Peranan Masyarakat dalam Pembangunan Kota Jakarta yang Berkelanjutan

Oleh Musni Umar, Ph.D

Pengantar

Pembangunan pada hakikatnya adalah untuk masyarakat. Dalam implementasi atau pelaksanaan pembangunan, sejatinya harus bermula dari aspirasi masyarakat baik dari perseorangan atau kelompok yang tergabung dalam berbagai organisasi sosial, profesi, maupun partai politik. Begitu juga dalam pelaksanaan pembangunan, harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana, pengawas dan evaluator pelaksanaan pembangunan.

Dalam pembangunan secara garis dapat dibagi, paling tidak kepada lima bahagian. Pertama, pembangunan pisik seperti pembangunan jembatan, jalan, perumahan gedung, trotoar jalan, parit, selokan, taman, pelabuhan, dan lain sebagainya.

Kedua, pembangunan sosial atau masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan lain sebagainya.

Ketiga, pembangunan ekonomi seperti perdagangan, industri/pabrik untuk memproduksi barang, industri kreatif, ekspor-impor, jasa dan lain sebagainya.

Keempat, pembangunan keagamaan seperti membangun sarana ibadah, pendidikan agama, haji, kerukunan umat beragama dan lain sebagainya.

Kelima, pembangunan politik seperti membangun kesadaran bela negara, cinta tanah air, deteksi dini untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, partisipasi politik dalam pemilu/pemilukada, dan lain sebagainya.

Pembangunan Sosial di DKI

Peranan dan Partisipasi Masyarakat Untuk menyukseskan pembangunan di DKI Jakarta pada

khususnya dan Indonesia pada umumnya, peranan dan partisipasi masyarakat merupakan keniscayaan. Dapat dikatakan sukses tidaknya pelaksanaan pembangunan, amat ditentukan besar kecilnya peranan dan partisipasi masyarakat. Semakin besar peranan dan partisipasi masyarakat, semakin besar peluang suksesnya pembangunan, begitu pula sebaliknya, semakin kecil peranan dan partisipasi masyarakat, tingkat keberhasilan pembangunan akan kecil pula.

Untuk mendorong peningkatan peranan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka pendidikan menjadi ujung tombak sama ada pendidikan formal maupun pendidikan informal seperti pelatihan singkat, kursus, pengajian, seminar, sarasehan, dialog, dan lain-lain.

Peranan Masyarakat dlm Pembangunan

Itu diperlukan sepanjang masa dan mesti dilaksanakan terus-menerus karena kesadaran dan semangat manusia mengalami pasang surut tak obahnya siang dan malam. Setelah diberi pencerahan, penyadaran, semangat dan motivasi, peranan dan partisipasi masyarakat akan meningkat. Setelah berlalu beberapa waktu lamanya, secara pelan tapi pasti, semangat dan motivasi untuk berperanan dan berpartisipasi dalam pembangunan akan meredup.

Oleh karena itu, pelaksanaan program yang dilakukan Kesbangpol Jakarta Utara ini sangat penting untuk menyemangati kita semua supaya kembali meningkatkan peranan dan partisipasi dalam pembangunan di DKI Jakarta dan lebih khusus di Jakarta Utara.

Menyukseskan Pemilukada DKI Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa salah satu

bahagian dari pembangunan ialah pembangunan politik dalam rangka pengamalan demokrasi.

Wujud dari pembangunan politik dan pengamalan demokrasi yang amat penting ialah pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada 11 Juli 2012.

Adapun peranan dan partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat DKI, khususnya pengurus RT/RW, tokoh etnis, tokoh agama, dan tokoh pemuda serta LSM terutama menjelang pemilukada, saat pelaksanaan, dan sesudah pemilukada antara lain:

Pertama, melakukan deteksi dini terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan masing-masing. Sekecil apapun gejala dan potensi gangguan Kamtibmas harus dideteksi, kemudian dilakukan pendekatan, musyawarah dan pemecahan masalah. Dalam hal ini, peranan dan partisipasi pengurus RT/RW, tokoh etnis, tokoh agama dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) menjadi amat strategis karena mereka berada digarda terdepan dalam masyarakat.

Mereka sangat diperlukan untuk berperanan dan berpartisipasi memecahkan berbagai persoalan di masyarakat dalam lingkup RT/RW yang bisa mengganggu Kamtibmas. Kalau sudah timbul masalah dan tidak bisa dipecahkan, harus cepat dilaporkan kepada keamanan (polisi) supaya dilakukan penanganan masalah secara cepat dan tepat.

Pentingnya Deteksi Keamanan

Hal tersebut sangat diperlukan dan penting karena DKI sebagai pusat pemerintahan, merupakan pusat pertarungan politik, ekonomi, sosial dan pintu gerbang bagi kepentingan dunia internasional. Maka, dalam rangka pelaksanaan pemilukada DKI, masalah keamanan mulai dari lingkungan terkecil (RT/RW) sampai lingkungan Jakarta Utara, dan DKI pada umumnya, sangat penting diciptakan, karena sedikit saja terjadi kekacauan dan gangguan keamanan, akan memberi resonansi di seluruh pelosok tanah air dan dunia internasional.

Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan peranan dan partisipasi pengurus RT/RW, tokoh etnis, tokoh agama dan anggota LMK terutama menjelang, pada saat berlangsung pemilukada DKI dan sesudahnya. Tidak bisa semua persoalan diserahkan kepada polisi, mengingat terbatasnya jumlah mereka dan luasnya lingkungan yang harus diamankan.

Peranan RT/RW dalam Deteksi Dini

Kedua, meningkatkan peranan dan partisipasi pengurus RT/RW, tokoh etnis, tokoh agama, anggota LMK dan LSM untuk mendorong masyarakat supaya menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting karena indikator suksesnya pemilukada antara lain besak kecilnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Semakin besar keikut-sertaan masyarakat dalam pemilukada, semakin besar legimasi pemilukada dan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.

Ketiga, berperanan dan berpartisipasi aktif dalam memberi pencerahan, penyadaran dan pengetahuan tentang pentingnya mencegah dan menolak politik uang, karena politik uang akhirnya akan melahirkan pemimpin yang korup dan tidak bisa membangun kesejahtreraan dan kemakmuran masyarakat, Oleh karena, setelah terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, hanya memikirkan bagaimana mengembalikan modal yang dikeluarkan selama menjadi pengantin pada saat pemilukada.

Penggunaan Hak Pilih

Penyadaran supaya Gunakan Hak Pilih

Selain itu, dari segi hukum positif, hukum agama dan norma mengharamkan politik uang. Bahkan dalam ajaran agama, Tuhan mengutuk (melaknat) mereka yang menyogok dan menerima sogok. Ditegaskan bahwa penyogok dan penerima sogok tempatnya di negara.

Politik uang adalah nama lain dari perbuatan menyogok dan menerima sogok, yang sangat merugikan masyarakat dan negara, sehingga diharamkan untuk dilakukan oleh siapapun.

Keempat, memberi teladan kepada pemilih untuk memilih calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI yang dianggap terbaik. Semua calon Gubernur/Wakil Gubnernur DKI adalah kader terbaik bangsa, tetapi masyarakat penting dipandu untuk memilih calon Gubernur/Wakil Gubernur dalam rangka kesinambungan dan peningkatan pembangunan DKI Jakarta di masa mendatang.

Jauhi Politik Uang Pemilukada DKI

Kesimpulan Pembangunan Kota Jakarta memerlukan peranan dan

partisipasi masyarakat yang berkelanjutan di seluruh lapangan kehidupan.

Untuk bisa berperanan dan berpartisipasi secara maksimal dan berkelanjutan dalam pembangunan di DKI, diperlukan setiap warga DKI meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian terhadap DKI.

Salah satu bidang yang memerlukan peranan dan partisipasi masyarakat ialah menyukseskan pemilukada DKI 11 Juli 2012. Dalam hubungan itu, pengurus RT/RW, tokoh etnis, tokoh agama, pimpinan ormas, LSM dan pemuda serta seluruh pemangku kepentingan di masyarakat, sangat penting dan diperlukan peranan dan partisipasinya.

Bakal Calon Gubernur DKI

• Disamping itu, peningkatan peranan dan partiipasi masyarakat untuk menjaga keamanan dilingkungan masing-masing amat diperlukan. Selain itu, amat perlu memberi pencerahan dan penyadaran supaya setiap warga DKI yang memenuhi syarat menjadi pemilih, menghindari dan melaporkan jika terjadi politik uang, memberi teladan kepada masyarakat supaya memilih calon Gubernur/Wakil Gubernur yang terpercaya (amanah), jujur (sidiq) cerdas (fathanah) dan komunikatif dengan masyarakat (tabligh) supaya bisa melanjutkan, meneruskan dan meningkatkan pembangunan di berbagai bidang di DKI Jakarta.

Jakarta, 21 Juli 2012

Drs. Musni Umar, SH., M.Si., Ph.D adalah profesor sosiologi, menyelesaikan pendidikan doktoral di Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan, Univ. Kebangsaan Malaysia (UKM). Kini menjadi pengajar dan Direktur Eksekutif Institute for Social Empowerment and Democracy (INSED)