Upload
deddy-supriady-bratakusumah
View
112
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
STRATEGI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM DI MASA MENDATANG
DEDDY S. BRATAKUSUMAH. PhD
2008
05/02/23 DSB-OTDA
MENURUT UUD 1945PASAL 18
NEGARAKESATUAN
R.IDAERAH
PROPINSI
DAERAHKABUPATEN
DAERAHKOTA
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI :- ASAS OTONOMI- PEMBANTUAN
05/02/23 DSB-OTDA 3
FILOSOFI OTONOMI DAERAH
“BRINGING THE STATE CLOSER TO THE PEOPLE”
(MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT)
ARTINYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKAT
BUKAN
MENINGKATKAN KEKUASAAN
05/02/23 DSB-OTDA 4
TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN:1. PENINGKATAN PELAYANAN2. PERTUMBUHAN DEMOKRATISASI3. PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN4. PENGELOLAAN POTENSI DAERAH5. PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN6. PENYERASIAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH7. EFISIENSI8. MEMPERPENDEK RENTANG KENDALI9. MEMPERPENDEK JARAK MENGADU (COMPLAINT)
05/02/23 DSB-OTDA 5
PEMEKARAN SETELAHMENCAPAI BATAS MINIMALUSIA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN {Psl 4 (4)}
SUBSTANSI UNDANG-UNDANG DIMAKSUDMENCAKUP Psl {4 (2)} :
• NAMA• CAKUPAN WILAYAH• BATAS• IBUKOTA• KEWENANGAN• PEJABAT KEPALA DAERAH• PENGISIAN DPRD• PENGALIHAN PEGAWAI• PENDANAAN• PERALATAN DAN DOKUMEN• PERANGKAT DAEARAH
PEMBENTUKAN DAERAH DAPAT BERUPA {Psl 4 (3)}:
• PENGGABUNGAN BEBERAPA DAERAH
• PENGGABUNGAN SEBAGIAN DAERAH YANG BERSANDINGAN
• PEMEKARAN DARI SATU DAERAH MENJADI DUA DAERAH ATAU LEBIH
PEMBENTUKAN DAERAH
• PROVINSI: 10 TAHUN• KABUPATEN/KOTA: 7 THN• KECAMATAN: 5 TAHUN
05/02/23 DSB-OTDA 6
SYARAT ADMINISTRATIF
PEMBENTUKAN PROVINSI Pasal 5 Ayat (2)
1. ASPIRASI MASYARAKAT.2. KEP. DPRD KAB/KOTA & PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA MASING-2 YG AKAN MENJADI CAKUPAN PROV.3. KEP. DPRD PROV/INDUK. 4. REKOMENDASI GUBERNUR/INDUK.5. REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI
1. ASPIRASI MASYARAKAT.2. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA.3. PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA.4. KEPUTUSAN DPRD PROVINSI/INDUK. 5. REKOMENDASI GUBERNUR/INDUK.6. REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI
PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA Pasal 5 Ayat (3)
05/02/23 DSB-OTDA 7
SYARAT TEKNIS
1. KEMAMPUAN EKONOMI.2. POTENSI DAERAH.3. SOSIAL BUDAYA.4. SOSIAL POLITIK.5. KEPENDUDUKAN.6. LUAS DAERAH.7. PERTAHANAN.8. KEAMANAN 9. FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN
TERSELENGGARANYA OTDA (KEMAMPUAN KEUANGAN,TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, RENTANG KENDALI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)
05/02/23 DSB-OTDA 8
SYARAT FISIK
KOTA
PROVINSI
KABUPATEN
• PALING SEDIKIT 4 KECAMATAN• SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
• PALING SEDIKIT 5 KECAMATAN• LOKASI CALON IBUKOTA• SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
• PALING SEDIKIT 5 KABUPATEN/KOTA• LOKASI CALON IBUKOTA• SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
05/02/23 DSB-OTDA 9
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH
• DAERAH DAPAT DIHAPUS DAN DIGABUNG DENGAN DAERAH LAIN, APABILA TIDAK MAMPU MENYELENGGARAKAN OTDA {Pasal 6 Ayat (1)} DAN DILAKUKAN SETELAH PROSES EVALUASI {6 Ayat (2)}
• PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH DITETAPKAN DENGAN UU {7 Ayat (1)}
• PERUBAHAN BATAS DAERAH, PERUBAHAN NAMA DAERAH, PEMBERIAN NAMA BAGIAN RUPA BUMI, SERTA PERUBAHAN NAMA, ATAU PEMINDAHAN IBUKOTA YANG TIDAK MENGAKIBATKAN PENGHAPUSAN SUATU DAERAH DITETAPKAN DENGAN PP {7 Ayat (2)}
• PERUBAHAN DIMAKSUD DILAKUKAN ATAS USUL DAN PERSETUJUAN DAERAH YBS {Pasal 7 Ayat(3)}
• TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH DIATUR DENGAN PP {Pasal 8}
05/02/23 DSB-OTDA 10
EKSES EKSES PEMEKARAN DAERAH
• USULAN PEMEKARAN DAERAH SENANTIASA LEKAT DENGAN TUDINGAN REKAYASA ELIT POLITIK LOKAL
• BEBERAPA DAERAH HASIL PEMEKARAN TIDAK MENUNJUKAN PERKEMBANGAN YANG LEBIH BAIK KETIMBANG KETIKA DAERAH TERSEBUT MASIH BERSATU DENGAN INDUKNYA
• SECARA FISIK DI LAPANGAN PENENTUAN BATAS DAERAH MENIMBULKAN KONFLIK TERSENDIRI DIANTARA DAERAH INDUK DAN DAERAH PEMEKARAN
• INFRASTRUKTUR UNTUK PEMERINTAHAN PADA DAERAH HASIL PEMEKARAN MEMERLUKAN INVESTASI YANG AMAT BESAR
• DAERAH OTONOM BARU SEBAGIAN BESAR TIDAK SIAP MENGHADAPI PERSOALAN YANG MENDASAR
05/02/23 DSB-OTDA 11
PERMASALAHAN PEMEKARAN DAERAH
• DAERAH BERLOMBA-LOMBA UNTUK MENCIPTAKAN DAERAH OTONOM BARU
• DAERAH YANG SUDAH DIMEKARKAN TERNYATA TIDAK MAMPU MENUNJUKAN KEMAMPUANNYA SEBAGAI DAERAH OTONOM
• KENYATAANNYA PEMEKARAN INI MENJADI BEBAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (DAERAH INDUK)
05/02/23 DSB-OTDA 12
PERMASALAHAN PEMEKARAN DAERAH
NO MASALAH JUMLAH DOB PERSEN1 DAERAH INDUK BELUM MENYERAHKAN
PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN
50 87,71
2 DAERAH INDUK YANG BELUM MEMBANTU DOB SESUAI UU PEMBENTUKAN
51 89,48
3 DAERAH YANG BELUM MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG JELAS
45 78,94
4 PNS SULIT PINDAH DARI DAERAH INDUK ATAU TEMPAT LAIN KE DOB MAUPUN SEBALIKNYA
48 84,20
5 PENGISIAN JABATAN YANG TIDAK BERDASARKAN STANDARD KOMPETENSI
13 22,80
6 DOB YANG BELUM MEMILIKI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
52 91,23
7 DAERAH YANG SUDAH MEMILKI SARANA DAN PRASARANA MEMADAI
57 100
SUMBER: DEPDAGRI EVALUASI TERHADAP 2 PROP DAN 55 KAB/KOTA, TH 2005
05/02/23 DSB-OTDA 13
MORATORIUM
DENGAN BERBAGAI EKSES YANG DITEMUKAN DALAM PEMEKARAN DAERAH. PRESIDEN BERKALI-KALI MENGANJURKAN UNTUK MELAKUKAN MORATORIUM TERHADAP PEMEKARAN DAERAH
TAPI APALAH ARTINYA ANJURAN INI, KARENA PRESIDEN TIDAK MEMILIKI “HAK VETO” TERHADAP RUU
PRESIDEN BISA MENUNJUKAN “PROTES” DENGAN CARA TIDAK MEMBUAT “AMPRES”, BAHKAN TIDAK MENANDATANGANI UU HASIL INISIATIF DPR
05/02/23 DSB-OTDA 14
PEMEKARAN
MERUPAKAN SALAH SATU CARA UNTUK MEMBENTUK DAERAH SELAIN PENGGABUNGAN BAHKAN PEMBUBARAN
JADI BUKAN SESUATU YANG ANEH MESTINYA MENJADI OTORITAS PEMERINTAH PUSAT,
KARENA KITA MEMILIH NKRI TUJUAN NYATANYA ADALAH UNTUK MENDEKATKAN
PELAYANAN MASYARAKAT, MEMPERPENDEK RENTANG KENDALI, DAN PEMBERDAYAAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
05/02/23 DSB-OTDA 15
PERSEPSI PARA PENGGAGAS PEMEKARAN
DENGAN PEMEKARAN MAKA DIDAPAT KEKUASAAN BARU SEHINGGA BERWENANG MENGELOLA SUMBER DAYA
YANG ADA DIDAERAH BARU MENDAPAT JATAH DAU, DAK, BAGI HASIL DAN BERBAGAI
PROGRAM LAINNYA MENJADI AJANG BARU KIPRAH POLITIK PARA POLITISI
LOKAL (BAIK YANG TULUS MAUPUN OPORTUNIS), JADI PENGURUS PARPOL, ATAU ANGGOTA DPRD
MUNCUL PETA BARU KEKUATAN POLITIK
05/02/23 DSB-OTDA 16
DIKOTOMI PEMEKARAN
PEMEKARAN PADA HAKEKATNYA BERADA PADA RANAH EKSEKUTIF, JADI MESTINYA YANG MENGATUR INI ADALAH PEMERINTAH
TETAPI
PEMBENTUKAN DAERAH HARUS DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG, PADAHAL DPR-LAH YANG MEMILIKI HAK LEGISLASI (DPD SANG PENGAWAL OTONOMIPUN TAK MEMILIKI HAK LEGISLASI), DPR MEMILIKI HAK INISIATIF MENGAJUKAN RUU (TENTU JUGA RUU PEMBENTUKAN DAERAH)
05/02/23 DSB-OTDA 17
AKIBAT DIKOTOMI
PEMEKARAN DAPAT DIUSULKAN MELALUI DUA PINTU, DITOLAK DI PEMERINTAH DIAJUKAN LAGI LEWAT DPR
PADAHAL DPR TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI UNTUK MENILAI KONDISI DAN POTENSI DAERAH YANG AKAN DIMEKARKAN DAN DAERAH INDUK YANG AKAN DITINGGALKAN
KONDISI DIKOTOMI INI MENGAKIBATKAN “TERBUKANYA” PRAKTEK SUAP, DIBERBAGAI PINTU, YANG DITANGANI OLEH BERBAGAI “CALO”
05/02/23 DSB-OTDA 18
JALAN KELUAR
ADA KEMAUAN POLITIK YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN BERJIWA KENEGARAWANAN DARI PEMERINTAH, DPR DAN DPD, UNTUK MENGEVALUASI MENYELURUH IHWAL PEMEKARAN
SEYOGYANYA PEMEKARAN BETUL-BETUL HAK PEMERINTAH PUSAT, KARENA KITA NKRI
ASPEK SOSIO-POLITIS DILAKUKAN MANAKALA ASPEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TELAH MEMADAI
05/02/23 DSB-OTDA 19
JALAN KELUAR
PEMEKARAN DAERAH HARUS MELALUI TAHAPAN PERSIAPAN ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN (DULU DENGAN DAERAH ADMINISTRATIF), DENGAN PERTIMBANGAN:
- POTENSI DAN KONDISI DAERAH SERTA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN- PERSIAPAN SDM APARATUR- PERSIAPAN KELEMBAGAAN, PELAYANAN PUBLIK DAN
TATA LAKSANA PEMERINTAHAN- PERSIAPAN SARANA DAN PRASARANA- EVALUASI DAN PROYEKSI ATAS PEREKONOMIAN DAERAH INDUK DAN DAERAH BARU- SOSIALISASI KEPADA PARA PIHAK- PERSIAPAN BATAS DAERAH SECARA GEODETIS (DISERTAI DENGAN PETA DAN KOORDINAT)
05/02/23 DSB-OTDA 20
STRATEGI DI MASA MENDATANG PEMBENTUKAN DAERAH HARUS SESUAI DENGAN
FILOSOFI DAN AMANAT DARI KONSTITUSI, KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH BERBAGAI PIHAK
YANG TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN DAERAH, SEYOGYANYA HARUS DIJALANKAN DENGAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,
EVALUASI PENYELENGGARAAN DAERAH OTONOM, DAN POTENSI DAERAH HARUS MENJADI ACUAN BERSAMA DALAM MELAKUKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU,
DAYA DUKUNG ALAM DAN LINGKUNGAN MERUPAKAN PEMBATAS YANG MUTLAK MENJADI ACUAN PEMBENTUKAN DAERAH.
05/02/23 DSB-OTDA 21