SUMARDI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNS SURAKARTA

STRATEGI DAN ANALISIS PENYUSUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH (RPJMD)

WORKSHOP PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN KEBUMEN

PUSDIKLAT UNS SURAKARTA, 11 JUNI 2015

CAKUPAN PEMBAHASAN :

PRINSIP PENYUSUNAN RPJMDPENTINGNYA MELAKUKAN

PERENCANAANPERMASALAHAN POKOK

PERENCANAAN DAN ANGGARAN DAERAH TATA CARA PENYUSUNAN RPJMDATURAN PENYUSUNAN RPJMDRUMUSAN VISI DAN MISI DOKUMEN

RPJMD

Perencanaan Penganggaran

Jangka Panjang Jangka Menengah Jangka Pendek

PUSAT

DAERAH

RPJP Nasional

RPJM Nasional

RKP Nasional

RAPBN

Renstra KL

Renja KL

RPJP DAERAH

RPJM DAERAH

RKPD

RAPBD

Renstra

SKPD Renja

SKPD

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MENURUT UU NO. 25/2004 & UU NO. 32/2004

PROSES PERENCANAAN RPJPD

1. Proses Politik : Pemilihan langsung Presiden dan KepalaDaerah menghasilkan rencana pembangunan hasil prosespolitik (publik choice theory of planning) Khususnyapenjabaran Visi dan Misi dalam RPJM

2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan olehperencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasiyang secara fungsional melakukan perencanaanKhususnya dalam pemantapan peran, fungsi dankompetensi lembaga perencana

3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkanmasyarakat (stake holders) Antara lain melaluipelaksanaan Musrenbang

4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah keatas dalam hirarki pemerintahan

METODA PENGGABUNGAN PENDEKATAN

PERENCANAANSECARA TEKNIS

(PROSES TEKNOKRATIK)

PERENCANAAN DARISUDUT PANDANG POLITIS

(PROSES POLITIK)

KESEPAKATAN

PENERAPAN PRINSIP LOGIKA

PENERAPAN PRINSIPREPRESENTASI

PERKIRAAN

SASARAN

ANALISIS DAN PROYEKSI STATISTIK

DUKUNGAN DAN PERSETUJUAN

PARLEMEN (DPRD/DPD, DPRD)

KONSULTASI DAN

ADVOKASI

MASYARAKAT SIPIL

(CIVIL SOCIETY)

RENCANA YANG EFISIEN

DAN DAPAT DILAKSANAKAN

RENCANA YANG DAPAT

DITERIMA UMUM

PERTANYAAN RENUNGAN

Masihkah upaya perbaikankualitas perencanaan bernilaistrategis?.

Alan Lekein: “Failing to plan is planning to fail” = Kegagalandalam membuat rencana berartimerencanakan sebuah kegagalan.

PERTANYAAN RENUNGAN

Kegagalan dalam

perencanaan =

merencanakan kegagalan

Daerah tsb utk mewujudkan

kewajibannya, yaitu

peningkatan kesejahteraan

rakyat di wilayahnya.

TUJUAN OTONOMI DAERAH

Tujuan Otonomi Daerah :

Peningkatan Pelayanan Publik.

Peningkatan Daya Saing

Daerah.

Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat.

PERMASALAHAN POKOK

Perencanaan lebih ke “Budget Oriented”, bukan ke “Program/ Performance Oriented”.Semangat menghabiskan anggaran,

Program dan Kegiatan bersifatincremental,

Inkonsistensi fokus program dankegiatan,

Kreatifitas penyusunan Program danKegiatan relatif kurang.

PERMASALAHAN POKOK

Perencanaan lebih untuk “KepentinganSesaat”, bukan untuk “Jangka Menengah/ Panjang terpadu & berkesinambungan”. Lebih memperhatikan program dan

kegiatan tahunan, Sinkronisasi antar dok jangka pendek,

menengah dan panjang sangat kurang,Koordinasi antar perencana pembangunan

masih perlu ditingkatkan,Krng rajin membuka-buka dokumen

perencanaan jangka menengah danpanjang.

PERMASALAHAN POKOK

Kurangnya keterpaduan,

konsistensi dan sinkronisasi

perencanaan antar SKPD.

Ego sektoral,

Cost Center Income Center,

Strategic Apex, Operating Core, middle

line, technostructure, supporting staff,

Sinergitas program dan kegiatan.

PERMASALAHAN POKOK

Relevansi Program / Kegiatan: kurang responsif denganpermasalahan dan / atau kurangrelevan dengan peluang yang dihadapi.Copy paste program dan kegiatan,

Krg faham permasalahan,

Kekuatan suara TAPD/Panggar,

Kurang visioner.

PERMASALAHAN POKOK

Kurangnya keterpaduan,

konsistensi dan sinkronisasi

perencanaan dengan

penganggaran.

Anggaran buah dari perencanaan,

Tanpa rencana tindakan reaktif.

Bermuara inefisiensi & inefektivitas.

PERMASALAHAN POKOK

Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana.Lemahnya Indikator kinerja,

Minimnya evaluasi kinerja,

Miskinnya data base indikator kinerja,

Buku laporan kinerja sulit dievalusi.

PERMASALAHAN POKOK

Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah. Indikator kinerja kurang memenuhi SMART.

Target kinerja bersifat kualitatif,

Target kinerja kurang dapat terukur,

Kurang difahaminya kerangkapenganggaran berbasis kinerja.

Enggan mencantumkan indikator dan target kinerja.

PERMASALAHAN POKOK

Anggaran belanja cenderung

ditetapkan lebih tinggi.

Cenderung Mark-Up.

Standar Harga Perlu Dikaji.

ASB perlu disusun dan ditegakkan.

Ada kepentingan dibalik anggaran.

Uangnya Negara Sense of Effiency

kurang.

PERMASALAHAN POKOK

Anggaran pendapatan

cenderung ditetapkan lebih

rendah.

Mark-down;

Cenderung Incremental;

Takut tidak tercapai;

Tidak tahu potensi;

Pasrah dengan faktor kesulitan.

PERMASALAHAN POKOK

Seringnya terjebak pada pola rutinitas penganggaran.Rutinitas Belanja tidak dapat memecahkan

jeratan SiLPA.

Rutinitas Pajak dan Retribusi tidak dapatkeluar dari struktur PAD yang krg sehat.

Kurang perhatian terhadap sisi PengeluaranPembiayaan (Penyertaan Modal danPemberian Pinjaman Daerah).

PERMASALAHAN POKOK

Rendahnya inovasi pendanaan kesejahteraan rakyat. Lemahnya program/kegiatan

pemberdayaan masyarakat,

Semakin menguatnya budaya meminta, danmelemahnya budaya kerja,

Kurangnya upaya kerjasama dengan pihakketiga,

Kurang mengikuti motto

“INOVASI TIADA HENTI”.

Penyelarasanprogram prioritas

dan kebutuhanpendanaan

Pembahasan dengan DPRD utk

memperoleh masukan dan saran

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD(Lampiran III Permendagri No 54/2010)

Persiapan Penyusunan

RPJMD

Pengolahandata dan informasi

PerumusanPermasalahanPembangunan

Daerah

Rancangan Awal

RPJMD

Musrenbang RPJMD

Konsultasirancangan akhirRPJMD dengan

GUBERNUR

Rancangan Akhir RPJMD

Pembahasan dan penetapan Perda

RPJMD

VISI, MISI dan

Program KDH

Penelaahan RPJPD Kab/Kota

Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan

kab/kota lainnya

PerumusanTujuan dan

Sasaran

PerumusanPenjelasan

visi dan misiPerumusan

Indikasi rencana program

prioritas yang disertai kebutuhan

pendanaan

Analisis pengelolaan

keuangan daerah serta

kerangka pendanaan

Analisis Gambaran

umum kondisidaerah

Hasil evaluasi capaianRPJMD

Penelaahan RTRW

Kab/kota & RTRW daerah

lainnya

Penyusunan Rancangan

Renstra SKPD

Rancangan RPJMD

Analisis isu-isu strategis Pembahasan dgn

SKPD Kab/Kota

Penetapan Indikator Kinerja

Daerah

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Perumusan Kebijakan umum dan program

pembangunan daerah

Perumusan Strategi dan arah kebijakan

RINGKASAN PENTAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH(RPJMD)

1•PERSIAPAN PENYUSUNAN

2•PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL

3•PELAKSANAAN MUSRENBANG

4•PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR

5•PENETAPAN

5. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

4. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3. GAMBARAN PENGELOLAA KEUANGAN

DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. PENDAHULUAN

6. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

8. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

9. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

ATURAN PENYUSUNAN RPJMD

UU NOMOR 23 TAHUN 2014 :

(1) RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda.

(2) RKPD ditetapkan dng Perkada.

(3) Perda ttg RPJPD ditetapkan paling lama 6 bln stlh RPJPD periode sblmnya berakhir.

(4) Perda ttg RPJMD ditetapkan paling lama 6 bln stlh kepala daerah terpilih dilantik.

Pasal 264, Ayat (1) s/d (4)

ATURAN PENYUSUNAN RPJMD

UU NOMOR 23 TAHUN 2014 :

RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tdk sesuai dng perkembangan keadaan atau penyesuaian thd kebijakan yg ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 264, Ayat (5)

ATURAN PENYUSUNAN RPJMD

UU NOMOR 23 TAHUN 2014 :

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tdk menetapkan Perda ttg RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD & Kepala Daerah dikenai sanksi adm brp tdk dibayarkan hak2 keuangan yg diatur dlm ketentuan per-uu selama 3 bln.

Pasal 266, Ayat (1)

Mewujudkan sumberdaya manusia

dan masyarakat “A” yang

berkualitas

Mewujudkan kemandirian

dan daya saing daerahMewujudkan tata ruang wilayah dan

infrastruktur yang berkelanjutan

Mewujudkan Pemerintahan Daerah

yang efektif dan efisien,

meningkatkan kualitas pelayanan

publik, serta menjunjung tinggi

supremasi hukum

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

Mengembangkan perekonomian rakyat yang bertumpu

pada bidang perdagangan, jasa dan industri.

Meningkatkan

keterjangkauan dan kualitas

pelayanan pendidikan dan

kesehatan dalam rangka

penyediaan SDM yang

beriman, cerdas, trampil

produktiv dan profesional.

Mengoptimalkan pengelolaan dan

pemanfaatan Sumber Daya Alam yang

berwawasan lingkungan dalam rangka

meningkatkan daya saing daerah.

Menggairahkan investasi dalam

rangka penyediaan dan

pemerataan sarana dan prasarana

infrastruktur daerah secara

kuantitas maupun kualitas

Meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan yg baik yg dpt

menjamin suasana kehidupan

masy yg maju, dinamis,

aman dan damai melalui

penegakan, kepastian dan

perlindungan hukum.

3 PILAR PEMB BERKELANJUTAN

SOCIAL

Perspectives

ECONOMIC

Perspectives

ENVIRONMENTAL

Perspectives

• Human Rights

• Peace and human security

• Gender equality

• Cultural diversity & intercultural understanding

• Health

•HIV/AIDS

•Governance

• Natural resources (water, energy, agriculture, biodiversity)

• Climate Change

• Rural Development

• Sustainable urbanization

• Disaster prevention and mitigation

• Poverty reduction

• Corporate responsibility and accountability

• Market economy

Economic: the production of goods and services

Social : the maintenance and enhancement of the

quality of life

Environmental: the conservation and prudent

management of natural resources

Sustainable Development:

Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet

their own needs (“Our Common Future”, the World Commission on Environment and Development, 1997)

LINGKUP PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Sosial:

terkait dng seluruh kegiatan membangun untukmeningkatkan manusia/masyarakat di dlmtatanan sosial dng spektrum perencanaanpembangunan segala sesuatu tentangnya,

Bidang Sosial antara lain: pendidikan, peribadatan, kebugaran, kemiskinan, tradisi, budaya, transformasi, komunikasi, keamanan, keselamatan, ideologi, politik, dan lain sebagainya .

LINGKUP PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Ekonomi:

terkait dng seluruh kegiatan membangun utkmeningkatkan man/ masy di dlm tatananperekonomian dng spektrum perencanaanpembangunan segala sesuatu tentangnya,

Bidang Ekonomi antara lain: mata pencaharian, berusaha, bekerja, produksi, nilai tambah, konsumsi, kompetisi, proteksi, investasi, moneter, fiskal, akses kepada modal, akses ke pasar, perniagaan, dll.

LINGKUP PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

CATATAN ANALISIS VISI MISI

Visi:

Basis bidang pembangunan unggulan sbg

tumpuan perlu ditegaskan shg memberi

arah prioritas pembangunan,

Misi:

Misi kurang sesuai dengan fokus

pembangunan.

Misi kurang mewadahi semua aspek isue

strategis.

Ada aspek yang tumpang tindih.

Nama : SUMARDI

Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 08 September 1962

Agama : Islam

Status : Menikah, dengan 6 anak

Alamat Kantor : Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta.

Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: smd_ekon@yahoo.co.id.

Alamat Rumah : Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar.

Telpon: 0271-8200579, 0271-826194.

PENGALAMAN/PEKERJAAN

Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, KotaYogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994.

Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996.

Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik.

Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional(PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi danPengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta ManagementConsultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS) Surakarta,Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung ManunggalSamarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. PakarsemiSukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaandan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD),Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS Surakarta, LKP-OTDA Catur MitraYogyakarta, dll.

JABATAN SEKARANG

Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.

B I O D A T A