PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN

1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PPAT

OLEH:

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPNJAKARTA 2016

SISTEMATIKA

PENDAHULUANPasal 19 UUPA“Untuk menjamin kepastian hukum

oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”

PP 24/1997 ttg Pendaftaran Tanah• Pasal 5“Pendaftaran Tanah diselenggarakan

oleh Badan Pertanahan Nasional”• Pasal 6

“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”

• Pasal 7“Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri”

PP 37/1998 ttg Peraturan Jabatan PPAT

PP 24/2016 ttg Perubahan Atas PP 37/1998 ttg Peraturan Jabatan PPAT

Maksud dan Tujuan:• Untuk meningkatkan

peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

• Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

MATERI PERUBAHAN

1. Usia 2. Rangkap Jabatan3. Perpanjangan Masa Pensiun4. Pemberhentian PPAT5. Daerah Kerja6. Penghapusan Formasi7. Kewajiban Setelah Sumpah

Jabatan8. PPAT Pengganti9. Pelanggaran Honorarium10.Pembinaan dan Pengawasan

PP 24/2016 merubah secara

fundamental

terhadap PP

37/1998, antara lain:

1. Dasar Perubahan Usia (Pasal 6)

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat

2. Mencegah terjadinya waktu tunggu untuk diangkat sebagai PPAT

3. Memperluas lapangan kerja4. Mencegah

monopoli/dominanisasi

2. Rangkap Jabatan (Pasal 7)Diperbolehkan:

Notaris, Konsultan atau Penasehat

Hukum

Notaris di tempat kedudukan yang

sama dengan PPAT

1. Pengacara atau advokat;

2. Pegawai negeri, atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah

1. Advokat, konsultan atau penasehat hukum;

2. Pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah, pegawai swasta;

3. Pejabat negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keda (PPPK) ;

4. Pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta;

5. Surveyor berlisensi;6. Penilai tanah;7. Mediator; dan/atau8. Jabatan lainnya

yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Dilarang:

1. Diadakan perubahan untuk menjaga profesionalitas dan martabat PPAT

2. PPAT dapat fokus dalam melaksanakan tugas

3. Mengurangi kesalahan pada produk yang dibuat oleh PPAT

3. Perpanjangan Masa Pensiun (Pasal 8)

1. Memberikan kesempatan bagi PPAT untuk menyesuaikan dengan usia produktif seseorang

2. Harmonisasi dengan UU Jabatan Notaris

4. PPAT Diberhentikan (Pasal 10)

1. Memperbaiki rumusan mengenai pemberhentian, yakni:

”PPAT yang diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. diberhentikan dengan hormat;b. diberhentikan dengan tidak hormat; danc. diberhentikan sementara.”2. Memperjelas pelanggaran yang dapat

menyebabkan pemberhentian3. Memberikan kesempatan bagi PPAT untuk

mengajukan pembelaan diri sebelum dikenakan sanksi sebagai bahan pertimbangan Menteri

5. Perubahan Daerah Kerja ( Pasal 12)

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat

2. Meningkatkan peran PPAT terhadap pendaftaran tanah

3. Mencegah pinjam akta antar PPAT

6. Dasar Penghapusan Formasi (Pasal 14)

1. Penerimaan PPAT tidak tergantung pada formasi, tetapi sesuai dengan kebutuhan daerah

2. Mencegah pembatasan kebutuhan PPAT

7. Kewajiban setelah Sumpah Jabatan (Pasal 19)

Kewajiban menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan, semula 1 bulan diubah menjadi 60 hari, untuk memberikan waktu yang lebih luas kepada PPAT untuk mempersiapkan kantornya.

8. Persyaratan PPAT Pengganti (Pasal 31)

Untuk menjamin kualitas akta, PPAT Pengganti harus mempunyai kualifikasi sebagai PPAT

lulus program pendidikan strata

satu jurusan hukum dan telah menjadi pegawai Kantor

PPAT yang bersangkutan

sekurang-kurangnya selama 2 tahun

a. telah lulus program pendidikan kenotariatan dan telah menjadi pegawai kantor PPAT paling sedikit selama 1 (satu) tahun; atau

b. telah lulus program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan

9. Pelanggaran Honorarium (Pasal 31)

1. Meringankan beban masyarakat2. Menghilangkan praktek calo PPAT3. Menghilangkan pungutan liar di luar

ketentuan

Tidak Diatur

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi

10. Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 31)

1. Menjaga profesionaliats, martabat PPAT dan pelayanan terbaik bagi masyarakat

2. Memberikan pedoman bagi Kementerian ATR/BPN selaku Pembina PPAT

Tidak Diatur

Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

Ketentuan PeralihanPasal II

(3) PPAT wajib melakukan penyesuaian tempat kedudukan dan daerah kerja PPAT dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II merupakan Ketentuan Penutup, dimana dengan perubahan wilayah kerja menjadi Provinsi, Pemerintah memberi kesempatan kepada PPAT untuk menyesuaikan kedudukan dan wilayah kerjanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak PP 24/2016 berlaku.

TERIMA KASIH