FORUM SDM BALI - KARYAWAN KONTRAK - MA 733

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015

P U T U S A NNOMOR 733 K/PDT.SUS-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam

tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MULTI STRUCTURE, berkedudukan di Jalan Raya Duri-Dumai

Mandau Km.5 Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,

yang diwakili oleh Mulyo Santoso, sebagai Kepala Cabang PT

Multi Structure, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marnalom

Hutahaean, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Mr.

Hutahaean & Partners, beralamat di Hotel Surya Jalan Sudirman

Duri-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015;

sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

SAHAT PARDAMEAN HUTAURUK, bertempat tinggal di Jalan

Swadaya RT 03 RW 010 Rangau Km. 5 Kelurahan Pematang

Pudu Kecamatan Mandau, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Jodi Siahaan dan Dani Purba, S.H., Serikat Pekerja Kimia Energi

dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC F

SPKEP SPSI), beralamat Jalan Hangtuah Nomor 79 Kelurahan

Balik Alam Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015;

sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan

terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang bekerja Pada

Perusahaan Tergugat yang beroperasi di Duri sebagai Kontraktor PT

Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) KTP, KTA, BAGDE terlampir;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



2. Bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan Tergugat sejak 21 Juli 2009

s/d 31 Januari 2014. Dengan masa kerja 5 tahun 7 bulan, dengan jabatan

terakhir sebagai Welder AWS (Bukti P-1) .

3. Bahwa masa kerja Penggugat dengan Tergugat adalah 5 tahun 7 bulan

secara terus menerus tanpa terputus dengan hubungan kerja melalui

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan masa perpanjangan 6

(enam) kali. Antara lain:

- Kontrak Pertama 21 Juli 2009 sampai September 2009. Dengan Surat

PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VII/2009. 3 bulan;

- Kontrak Kedua Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/X/2009. Dari 1

Oktober 2009 s/d 31 Maret 2010. 6 bulan;

- Kontrak Ketiga Amandemen Surat PKWT Nomor 2092509/MS-CS WUR-

A/I/2010. Dari 1 Januari 2010 s/d 30 Juni 2010. 6 bulan;

- Kontrak Keempat Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VII/2010.

Dari 1 Juli 2010 s/d 30 Januari 2011. 6 bulan;

- Kontrak Kelima Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/I/2011. Dari 1

Januari 2011 s/d 30 Mei 2011. 5 bulan;

- Kontrak Keenam Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VI/2011. Dari

1 Juni 2011 s/d 30 November 2011. 6 bulan;

- Kontrak Ketujuh Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VII/2011. Dari

1 Juli 2011 s/d 30 Januari 2012. 6 bulan;

- Bahwa Surat PKWT dari Tahun 2012 sampai dikeluarkannya Surat

Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 31 Januari 2014. Surat PKWT

tidak diambil dari pihak Tergugat (Bukti P-2);

4. Bahwa upah terakhir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar

Rp4.326.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pemberian gaji melalui Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening

7013344797 (Bukti P-3);

5. Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat itu mulai 31 Januari

2014. Tanpa tertulis dan hanya diberikan Surat Rekomendasi Kerja Nomor

2617/MS-CE/I-14 (Bukti P-4);

6. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat dimana Tergugat

tidak memberikan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan uang

penggatian hak sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor

13 Tahun 2003;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



7. Bahwa atas PHK oleh tergugat tersebut di atas telah membuat surat

mengupayakan untuk melakukan perundingan bipartit dengan pihak

Tergugat, namun tidak di tanggapi oleh pihak Tergugat. (Bukti P-5);

8. Bahwa atas PHK tergugat tersebut di atas Penggugat telah mengadukan

Tergugat kepada Disnaker Kabupaten Bengkalis. Melalui Surat tertanggal

24 Juni 2014. Maka berdasarkan pengaduan Tergugat tersebut Disnaker

Kabupaten Bengkalis melalui Mediator telah melakukan mediasi dan hasil

mediasi tersebut telah diterbitkan suatu Anjuran Nomor 560/DTKT-

PHIJ/2015/63 tertanggal 26 Januari. Yang menjadi lampiran gugatan ini

dengan menganjurkan:

I. Dapat membenarkan hubungan kerja antara PT Multi Structure dengan

Sdr. Sahat Pardamean Hutauruk putus terhitung mulai tanggal 1 Februari

2014, dengan kewajiban bagi perusahaan membayar kepada pekerja

sebagai berikut:

- Uang Pesangon:

6 bulan x Rp.4.120.000,00 = Rp24.720.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

2 bulan x Rp4.120.000,00 =Rp 8.240.000,00

- Uang pengganti Perumahan/Pengobatan

15% x Rp.32.960.000,00 =Rp 4.944.000,00

- Uang Pengganti Cuti Sesuai Ketentuan Yang Berlaku

TOTAL =Rp 37.904.000,00

(tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

9. Majelis Hakim Sidang yang terhormat, sesuai dengan dalil-dalil Mediator

dalam anjuran a quo dimana dalam proses mediasi yang dilakukan oleh

Mediator yang mana tergugat tidak mempunyai etiket yang baik. Untuk

menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat hal tersebut dapat dilihat

dari kehadiran tergugat atas panggilan Mediator. Dimana tergugat tidak

memberikan keterangan dan membawa data-data yang berkaitan dengan

PHK yang dilakukannya. Hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturan

Perundang-Undangan Ketenagakerjaan;

Pelanggaran Hukum Oleh Tergugat:

10. Majelis Hakim Sidang yang terhormat sesuai dengan uraian tersebut di atas

yang mana Tergugat yang melakukan PKWT dengan:

- Melakukan jangka waktu dibawah 2 tahun;

- Melakukan perpanjangan sebelum pemberitahuan 7 hari sebelum berakhir

PKWT;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



- Melakukan perpanjangan sebelum 30 hari berakhirnya PKWT yang

terdahulu;

- Tidak mencatatkan PKWT kepada Disnaker;

Adalah melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (4), ayat (5)

UU Nomor 13 tahun 2003 a quo jo. Pasal 3 ayat (6), Pasal 13 Keputusan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 100 Tahun 2004

tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dengan

demikian oleh PKWT yang dibuat Tergugat dengan Penggugat tidak

memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan tersebut, oleh

karenanya demi hukum PKWT yang dibuat oleh Tergugat menjadi

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dengan Pasal 59

ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 a quo jo. Pasal 15 ayat (4) Keputusan

Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI Nomor 100 Tahun 2004 a

quo. Untuk itu, mohon yang terhormat Majelis Hakim sidang kiranya dapat

menerima, memeriksa mengadili dan memberikan keputusan menyatakan

hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat demi hukum beralih menjadi

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Majelis Hakim yang terhormat merujuk dalil-dalil yang kami uraikan

tersebut di atas oleh karena Tergugat telah nyata melanggar hukum dalam

melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sehingga hilangnya

pendapatan Penggugat setiap bulannya yang menimbulkan kesengsaraan

terhadap keluarga Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

3. Menetapkan PKWT yang dibuat Tergugat terhadap Penggugat tidak

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3), Pasal 59

ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 a quo jo. Pasal 3 ayat

(6), Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor

100 Tahun 2004 a quo;

4. Menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat demi hukum

beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai

dengan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 a quo jo. Pasal 15 ayat

(4) Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi RI Nomor 100 Tahun

2004 a quo;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



5. Menetapkan PHK oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan Pasal 151, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan jo. Pasal 3 ayat (6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan

Trasmigrasi RI Nomor 100 tahun 2004 a quo;

6. Menghukum menetapkan PHK Tergugat kepada Penggugat batal demi

hukum sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 170 UU Nomor 13 Tahun

2003 a quo;

7. Menyatakan menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sejak

21 Juli 2009 s/d gugatan ini diputuskan, adalah tidak terputus;

8. Menghukum memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon,

uang penghargaan, masa kerja dan uang pengganti hak sebagai mana diatur

dalam Pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) UU Nomor 13 Tahun 2003. Sebesar

Rp37.904.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sesuai dengan

ketentuan hukum;

Apabila Majelis Hakim Sidang berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi

yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi:

1.1 Gugatan Salah Pihak (Error In Persona).

1. Bahwa Tergugat dalam a quo adalah “Pimpinan PT Multi Structure” hal

1, bukan PT Multi Structure sebagai Badan Hukum atau Jabatan

Direktur Utama Badan Hukum, maka gugatan yang demikian adalah

tidak jelas dan kabur karena “Pimpinan” sebagaimana subjek gugatan

adalah Yulianto sebagai HRD yang merupakan sebuah pribadi

(naturlick persoon) yang musti ditegaskan dan berlainan/terpisah dari

Badan Hukum Perusahaan (Recht Persoon) PT Multi Structure,

dengan demikian subjek gugatan Penggugat telah salah orang (error

in persona);

2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak ditujukan kepada Badan

Hukum (Recht Person) langsung ataupun organ Perusahaan yang

berhak mewakili Badan Hukum yang akan digugat, sewajarnyalah

gugatan yang demikian dikategorikan telah salah orang, pantas dan

patut serta beralasan kiranya gugatan yang demikian dinyatakan tidak

dapat diterima;

1.2 Kuasa Penggugat Tidak Berkapasitas.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



1. Bahwa Tergugat keberatan dengan kedudukan Pimpinan Cabang

Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan Serikat

Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Bengkalis

sebagai kuasa dari Penggugat dalam perkara a quo, adapun dasar

serta alasan-alasan Tergugat adalah sebagai berikut:

1.1 Bahwa dalam hubungan industrial di PT Multi Structure tidak

pernah ada (PC FSP KEP SPSI) sebagai mitra hubungan industrial

dan juga belum ada Karyawan perusahaan yang terdaftar sebagai

anggota serikat ini;

1.2 Bahwa kepesertaan Penggugat in person kedalam PC FSP KEP

SPSI adalah tidak dijelaskan Kapasitasnya untuk kepentingan

membela keanggotaannya sejak awal adanya hubungan kerja

dalam mewakili didalam Pengadilan Hubungan Industrial

sebagaimana diatur didalam UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang

Serikat Buruh/Pekerja faktanya setelah bermasalah baru menjadi

anggota sehingga menjalankan fungsi sebagai Advokat dan bukan

membela kepentingan anggotanya;

Dengan demikian Pengurus PC FSP KEP SPSI tidak berkapasitas

mewakili Penggugat in person dalam perkara ini sesuai dengan UU Nomor 2

Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial Pasal 87 jo. UU Nomor 21

Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja Pasal 25 dan 27 Pengurus berhak

mewakili kepentingan anggotanya di Pengadilan;

Bahwa oleh karena Pengurus PC FSP KEP SPSI tidak berkapasitas

termasuk tapi tidak terbatas pada keanggotaan Penggugat, dengan demikian

pantas dan patut kiranya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor

15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, tanggal 27 Mei 2015 yang amarnya sebagai

berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

2. Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat

terhitung sejak tanggal 31 Januari 2014;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai akibat

dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai berdasarkan

Pasal 156 ayat (1), ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf a dengan perhitungan

sebagai berikut:

a. Uang Pesangon:

6 bulan x Rp4.120.000,00 =Rp24.720.000,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 bulan x Rp4.120.000,00 =Rp 8. 240.000,00

=Rp32.960.000,00

c. Uang Pengganti Perumahan/Pengobatan:

15% x Rp32.960.000,00 =Rp 4.944.000,00

Jumlah Total =Rp37.904.000,00

(tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebankan biaya perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh

Tergugat pada tanggal 27 Mei 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat

melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2015, sebagaimana

ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.sus.PHI/2015/PN.Pbr jo.

Nomor 20/Kas/G/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai

dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Industrial Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada

tanggal 29 Juni 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,

sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

I. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum

I.1. Tentang Jangka Waktu PKWT


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa Judex Facti di dalam pertimbangan putusannya pada halaman 13

alinea ke-5 menyebutkan: “Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1,

bukti bertanda P-2, bukti bertanda P-3 dan bukti bertanda T-1, bukti bertanda T-

2 dan bukti bertanda T-3 berupa surat-surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT), serta bukti bertanda P-4 berupa amandemen Surat Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (PKWT), dimana jangka waktu perjanjian a quo dibuat tidak

sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (4);…”;

Bahwa Pasal 59 ayat (4) berbunyi sebagai berikut: “Perjanjian kerja

waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan

untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali

untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”;

Bahwa jangka waktu yang dimaksudkan Pasal 59 ayat (4) adalah masa

hubungan kerja dalam satu kali Perjanjian Kerja dengan batas maksimal dengan

memuat kata “paling lama”, sehingga tidak menutup adanya Perjanjian waktu

tertentu yang dibuat dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;

Bahwa bukti-bukti yang dimaksudkan oleh Judex Facti di dalam

pertimbangannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VIII/2009, dengan masa

kontrak mulai 21 Juli 2009 s.d September 2009, yaitu selama 3 (tiga bulan);

2. Bukti P-2 : PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/X/2009, dengan masa

kontrak mulai 1 Oktober 2009 s.d 31 Maret 2010, yaitu selama 6 (enam)

bulan;

3. Bukti P-3 : PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VI/2011, dengan masa

kontrak mulai 1 Juni 2011 s.d 30 November 2012, yaitu selama 6 (enam)

bulan;

4. Bukti T-1 : PKWT Nomor 1092509/MS/CS-WUR/A/VI/2012, dengan masa

kontrak mulai 1 Juni 2012 s.d 31 Mei 2013, yaitu selama 1 (satu) tahun;

5. Bukti T-2 : PKWT Nomor 1092509/MS/CS-WUR/A/VI/2013, dengan masa

kontrak mulai 1 Juni 2013 s.d 31 Agustus 2013, yaitu selama 3 (tiga) bulan;

6. Bukti T-3 : PKWT Nomor 1092509/MS/CS-WUR/A/VIII/2013, dengan masa

kontrak mulai 12 Agustus 2013 s.d 31 Januari 2014, yaitu selama 5 (lima)

bulan 19 (sembilan belas) hari;

7. Bukti P-4 : Amandemen PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/A/I/2010,

yang berupa salinan dari salinan, dengan masa kontrak mulai 1 Januari 2010

s.d 30 Juni 2010, yaitu selama 6 (enam) bulan;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa jangka waktu dari PKWT termaksud tidak ada yang melebihi

batas maksimal 2 (dua) tahun sebagaimana diatur oleh Pasal 59 ayat (4) UU

Nomor 13 Tahun 2013, sedangkan Judex Facti telah jelas-jelas menjadikan

jangka waktu PKWT sebagai dasar pertimbangannya; Bahwa berdasarkan

uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Judex Facti telah salah dalam

menerapkan hukum;

I.2. Tentang Tenggang Waktu 30 Hari

Bahwa, Judex Facti di dalam putusannya pada halaman 14 alinea ke-2

telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-1, bukti bertanda T-2 dan

bukti bertanda T-3 yang masing-masing berupa perjanjian kerja waktu tertentu

dimana pada angka 18 memuat tentang apabila ada pembaruan perjanjian kerja

waktu tertentu, kedua belah pihak sepakat untuk langsung membuat kontrak

kerja baru, dengan tanpa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari”, maka Majelis

Hakim menilai bahwa perjanjian yang telah disepakati pada angka 18 a quo

batal demi hukum karena kesepakatan tersebut bertentangan dengan jeda

waktu dalam pembaruan perjanjian kerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal

59 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau

Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau

Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui

keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau

dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 didalam

konsideransnya menerangkan:

Menimbang:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 59 ayat (8) Undang-undang Nomor 13

tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai perjanjian kerja waktu

tertentu;

b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Bahwa berdasarkan konsiderans Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun

2004, telah ternyata bahwa pembentukan Kepmen termaksud didasarkan atas

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh

karenanya Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 diakui keberadaannya

dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU

Nomor 12 Tahun 2011;

Bahwa Pasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004

mengatur: Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan

ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian;

Bahwa klausul “apabila ada pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu,

kedua belah pihak sepakat untuk langsung membuat kontrak kerja baru, dengan

tanpa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari”, yang termuat dalam PKWT (Bukti:

T-1), (Bukti: T-2), (Bukti T-3) angka 18, sebagaiman dimaksud oleh

Pertimbangan Judex Facti pada hal. 14 alinea ke-2, telah dibuat berdasarkan

Pasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004, sehingga klausul

tersebut telah dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki

kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa Judex Facti di dalam putusannya tidak mempertimbangkan sama

sekali adanya ketentuan Pasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun

2004 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan

hukum yang mengikat, meski Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan

jawaban gugatan dengan memuat ketentuan Pasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans

Nomor 100 Tahun 2004 tersebut (Vide: Putusan Nomor

15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, hal. 8 Poin 6), Bahwa berdasarkan uraian

tersebut di atas, telah ternyata bahwa Judex Facti telah salah dalam

menerapkan hukum;

I.3. Tentang Pembuktian

Bahwa Pasal 1888 BW mengatur: “Kekuatan pembuktian suatu tulisan

adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan

serta ikhtisar-ihktisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta

ihktisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat

diperintahkan mempertunjukkannya”;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa Mahkamah Agung RI telah mempertegas mengenai validitas alat

bukti, di dalam Putusan MA-RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, kaidah hukumnya

sebagai berikut: “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak

pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/1996,

tanggal 17 September 1998, telah mempertegas ketentuan Pasal 1888 BW,

dengan kaidah hukum sebagai berikut: “fotokopi surat tanpa disertai

surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti

lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan

Pengadilan (Perdata)”;

Bahwa Judex Facti didalam putusannya pada halaman 12 alinea ke-3

telah memepertimbangkan keanggotaan Penggugat beserta kepengurusan

Kuasa Hukum Penggugat di dalam PC FSP KEP SPSI, hanya didasarkan pada

Bukti Pencatatan 21/DTKT/PHI/SB/2010 –quod non- tanggal 2 Maret 2010 in

casu a quo Bukti P-10, yang mana hanya merupakan fotokopi dari fotokopi dan

tidak dapat diajukan akta aslinya selama pemeriksaan di persidangan, dan

Penggugat/Termohon Kasasi tidak mengajukan seorang saksi-pun selama

persidangan untuk mendukung dalilnya tentang kepengurusan Kuasa Hukum

Tergugat dan keanggotaan Penggugat di dalam Serikat Pekerja Tersebut;

Bahwa Judex Facti di dalam putusannya halaman 14 alinea ke-6 juga

mempertimbangkan Bukti P-8, P-9, P-10 sebagai dasar putusannya, sedangkan

Bukti P-8, P-9, P-10 hanyalah berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak diajukan

surat aslinya selama pemeriksaan di persidangan, juga tidak diajukan seorang

saksi pun yang dapat mendukung Bukti P-8, P-9, P-10, maupun surat asli

lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung bukti-bukti tersebut;

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi juga diduga telah melakukan

penyelundupan hukum mengingat bahwa PC FSP KEP SPSI tidak terdaftar

sebagai mitra Serikat Pekerja pada PT Multi Structure, dan mengingat

keanggotaan Penggugat/Termohon Kasasi tercatat baru pada Tahun 2013,

berdasarkan Nomor Anggota 746/FSPKEP.SPSI/II/2013 –quod non- sehingga

diduga kuat Kuasa Hukum Penggugat/Termohon Kasasi/Pengurus PC FSP

KEP SPSI –quod non- telah bertindak sebagai Advokat, dan hanya mencari

keuntungan dan honorarium dari perselisihan hubungan industrial, dengan

bertindak sebagai Kuasa Hukum, dan telah mencemarkan profesi Advokat yang

merupakan officium nobile;

Bahwa dengan mempertimbangkan Keanggotaan serta kepengurusan

Kuasa Hukum Pengugat/Termohon Kasasi didalam pertimbangan Judex Facti


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



halaman 12 alinea ke-3 hanya berdasarkan fotokopi dari fotokopi Surat

Pencatatan 21/DTKT/PHI/SB/2010 in casu Bukti P-10 jo. Pertimbangan Judex

Facti halaman 14 alinea ke-6 yang mempertimbangkan Bukti P-8, P-9, P-10

yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa ada keterangan saksi dan alat

bukti pendukung lainnya, sedangkan berdasarkan Pasal 1888 BW, fotokopi

surat yang demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan harus

dikesampingkan (Vide Putusan MA-RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 jo. Putusan MA-

RI Nomor 112 K/Pdt/1996), Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah

ternyata bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum;

II. Judex Facti Lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Peraturan

Perundang-Undangan

Bahwa Bahwa Pasal 178 HIR/189 Rbg ayat (1) jo. Rv Pasal 50

mengatur: “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan

segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”;

Bahwa Pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004 mengatur: “segala putusan

Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat

pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo didalam bukunya yang berjudul:

Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006 hal.

221, menerangkan: “Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan

tidak lain adalah alasan-alasan Hakim sebagai pertanggungan jawab kepada

masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh

karenanya mempunyai nilai objektif”;

Bahwa tidak adanya alasan-alasan hukum didalam pertimbangan Judex

Facti telah menyebabkan putusannya tidak memiliki nilai objektif, serta tidak

dipertimbangkan berdasarkan hukum, sehingga putusan yang demikian adalah

merupakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan

(onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi dan harus

dibatalkan. (Vide: Yurisprudensi MA Nomor 638 K/Sip/1969 jo. Yurisprudensi

MA Nomor 903 K/Sip/1972 jo. Yurisprudensi MA Nomor 492 K/Sip/1970);

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor

15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, halaman 12 alinea ke-2, Judex Facti telah

mempertimbangkan permohonan eksepsi dari Tergugat/Pemohon Kasasi

tentang eror in persona tanpa mencantumkan alasan dengan memuat dasar

hukum yang menjadi pertimbangannya sebagaimana yang disyaratkan oleh

Pasal 178 HIR/189 Rbg ayat (1) jo. Rv Pasal 50, jo. Pasal 25 UU Nomor 4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Tahun 2004, melainkan hanya berdasarkan tanggapan Pengugat/Termohon

Kasasi atas jawaban gugatan Tergugat/Pemohon Kasasi, dengan demikian

putusan Judex Facti tidak memiliki nilai objektif, sehingga putusan Judex Facti

adalah merupakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup

dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi

dan harus dibatalkan, berdasarkan Yurisprudensi MA-RI Nomor 638 K/Sip/1969;

Bahwa di dalam putusannya pada halaman 14 alinea ke-2, Judex Facti

tidak mempertimbangkan sama sekali ketentuan Pasal 3 ayat (8)

Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 yang merupakan peraturan

perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yan mengikat, sehingga

putusan Judex Facti merupakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup

dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dengan tidak memperhatikan

ketentuan perundang-undangan lain yang memiliki kekuatan hukum yang

mengikat, merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan, berdasarkan

Yurisprudensi MA-RI No 638 K/Sip/1969;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, telah ternyata Judex Facti telah

lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah

Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena

setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juni 2015 dan

kontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan

Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan

sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan, sehingga salah

menerapkan hukum, bahwa Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi

terikat PKWTT sejak tanggal 21 Juli 2009 s.d. 31 Januari 2014 atau 5 (lima)

tahun 6 (enam) bulan;

2. Bahwa jika Judex Facti mempertimbangkan dengan seksama alat bukti,

bahwa hubungan kerja adalah sejak 21 Juli 2009 s.d. 30 Januari 2012,

kemudian terikat hubungan kerja kembali sejak 1 Juni 2012 s.d. 31 Januari

2014 tidak ada alat bukti yang menguatkan bahwa dari tanggal 31 Januari

2012 s.d. 31 Mei 2012 hubungan kerja terus berlanjut, dengan demikian

sejak 31 Januari 2012 hubungan kerja putus sesuai ketentuan Pasal 61 huruf

b UU Nomor 13 Tahun 2003;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



3. Bahwa sejak 1 Juni 2012 s.d. 31 Januari 2014 hubungan kerja dalam PKWT

sebanyak 3 kali dengan satu kali perpanjangan dan pembaharuan dengan

jeda waktu, yang ternyata pengabaian jangka waktu jeda a quo telah

disepakati sebagaimana diatur pada angka 18 PKWT yang di tandatangani

Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

4. Bahwa pengabaian waktu jeda a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3

ayat (8) Kepmenankertrans Nomor 100/Men/IV/2004 sehingga ketentuan jeda

30 (tiga puluh) hari atau lebih sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59

ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 3 ayat (6) Kepmenankertrans

Nomor 100/Men/IV/2004 tidak berlaku, maka terbukti tidak ada pelanggaran

PKWT sehingga PKWT sah secara hukum;

5. Bahwa PKWT ke-3 sesuai Bukti T-3 tidak diperpanjang sehingga sah

berakhirnya hubungan kerja sejak 31 Januari 2014 sebagaimana ketentuan

Pasal 61 huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003, yaitu berakhirnya sesuai jangka

waktu yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MULTI STRUCTURE tersebut

dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Pekanbaru Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr tanggal 27 Mei 2015

selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar

sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di

bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya

perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MULTI

STRUCTURE tersebut;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri 15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr tanggal 27 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh H. Mahdi

Soroinda Nasution, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan

H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing

sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota

tersebut dan oleh Hosianna M Sidabalok, S.H., M..H, Panitera Pengganti tanpa

dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, K e t u a,

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Ttd./

Ttd./ H. Buyung Marizal, S.H., M.H., H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti

Ttd./

Hosianna M Sidabalok, S.H., M..H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,S.H.,M.H.NIP. 195 912 07 1985 122 002


Recruiting & HR

FORUM SDM BALI - KARYAWAN KONTRAK - MA 733