan daerah tentang

kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan persampahan

Meningkatkan reduksi volume

timbulan sampah melalui konsep 3R

Peningkatan reduksi volume

timbulan sampah melalui konsep 3R

Program peningkatan penerapan

konsep 3R dalam pengelolaan persampahan (Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan)

Optimalnya penerapan kebijakan

sistem pengelolaan persampahan berbasis konsep 3R

Mengoptimalkan pelayanan pengangkutan sampah

Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah

Program pengembangan sarana prasarana pengangkutan sampah

(Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)

Terpenuhinya kebutuhan penambahan gerobak sampah

sebanyak 1.100 unit tahun 2019

Program pengembangan TPST

(Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)

Terpenuhinya kebutuhan

penambahan TPST sebanyak 76 unit tahun 2019

Meningkatkan pelayanan sarana

prasarana pemrosesan akhir

Peningkatan pelayanan sarana

prasarana pemrosesan akhir sampah

Program pengembangan TPA Rawa

Kucing (Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan)

Meningkatnya sistem operasional

dan cakupan pelayanan TPA Rawa Kucing

Page 75: Ssk final pokja

PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-5

No. Komponen Sanitasi Strategi Kebijakan Program Indikator Program

Meningkatkan pemahaman dan

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Peningkatan pemahaman dan

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Program pemberdayaan masyarakat

dalam pengelolaan persampahan (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)

Tidak ada masyarakat yang

melakukan praktik buang sampah sembarangan pada tahun 2019

Persentase masyarakat yang melakukan praktik pemilahan sampah di sumber meningkat dari

12,4% menjadi 50% pada tahun 2019

Mengoptimalkan penggunaan

media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi

pengelolaan persampahan

Pengembangan penggunaan

media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi

pengelolaan persampahan

Program advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan persampahan melalui media (Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat)

Tingkat penggunaan media

komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan persampahan

meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019

Meningkatkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

pengelolaan persampahan

Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

pengelolaan persampahan melalui CSR

Program peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

pengelolaan persampahan melalui CSR (Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan)

CSR untuk penyediaan sarana prasarana konsep 3R bagi MBR

meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019

Meningkatkan pendanaan pengembangan persampahan

Peningkatan pendanaan pengembangan persampahan

Program peningkatan pendanaan untuk pengembangan persampahan (Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan)

Tersusunnya dokumen perencanaan dan investasi pengelolaan persampahan sebagai upaya

meningkatkan ketersediaan pendanaan pengembangan persampahan di luar APBD Kota

C. Drainase Perkotaan Memperkuat kelembagaan pengendalian banjir dan

pengelolaan drainase perkotaan

Penguatan kelembagaan pengendalian banjir dan

pengelolaan drainase perkotaan

Program pengembangan koordinasi pengendalian banjir

(Program pengendalian banjir)

Terbentuknya koordinasi pengendalian banjir antara

Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan antar Pemerintah

Kabupaten/Kota

Program pengembangan lembaga pengendalian banjir tingkat masyarakat

Terbentuknya lembaga pengendalian banjir tingkat masyarakat di 104 kelurahan tahun 2019

Mengembangkan peraturan

daerah yang mengatur pengelolaan drainase perkotaan

Pengembangan peraturan

daerah yang mengatur pengelolaan drainase perkotaan

Program pengembangan peraturan

daerah tentang pengelolaan drainase perkotaan (Program penataan peraturan

perundang-undangan)

Penyusunan, penetapan,

penyebarluasan, dan penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan drainase perkotaan

Mengembangkan sistem

pengendalian banjir terpadu

Pengembangan sistem

pengendalian banjir terpadu

Program pengembangan sistem

pengendalian banjir terpadu (Program pengendalian banjir)

Tidak ada genangan banjir pada

tahun 2019

Page 76: Ssk final pokja

PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-6

No. Komponen Sanitasi Strategi Kebijakan Program Indikator Program

Mengembangkan sistem drainase perkotaan

Pengembangan sistem drainase perkotaan

Program pengembangan sistem drainase perkotaan

(Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong)

Cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan meningkat menjadi 50%

tahun 2019

Meningkatkan pengelolaan dan

konservasi sungai dan situ

Peningkatan pengelolaan dan

konservasi sungai dan situ

Program pengembangan,

pengelolaan dan konservasi sungai dan situ (Program pengembangan,

pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya)

Cakupan pengelolaan dan

konservasi sungai dan situ meningkat menjadi 100% tahun 2019

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam

pengelolaan drainase perkotaan

Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam

pengelolaan drainase perkotaan

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan drainase

perkotaan (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)

Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

meningkat dari 90,90% menjadi 100% pada tahun 2019

Masyarakat yang melakukan praktik

pemeliharaan SPAL tingkat rumah tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90%

menjadi 100% pada tahun 2019

Mengembangkan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan

Pengembangan penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan

Program advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi pengelolaan drainase perkotaan melalui media

(Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)

Tingkat penggunaan media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi

pengelolaan drainase perkotaan meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019

Meningkatkan partisipasi swasta

dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan

Peningkatan partisipasi swasta

dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan

Program peningkatan partisipasi

swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan melalui CSR

(Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong)

CSR untuk penyediaan SPAL bagi

MBR meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019

Meningkatkan pendanaan

pengembangan drainase perkotaan

Peningkatan pendanaan

pengembangan drainase perkotaan

Program peningkatan pendanaan

untuk pengembangan drainase perkotaan (Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong)

Tersusunnya dokumen perencanaan

dan investasi pengelolaan drainase perkotaan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan

pendanaan pengembangan drainase perkotaan di luar APBD Kota

D. PHBS Terkait Sanitasi Meningkatkan penerapan CTPS di lima waktu penting

Peningkatan penerapan CTPS di lima waktu penting

Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan CTPS di lima

waktu penting (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)

Penduduk yang melakukan praktik CTPS di lima waktu penting dari

3,90% menjadi 50% pada tahun 2019

Page 77: Ssk final pokja

PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-7

No. Komponen Sanitasi Strategi Kebijakan Program Indikator Program

Meningkatkan penerapan PHBS terkait air limbah domestik

Peningkatan penerapan PHBS terkait air limbah domestik

Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan PHBS terkait air

limbah domestik (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)

Tidak ada penduduk yang melakukan praktik BABS pada tahun 2019

Tingkat penggunaan tangki septik suspek aman meningkat dari 49,17% menjadi 60% pada tahun 2019

Praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 60%

pada tahun 2019

Meningkatkan penerapan PHBS terkait persampahan

Peningkatan penerapan PHBS terkait persampahan

Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan PHBS terkait

persampahan (Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)

Tidak ada masyarakat yang melakukan praktik buang sampah

sembarangan pada tahun 2019

Praktik pemilahan sampah di sumber meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada tahun 2019

Meningkatkan penerapan PHBS terkait drainase perkotaan

Peningkatan penerapan PHBS terkait drainase perkotaan

Program pemberdayaan masyarakat dalam penerapan PHBS terkait drainase perkotaan (Program

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)

Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi

100% pada tahun 2019

Praktik pemeliharaan SPAL tingkat

rumah tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat dari 53,90% menjadi 100% pada tahun 2019

Meningkatkan pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga

Peningkatan pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga

(Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)

Rumah tangga dengan pengelolaan air minum yang aman meningkat dari 82,30% menjadi 100% pada tahun

2019

Mengoptimalkan penggunaan

media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi

penerapan PHBS terkait sanitasi

Pengembangan penggunaan

media komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi

penerapan PHBS terkait sanitasi

Program advokasi, sosialisasi,

kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi melalui media (Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat)

Tingkat penggunaan media

komunikasi sebagai sarana advokasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan PHBS terkait sanitasi

meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019

Page 78: Ssk final pokja

PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-8

No. Komponen Sanitasi Strategi Kebijakan Program Indikator Program

Meningkatkan partisipasi swasta dalam penerapan PHBS terkait

sanitasi

Peningkatan partisipasi swasta dalam penerapan PHBS terkait

sanitasi

Program peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

promosi penerapan PHBS terkait sanitasi melalui CSR (Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat)

CSR untuk penyelenggaraan promosi penerapan PHBS terkait

sanitasi meningkat dari tahun ke tahun

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Page 79: Ssk final pokja

PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-9

4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

Program pengembangan air limbah domestik dirumuskan untuk memecahkan permasalahan

air limbah domestik yang ada. Program pengembangan air limbah domestik merupakan

pendetailan strategi pengembangan air limbah domestik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Program pengembangan air limbah domestik merupakan program jangka menengah dengan

jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019 yang pelaksanaannya

disesuaikan dengan tahapan pengembangan air limbah domestik yang telah dirumuskan

sebelumnya.

Rincian program dan kegiatan pengembangan air limbah domestik Kota Tangerang tahun

2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran 4.

4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan

Program pengembangan persampahan dirumuskan untuk memecahkan permasalahan

persampahan yang ada. Program pengembangan persampahan merupakan pendetailan

strategi pengembangan persampahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Program

pengembangan persampahan merupakan program jangka menengah dengan jangka waktu

pelaksanaan selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019 yang pelaksanaannya disesuaikan

dengan tahapan pengembangan persampahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Rincian program dan kegiatan pengembangan persampahan Kota Tangerang tahun 2015-

2019 dapat dilihat pada Lampiran 4.

4.4 Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan

Program pengembangan drainase perkotaan dirumuskan untuk memecahkan permasalahan

drainase perkotaan yang ada. Program pengembangan drainase perkotaan merupakan

pendetailan strategi pengembangan drainase perkotaan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Program pengembangan drainase perkotaan merupakan program jangka menengah dengan

jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019 yang pelaksanaannya

disesuaikan dengan tahapan pengembangan drainase perkotaan yang telah dirumuskan

sebelumnya.

Rincian program dan kegiatan pengembangan drainase perkotaan Kota Tangerang tahun

2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran 4.

4.5 Program dan Kegiatan Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi

Program pengembangan PHBS terkait sanitasi dirumuskan untuk memecahkan

permasalahan PHBS terkait sanitasi yang ada. Program pengembangan PHBS terkait

sanitasi merupakan pendetailan strategi pengembangan PHBS terkait sanitasi yang telah

dirumuskan sebelumnya. Program pengembangan PHBS terkait sanitasi merupakan

Page 80: Ssk final pokja

PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI | BAB 4

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 4-10

program jangka menengah dengan jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun yaitu tahun

2015-2019 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan pengembangan PHBS terkait

sanitasi yang telah dirumuskan sebelumnya.

Rincian program dan kegiatan pengembangan PHBS terkait sanitasi Kota Tangerang tahun

2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran 4.

Page 81: Ssk final pokja

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 5-1

Bab 5 Strategi Monitoring dan Evaluasi

5.1 Kerangka Monitoring dan Evaluasi Implementasi SSK

Monitoring dapat diartikan sebagai proses rutin pengumpulan data dan pengukuran

kemajuan atas objektif program. Monitoring merupakan proses memantau perubahan, yang

fokus pada proses dan keluaran (output). Sedangkan evaluasi dapat diartikan sebagai

proses sistematis, yang biasanya memerlukan desain studi/metode penelitian tertentu, untuk

menginvestigasi efektivitas pelaksanaan program. Evaluasi juga merupakan proses menilai

kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau

perluasan program.

Berdasarkan tahapan pengembangan dan strategi pengembangan sanitasi yang telah

dirumuskan terdapat beberapa target yang ditetapkan hingga tahun 2019. Monitoring dan

evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota Tangerang tahun 2015-2019

untuk memantau pencapaian target yang ditetapkan untuk setiap tahunnya.

Kerangka monitoring dan evaluasi yang dituangkan ke dalam bentuk matriks monitoring dan

evaluasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota Tangerang tahun 2015-2019 ditunjukkan pada

Tabel 5-1.

5.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi SSK

Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan dengan kegiatan survei lapangan

(pengumpulan data dan dokumentasi) oleh SKPD terkait setiap tahun seiring dengan

pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota Tangerang tahun 2015-2019. Obyek pemantauan dalam

monitoring dan evaluasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota Tangerang ini berupa obyek fisik

sarana prasarana sanitasi, seperti: jamban pribadi, MCK++, IPAL komunal, IPLT, IPAL,

sarana prasarana 3R, TPST, TPA, SPAL, saluran drainase, dan sarana prasarana air minum.

Pengolahan data hasil survey lapangan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah. Hasil pengumpulan dan pengolahan data dilaporkan kepada Pokja Sanitasi untuk

dievaluasi.

Mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota Tangerang tahun

2015-2019 secara rinci ditunjukkan pada Tabel 5-2.

Page 82: Ssk final pokja

STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI | BAB 5

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 5-2

Tabel 5-1

Matriks Monitoring dan Evaluasi Implementasi Strategi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Sasaran Indikator

Data Dasar

Target

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Nilai Sumber

& Tahun Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi

Tujuan: Meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana dan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2019

Berkurangnya Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki akses

terhadap jamban pribadi atau MCK umum

Tidak ada Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki jamban

pribadi ataupun tidak memiliki akses terhadap MCK umum

pada tahun 2019

0,98% Analisis 2014

0,00% 0,78% 0,59% 0,39% 0,20% 0,00%

Meningkatnya cakupan pelayanan sarana prasarana air

limbah domestik sistem setempat (onsite)

Tingkat pelayanan IPLT Bawang meningkat dari

18,24% menjadi 60% pada tahun 2019

18,24% Analisis 2014

60,00% 26,59% 34,94% 43,30% 51,65% 60,00%

Tingkat pelayanan

truk tinja meningkat dari 20,32% menjadi 60% pada tahun

2019

20,32% Analisis

2014

60,00% 28,26% 36,19% 44,13% 52,06% 60,00%

Optimalnya cakupan pelayanan sarana prasarana air limbah

domestik sistem terpusat (off site)

Tingkat pelayanan IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi

Perumnas Karawaci I menjadi 100% dari total kapasitasnya

tahun 2019

2,06% Analisis 2014

2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06%

Tujuan: Meningkatkan cakupan pelayanan sarana prasarana dan pengelolaan persampahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta sesuai dengan syarat kelayakan teknis dan kesehatan pada tahun 2019

Meningkatnya cakupan layanan

pengurangan volume timbulan sampah melalui konsep 3R

menjadi 20% pada tahun 2019

Volume timbulan sampah yang

tereduksi melalui konsep 3R meningkat dari 1,91% menjadi

20% pada tahun 2019

1,91% Analisis 2014

20,00% 5,52% 9,14% 12,76% 16,38% 20,00%

Page 83: Ssk final pokja

STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI | BAB 5

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 5-3

Sasaran Indikator

Data Dasar

Target

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Nilai Sumber & Tahun

Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi

Optimalnya cakupan layanan

pengangkutan sampah

Volume timbulan sampah yang

terangkut ke TPA sebesar 80% pada tahun 2019

87,44% Analisis 2014

80,00% 85,95% 84,46% 82,98% 81,49% 80,00%

Meningkatnya cakupan layanan

pemrosesan akhir sampah

Sistem operasional TPA Rawa Kucing

menjadi sanitary landfill pada tahun 2019

40,00% Analisis 2014

80,00% 48,00% 56,00% 64,00% 72,00% 80,00%

Tujuan: Mengurangi luas genangan banjir hingga 0 ha pada tahun 2019

Berkurangnya luas wilayah genangan menjadi 0 ha tahun

2019

Tidak ada genangan banjir pada tahun 2019

0,00% Analisis 2014

100,00% 5,56% 34,01% 84,62% 100,00% 100,00%

Meningkatnya

pelayanan sistem drainase perkotaan menjadi 50% tahun

2019

Cakupan pelayanan

sistem drainase perkotaan meningkat menjadi 50% pada

tahun 2019

5,00% RPJMD

2014-2018

50,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 50,00%

Meningkatnya

pengelolaan dan konservasi sungai dan situ

Cakupan

pengelolaan dan konservasi sungai dan situ meningkat

menjadi 100% pada tahun 2019

9,09% RPJMD

2014-2018

100,00% 36,36% 63,64% 81,82% 100,00% 100,00%

Tujuan: Meningkatkan penerapan PHBS terkait sanitasi

Meningkatnya praktik

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu penting

menjadi 100% tahun 2019

Penduduk yang

melakukan praktik CTPS di lima waktu penting dari 3,90%

menjadi 100% pada tahun 2019

3,90% Analisis

2014

50,00% 13,12% %22,34 31,56% 40,78% 50,00%

Berkurangnya praktik Buang Air Besar Sembarangan

(BABS) menjadi 0% tahun 2019

Tidak ada penduduk yang melakukan praktik BABS pada

tahun 2019

0,98% Analisis 2014

0,00% 0,78% 0,59% 0,39% 0,20% 0,00%

Meningkatnya penggunaan tangki septik suspek aman

menjadi 60% tahun 2019

Tingkat penggunaan tangki septik suspek aman meningkat dari

49,17% menjadi 60% pada tahun 2019

49,17% Analisis 2014

60,00% 51,34% 53,50% 55,67% 57,83% 60,00%

Page 84: Ssk final pokja

STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI | BAB 5

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 5-4

Sasaran Indikator

Data Dasar

Target

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Nilai Sumber & Tahun

Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi

Menikngkatnya praktik pengurasan

tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali menjadi 60%

tahun 2019

Praktik pengurasan tangki septik secara

berkala 1-5 tahun sekali meningkat dari 26,5% menjadi 60%

pada tahun 2019

26,50% Analisis 2014

60,00% 33,20% 39,90% 46,60% 53,30% 60,00%

Berkurangnya praktik buang sampah sembarangan

menjadi 0% tahun 2019

Tidak ada masyarakat yang melakukan praktik

buang sampah sembarangan pada tahun 2019

10,20% Analisis 2014

0,00% 8,16% 6,12% 4,08% 2,04% 0,00%

Meningkatnya praktik

pemilahan sampah di sumber menjadi 50% tahun 2019

Praktik pemilahan

sampah di sumber meningkat dari 12,4% menjadi 50% pada

tahun 2019

12,50% Analisis

2014

50,00% 19,92% 27,44% 34,96% 42,48% 50,00%

Meningkatnya penggunaan SPAL tingkat rumah tangga

menjadi 100% tahun 2019

Rumah tangga yang memiliki Saluran Pembuangan Air

Limbah (SPAL) meningkat dari 90,90% menjadi

100% pada tahun 2019

90,90% Analisis 2014

100,00% 92,72% 94,54% 96,36% 98,18% 100,00%

Meningkatnya praktik pemeliharaan SPAL

agar tidak tercemar oleh sampah menjadi 100% tahun 2019

Praktik pemeliharaan SPAL tingkat rumah

tangga agar tidak tercemar oleh sampah meningkat

dari 53,90% menjadi 100% pada tahun 2019

53,90% Analisis 2014

100,00% 63,12% 72,34% 81,56% 90,78% 100,00%

Meningkatnya praktik

pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga

Rumah tangga

dengan pengelolaan air minum yang aman meningkat dari

82,30% menjadi 100% pada tahun 2019

82,30% Analisis

2014

100,00% 85,84% 89,38% 92,92% 96,46% 100,00%

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Page 85: Ssk final pokja

STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI | BAB 5

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | 5-5

Tabel 5-2

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi Strategi Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Obyek Pemantauan

Penanggung Jawab

Waktu Pelaksanaan

Pelaporan

Penanggung Jawab Utama

Pengumpul Data dan Dokumentasi

Pengolah Data/Pemantau

Penerima Laporan Format

Jamban Pribadi Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan dan

Dinas Pekerjaan Umum

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan

MCK++ Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan

IPAL Komunal Badan Pengendalian

Lingkungan Hidup

Badan Pengendalian

Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan

IPLT Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan

IPAL dan Kolam Oksidasi Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan

Sarana Prasarana 3R Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan

TPST Dinas Kebersihan dan

Pertamanan

Dinas Kebersihan dan

Pertamanan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan

TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan

SPAL Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan

Saluran Drainase Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan

Sarana Prasarana Air Minum Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2015-2019 Pokja Sanitasi Buku Laporan

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Page 86: Ssk final pokja

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | xiii

Lampiran 1: Perhitungan Tahapan Pengembangan Sanitasi

Page 87: Ssk final pokja

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | xiv

Lampiran 2: Hasil Analisis SWOT

Page 88: Ssk final pokja

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | xv

Lampiran 3: Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL)

Page 89: Ssk final pokja

PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI SANITASI KOTA TANGERANG | xvi

Lampiran 4: Program dan Kegiatan Pengembangan