KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017

JAKARTA, 25 PEBRUARI 2016

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TN. Danau Sentarum.Foto oleh Sandi Kusuma.

SISTEMATIKA PAPARAN

1. ARAH KEBIJAKAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

2.KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TN. Betung Kerihun.Foto oleh Balai Besar TN. Betung Kerihun

ARAH KEBIJAKAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

Perjalanan udara dari Pontianak-Sintang.Foto oleh Sandi Kusuma.

23/5/3

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015

RKP 2015*)

MELANJUTKAN REFORMASIBAGI PERCEPATAN

PEMBANGUNAN EKONOMIYANG BERKEADILAN

RKP 2016

MEMPERCEPAT PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT

FONDASI PEMBANGUNAN YANGBERKUALITAS

RKP 2017

TEMA DITETAPKANDALAM

SIDANG KABINETPENYUSUNAN

RKP 2017

RKP 2018

Ditentukan dalamproses penyusunan

RKP 2018

RKP 2019

Ditentukan dalamproses penyusunan

RKP 2019

Slide - 5

INDIKATOR MAKRO 2014(BASELINE)

2015 2016 2017 2018* 2019*

Pertumbuhan Ekonomi (%)(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

5,1(5,0)

5,8(4,8)

6,6(5,3)**

7,1(5,5 – 5,9)

7,5 8,0

Rasio Pajak terhadap PDB (%)(Angka Realisasi & Proyeksi)

11,5(10,9)

13,2(10,6)

14,2(12,2)**

14,6(12,6-12,8)

15,2 16,0

Pengangguran (%)(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

5,6-5,9(5,94)

5,5-5,8(6,18)

5,2-5,5(5,6 – 5,9)

5,0-5,3(5,3 – 5,6)

4,6-5,1 4,0-5,0

Angka Kemiskinan (%)(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

9,0-10,0(10,96)

9,5-10,5(11,13)

9,0-10,0(10,0 – 10,8)

8,5-9,5(9,5-10,5)

7,5-8,5 7,0-8,0

Gini ratio (indeks)(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

n.a(0,41)

0,40(0,41)

0,39 0,38 0,37 0,36

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,8 74,8 75,3 75,7 76,1 76,3

Indeks Pembangunan Masyarakat(IPMAS)***

0,55 n.a n.a n.a n.a meningkat

SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019

*) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali**) Target APBN 2016

Sumber: RPJMN 2015-2019Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015

***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasanvariabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif.

Slide - 6

Lapangan Usaha 2014* 2015* 2016** 2017

Pertanian, Kehutanan, danPerikanan

4,2 4,0 4.2 4.2-4,3

Industri Pengolahan 4,6 4,3 5,4 6,2-6,5

Konstruksi 7,0 6,7 8,0 7,7-8,4

Jasa-jasa 6,6 7,9 8,5 8,5-8,8

Lainnya 4,6 2,5 4,3 4,9-5,3

PDB 5,0 4,8 5,3 5,6-5,9

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2017

Kebijakan lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif, antara lain:Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung, terutama energi, jalan, dan pelabuhanPenyederhanaan prosedur perijinan, termasuk pengurangan jumlah waktu, prosedur dan biaya perijinan di pusat dan daerah.Transparansi proses perijinan secara konsisten dan menyeluruh di pusat dan daerahPenerapan standar pelayanan PTSP di seluruh Indonesia dan pelimpahan kewenangan perijinanOptimalisasi layanan PTSP-Nasional melalui pengembangan sistem layanan dan informasi PTSP seluruh Indonesia berbasis elektronik

secara terintegrasiHarmonisasi dan sinkronisasi peraturan tingkat pusat dan daerah

Slide - 7

Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (Persen) Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi (Persen)

* Realisasi (BPS,2016); **Bappenas, data diolah

Slide 74

Slide 75

* Realisasi (BPS,2016); **Bappenas, data diolah

* * **

Sasaran 2014(BASELINE)

2015 2016 2017 2019

Akses Air Minum Layak 70% 70,25% 77% 84% 100%

Akses Sanitasi Layak 69,42%Akses Layak:

61,08%Akses Dasar:

8,34%

72,2%Akses Layak:

62,4%Akses Dasar:

9,8%

77,4%Akses Layak:

66,3%Akses Dasar:

11,1%

83,2%Akses Layak:

70,7%Akses Dasar:

12,4%

100%Akses Layak:

85%Akses Dasar:

15%

Kawasan PermukimanKumuh Perkotaan

38.431 Ha(Kondisi kumuh

100%)

38.431 Ha(Kondisi kumuh

85%)

38.431 Ha(Kondisi kumuh

70%)

38.431 Ha(Kondisi kumuh

45%)

38.431 Ha(Kondisi kumuh

0%)

Kekurangan TempatTinggal (Backlog)Berdasarkan PerspektifMenghuni *

7,6 Juta 7 Juta 6,5 Juta 6 Juta 5 Juta

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANSasaran dan Arah Kebijakan

Arah Kebijakan:

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

*) Pencapaian target termasuk program “satu juta rumah”.

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatanrendah terhadap hunian yang layak, aman, danterjangkau serta didukung oleh penyediaanprasarana, sarana, dan utilitas yang memadaiMenjamin ketahanan air melalui peningkatanpengetahuan perubahan sikap dan perilakudalam pemanfaatan air minumdan pengelolaan sanitasiPenyediaan infrastruktur produktif danmanajemen layanan melalui penerapanmanajemen assetPenyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasiyang dilakukan di tingkat nasional, provinsi,kabupaten/kota, dan masyarakatPeningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaaninfrastruktur air minum dan sanitasi

Kebijakan terkait Revolusi Mental:Masyarakat peduli lingkungan (Reduce, Reuse,Recycle;hemat air, penangan sampah, lingkungansanitasi bersih dan sehat)

Penegakan hukum dan disiplin (tata ruang,membayar kewajiban air minum, listrik, dll.)

Slide - 20

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANPerencanaan Terintegrasi

Penyediaan Hunian Layak

berserta Prasarana,

Sarana, dan Utilitas

KKemen PUPRKemenkeu,

Pengembang, Perumnas

Pemda, SMF (Sarana

Multigriya Finansial

KKemen PUPRKemenkeu,

Pengembang, Perumnas

Pemda, SMF (Sarana

Multigriya Finansial

KKemen PUPRKemen LHK,

Pemda, Perhutani

KKemen PUPRKemensos,

Kemen ATR, Pemda

KKemen PUPRKemenkes,

Kemen PDT, Pemda

KKemen PUPRKemenkes, Kemenkeu,

PDAM, Pemda

Level 1

RENCANA TERINTEGRASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Peningkatan Ketersediaan Air Baku

Peningkatan Ketersediaan

Air Baku

Level 2

Simpan Air

Hemat Air Jaga Air

• - Penguganan• Kemen PUPR,KLHK,

Pemda, Perhutani, masyarakat (

• Konservasi Sumberdaya Air (KLHK, Pemda, Perhutani)

• - Penguganan• Penyehatan dan Pengawasan Kualitas

Lingkungan (Kemen PUPR, KLHK, KemensosPDTT, Perhutani, Pemda)

• Peningkatan Kualitas DAS (KemenPUPR, Ditjen SDA, KLHK, Perhutani, Pemda)

• Pembangunan dan Pengelolaan Waduk/Embung (KemenPUPR, Ditjen SDA, KLHK, Perhutani, Pemda

• Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (IPAL, IPLT, TPA, TPST 3R dan Bank Sampah) (KemenPUPPR, KLHK, Pemda)

• - Penguganan• Turbinwash Sanitasi dan Air

Minum (NSPK)• Bauran Air Domestik• Penampungan Air Hujan

(KemenPUPR, Kemenkes, Kemendagri, Pemda, Masyarakat

• Kampanye Hemat Air (Kemenkes, Kemendikbud, Pemda, Masyarakat)

Sasaran 2014(Baseline)

2015 2016 2017 2019

WisatawanMancanegara (Orang)

9,4 juta 9,7 juta 12,0 juta 13,0 juta 20,0 juta

Wisatawan Nusantara(Kunjungan)

250 juta 259 juta 260 juta 263 juta 275 juta

Devisa (triliun rupiah)(kurs Rp12.000)

133,9 150 172,8 185,9 260

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyakmungkin wisatawan manca negara dan mendorongpeningkatan wisatawan nusantara

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan dayatarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing didalam negeri dan di luar negeri

3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkanpartisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasionalserta meningkatkan keragaman dan daya saingproduk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasiperiwisata yang menjaDi fokus pemasaran

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangunsumber daya manusia pariwisata serta organisasikepariwisataan nasional

PEMBANGUNAN PARIWISATASasaran dan Arah Kebijakan

Kebijakan terkait Revolusi Mental:Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang

nyaman bagi pelancongPetugas yang ramah dan melayaniPenegakan hukum dan disiplin

Slide - 36

PEMBANGUNAN PARIWISATAPerencanaan Terintegrasi

LEVEL 1

Slide - 37

WONDERFULINDONESIA“Pembangunan

Pariwisata Indonesia”

Promosi Wisata

PengembanganDestinasi Wisata

Sikapmasyarakat

yang bersahabat

LayananKeimigrasian,

Bebas Visa, VisaOn Arrival

Jaminankeamanan dan

ketertiban

Kemenpar,Badan Promosi Indonesia

Kemenkumham

POLRI,Pemda

Kemenpar,Pemda

Kemenpar,Kemendikbud,Kemenristekdikti,Kemenaker

SDM Pariwisata

Kemenpar,Kemendikbud,Pemda

Pengembangan10 Destinasi

PenyiapanObjek Wisata

PembangunanSarana danPrasarana

Transportasi

PembangunanFasilitas Umumdalam Kawasan

PenyediaanBBM dan Listrik

KelembagaanPengembangan

Destinasi

KoordinasiPembangunan

Destinasi

PEMBANGUNAN PARIWISATAPerencanaan Terintegrasi Pengembangan 10 Destinasi

Kemen PUPR,Kemenhub,Pemda

Kemen PUPR,Kemenkominfo,Kemen BUMN,Pemda

Kemen ESDM,Kemen BUMN

Kemenpar,Kemen BUMN,

Kemenkeu,Pemda

Kemenko Maritim,Kemenko Ekon

Kemenpar,Kemen ESDM,Kemen KP,Kemen LHK,Pemda

LEVEL 2

Slide - 38

PEMBANGUNAN PARIWISATASebaran 10 Destinasi Wisata Prioritas

Danau Toba Tanjung Kelayang Pulau MorotaiKepulauan Seribu

Labuan BajoTanjung Lesung

Wakatobi

Borobudur Kawasan Gunung Bromo Mandalika

= KEK Pariwisata

= KSPN

TN. Danau Sentarum.Foto oleh Agus Triyanto

KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2017

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIANSASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN11

Parameter Parameter Lingkungan Lingkungan diberikan diberikan

intervensi secara intervensi secara langsung di 15 langsung di 15

DAS dan perbaikan DAS dan perbaikan kondisi lingkungan kondisi lingkungan

di 280 kab/kota di 280 kab/kota yang menjamin yang menjamin

peningkatan peningkatan ketahanan airketahanan air

22Menata dan Menata dan

meningkatkan meningkatkan intervensi secara intervensi secara

langsung 229 KPH, langsung 229 KPH, 50 TN dan kawasan 50 TN dan kawasan

hutan yang hutan yang diberikan ijin usaha, diberikan ijin usaha,

yang yang memungkinkan memungkinkan

peningkatan peningkatan produksi hutanproduksi hutan

33Menjaga Menjaga

keberadaan keberadaan ekosistem di 15 ekosistem di 15 DAS, 50 TN dan DAS, 50 TN dan 229 KPH untuk 229 KPH untuk

menjamin menjamin keberlangsungan keberlangsungan

sistem di alam sistem di alam dalam mendukung dalam mendukung

Kehidupan Kehidupan manusiamanusia

JARAK ANTARA MANGGALA JARAK ANTARA MANGGALA WANABAKTI DENGAN TAPAK WANABAKTI DENGAN TAPAK TERASA JAUHTERASA JAUH

Grafis oleh Sandi K (Biro Perencanaan). Grafis oleh Sandi K (Biro Perencanaan).

SEMANGAT PEMBANGUNAN SEMANGAT PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

MEMPERBAIKI KONDISI TAPAK, BAIK LINGKUNGAN DAN MEMPERBAIKI KONDISI TAPAK, BAIK LINGKUNGAN DAN HUTAN, MENJADI LEBIH BAIKHUTAN, MENJADI LEBIH BAIK

INTERVENSI SECARA LANGSUNG INTERVENSI SECARA LANGSUNG : : DAS, KPH,DAS, KPH, TN, TN, KAB/KOTA, LOKASI KAB/KOTA, LOKASI AKSES MASYARAKATAKSES MASYARAKAT, LOKASI , LOKASI

REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA SERTA PENINGKATAN SERTA PENINGKATAN MODAL SOSIALMODAL SOSIAL

SELURUH ENTITAS PENGUKURAN SUDAH SELURUH ENTITAS PENGUKURAN SUDAH MEMBERIKAN GAMBARAN MEMBERIKAN GAMBARAN PERBAIKANPERBAIKAN

LINGKUNGAN DAN TAPAK HUTANLINGKUNGAN DAN TAPAK HUTAN

2016

PENINGKATAN KUALITASPENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN LINGKUNGAN DAN TAPAK HUTAN, DIMANA CAPAIAN NUMERIK TAPAK HUTAN, DIMANA CAPAIAN NUMERIK MENCERMINKAN KONDISI FAKTUAL TAPAKMENCERMINKAN KONDISI FAKTUAL TAPAK

ARTIKULASI DUKUNGAN ARTIKULASI DUKUNGAN SEKTOR LHK THD SEKTOR LHK THD PEMBANGUNAN NASIONAL : (KETAHANAN AIR, PEMBANGUNAN NASIONAL : (KETAHANAN AIR, TENAGA KERJA, AKSELERASI PEMBANGUNAN TENAGA KERJA, AKSELERASI PEMBANGUNAN

EKONOMI NASIONAL)EKONOMI NASIONAL)

2017

2018

2019

Masalah Masalah di tingkat di tingkat

tapak, tapak, diberikan diberikan intervensi intervensi (regulasi, (regulasi, anggarananggaran

) ) sehingga sehingga perbaikan perbaikan

kinerja kinerja senantiassenantiasa diikuti a diikuti

perbaikan perbaikan di tingkat di tingkat

tapaktapak

Progress Kinerja

PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN 20162016 : SEBUAH LANDASAN, SEBUAH : SEBUAH LANDASAN, SEBUAH PERUBAHANPERUBAHAN

2017Seluruh entitas pengukuran sudah Seluruh entitas pengukuran sudah memberikan gambaran memberikan gambaran perbaikanperbaikan lingkungan dan tapak hutanlingkungan dan tapak hutan

2016

Intervensi secara langsung Intervensi secara langsung : : DAS, KPH,DAS, KPH, TN, Kab/Kota, lokasi TN, Kab/Kota, lokasi akses masyarakatakses masyarakat, lokasi reforma , lokasi reforma agraria agraria serta peningkatan modal serta peningkatan modal sosialsosial

• Kayu (HA, HT, HR)Kayu (HA, HT, HR)• HHBK (HP, HL)HHBK (HP, HL)• TSL (HK)TSL (HK)• Jasling (HP, HL, Jasling (HP, HL,

HK)HK)• Sampah (kab, Sampah (kab,

kota)kota)

TARGET DAN TARGET DAN LOKASI LOKASI PERKIRAAN DI PERKIRAAN DI TAHUN 2017TAHUN 2017

Sumbangan LainnyaSumbangan Lainnya : :•Energi Baru dan Terbarukan : Energi Baru dan Terbarukan : Mikro dan Mini Hydro, Mikro dan Mini Hydro, Pembangkit Listrik Tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa, Geothermal, SampahBiomassa, Geothermal, Sampah•Pangan : Padi, Jagung dan Pangan : Padi, Jagung dan Kedelai dari pemanfaatan bawah Kedelai dari pemanfaatan bawah tegakan (HKm, HTR, HD dan HR)tegakan (HKm, HTR, HD dan HR)

KPH, DAS, KPH, DAS, TN, TN,

Kab/Kota, Kab/Kota, Akses Akses Masy.Masy.

KERANGKA EKONOMI MAKRO SEKTOR KERANGKA EKONOMI MAKRO SEKTOR LH DAN KEHUTANANLH DAN KEHUTANAN 2017 2017

Grafis oleh Sandi K (Biro Perencanaan). Grafis oleh Sandi K (Biro Perencanaan).

money follow money follow programsprograms

Pengelolaan Sumber Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Daya Alam dan

Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup BerkelanjutanBerkelanjutan

Kota Hijau yang Kota Hijau yang berketahanan iklim berketahanan iklim

dan bencanadan bencana

KEMENTERIAN LH DAN KEHUTANANKEMENTERIAN LH DAN KEHUTANAN

Arahan Kebijakan DAK/Dekon Arahan Kebijakan DAK/Dekon 201720171.1. Penganggaran harus berbasis Penganggaran harus berbasis

prioritas, prioritas, ““Money follow Money follow programprogram”.”.

2.2. Sesuai UU.23/2014, DAK bid. LHK Sesuai UU.23/2014, DAK bid. LHK terbagi 2 :terbagi 2 :

- DAK Sub Bidang LH : DAK Sub Bidang LH : di di Provinsi, Kab./Kota (wajib)Provinsi, Kab./Kota (wajib)

- DAK Sub Bidang Kehutanan DAK Sub Bidang Kehutanan : : di di ProvinsiProvinsi

3. 3. Memastikan anggaran Memastikan anggaran DAK & DAK & Dekon subbid Kehutanan Dekon subbid Kehutanan difokuskan pada kegiatan difokuskan pada kegiatan di di KPH.KPH.

5. 5. Sinergisitas anggaran Sinergisitas anggaran antara antara APBD dan DAK/ Dekon.APBD dan DAK/ Dekon.

DAK DAN DEKON sebagai bentuk DAK DAN DEKON sebagai bentuk Intervensi di Intervensi di tingkat Tapaktingkat Tapak DAS, KPH, Kab/Kota,DAS, KPH, Kab/Kota,

DAS

KPH TN

KAB/KOT

A

LOKASI AKSES

MASYARAKAT

Peningkatan Peningkatan kualitas air dan kualitas air dan

DASDAS

Produksi Produksi barang dan barang dan

jasajasa

Keefektifan Keefektifan pengelolaan, pengelolaan, peningkatan peningkatan

populasi populasi spesiesspesies

Peningkatan Peningkatan kualitas kualitas

lingkunganlingkunganPeningkatan Peningkatan modal sosialmodal sosial20172017

20162016

LOKUS PEMANTAUAN DAN LOKUS PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJAPENGUKURAN KINERJA

DAK&DekonDAK&Dekon LOKUS SEBAGAI LOKUS SEBAGAI ENTITAS DAN MEDAN ENTITAS DAN MEDAN

SINERGITAS SINERGITAS

No. Nama KPH

Unit KPHP

DUKUNGAN ANGGARAN

APBN Dekonsentrasi APBD DAK Mitra/Donor

Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHP RPHJP Koordinasi Perencanaan Sarpras Perjadin Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHP

Kantor Mobil Opr. Motor Boat

Alat Kantor/Survey

Rapat Koordinasi

TeknisSosialisasi

Pembinaan dan

Pengendalian KPHP

Rapat Koordinasi

TeknisKantor Resort

Perjadin dlm

Patroli

Mobil Pemadam

peralatan HHBK

Motor Patroli

Kantor Resort

1 KPHP Gularaya

Unit XXIV V V V V V V V V V V V V V V V V V

SINERGISITAS ANGGARAN UNTUK PERBAIKAN SINERGISITAS ANGGARAN UNTUK PERBAIKAN LINGKUNGAN DAN TAPAK HUTANLINGKUNGAN DAN TAPAK HUTAN

Output : Operasionalisasi KPH

CONTOH KEGIATAN :CONTOH KEGIATAN :Refleksi Sinergi AnggaranRefleksi Sinergi Anggaran

Sumber Dukungan Anggaran :Sumber Dukungan Anggaran :APBD, DAK, Dekosentrasi, APBD, DAK, Dekosentrasi, Mitra/DonorMitra/Donor

23/5/3

TERIMA KASIH

TN. Danau Sentarum.Foto oleh Sandi Kusuma.