ASOSIASI PENGUSAHA DAN LEMBAGA TRIPARTIT DAN

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJADELIA FITRI C1B014006EZHA FERICKO Y C1B014011RIYANTO C1B014019PITULA C HARIRY C1B014025LAELLY FITRIYANI S C1B014045ASIATHUL M C1B014052TIKA ERRY R C1B014111

SLID

E 2

HUBU

NGAN

INDU

STRI

AL

Hubungan industrial II

OVERVIEW

PERANAN DAN FUNGSI LK TRIPARTIT

 PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA ( PHK)

LEMBAGA KERJA TRIPARTIT KADIN dan Asosiasi Pengusaha Lainnya

Asosiasi PengusahaIndonesia

PERKEMBANGAN ASOSIASI PENGUSAHA 

The P

ower

of Po

werPo

int

PERKEMBANGAN ASOSIASI PENGUSAHA

SLID

E 3

Perkembangan Sampai Tahun 1985Sebelum kemerdekaan Indonesia telah terbentuk

dua organisasai pengusaha yaitu Industriele BondMelalui akte notaris tanggal 31 Januari 1952, CSWO

berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Pengusaha Seluruh Indonesia dan berbentuk Yayasan

Dengan akte notaris tanggal 7 juli 1970, Yayasan diganti menjadi Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia yang untuk pertama klalinya disingkat PUSPI

The P

ower

of Po

werPo

int

Asosiasi Pengusaha IndonesiaSL

IDE 4

Sebagaimana dikemukakan diatas, Musyawarah Nasional PUSPI tanggal 31 Januari 1985 di Surabaya sepakat untuk mengganti nama PUSPI menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Musyawarah juga sepakat untuk menetapkan tanggal 31 Januari sebagai hari lahirnya organisasi atau asosiasi pengusaha indonesia

Tujuan APINDO adalah :1. Mempersatukan dan membina seluruh 2. Menciptakan dan memelihara keseimbangan

peningkatan disiplin 3. Menciptakan kesatuan pendapat dan pandangan para

pengusaha

The P

ower

of Po

werPo

int

APINDO mempunyai peranan penting dan fungsi berikut ini :

SLID

E 5

1. Mendorong para pengusaha menyusun peraturan perusahaan (PP)

2. Meningkatkan pemahaman dan menyatukan persepsi para pengusaha

3. Meningkatkan pemahaman para penguasaha mengenai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

4. Meningkatkan kemampuan para pengusaha dalam pembinaan dan pendayugunaan sumber daya manusia.,

5. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan para pengusaha untuk secar terus menerus menjaga harkat dan martabat seluruh pekerja

The P

ower

of Po

werPo

int

Struktur Organisasi APINDOSL

IDE 6

Struktur organisasi APINDO disusun dan terdiri atas Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan Pengurus Sektor di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Kekuasaan dan kedaulatan organisasi berada di tangan anggota-anggota yang diwujudkan melalui Musyawarah Nasional sebagai kekuasaan tertinggi organisasi, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.

The P

ower

of Po

werPo

int

14 Pengurus Pusat Sektor, masing-masing dengan Ketua dan seorang Wakil Ketua atau lebih

SLID

E 7 Sektor Kimia, Energi Dan Pertambangan, Sektor Pertanian Dan Perkebunan, Sektior Perkayuan Dan Perhutanan, Sektor Logam, Elektronik, Dan Mesin, Sektor Farmasi Dan Kesehatan, Sektor Rokok, Tembakau, Makanan Dan Minuman, Sektor Tekstil, Sandang Dan Kulit, Sektor Pariwisata, Sektor Bangunan Dan Pekerjaan Umum, Sektor Niaga, Bank, Dan Asuransi, Sektor Tranportasi, Sektor Percetakan, Penerbitan, Dan Media Informasi, Sektor Kelautan, Dan Sektor Tenaga Kerja Di Luar Negeri.

The P

ower

of Po

werPo

int

KADIN dan Asosiasi Pengusaha LainnyaSL

IDE 8

Kamar Dagang dan Industrial (KADIN) Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1987. Tujuan pembentukan KADIN adalah:1. Membina dan mengembangkan kemampuan pengusaha Indonesia baik

di bidang usaha milik negara dan usaha koperasi,, maupun di bidang usaha swasta dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 UUD 1945;

2. Menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif untuk setiap anggota memulai dan mengembangkan usahanya;

3. Menyediakan berbagai fasilitas, kemudahan dan dukungan bagi setiap pengusaha antara lain menyediakan investasi, sumber dana, peluang informasi mengenai kesempatan pasar, dan lain-lalin;

4. Menghimpun saran dan masukan dari seluruh atau sebanyak mungkin pengusaha untuk disalurkan menjadi kebijakan pemerintah.

The P

ower

of Po

werPo

int

Ketua Umum dibantu oleh 27 Wakil Ketua Umum

SLID

E 9 Bidang Organisasi Dan Keanggotaan Mencakup 6 komite tetap Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Dan Potensi SDA Daerah

mencakup 6 komite tetap Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi mencakup

6 komite tetap Bidang Konstruksi dan Konsultasi mencapkup 5 komite tetap Bidang Hubungan Kerjasama Internasional dengan 7 komite

tetap Bidang Energi dan Sumberdaya mineral dengan 6 komite tetap Bidang Investasi dan Perhubungan dnegan 6 komite tetap Bidang perindustrian, Riset dan Teknologi dengan 7 komite

tetap Bidang Ekonomi Kreatif dan jasa lainnya dengan 6 komite

tetap Bidang SDM Ketenagakerjaan dan Pendidikan dengan 6 komite

tetap yaitu: Hubungan Industrial

The P

ower

of Po

werPo

int

SLID

E 10

1. Sertifikasi Kompetensi SDM2. Pendidikan, Pelatihan dan Magang3. Standarisasi Kompetensi4. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri5. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri6. Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik mencakup 7

komite tetap7. Bidang Pengembangan Manajemen Korporasi dan

Korporasi Legal mencakup 5 komite tetap8. Bidang Pariwisata mencakup 6 komite tetap9. Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan mencakup 6

komite tetap10.Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan mencakup 6

komite tetap11.Bidang Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Media

mencakup 5 komite tetap

The P

ower

of Po

werPo

int

SLID

E 11

Bidang Keuangan, Perbankan, dan Keuangan Syariah dengan 6 komite tetap

Bidang Lembaga Keuangan Non Bank dan Pasar Modal dengan 7 komite tetap

Bidang Properti dan Kawasan Industri dengan 8 komite tetapBidang Infrastruktur dan Perumahan Rakyar dengan 6 komite

tetapBidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik dnegan 6 komite

tetapBidang Lingkungan Hidup dan Jasa Kesehatan dengan 7 komte

tetapBidang Corporate Governance dan Etika Bisnis dengan 6 komite

tetapBidang Hubungan antar Lembaga dengan 6 komite tetapBidang Koordinasi Wilayah Barat dengan 6 komite tetapBidang Koordinasi Wilayah Tengah dengan 8 komite tetap, danBidang Koordinasi Wilayah Timur dengan 7 komite tetap

The P

ower

of Po

werPo

int

Lembaga Kerjasama TripartitSL

IDE 1

2

Serikat kerjaPerwakilan pemerintahAsosiasi pengusaha

LK Tripartit adalah forum bagi wakil-wakil ketiga unsur tripartite (untuk saling tukar menukar informasi, berdialog, berkomunikasi, berkonsultasi, berunding, dan mengambil kekepakatan bersama LK tripartit dibentuk di tingkat internasional (ILO), tingkat regional, tingakat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

Sebagai forum konsultasi, LK Tripartit biasanya mencapai kesepakatan berupa saran..

VIDIO

The P

ower

of Po

werPo

int

Tujuan Lembaga Kerja TripartitSL

IDE 1

3LK Tripartit membuka kesempatan bagi ketiga unsur mempunyai pemehaman dan persepsi yang sama untuk secara aktif membahas masalah-masalah ketenagakerjaan

menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi , politik dan sosial, serta keseimbangan antara kepentingan masing-masing unsur dan kepentingan nasional.

kepentingan dan kondisi khusus masing-masing unsur dapat dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan sosial.

The P

ower

of Po

werPo

int

Tujuan Lembaga Kerja TripartitSL

IDE 1

4dapat menghasilkan konsensus pengambilan keputusan dalam cangkupan yang lebih luas, sehingga meningkatkan keabsahan proses dan kesediaan para anggota masing-masing unsur untuk menerima dan melaksanakannya.

Kelima, kerjasama tripartite mengurangi konfilk dan membuka iklim yang kondusif untuk membangun hubungan industrial yang aman dan harmonis.

dengan melibatkan ketiga unsur dalam merumusakan kebijakan baru, masing-masing unsur sekaligus mempunyai komitmen dan tanggung jawab moral untuk melaksanakannya.

mendorong pertumbuahan dan memperbaiki kondisi ekonomi.

The P

ower

of Po

werPo

int

SLID

E 15 PERANAN DAN FUNGSI LK TRIPARTIT

Tukar Informasi

• Membahas masalah atau kasus tertentu, dan pada dasarnya merumuskan saran untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Konsultasi Tripartit

• Membahas masalah atau kasus tertentu, dan pada dasarnya merumuskan saran untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Negosiasi

• Dilakukan untuk membahas masalah-masalah ekonomi dan sosial.

LK Tripartit dapat berperan dalam tukar menukar informasi, konsultasi, negosiasi dalam pengambilan keputusan bersama

STRUKTUR ORGANISASI LK TRIPARTIT

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2008.

Cakupan Wilayah

Diangkat Oleh

Jumlah PerwakilanKetua LK Tripartit

Wakil

Ketua LK Tripartit

Masa

Jabatan

Unsur Pemerintah

Perwakilan

Pengusaha

Wakil Serik

at Pekerja

Nasional

Presiden

3 tahun

12 orang

6 orang

6 orang

Menteri

6 orang

Provinsi

Gubernur

3 tahun

8 orang

4 orang

4 orang

Gubernur

3 orang

Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota

3 tahun

4 orang

2 orang

2 orang

Bupati/Walikota

3 orang

The P

ower

of Po

werPo

int

LANJUTAN …SL

IDE 1

7

Anggota LK Tripartit Nasional paling banyak 45 orang terdiri dari maksimum 15 orang mewakili unsur Pemerintah, 15 orang mewakili organisasi pengusaha, dan 15 orang wakil Serikat Pekerja.Anggota LK Tripartit Provinsi paling banyak 27 orang terdiri dari paling banyak 9 orang dari masing-masing unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan Serikat Pekerja.Anggota LK Tripartit Kabupaten/Kota paling banyak 21 orang terdiri dari 7 orang wakil masing-masing unsur tripartir.Anggota LK Tripartit Sektoral Nasional paling banyak 15 orang; 5 orang dari masing-masing unsur tripartit.Anggota LK Tripartit Sektoral Provinsi dan LK Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota masing-masing paling banyak 12 orang. Setiap unsur tripartit diwakili oleh 4 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2008, susunan keanggotaan LK Tripartit dapat dirubah sebagai berikut:

The P

ower

of Po

werPo

int

Kinerja LK TripartitSL

IDE 1

8LK Tripartit sendiri belum terbentuk secara meluas. Hingga akhir bulan April 2009, LT Tripartit Kabupaten/Kota yang terbentuk baru di 195 dari lebih 500 dari Kabupaten/Kota di Indonesia. Walaupun LK Tripartit Provinsi sudah terbentuk di semua provinsi, namun kegiatan yang dilakukan masih sangat minim.

The P

ower

of Po

werPo

int

Daftar Asosiasi Pengusaha di Indonesia Tahun 2003

SLID

E 19

No. Nama AsosiasiI. Bidang Kimia dan Hasil Hutan

1. Asosiasi Cat Indonesia (ACI)2. Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (PERKOSMI)3. Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI)

II. Bidang Aneka Industri 1. Asosiasi Pengusaha Jam Indonesia (APJI)2. Gabungan Perusahaan Optik Indonesia (GAPOPIN)3. Asosiasi Pengusaha Mainan Anak Indonesia (APMI)

III. Bidang Tekstil1. Asosiasi Karung Goni2. Asosiasi Apparel Manufactur Indonesia (AMI)3. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

IV. Bidang Perdagangan Dalam Negeri1. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO)2. Indonesia Direct Selling Association (ISDA)3. Asosiasi Persero Niaga (APN)

V. Bidang Perdagangan Luar Negeri1. Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI)2. Asosiasi Perusahaan Rekondisi Indonesia (APRI)3. Asosiasi Importir Buah dan Sayuran Indonesia (ASIBSI)

VI. Pengusaha Kecil dan Menengah 1. Asosiasi Perlebahan Indonesia (API)2. Asosiasi Pengerah Tenaga Kerja (APTK)3. Asosiasi Pengolahan Sari Buah (ASPARI)

The P

ower

of Po

werPo

int

PHK(PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA)

SLID

E 20

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengahiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan.

The P

ower

of Po

werPo

int

Resiko PHK bagi perusahaan :SL

IDE 2

1

1. Melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia

2. Terhentinya produksi sementara dengan adanya

3. pemutusan hubungan kerja4. Harus mencari penggantinya dengan

karyawan baru5. Untuk menggantinya perlu biaya yang

besar guna merekrut6. Hasil pengganti belum tentu sebaik yang

lama

The P

ower

of Po

werPo

int

Resiko PHK bagi karyawan :SL

IDE 2

21. Hilangnya penghasilan yang diterima untuk

membiayai keluarga2. Timbulnya situasi yang tidak enak karena

harus menganggur3. Berkurangnya rasa harga diri apalagi bila

selama ini memangku suatu jabatan4. Terputusnya hubungan dengan teman

sekerja5. Harus bersusah payah mencari pekerjaan

baru

The P

ower

of Po

werPo

int

Sumber timbulnya PHK :SL

IDE 2

3

1. Permintaan karyawan sendiri2. Kebijakan organisasi atau perusahaan3. Tidak ada pengembangan karier4. Lingkungan kerja yang kurang nyaman5. Masalah kerja6. Masalah kesehatan yang tidak cocock7. Merasa pekerjaan tidak cocok dengn minat dan

bakat8. Perlakuan yang dirasa kurang adil

The P

ower

of Po

werPo

int

SLID

E 24

Pasal 150 – 172 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13

Tahun 2003

The P

ower

of Po

werPo

int

MACAM-MACAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

SLID

E 25

Ada dua kategori, yaitu: 1. PHK bersifat sementara2. PHK bersifat permanen

The P

ower

of Po

werPo

int

SLID

E 26

Macam-macam PHK secara keseluruhan :1) PHK karena pekerja/buruh melakukan

kesalahan berat2) PHK karena pekerja ditahan Pihak yang

Berwajib3) PHK karena Pengusaha mengalami Kerugian4) PHK karena Pekerja/buruh Mangkir5) PHK karna Pekerja Meninggal Dunia6) PHK karena pelanggaran yang dilakukan oleh

Para Pekerja

The P

ower

of Po

werPo

int

KETENTUAN BERKAITAN DENGAN PEMBERHENTIAN PEKERJASL

IDE 2

7Bagi pegawai yang diberhentikan secara tidak hormat, secara otomatis pekerja tersebut tidak akan mendapatkan pesangon.Sebaliknya pegawai yang diberhentikan secara hormat oleh perusahaan, maka perusahaan harus memberikan uang pesangon yang aturannya sesuai dengan yang diberlakukan dalam undang-undang.

The P

ower

of Po

werPo

int

KETENTUAN PEMBERIAN UANG PESANGON

SLID

E 28

Masa kerja sampai 1 (satu) tahun, maka diberikan pesangon sebesar satu bulan upah bruto. Masa kerja 1-2 tahun, diberikan pesangon sebesar dua bulan upah bruto. Masa kerja 2-3 tahun kerja, diberikan pesangon sebesar tiga bulan upah bruto. Masa kerja 4 tahun dan seterusnya, diberikan pesangon sebesar 4 bulan upah bruto. Sedangkan besarnya uang jasa yang harus diberikan selain uang pesangon adalah sebagai berikut: Masa kerja 5-10 tahun adalah sebesar 1 bulan upah bruto. Masa kerja 10-15 tahun adalah sebesar 2 bulan upah bruto. Masa kerja 15-20 tahun adalah sebesar 3 bulan upah bruto. Masa kerja 20-25 tahun adalah sebesar 4 bulan upah bruto. Masa kerja 25 tahu ke atas adalah sebesar 5 bulan upah bruto.

The P

ower

of Po

werPo

int

LARANGAN PHK SL

IDE 2

9Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (Pasal 153 ayat 1) dengan tegas menyebutkan, bahwa Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan buruh :1. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit

menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

2. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya, karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

4. pekerja/buruh menikah; 5. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya

The P

ower

of Po

werPo

int

SLID

E 30

7. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

8. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

9. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

10.karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

11.pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

The P

ower

of Po

werPo

int

PROSES PEMBERHENTIAN PEKERJA

SLID

E 31

Proses pemberhentian karyawan harus menurut prosedur sebagai berikut:1. Musyawarah karyawan dengan pimpinan

perusahaan.2. Musyawarah pimpinan serikat buruh dengan

pimpinan perusahaan.3. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan

perusahaan.4. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan

perusahaan.5. Pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan

negeri.

The P

ower

of Po

werPo

int

PEMBERHENTIAN SUMBER DAYA MANUSIA

SLID

E 32

A. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian pegawai atau karyawan di indonesia, antara lain :

1. UU NO. 11 TH 1969. PENSIUN.PEGAWAI. JANDA/DUDA2. UU NO. 8 TH 1974. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN3. PP NO. 4 TH 1966. PEMBERHENTIAN. SEMENTARA

PEGAWAI4. PP NO. 4 TH 1966. PEMBERHENTIAN. SEMENTARA

PEGAWAI5. PP NO. 32 TH 1979. PEMBERHENTIAN PEGAWAI6. UU NO. 21 TH 2014. ASN

The P

ower

of Po

werPo

int

PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DARI PEKERJASL

IDE 3

3Dalam menghadapi bentuk pemberhentian ini perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

Paling lambat 3 bulan sebelum waktu pemberhentian, pekerja yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan berhenti secara tertulis dengan mengemukakan alasan yang jelas.

Karena alasan-alasan tertentu, pihak perusahaan dapat menolak permintaan berhenti tersebut dan menunda pemberhentian paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila permohonan tersebut disetujui, pihak perusahaan perlu mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat atas nama pekerja yang bersangkutan.

Kepada pekerja yang bersangkutan dapat diberikan pesangon, uang jasa, dan ganti rugi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The P

ower

of Po

werPo

int

SLID

E 34

B. Bentuk pemberhentian dengan hormat:a) Telah mencapai usia pensiunb) Permintaan sendiric) Adanya penyederhanaan organisasi perusahaand) Tidak cakap jasmani dan rohanie) Meninggal atau hilangf) Tidak melapor sehabis cuti

The P

ower

of Po

werPo

int

SLID

E 35

Penjelasan pemberhentian - pemberhentian atas permintaan sendiri :

A. Ditunda paling lambat 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas yang mendesak.

B. Ditolak apabila karyawan yang bersangkutan masih terikat dalam kewajiban bekerja pada pemerintah.

The P

ower

of Po

werPo

int

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PHK YAITU BILA KARYAWAN TERSEBUT:

SLID

E 36

1.Meninggal dunia2.Telah mencapai usia3.Melanggar peraturan yang berlaku4.Berakhirnya kontrak dengan perushaan5.Terlibat dengan kegiatan yang melanggar hukum

The P

ower

of Po

werPo

int

KEBIJAKAN PHK UNTUK SEBAGIAN KARYAWAN TERPAKSA DIAMBIL KARENA :

SLID

E 37

1.karyawan tidak disiplin2.Karyawan kurang cakap dan produktif3.Karyawan terlibat asusila4.Karyawan tidak bisa bekerja sama5.Penyederhanaa organisasi

The P

ower

of Po

werPo

int

PHK YANG BANYAK MEMBUAT PERUSAHAAN TERLIHAT RUGI PADA:

SLID

E 38

1. Produktivitas kerja akan merosot 2. Perushaannya akan kehilangan tenaga

potensial yang susah dicari penggantinya 3. Perusahan harus mengeluarkan biaya,waku

dan tenaga untuk merekrut tenaga baru4. Kurang berfungsinya pengelolaan

perusahaan dengan baik

The P

ower

of Po

werPo

int

PHK ATAS KEHENDAK PERUSHAAN DAPAT MENIMBULKAN AKIBAT BAGI PERUSHAAN ANTARA LAIN:

SLID

E 39

1.Perusahan harus memberi uang pesangon2.Perusahan dapat digugat ke pengadilan tata usaha negara

The P

ower

of Po

werPo

int

UNTUK MENCEGAH PHK DAPAT DILAKUKAN

SLID

E 40

1. Memperbaiki tingkat kompensasi sehingga lebih memadai

2. Menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan menyenangkan

3. Meninjau kembali pola penempatan karyawan4. Menyempurnakan sistem dan prosedur yang

berlaku dalam perushaan agar lebih efektif5. Meningkatkan penyediaan fasilitas kerja6. Memperketat pelaksaan seleksi sehingga yang

masuk betul- betul karyawan yg terbaik dan sehat

The P

ower

of Po

werPo

int

SLID

E 41

END OF SLIDE……

The P

ower

of Po

werPo

int

SESI TANYA JAWAB…SL

IDE 4

2BE Brave…

009 pengusaha yang seperti apa yang dapat bergabung dalam lk tripartitDalam proses phk,

mengapa perlu adanya musyawarah antara pimpinan serikat buruh dan pimpinan perusahaan?

099 apakah pertemuan antara pihak lk tripartit dilakukan pada saat ada isu ekonomi/permasalahan ekonomi saja?

094 kapan kondisi yang mengharuskan perusahaan untuk membayar karyawannya di bawah upah minimum?