18
KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA Design by Muhamad Lutfi Nasution

Kebijakan publik keluarga berencana

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kebijakan publik keluarga berencana

KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA

Design by Muhamad Lutfi Nasution

Page 2: Kebijakan publik keluarga berencana

Masalah kependudukan adalah suatu masalah yang sangat penting bagi semua negara.

Seluruh program pembangunan sangat terkait dengan kependudukan , dalam hal

kependudukan Indonesia adalah negara no 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.

Aspek-Aspek Kependudukan1. jumlah besarnya penduduk

2. jumlah pertumbuhan penduduk3. jumlah kematian penduduk4. jumlah kelahiran penduduk

5. jumlah perpindahan pendudukSumber : BKKBN :Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana dan Program Kependudukan ,Jakarta 1981

Latar Belakang

Page 3: Kebijakan publik keluarga berencana

Dalam meningkatnya masalah kependudukan, keluarga berencana (yang dimaksud disini mencegah kehamilan) sudah ada sejak jaman dahulu untuk mencegah kelangsungan hidup seorang bayi/anak yang karena tidak diinginkan, atau pencegahan kelahiran/kehamilan karena alasan-alasan ekonomi, sosial dan lain-lain, di Indonesia adanya keluarga berencana masih baru (abad XX) dibandingkan dengan negara-negara barat. Di negara-negara barat jauh sebelum itu sudah ada usaha-usaha untuk mencegah kelangsungan hidup seorang bayi/anak yang karena tidak diinginkan, atau pencegahan kelahiran/kehamilan karena alasan-alasan ekonomi, sosial dan lain-lain.

Pada zaman dahulu cara-cara untuk menolak anak yang tidak diiinginkan ada 3 cara yaitu :

1.Dengan cara perlahan melenyapkan nyawa anak

yang sudah lahir

2.Dengan cara pengguguran kandungan (aborsi)

3.Dengan cara mencegah atau mengatur kehamilan

Seja

rah

Kelu

arga

Ber

enca

na

Page 4: Kebijakan publik keluarga berencana

Alasan Kebijakan Kb di Terbitkan

Sumber : Faturrochman dan Agoes Dwiyanto,Reorientasi Kebijakan Kependudukan

Permasalahan kependudukan ini bisa melebar ke berbagai permasalahan sosial ekonomi yang sangat erat dan sering juga dianggap contoh, adalah 2 isu kependudukan , oleh karena itu tidak heran bila BKKBN merasa ikut

bertanggung jawab dengan masalah kemiskinan, bahkan lembaga ini punya program pengentasan keluarga miskin.

1.Angka kematian bayi di Indonesia tergolong tinggi. Begitu pula dengan kematian ibu-ibu pada waktu melahirkan, hal mana kiranya tak akan terjadi seandainya orang sudah mulai merencanakan keluarganya dan mengatur kelahiran. Inilah yang telah menyebabkan sejumlah tokoh-tokoh sosial menjadi lebih bertekad untuk berusaha mengatasi keadaan yang menyedihkan itu.

2.Penduduk miskin yang masih banyak dan meningkatnya pengangguran akibat krisis adalah 2 masalah yang sangat penting untuk diperhatikan.Ditambah lagi daya tampung yang makin lama makin mengkhawatirkan.

Page 5: Kebijakan publik keluarga berencana

#BanyakAnakBanyakRezeki

Sumber : Diana Trisnawati,Program Keluarga Berencana Masa Pemerintahan Soeharto , FIB UI 2004

Bertambahnya Penduduk berarti

bertambahnya SDM yang merupakan

modal terbaik untuk menciptakan suatu negara yang kuat

dalam melaksanakan pembangunan .

Dalam UUDS 1950 pasal 39 ayat 1 : Keluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negeri ini. Pasal itu menjadi patokan bahwa pembatasan

jumlah anak tidak disetujui di era Soekarno.

SOEKARNO ERAPerkembangan KB di

Indonesia

Page 6: Kebijakan publik keluarga berencana

1. Keadaan ekonomi pada masa itu 2. Terkait jumlah penduduknya

tidak merata3. KB berkembang di negara-

negara Barat untuk mengatasi persoalan kependudukan

4. Di sisi lain suatu keadaan yang mendesak Indonesia untuk melakasanakan KB adalah faktor intervensi luar negeri.

Meskipun periode sebelumnya negara berjanji akan melindungi setiap keluarga Indonesia ,

namun seiring dengan keadaan ekonomi , yang diakibatkan jumlah penduduk yang

besar dan tidak merata.

Tap MPR No. IV /MPR/1973 tentang GBHN , dalam MPR RI , Himpunan ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960 s/d 2002 (Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI , 2002) hlm. 579-622

• Program KB harus ditempuh dengan cara-cara sukarela , dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam GBHN disebutkan bahwa:Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan

terlaksana dengan cepat , harus dibarengi dengan pengaturan penduduk melalui program KB yang mutlak . Harus dilaksanakan

dengan berhasil nkarena kegagalan pelaksanaan KB menjadi tidak berarti dan dapat membahayakan generasi mendatang.

Era Soeharto ( Orba)

Sumber : Diana Trisnawati,Program Keluarga Berencana Masa Pemerintahan Soeharto , FIB UI 2004

Page 7: Kebijakan publik keluarga berencana

Pada pelaksanaan prograam KB masih

terbatas pada 6 provinsi di pulau Jawa

& Bali

Diperluas 11 Provinsi yang terdapat di pulau Sumatera &Kalimantan

Repelita IRepelita II

Kemudian program ini selesai pada Repelita 3 dengan menambah

10 Provinsi agi di Kepulauan Indonesia

timur.

Repelita III

Sumber : Diana Trisnawati,Program Keluarga Berencana Masa Pemerintahan Soeharto , FIB UI 2004

Page 8: Kebijakan publik keluarga berencana

Perbandingan Program KB Orba-Reformasi

Perempuan menjadi sasaran utama program penurunan jumlah penduduk dengan berbagai alat kontrasepsi

Sejak Pemerintahan Gusdur dilacarkan

program peningkatan partisipasi KB untuk laki-

laki , peserta KB meningkat 1.1% pada

tahun 1999 menjadi 18% ada tahun 2000

Perkembangan positif dengan adanya

perubahan orientasi proram KB dan KK dari kepentingan

strategis gender pada masa reformasi

Page 9: Kebijakan publik keluarga berencana

Era Reformasi

KeputusanPresiden Nomor 20 tahun

2000 Tentang Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional yang ditandatangani oleh Presiden

Abdurrahman Wahid

a. bahwa program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional perlu ditingkatkan dengan memperluas pemanfaatan sumber daya yang tersedia;b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, dipandang perlu untuk meningkatkan peran serta semua pihak, secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan sejahtera serta pemberdayaan perempuan;c. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dipandang perlu untuk menata kembali kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan Keputusan Presiden.

Page 10: Kebijakan publik keluarga berencana

BKKBN merupakan instansi vertikal menjadi tidak berarti ketika harus berhadapan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang SOTK di daerah yang terbit pada masa Presiden Megawati, yang juga menerbitkan Kepres Nomor 103 tahun 2001 yang menggariskan bahwa :Pasal 1(1) Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.(2) LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (termasuk BKKBN)

Sumber :Kepres Nomor 103 tahun 2001tentang tugas, kedudukan ,fungsi , kewenangan , dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen Presiden RI .

Page 11: Kebijakan publik keluarga berencana

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang

PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009

disebutkan bahwa :“Sasaran pembangunan

kependudukan dan pembangunan keluarga

kecil berkualitas adalah terkendalinya pertumbuhan

penduduk danmeningkatnya keluarga kecil berkualitas ditandai dengan “

(1) Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen per tahun; Total fertilitas rate (TFR) menjadi 2,2 per perempuan; persentase pasanganusia subur yang tidak terlayani menjadi 6 persen; (2) Meningkatnya kesertaan KB laki-laki menjadi 4,5 persen, (3) Meningkatnya penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien, (4) Meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, (5) Meningkatnya partisipasi keluarga dalam tumbuh kembang anak, (6) Meningkatnya keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang aktif dalam uasaha ekonomi produktif; dan (7) Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluargaberencana dan kesehatan reproduksi.

Page 12: Kebijakan publik keluarga berencana
Page 13: Kebijakan publik keluarga berencana
Page 14: Kebijakan publik keluarga berencana

Keberhasilan KB Pada dasa warsa awal program Keluarga Berencana (KB) berjalan (1970-1980) Indonesia telah dapat menekan laju pertumbuhan penduduk menjadi 2,34 % dari 2.8 % lebih pada dasa warsa sebelumnya, kemudian pada 10 tahun berikutnya (1980-1990) laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan lagi menjadi 1,98 % dan pada dekade berikutnya (1990-2000) tingkat pertumbuhannya menjadi 1,49 %IMPLEMENTASI

Sumber :AKHMAD ZAENI, Kebijakan Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Studi kasus peningkatan kesertaan Kb Pria Kecamatan Gringsing

Page 15: Kebijakan publik keluarga berencana
Page 16: Kebijakan publik keluarga berencana
Page 17: Kebijakan publik keluarga berencana

PERIODE PERINTISAN dan KEPELOPORAN

Sebelum 1957 : Usaha membatasi kelahiran (Birth Control) sebenarnya

secara individual telah banyak dilakukan di Indonesia. Diantaranya yang paling

banyak diketahui adalah cara-cara yang banyak digunakan di kalangan

masyarakat Jawa.

PERIODE PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

23 Desember 1957 dr. Suharto

Dengan usahanya meliputi :a. Mengatur kehamilan

b. Mengobati kemandulanc. Memberi nasehat

perkawina

Page 18: Kebijakan publik keluarga berencana