ASPEK LEGALITAS PERUSAHAAN IMPOR

Oleh: Ali Imron, S.H.I.

ABOUT US

• SMART Legal Consulting is an Indonesian Corporate Legal Firm which provides one-stop legal solution for everyone who runs their business in Indonesia.

• SMART focuses on providing effective and best legal solutions and also being your full time partner for the development and sustainability of your business.

• SMART is offering a wide range of services to domestic and international clients interested in business development in Indonesia with minimal ease of effort.

INTEGRITY – SKILLFUL – INNOVATIVE - PROFESSIONAL

Impor merupakan kegiatan memasukkan barangke dalam pabean Indonesia

IMPOR

API-U• Angka Pengenal

Impor Umum

IMPORUntuk dapat melakukan impor, perusahaan wajib memiliki API

(Angka Pengenal Impor). Setiap perusahaan impor hanya boleh memiliki satu jenis API.

API terdiri dari dua jenis, yaitu:

API-P• Angka Pengenal Impor

Produsen

Ketentuan baru :• Peraturan Menteri Perdagangan No.70/M-Dag/Per/9/2015 tentang

Angka Pengenal Impor.

KETENTUAN DASAR IMPOR

Ketentuan lama:• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012

tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Angka Pengenal Importir tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir; dan

• Terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir.

1. Tidak ada lagi section pada API-U

• Dimana pada peraturan lalu, section masih diberlakukan dan selain itu adalah untuk API-U yang lebih dari satu section harus melampirkan surat keterangan bukti hubungan istimewa yang ditandasahkan oleh perwakilan Indonesia.

POKOK PERUBAHAN KETENTUAN API

SESUAI PERMENDAG

2. API-P hanya dapat mengimpor barang untuk dipergunakan sendiri

• Sebagai barang modal, bahan baku, dan atau bahan untuk mendukung proses produksi.

KONSEKUENSI KEBERLAKUAN

PERMENDAG NO. 70 TH 2015

Keterlambatan penyesuaian berakibat

API terblokir secara otomatis.

Pemiliki API wajib menyesuaikan dengan

ketentuan baru Permendag 70 sebelum tanggal 30 Juni 2016.

KEWAJIBAN PERUSAHAAN IMPOR

Pemilik API Wajib melaporkan setiap perubahan terkait data API paling lama 30 hari sejak terjadi perubahan.

(Bentuk badan usaha, Susunan Direksi, Nama dan Alamat perusahaan, Surat Izin Usaha dapat berupa SIUP, IUI atau

lainnya, TDP, NPWP.)

Pemiliki API Wajib melaporkan realisasi impor baik yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi sekali dalam 3 bulan ke Instansi juga disampaikan ke Kemendag melalui Online.

• Pembekuan

• Pencabutan

• Know the Obligation Post-issuance of working Permits, such as BPJS Registration and Tax Obligation (NPWP)

KETENTUAN SANKSI

• Pidana

KETENTUAN UMUM TENTANG IMPOR

Barang Bebas Impor Barang dibatasi Impor

Barang dilarang Impor

• Wajib SNI

• Wajib BPOM

• Know the Obligation Post-issuance of working Permits, such as BPJS Registration and Tax Obligation (NPWP)

KETENTUAN PRODUK UNTUK EDAR

• Melakukan Pendaftaran Nomor Barang

• Pahami aspek legalitas dan regulasi di bidang Impor

• Selalu Mengikuti perkembangan regulasi di bidang Impor

• Know the Obligation Post-issuance of working Permits, such as BPJS Registration and Tax Obligation (NPWP)

STRATEGI HUKUM PERUSAHAAN IMPOR

• Pastikan perusahaan Anda sudah memiliki legalitas perizinan di bidang Impor

• Pastikan produk yang akan diimpor tidak dilarang

www.bplawyers.co.idwww.smartcolaw.co.id

Puri Imperium Office Plaza Unit G-9

Jl. Kuningan Madya Kav.5-6

Kuningan, Jakarta Selatan, 12980

P : (021) 2947 5691

F : (021) 2947 5698

H : 0821 1234 1235