Nunik NurhayatiNunik Nurhayati

Tuhan- alam- manusia UUD 1945 pasal 28 H (1)dan 33 UU PPLH mewajibkan pengusaha mengurus

amdal dan UKL UPL untuk mendapat izin usaha

Jika terjadi kerusakan lingkugna masyarakat dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk dicabut izin usaha (UU PPLH dan UU PTUN)

Jika dikabulkan, Hakim hanya memutuskan untuk mewajibkan pejabat TUN mencabut keputusan TUN tsb

Latar belakang

Putusan Pengadilan dapat berupa gugatan ditolak; gugatan dikabulkan; gugatan tidak diterima;atau gugatan gugur. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; ataupencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; ataupenerbitan Keputusan Tata Usaha Negara apabila Pemerintah belum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara

Pasal 97 ayat (7) UU PTUN

Apakah dalam kasus pengerusakan

lingkungan yang merugikan hajat hidup orang banyak, Hakim PTUN dalam putusannya selain memberikan kewajiban bagi Badan/Pejabat PTUN untuk mencabut KTUN yang diperkarakan, hakim PTUN memiliki wewenang yang lebih?

permasalahan

Hukum acara PTUN Lingkungan Hidup Kekuasaan Kehakiman

Tinjauan pustaka

Dari bukti-bukti yang dikumpulkan Hakim PTUN

ketika membuka fakta kerusakan lingkungan dan kerugian yang dialami masyarakat,agar Hakim PTUN tidak melanggar prosedur hukum acara dan demi keadilan terhadap lingkungan dan masyarakat, maka Hakim PTUN akan lebih baik jika ditambah kewenangannya untuk membuat putusan sebuah rekomendasi kepada polisi dan jaksa untuk melanjutkan kasus ini ke pengadilan negeri agar dapat dipastikan pengusaha tersebut diadili dan mendapat sanksi pidana dan perdata sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pembahasan

Kompas: Hal ini bukan menajdi hal yang pertama dalam

dunia persidangan. Sebagai contoh adalah kontroversi Mahkamah Konstitusi dalam memutus pemilihan ulang Pemilukada Gubernur Jawa Timur di tahun 2008. Banyak orang memuji vonis MK itu merupakan sebuah terobosan baru dalam penegakan hukum karena tidak sekadar formalitas saja yang diputuskan MK, namun ada keadilan substantif yakni pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilukada yang ditemukan oleh MK dalam proses-proses persidangan. Di sisi lain, banyak pula yang menilai MK melampaui kewenangannya sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang bahwa MK hanya berwenang memutus sengketa Pemilukada yang hanya berkaitan dengan hasil selisih perolehan suara.

next