FORUM SDM BALI - KARYAWAN KONTRAK - MA 733

  • Published on
    21-Mar-2017

  • View
    164

  • Download
    4

Transcript

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 1 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015P U T U S A NNOMOR 733 K/PDT.SUS-PHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N Gmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT MULTI STRUCTURE, berkedudukan di Jalan Raya Duri-DumaiMandau Km.5 Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,yang diwakili oleh Mulyo Santoso, sebagai Kepala Cabang PTMulti Structure, dalam hal ini memberi kuasa kepada MarnalomHutahaean, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Mr.Hutahaean & Partners, beralamat di Hotel Surya Jalan SudirmanDuri-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015;sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;m e l a w a nSAHAT PARDAMEAN HUTAURUK, bertempat tinggal di JalanSwadaya RT 03 RW 010 Rangau Km. 5 Kelurahan PematangPudu Kecamatan Mandau, dalam hal ini memberi kuasa kepadaJodi Siahaan dan Dani Purba, S.H., Serikat Pekerja Kimia Energidan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSPKEP SPSI), beralamat Jalan Hangtuah Nomor 79 KelurahanBalik Alam Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015;sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat-surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, padapokoknya sebagai berikut:1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang bekerja PadaPerusahaan Tergugat yang beroperasi di Duri sebagai Kontraktor PTChevron Pacific Indonesia (PT CPI) KTP, KTA, BAGDE terlampir;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 2 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/20152. Bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan Tergugat sejak 21 Juli 2009s/d 31 Januari 2014. Dengan masa kerja 5 tahun 7 bulan, dengan jabatanterakhir sebagai Welder AWS (Bukti P-1) .3. Bahwa masa kerja Penggugat dengan Tergugat adalah 5 tahun 7 bulansecara terus menerus tanpa terputus dengan hubungan kerja melaluiPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan masa perpanjangan 6(enam) kali. Antara lain:- Kontrak Pertama 21 Juli 2009 sampai September 2009. Dengan SuratPKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VII/2009. 3 bulan;- Kontrak Kedua Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/X/2009. Dari 1Oktober 2009 s/d 31 Maret 2010. 6 bulan;- Kontrak Ketiga Amandemen Surat PKWT Nomor 2092509/MS-CS WUR-A/I/2010. Dari 1 Januari 2010 s/d 30 Juni 2010. 6 bulan;- Kontrak Keempat Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VII/2010.Dari 1 Juli 2010 s/d 30 Januari 2011. 6 bulan;- Kontrak Kelima Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/I/2011. Dari 1Januari 2011 s/d 30 Mei 2011. 5 bulan;- Kontrak Keenam Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VI/2011. Dari1 Juni 2011 s/d 30 November 2011. 6 bulan;- Kontrak Ketujuh Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VII/2011. Dari1 Juli 2011 s/d 30 Januari 2012. 6 bulan;- Bahwa Surat PKWT dari Tahun 2012 sampai dikeluarkannya SuratPemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 31 Januari 2014. Surat PKWTtidak diambil dari pihak Tergugat (Bukti P-2);4. Bahwa upah terakhir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesarRp4.326.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).Pemberian gaji melalui Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening7013344797 (Bukti P-3);5. Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat itu mulai 31 Januari2014. Tanpa tertulis dan hanya diberikan Surat Rekomendasi Kerja Nomor2617/MS-CE/I-14 (Bukti P-4);6. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat dimana Tergugattidak memberikan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan uangpenggatian hak sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor13 Tahun 2003;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 3 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/20157. Bahwa atas PHK oleh tergugat tersebut di atas telah membuat suratmengupayakan untuk melakukan perundingan bipartit dengan pihakTergugat, namun tidak di tanggapi oleh pihak Tergugat. (Bukti P-5);8. Bahwa atas PHK tergugat tersebut di atas Penggugat telah mengadukanTergugat kepada Disnaker Kabupaten Bengkalis. Melalui Surat tertanggal24 Juni 2014. Maka berdasarkan pengaduan Tergugat tersebut DisnakerKabupaten Bengkalis melalui Mediator telah melakukan mediasi dan hasilmediasi tersebut telah diterbitkan suatu Anjuran Nomor 560/DTKT-PHIJ/2015/63 tertanggal 26 Januari. Yang menjadi lampiran gugatan inidengan menganjurkan:I. Dapat membenarkan hubungan kerja antara PT Multi Structure denganSdr. Sahat Pardamean Hutauruk putus terhitung mulai tanggal 1 Februari2014, dengan kewajiban bagi perusahaan membayar kepada pekerjasebagai berikut:- Uang Pesangon:6 bulan x Rp.4.120.000,00 = Rp24.720.000,00- Uang Penghargaan Masa Kerja2 bulan x Rp4.120.000,00 =Rp 8.240.000,00- Uang pengganti Perumahan/Pengobatan15% x Rp.32.960.000,00 =Rp 4.944.000,00- Uang Pengganti Cuti Sesuai Ketentuan Yang BerlakuTOTAL =Rp 37.904.000,00(tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah);9. Majelis Hakim Sidang yang terhormat, sesuai dengan dalil-dalil Mediatordalam anjuran a quo dimana dalam proses mediasi yang dilakukan olehMediator yang mana tergugat tidak mempunyai etiket yang baik. Untukmenyelesaikan secara musyawarah dan mufakat hal tersebut dapat dilihatdari kehadiran tergugat atas panggilan Mediator. Dimana tergugat tidakmemberikan keterangan dan membawa data-data yang berkaitan denganPHK yang dilakukannya. Hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturanPerundang-Undangan Ketenagakerjaan;Pelanggaran Hukum Oleh Tergugat:10. Majelis Hakim Sidang yang terhormat sesuai dengan uraian tersebut di atasyang mana Tergugat yang melakukan PKWT dengan:- Melakukan jangka waktu dibawah 2 tahun;- Melakukan perpanjangan sebelum pemberitahuan 7 hari sebelum berakhirPKWT;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 4 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015- Melakukan perpanjangan sebelum 30 hari berakhirnya PKWT yangterdahulu;- Tidak mencatatkan PKWT kepada Disnaker;Adalah melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (4), ayat (5)UU Nomor 13 tahun 2003 a quo jo. Pasal 3 ayat (6), Pasal 13 KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 100 Tahun 2004tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dengandemikian oleh PKWT yang dibuat Tergugat dengan Penggugat tidakmemenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan tersebut, olehkarenanya demi hukum PKWT yang dibuat oleh Tergugat menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dengan Pasal 59ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 a quo jo. Pasal 15 ayat (4) KeputusanMenteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI Nomor 100 Tahun 2004 aquo. Untuk itu, mohon yang terhormat Majelis Hakim sidang kiranya dapatmenerima, memeriksa mengadili dan memberikan keputusan menyatakanhubungan kerja Penggugat dengan Tergugat demi hukum beralih menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;Majelis Hakim yang terhormat merujuk dalil-dalil yang kami uraikantersebut di atas oleh karena Tergugat telah nyata melanggar hukum dalammelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sehingga hilangnyapendapatan Penggugat setiap bulannya yang menimbulkan kesengsaraanterhadap keluarga Penggugat;Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agarmemberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;3. Menetapkan PKWT yang dibuat Tergugat terhadap Penggugat tidakmemenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3), Pasal 59ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 a quo jo. Pasal 3 ayat(6), Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor100 Tahun 2004 a quo;4. Menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat demi hukumberalih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuaidengan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 a quo jo. Pasal 15 ayat(4) Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi RI Nomor 100 Tahun2004 a quo;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 5 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/20155. Menetapkan PHK oleh Tergugat telah melanggar ketentuan PeraturanPerundang-Undangan Pasal 151, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan jo. Pasal 3 ayat (6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja DanTrasmigrasi RI Nomor 100 tahun 2004 a quo;6. Menghukum menetapkan PHK Tergugat kepada Penggugat batal demihukum sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 170 UU Nomor 13 Tahun2003 a quo;7. Menyatakan menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sejak21 Juli 2009 s/d gugatan ini diputuskan, adalah tidak terputus;8. Menghukum memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon,uang penghargaan, masa kerja dan uang pengganti hak sebagai mana diaturdalam Pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) UU Nomor 13 Tahun 2003. SebesarRp37.904.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah);9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sesuai denganketentuan hukum;Apabila Majelis Hakim Sidang berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya (ex a quo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:I. Eksepsi:1.1 Gugatan Salah Pihak (Error In Persona).1. Bahwa Tergugat dalam a quo adalah Pimpinan PT Multi Structure hal1, bukan PT Multi Structure sebagai Badan Hukum atau JabatanDirektur Utama Badan Hukum, maka gugatan yang demikian adalahtidak jelas dan kabur karena Pimpinan sebagaimana subjek gugatanadalah Yulianto sebagai HRD yang merupakan sebuah pribadi(naturlick persoon) yang musti ditegaskan dan berlainan/terpisah dariBadan Hukum Perusahaan (Recht Persoon) PT Multi Structure,dengan demikian subjek gugatan Penggugat telah salah orang (errorin persona);2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak ditujukan kepada BadanHukum (Recht Person) langsung ataupun organ Perusahaan yangberhak mewakili Badan Hukum yang akan digugat, sewajarnyalahgugatan yang demikian dikategorikan telah salah orang, pantas danpatut serta beralasan kiranya gugatan yang demikian dinyatakan tidakdapat diterima;1.2 Kuasa Penggugat Tidak Berkapasitas.DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 6 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/20151. Bahwa Tergugat keberatan dengan kedudukan Pimpinan CabangFederasi Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan SerikatPekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Bengkalissebagai kuasa dari Penggugat dalam perkara a quo, adapun dasarserta alasan-alasan Tergugat adalah sebagai berikut:1.1 Bahwa dalam hubungan industrial di PT Multi Structure tidakpernah ada (PC FSP KEP SPSI) sebagai mitra hubungan industrialdan juga belum ada Karyawan perusahaan yang terdaftar sebagaianggota serikat ini;1.2 Bahwa kepesertaan Penggugat in person kedalam PC FSP KEPSPSI adalah tidak dijelaskan Kapasitasnya untuk kepentinganmembela keanggotaannya sejak awal adanya hubungan kerjadalam mewakili didalam Pengadilan Hubungan Industrialsebagaimana diatur didalam UU Nomor 21 Tahun 2000 tentangSerikat Buruh/Pekerja faktanya setelah bermasalah baru menjadianggota sehingga menjalankan fungsi sebagai Advokat dan bukanmembela kepentingan anggotanya;Dengan demikian Pengurus PC FSP KEP SPSI tidak berkapasitasmewakili Penggugat in person dalam perkara ini sesuai dengan UU Nomor 2Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial Pasal 87 jo. UU Nomor 21Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja Pasal 25 dan 27 Pengurus berhakmewakili kepentingan anggotanya di Pengadilan;Bahwa oleh karena Pengurus PC FSP KEP SPSI tidak berkapasitastermasuk tapi tidak terbatas pada keanggotaan Penggugat, dengan demikianpantas dan patut kiranya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, tanggal 27 Mei 2015 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;2. Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatterhitung sejak tanggal 31 Januari 2014;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 7 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/20153. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai akibatdari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai berdasarkanPasal 156 ayat (1), ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf a dengan perhitungansebagai berikut:a. Uang Pesangon:6 bulan x Rp4.120.000,00 =Rp24.720.000,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja:2 bulan x Rp4.120.000,00 =Rp 8. 240.000,00=Rp32.960.000,00c. Uang Pengganti Perumahan/Pengobatan:15% x Rp32.960.000,00 =Rp 4.944.000,00Jumlah Total =Rp37.904.000,00(tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah)4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya perkara ini pada Negara;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan dihadiri olehTergugat pada tanggal 27 Mei 2015, terhadap putusan tersebut Tergugatmelalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2015, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.sus.PHI/2015/PN.Pbr jo.Nomor 20/Kas/G/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertaidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2015;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat padatanggal 29 Juni 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru pada tanggal 6 Juli 2015;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:I. Judex Facti Salah Menerapkan HukumI.1. Tentang Jangka Waktu PKWTDisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 8 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015Bahwa Judex Facti di dalam pertimbangan putusannya pada halaman 13alinea ke-5 menyebutkan: Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1,bukti bertanda P-2, bukti bertanda P-3 dan bukti bertanda T-1, bukti bertanda T-2 dan bukti bertanda T-3 berupa surat-surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT), serta bukti bertanda P-4 berupa amandemen Surat Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT), dimana jangka waktu perjanjian a quo dibuat tidaksesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (4);;Bahwa Pasal 59 ayat (4) berbunyi sebagai berikut: Perjanjian kerjawaktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakanuntuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kaliuntuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;Bahwa jangka waktu yang dimaksudkan Pasal 59 ayat (4) adalah masahubungan kerja dalam satu kali Perjanjian Kerja dengan batas maksimal denganmemuat kata paling lama, sehingga tidak menutup adanya Perjanjian waktutertentu yang dibuat dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;Bahwa bukti-bukti yang dimaksudkan oleh Judex Facti di dalampertimbangannya adalah sebagai berikut:1. Bukti P-1 : PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VIII/2009, dengan masakontrak mulai 21 Juli 2009 s.d September 2009, yaitu selama 3 (tiga bulan);2. Bukti P-2 : PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/X/2009, dengan masakontrak mulai 1 Oktober 2009 s.d 31 Maret 2010, yaitu selama 6 (enam)bulan;3. Bukti P-3 : PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VI/2011, dengan masakontrak mulai 1 Juni 2011 s.d 30 November 2012, yaitu selama 6 (enam)bulan;4. Bukti T-1 : PKWT Nomor 1092509/MS/CS-WUR/A/VI/2012, dengan masakontrak mulai 1 Juni 2012 s.d 31 Mei 2013, yaitu selama 1 (satu) tahun;5. Bukti T-2 : PKWT Nomor 1092509/MS/CS-WUR/A/VI/2013, dengan masakontrak mulai 1 Juni 2013 s.d 31 Agustus 2013, yaitu selama 3 (tiga) bulan;6. Bukti T-3 : PKWT Nomor 1092509/MS/CS-WUR/A/VIII/2013, dengan masakontrak mulai 12 Agustus 2013 s.d 31 Januari 2014, yaitu selama 5 (lima)bulan 19 (sembilan belas) hari;7. Bukti P-4 : Amandemen PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/A/I/2010,yang berupa salinan dari salinan, dengan masa kontrak mulai 1 Januari 2010s.d 30 Juni 2010, yaitu selama 6 (enam) bulan;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 9 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015Bahwa jangka waktu dari PKWT termaksud tidak ada yang melebihibatas maksimal 2 (dua) tahun sebagaimana diatur oleh Pasal 59 ayat (4) UUNomor 13 Tahun 2013, sedangkan Judex Facti telah jelas-jelas menjadikanjangka waktu PKWT sebagai dasar pertimbangannya; Bahwa berdasarkanuraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Judex Facti telah salah dalammenerapkan hukum;I.2. Tentang Tenggang Waktu 30 HariBahwa, Judex Facti di dalam putusannya pada halaman 14 alinea ke-2telah mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-1, bukti bertanda T-2 danbukti bertanda T-3 yang masing-masing berupa perjanjian kerja waktu tertentudimana pada angka 18 memuat tentang apabila ada pembaruan perjanjian kerjawaktu tertentu, kedua belah pihak sepakat untuk langsung membuat kontrakkerja baru, dengan tanpa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, maka MajelisHakim menilai bahwa perjanjian yang telah disepakati pada angka 18 a quobatal demi hukum karena kesepakatan tersebut bertentangan dengan jedawaktu dalam pembaruan perjanjian kerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal59 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan peraturan perundang-undangan mengatur sebagai berikut:1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan PemeriksaKeuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atauKomisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atauPemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakuikeberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangdiperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi ataudibentuk berdasarkan kewenangan;Bahwa Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 didalamkonsideransnya menerangkan:Menimbang:DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 10 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 59 ayat (8) Undang-undang Nomor 13tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai perjanjian kerja waktutertentu;b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;Bahwa berdasarkan konsiderans Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun2004, telah ternyata bahwa pembentukan Kepmen termaksud didasarkan atasdiperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, olehkarenanya Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 diakui keberadaannyadan mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUNomor 12 Tahun 2011;Bahwa Pasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004mengatur: Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) danayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian;Bahwa klausul apabila ada pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu,kedua belah pihak sepakat untuk langsung membuat kontrak kerja baru, dengantanpa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, yang termuat dalam PKWT (Bukti:T-1), (Bukti: T-2), (Bukti T-3) angka 18, sebagaiman dimaksud olehPertimbangan Judex Facti pada hal. 14 alinea ke-2, telah dibuat berdasarkanPasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004, sehingga klausultersebut telah dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memilikikekuatan hukum yang mengikat;Bahwa Judex Facti di dalam putusannya tidak mempertimbangkan samasekali adanya ketentuan Pasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun2004 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatanhukum yang mengikat, meski Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukanjawaban gugatan dengan memuat ketentuan Pasal 3 ayat (8) KepmenakertransNomor 100 Tahun 2004 tersebut (Vide: Putusan Nomor15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, hal. 8 Poin 6), Bahwa berdasarkan uraiantersebut di atas, telah ternyata bahwa Judex Facti telah salah dalammenerapkan hukum;I.3. Tentang PembuktianBahwa Pasal 1888 BW mengatur: Kekuatan pembuktian suatu tulisanadalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinanserta ikhtisar-ihktisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan sertaihktisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapatdiperintahkan mempertunjukkannya;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 11 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015Bahwa Mahkamah Agung RI telah mempertegas mengenai validitas alatbukti, di dalam Putusan MA-RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, kaidah hukumnyasebagai berikut: Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidakpernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/1996,tanggal 17 September 1998, telah mempertegas ketentuan Pasal 1888 BW,dengan kaidah hukum sebagai berikut: fotokopi surat tanpa disertaisurat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat buktilainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidanganPengadilan (Perdata);Bahwa Judex Facti didalam putusannya pada halaman 12 alinea ke-3telah memepertimbangkan keanggotaan Penggugat beserta kepengurusanKuasa Hukum Penggugat di dalam PC FSP KEP SPSI, hanya didasarkan padaBukti Pencatatan 21/DTKT/PHI/SB/2010 quod non- tanggal 2 Maret 2010 incasu a quo Bukti P-10, yang mana hanya merupakan fotokopi dari fotokopi dantidak dapat diajukan akta aslinya selama pemeriksaan di persidangan, danPenggugat/Termohon Kasasi tidak mengajukan seorang saksi-pun selamapersidangan untuk mendukung dalilnya tentang kepengurusan Kuasa HukumTergugat dan keanggotaan Penggugat di dalam Serikat Pekerja Tersebut;Bahwa Judex Facti di dalam putusannya halaman 14 alinea ke-6 jugamempertimbangkan Bukti P-8, P-9, P-10 sebagai dasar putusannya, sedangkanBukti P-8, P-9, P-10 hanyalah berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak diajukansurat aslinya selama pemeriksaan di persidangan, juga tidak diajukan seorangsaksi pun yang dapat mendukung Bukti P-8, P-9, P-10, maupun surat aslilainnya yang berkaitan dan dapat mendukung bukti-bukti tersebut;Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi juga diduga telah melakukanpenyelundupan hukum mengingat bahwa PC FSP KEP SPSI tidak terdaftarsebagai mitra Serikat Pekerja pada PT Multi Structure, dan mengingatkeanggotaan Penggugat/Termohon Kasasi tercatat baru pada Tahun 2013,berdasarkan Nomor Anggota 746/FSPKEP.SPSI/II/2013 quod non- sehinggadiduga kuat Kuasa Hukum Penggugat/Termohon Kasasi/Pengurus PC FSPKEP SPSI quod non- telah bertindak sebagai Advokat, dan hanya mencarikeuntungan dan honorarium dari perselisihan hubungan industrial, denganbertindak sebagai Kuasa Hukum, dan telah mencemarkan profesi Advokat yangmerupakan officium nobile;Bahwa dengan mempertimbangkan Keanggotaan serta kepengurusanKuasa Hukum Pengugat/Termohon Kasasi didalam pertimbangan Judex FactiDisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 12 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015halaman 12 alinea ke-3 hanya berdasarkan fotokopi dari fotokopi SuratPencatatan 21/DTKT/PHI/SB/2010 in casu Bukti P-10 jo. Pertimbangan JudexFacti halaman 14 alinea ke-6 yang mempertimbangkan Bukti P-8, P-9, P-10yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa ada keterangan saksi dan alatbukti pendukung lainnya, sedangkan berdasarkan Pasal 1888 BW, fotokopisurat yang demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan harusdikesampingkan (Vide Putusan MA-RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 jo. Putusan MA-RI Nomor 112 K/Pdt/1996), Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telahternyata bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum;II. Judex Facti Lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh PeraturanPerundang-UndanganBahwa Bahwa Pasal 178 HIR/189 Rbg ayat (1) jo. Rv Pasal 50mengatur: Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;Bahwa Pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004 mengatur: segala putusanPengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuatpula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atausumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;Bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo didalam bukunya yang berjudul:Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006 hal.221, menerangkan: Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusantidak lain adalah alasan-alasan Hakim sebagai pertanggungan jawab kepadamasyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga olehkarenanya mempunyai nilai objektif;Bahwa tidak adanya alasan-alasan hukum didalam pertimbangan JudexFacti telah menyebabkan putusannya tidak memiliki nilai objektif, serta tidakdipertimbangkan berdasarkan hukum, sehingga putusan yang demikian adalahmerupakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan(onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi dan harusdibatalkan. (Vide: Yurisprudensi MA Nomor 638 K/Sip/1969 jo. YurisprudensiMA Nomor 903 K/Sip/1972 jo. Yurisprudensi MA Nomor 492 K/Sip/1970);Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, halaman 12 alinea ke-2, Judex Facti telahmempertimbangkan permohonan eksepsi dari Tergugat/Pemohon Kasasitentang eror in persona tanpa mencantumkan alasan dengan memuat dasarhukum yang menjadi pertimbangannya sebagaimana yang disyaratkan olehPasal 178 HIR/189 Rbg ayat (1) jo. Rv Pasal 50, jo. Pasal 25 UU Nomor 4DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 13 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015Tahun 2004, melainkan hanya berdasarkan tanggapan Pengugat/TermohonKasasi atas jawaban gugatan Tergugat/Pemohon Kasasi, dengan demikianputusan Judex Facti tidak memiliki nilai objektif, sehingga putusan Judex Factiadalah merupakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukupdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasidan harus dibatalkan, berdasarkan Yurisprudensi MA-RI Nomor 638 K/Sip/1969;Bahwa di dalam putusannya pada halaman 14 alinea ke-2, Judex Factitidak mempertimbangkan sama sekali ketentuan Pasal 3 ayat (8)Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 yang merupakan peraturanperundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yan mengikat, sehinggaputusan Judex Facti merupakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukupdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dengan tidak memperhatikanketentuan perundang-undangan lain yang memiliki kekuatan hukum yangmengikat, merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan, berdasarkanYurisprudensi MA-RI No 638 K/Sip/1969;Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, telah ternyata Judex Facti telahlalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juni 2015 dankontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:1. Bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan, sehingga salahmenerapkan hukum, bahwa Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasiterikat PKWTT sejak tanggal 21 Juli 2009 s.d. 31 Januari 2014 atau 5 (lima)tahun 6 (enam) bulan;2. Bahwa jika Judex Facti mempertimbangkan dengan seksama alat bukti,bahwa hubungan kerja adalah sejak 21 Juli 2009 s.d. 30 Januari 2012,kemudian terikat hubungan kerja kembali sejak 1 Juni 2012 s.d. 31 Januari2014 tidak ada alat bukti yang menguatkan bahwa dari tanggal 31 Januari2012 s.d. 31 Mei 2012 hubungan kerja terus berlanjut, dengan demikiansejak 31 Januari 2012 hubungan kerja putus sesuai ketentuan Pasal 61 hurufb UU Nomor 13 Tahun 2003;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 14 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/20153. Bahwa sejak 1 Juni 2012 s.d. 31 Januari 2014 hubungan kerja dalam PKWTsebanyak 3 kali dengan satu kali perpanjangan dan pembaharuan denganjeda waktu, yang ternyata pengabaian jangka waktu jeda a quo telahdisepakati sebagaimana diatur pada angka 18 PKWT yang di tandatanganiPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;4. Bahwa pengabaian waktu jeda a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3ayat (8) Kepmenankertrans Nomor 100/Men/IV/2004 sehingga ketentuan jeda30 (tiga puluh) hari atau lebih sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 3 ayat (6) KepmenankertransNomor 100/Men/IV/2004 tidak berlaku, maka terbukti tidak ada pelanggaranPKWT sehingga PKWT sah secara hukum;5. Bahwa PKWT ke-3 sesuai Bukti T-3 tidak diperpanjang sehingga sahberakhirnya hubungan kerja sejak 31 Januari 2014 sebagaimana ketentuanPasal 61 huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003, yaitu berakhirnya sesuai jangkawaktu yang diperjanjikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MULTI STRUCTURE tersebutdan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr tanggal 27 Mei 2015selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biayaperkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yangbersangkutan;M E N G A D I L I :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MULTISTRUCTURE tersebut;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idHal. 15 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri 15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr tanggal 27 Mei 2015;MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh H. MahdiSoroinda Nasution, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., danH. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masingsebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggotatersebut dan oleh Hosianna M Sidabalok, S.H., M..H, Panitera Pengganti tanpadihadiri oleh para pihak.Anggota-anggota, K e t u a,Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Ttd./Ttd./ H. Buyung Marizal, S.H., M.H., H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum,Panitera PenggantiTtd./Hosianna M Sidabalok, S.H., M..HUntuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus,RAHMI MULYATI,S.H.,M.H.NIP. 195 912 07 1985 122 002DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15