FORUM SDM BALI - KARYAWAN KONTRAK - MA 733

  • Published on
    21-Mar-2017

  • View
    166

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 1 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015

    P U T U S A NNOMOR 733 K/PDT.SUS-PHI/2015

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G

    memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam

    tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

    PT MULTI STRUCTURE, berkedudukan di Jalan Raya Duri-Dumai

    Mandau Km.5 Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,

    yang diwakili oleh Mulyo Santoso, sebagai Kepala Cabang PT

    Multi Structure, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marnalom

    Hutahaean, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Mr.

    Hutahaean & Partners, beralamat di Hotel Surya Jalan Sudirman

    Duri-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015;

    sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

    m e l a w a n

    SAHAT PARDAMEAN HUTAURUK, bertempat tinggal di Jalan

    Swadaya RT 03 RW 010 Rangau Km. 5 Kelurahan Pematang

    Pudu Kecamatan Mandau, dalam hal ini memberi kuasa kepada

    Jodi Siahaan dan Dani Purba, S.H., Serikat Pekerja Kimia Energi

    dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC F

    SPKEP SPSI), beralamat Jalan Hangtuah Nomor 79 Kelurahan

    Balik Alam Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,

    berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015;

    sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

    Mahkamah Agung tersebut;

    Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

    Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

    Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan

    terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan

    Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada

    pokoknya sebagai berikut:

    1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang bekerja Pada

    Perusahaan Tergugat yang beroperasi di Duri sebagai Kontraktor PT

    Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) KTP, KTA, BAGDE terlampir;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 2 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015

    2. Bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan Tergugat sejak 21 Juli 2009

    s/d 31 Januari 2014. Dengan masa kerja 5 tahun 7 bulan, dengan jabatan

    terakhir sebagai Welder AWS (Bukti P-1) .

    3. Bahwa masa kerja Penggugat dengan Tergugat adalah 5 tahun 7 bulan

    secara terus menerus tanpa terputus dengan hubungan kerja melalui

    Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan masa perpanjangan 6

    (enam) kali. Antara lain:

    - Kontrak Pertama 21 Juli 2009 sampai September 2009. Dengan Surat

    PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VII/2009. 3 bulan;

    - Kontrak Kedua Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/X/2009. Dari 1

    Oktober 2009 s/d 31 Maret 2010. 6 bulan;

    - Kontrak Ketiga Amandemen Surat PKWT Nomor 2092509/MS-CS WUR-

    A/I/2010. Dari 1 Januari 2010 s/d 30 Juni 2010. 6 bulan;

    - Kontrak Keempat Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VII/2010.

    Dari 1 Juli 2010 s/d 30 Januari 2011. 6 bulan;

    - Kontrak Kelima Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/I/2011. Dari 1

    Januari 2011 s/d 30 Mei 2011. 5 bulan;

    - Kontrak Keenam Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VI/2011. Dari

    1 Juni 2011 s/d 30 November 2011. 6 bulan;

    - Kontrak Ketujuh Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VII/2011. Dari

    1 Juli 2011 s/d 30 Januari 2012. 6 bulan;

    - Bahwa Surat PKWT dari Tahun 2012 sampai dikeluarkannya Surat

    Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 31 Januari 2014. Surat PKWT

    tidak diambil dari pihak Tergugat (Bukti P-2);

    4. Bahwa upah terakhir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar

    Rp4.326.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

    Pemberian gaji melalui Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening

    7013344797 (Bukti P-3);

    5. Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat itu mulai 31 Januari

    2014. Tanpa tertulis dan hanya diberikan Surat Rekomendasi Kerja Nomor

    2617/MS-CE/I-14 (Bukti P-4);

    6. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat dimana Tergugat

    tidak memberikan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan uang

    penggatian hak sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor

    13 Tahun 2003;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 3 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015

    7. Bahwa atas PHK oleh tergugat tersebut di atas telah membuat surat

    mengupayakan untuk melakukan perundingan bipartit dengan pihak

    Tergugat, namun tidak di tanggapi oleh pihak Tergugat. (Bukti P-5);

    8. Bahwa atas PHK tergugat tersebut di atas Penggugat telah mengadukan

    Tergugat kepada Disnaker Kabupaten Bengkalis. Melalui Surat tertanggal

    24 Juni 2014. Maka berdasarkan pengaduan Tergugat tersebut Disnaker

    Kabupaten Bengkalis melalui Mediator telah melakukan mediasi dan hasil

    mediasi tersebut telah diterbitkan suatu Anjuran Nomor 560/DTKT-

    PHIJ/2015/63 tertanggal 26 Januari. Yang menjadi lampiran gugatan ini

    dengan menganjurkan:

    I. Dapat membenarkan hubungan kerja antara PT Multi Structure dengan

    Sdr. Sahat Pardamean Hutauruk putus terhitung mulai tanggal 1 Februari

    2014, dengan kewajiban bagi perusahaan membayar kepada pekerja

    sebagai berikut:

    - Uang Pesangon:

    6 bulan x Rp.4.120.000,00 = Rp24.720.000,00

    - Uang Penghargaan Masa Kerja

    2 bulan x Rp4.120.000,00 =Rp 8.240.000,00

    - Uang pengganti Perumahan/Pengobatan

    15% x Rp.32.960.000,00 =Rp 4.944.000,00

    - Uang Pengganti Cuti Sesuai Ketentuan Yang Berlaku

    TOTAL =Rp 37.904.000,00

    (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

    9. Majelis Hakim Sidang yang terhormat, sesuai dengan dalil-dalil Mediator

    dalam anjuran a quo dimana dalam proses mediasi yang dilakukan oleh

    Mediator yang mana tergugat tidak mempunyai etiket yang baik. Untuk

    menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat hal tersebut dapat dilihat

    dari kehadiran tergugat atas panggilan Mediator. Dimana tergugat tidak

    memberikan keterangan dan membawa data-data yang berkaitan dengan

    PHK yang dilakukannya. Hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturan

    Perundang-Undangan Ketenagakerjaan;

    Pelanggaran Hukum Oleh Tergugat:

    10. Majelis Hakim Sidang yang terhormat sesuai dengan uraian tersebut di atas

    yang mana Tergugat yang melakukan PKWT dengan:

    - Melakukan jangka waktu dibawah 2 tahun;

    - Melakukan perpanjangan sebelum pemberitahuan 7 hari sebelum berakhir

    PKWT;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 4 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015

    - Melakukan perpanjangan sebelum 30 hari berakhirnya PKWT yang

    terdahulu;

    - Tidak mencatatkan PKWT kepada Disnaker;

    Adalah melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (4), ayat (5)

    UU Nomor 13 tahun 2003 a quo jo. Pasal 3 ayat (6), Pasal 13 Keputusan

    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 100 Tahun 2004

    tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dengan

    demikian oleh PKWT yang dibuat Tergugat dengan Penggugat tidak

    memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan tersebut, oleh

    karenanya demi hukum PKWT yang dibuat oleh Tergugat menjadi

    Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dengan Pasal 59

    ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 a quo jo. Pasal 15 ayat (4) Keputusan

    Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI Nomor 100 Tahun 2004 a

    quo. Untuk itu, mohon yang terhormat Majelis Hakim sidang kiranya dapat

    menerima, memeriksa mengadili dan memberikan keputusan menyatakan

    hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat demi hukum beralih menjadi

    Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

    Majelis Hakim yang terhormat merujuk dalil-dalil yang kami uraikan

    tersebut di atas oleh karena Tergugat telah nyata melanggar hukum dalam

    melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sehingga hilangnya

    pendapatan Penggugat setiap bulannya yang menimbulkan kesengsaraan

    terhadap keluarga Penggugat;

    Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

    Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar

    memberikan putusan sebagai berikut:

    1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

    2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

    3. Menetapkan PKWT yang dibuat Tergugat terhadap Penggugat tidak

    memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3), Pasal 59

    ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 a quo jo. Pasal 3 ayat

    (6), Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor

    100 Tahun 2004 a quo;

    4. Menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat demi hukum

    beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai

    dengan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 a quo jo. Pasal 15 ayat

    (4) Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi RI Nomor 100 Tahun

    2004 a quo;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 5 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015

    5. Menetapkan PHK oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan

    Perundang-Undangan Pasal 151, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang

    Ketenagakerjaan jo. Pasal 3 ayat (6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan

    Trasmigrasi RI Nomor 100 tahun 2004 a quo;

    6. Menghukum menetapkan PHK Tergugat kepada Penggugat batal demi

    hukum sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 170 UU Nomor 13 Tahun

    2003 a quo;

    7. Menyatakan menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sejak

    21 Juli 2009 s/d gugatan ini diputuskan, adalah tidak terputus;

    8. Menghukum memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon,

    uang penghargaan, masa kerja dan uang pengganti hak sebagai mana diatur

    dalam Pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) UU Nomor 13 Tahun 2003. Sebesar

    Rp37.904.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

    9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sesuai dengan

    ketentuan hukum;

    Apabila Majelis Hakim Sidang berpendapat lain, mohon putusan yang

    seadil-adilnya (ex a quo et bono);

    Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi

    yang pada pokoknya sebagai berikut:

    I. Eksepsi:

    1.1 Gugatan Salah Pihak (Error In Persona).

    1. Bahwa Tergugat dalam a quo adalah Pimpinan PT Multi Structure hal

    1, bukan PT Multi Structure sebagai Badan Hukum atau Jabatan

    Direktur Utama Badan Hukum, maka gugatan yang demikian adalah

    tidak jelas dan kabur karena Pimpinan sebagaimana subjek gugatan

    adalah Yulianto sebagai HRD yang merupakan sebuah pribadi

    (naturlick persoon) yang musti ditegaskan dan berlainan/terpisah dari

    Badan Hukum Perusahaan (Recht Persoon) PT Multi Structure,

    dengan demikian subjek gugatan Penggugat telah salah orang (error

    in persona);

    2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak ditujukan kepada Badan

    Hukum (Recht Person) langsung ataupun organ Perusahaan yang

    berhak mewakili Badan Hukum yang akan digugat, sewajarnyalah

    gugatan yang demikian dikategorikan telah salah orang, pantas dan

    patut serta beralasan kiranya gugatan yang demikian dinyatakan tidak

    dapat diterima;

    1.2 Kuasa Penggugat Tidak Berkapasitas.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan ter...