Fungsi Lembaga PerwakilanFritz Edward Siregar, SH., LL.M

Apakah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat hanya dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan?

- Pasal 20A UUD 1945 ayat (1) jo. Pasal 25 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD jo. Pasal 4 Tata Tertib DPR RI

Pengantar

Fungsi Legislasi

Contents

Pengantar

Fungsi Representasi

Fungsi Pengawasan

1

2

3

4

Democracy is far more than the mere act of periodically

casting a vote

Original agreement

Monarki Absolute

Monarki Konstitutional

Demokrasi Perwakilan

Thomas Hobbes

John Locke

Leges Fundamentalis

Rouessaue

•Kedaulatan rakyat sudah

diambil seluluhnya oleh

raja

•Menyerahkan kekuasan

kolektivitas

•Pactum Unionis

•Harus melindungi hak-

hak dasar

• Konstitusi

• Kontrak Sosial

•Demokrasi

• ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Demokrasi Perwakilan

The Representative was not the off spring of

democratic theory, but an incident of feodal system

A.F. Pollard

Bangsawan, Lord + Church

Orang kebanyakan

House of Lord

House of Commons

Curiaegis, Permanent

Magnum Consilium, Dipilih

Feodal Evolusi

Parliamententum / Parleemen

system pemilihan umum yang pertama yaitu system distrik dan panitia berkembang menjadi partai politik.

Fungsi Representasi

Politik

Profesi

Wilayah

Menghasilkan wakil-wakil politik

Menghasilkan wakil-wakil golongan

fungsional

Menghasilkan wakil-wakil daerah

Politik

Profesi Wilayah

Menentukan bentuk dan struktuk pelembagaan sistem perwakilan di setiap negara

Sistem Perwakilan

Soft Bikameral

• Sistem unikameral selalu mencerminkan satu sistem perwakilan saja, yaitu perwakilan politik

• Sistem bikameral dianut dua dari ketiga sistem perwakilan. Ada parlemen bikameral (Politik+Fungsional) dan (Politik +Teritorial)

Kegiatan Fungsi Representasi

• Menyiapkan call center bagi tiap partai• Bertemu dengan konstituen secara teratur • Menyiapkan siaran pers dan wawancara

dengan media mengenai pertemuan tersebut • Penelitian terhadap peningkatan

kesejahteraan konstituen• Advokasi mengenai suatu permasalahan

yang terjadi pada konstituen• Training Anggota demi peningkatan kualitas

Fungsi Legislasi

Mengurangi Hak

Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara

Pembebanan

Pengeluaran

Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara

Pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara

Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu

Kegiatan Fungsi Legislasi

Prakarsa membuat UUPembahasan rancangan UUPersetujuan atas pengesahan rancangan

UUPemberian persetujuan ratifikasi atas

perjanjian atau persetujuan internasionalPeningkatan Pusat Penelitian Pembangunan Pusat Informasi Hukum

terlengkap se-Indonesia

Materi Muatan UU

a. Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi :

2. Hak-hak asasi manusia3. Hak dan kewajiban warga negara4. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara

serta pembagian kekuasaan negara5. Wilayah negara dan pembagian daerah6. Kewarganegaraan dan kependudukan7. Keuangan negara h. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang

untuk diatur dengan UU

Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

Fungsi Pengawasan

• Parlemen haruslah terlibat dalam mengawasi proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintah, jangan sampai bertentangan dengan UU yang telah mendapat persetujuan bersama.

• State policy yang dituangkan dalam bentuk hukum tertentu yang tidak boleh bertentangan dengan state policy yang tertuang dalam bentuk hukum yang lebih tinggi.

Fungsi Pengawasan

Pengawasan

• Kontrol atas pemerintahan (control of executive)

• Kontrol atas pengeluaran (control of expenditure)

• Kontrol atas pemungutan pajak (control of taxation)

Legislasi dan Representasi

Kontrol

Fungsi Pengawasan

• Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making)

• Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy executing)

• Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of budgeting)

• Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (control of budget implementation)

• Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government performance)

• Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public officials)

Kegiatan Fungsi Pengawasan

• Menciptakan suatu desk harmonisasi hukum• Menciptakan sebuah sistem sehingga setiap

laporan yang masuk bisa ditanggapin baik oleh Anggota atau Fraksi

• Penelitian terhadap suatu kebijakan yang diambil oleh eksekutif (disesuaikan dengan bidang yang di awasi)

• Penguatan Staf bagi setiap Anggota