21
STRATEGI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM DI MASA MENDATANG DEDDY S. BRATAKUSUMAH. PhD [email protected] 0816968367 2008

Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

STRATEGI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM DI MASA MENDATANG

DEDDY S. BRATAKUSUMAH. PhD

[email protected]

2008

Page 2: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA

MENURUT UUD 1945PASAL 18

NEGARAKESATUAN

R.IDAERAH

PROPINSI

DAERAHKABUPATEN

DAERAHKOTA

MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI :- ASAS OTONOMI- PEMBANTUAN

Page 3: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 3

FILOSOFI OTONOMI DAERAH

“BRINGING THE STATE CLOSER TO THE PEOPLE”

(MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT)

ARTINYA

MENINGKATKAN PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKAT

BUKAN

MENINGKATKAN KEKUASAAN

Page 4: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 4

TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN:1. PENINGKATAN PELAYANAN2. PERTUMBUHAN DEMOKRATISASI3. PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN4. PENGELOLAAN POTENSI DAERAH5. PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN6. PENYERASIAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH7. EFISIENSI8. MEMPERPENDEK RENTANG KENDALI9. MEMPERPENDEK JARAK MENGADU (COMPLAINT)

Page 5: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 5

PEMEKARAN SETELAHMENCAPAI BATAS MINIMALUSIA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN {Psl 4 (4)}

SUBSTANSI UNDANG-UNDANG DIMAKSUDMENCAKUP Psl {4 (2)} :

• NAMA• CAKUPAN WILAYAH• BATAS• IBUKOTA• KEWENANGAN• PEJABAT KEPALA DAERAH• PENGISIAN DPRD• PENGALIHAN PEGAWAI• PENDANAAN• PERALATAN DAN DOKUMEN• PERANGKAT DAEARAH

PEMBENTUKAN DAERAH DAPAT BERUPA {Psl 4 (3)}:

• PENGGABUNGAN BEBERAPA DAERAH

• PENGGABUNGAN SEBAGIAN DAERAH YANG BERSANDINGAN

• PEMEKARAN DARI SATU DAERAH MENJADI DUA DAERAH ATAU LEBIH

PEMBENTUKAN DAERAH

• PROVINSI: 10 TAHUN• KABUPATEN/KOTA: 7 THN• KECAMATAN: 5 TAHUN

Page 6: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 6

SYARAT ADMINISTRATIF

PEMBENTUKAN PROVINSI Pasal 5 Ayat (2)

1. ASPIRASI MASYARAKAT.2. KEP. DPRD KAB/KOTA & PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA MASING-2 YG AKAN MENJADI CAKUPAN PROV.3. KEP. DPRD PROV/INDUK. 4. REKOMENDASI GUBERNUR/INDUK.5. REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI

1. ASPIRASI MASYARAKAT.2. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA.3. PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA.4. KEPUTUSAN DPRD PROVINSI/INDUK. 5. REKOMENDASI GUBERNUR/INDUK.6. REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI

PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA Pasal 5 Ayat (3)

Page 7: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 7

SYARAT TEKNIS

1. KEMAMPUAN EKONOMI.2. POTENSI DAERAH.3. SOSIAL BUDAYA.4. SOSIAL POLITIK.5. KEPENDUDUKAN.6. LUAS DAERAH.7. PERTAHANAN.8. KEAMANAN 9. FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN

TERSELENGGARANYA OTDA (KEMAMPUAN KEUANGAN,TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, RENTANG KENDALI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)

Page 8: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 8

SYARAT FISIK

KOTA

PROVINSI

KABUPATEN

• PALING SEDIKIT 4 KECAMATAN• SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN

• PALING SEDIKIT 5 KECAMATAN• LOKASI CALON IBUKOTA• SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN

• PALING SEDIKIT 5 KABUPATEN/KOTA• LOKASI CALON IBUKOTA• SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN

Page 9: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 9

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH

• DAERAH DAPAT DIHAPUS DAN DIGABUNG DENGAN DAERAH LAIN, APABILA TIDAK MAMPU MENYELENGGARAKAN OTDA {Pasal 6 Ayat (1)} DAN DILAKUKAN SETELAH PROSES EVALUASI {6 Ayat (2)}

• PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH DITETAPKAN DENGAN UU {7 Ayat (1)}

• PERUBAHAN BATAS DAERAH, PERUBAHAN NAMA DAERAH, PEMBERIAN NAMA BAGIAN RUPA BUMI, SERTA PERUBAHAN NAMA, ATAU PEMINDAHAN IBUKOTA YANG TIDAK MENGAKIBATKAN PENGHAPUSAN SUATU DAERAH DITETAPKAN DENGAN PP {7 Ayat (2)}

• PERUBAHAN DIMAKSUD DILAKUKAN ATAS USUL DAN PERSETUJUAN DAERAH YBS {Pasal 7 Ayat(3)}

• TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH DIATUR DENGAN PP {Pasal 8}

Page 10: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 10

EKSES EKSES PEMEKARAN DAERAH

• USULAN PEMEKARAN DAERAH SENANTIASA LEKAT DENGAN TUDINGAN REKAYASA ELIT POLITIK LOKAL

• BEBERAPA DAERAH HASIL PEMEKARAN TIDAK MENUNJUKAN PERKEMBANGAN YANG LEBIH BAIK KETIMBANG KETIKA DAERAH TERSEBUT MASIH BERSATU DENGAN INDUKNYA

• SECARA FISIK DI LAPANGAN PENENTUAN BATAS DAERAH MENIMBULKAN KONFLIK TERSENDIRI DIANTARA DAERAH INDUK DAN DAERAH PEMEKARAN

• INFRASTRUKTUR UNTUK PEMERINTAHAN PADA DAERAH HASIL PEMEKARAN MEMERLUKAN INVESTASI YANG AMAT BESAR

• DAERAH OTONOM BARU SEBAGIAN BESAR TIDAK SIAP MENGHADAPI PERSOALAN YANG MENDASAR

Page 11: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 11

PERMASALAHAN PEMEKARAN DAERAH

• DAERAH BERLOMBA-LOMBA UNTUK MENCIPTAKAN DAERAH OTONOM BARU

• DAERAH YANG SUDAH DIMEKARKAN TERNYATA TIDAK MAMPU MENUNJUKAN KEMAMPUANNYA SEBAGAI DAERAH OTONOM

• KENYATAANNYA PEMEKARAN INI MENJADI BEBAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (DAERAH INDUK)

Page 12: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 12

PERMASALAHAN PEMEKARAN DAERAH

NO MASALAH JUMLAH DOB PERSEN1 DAERAH INDUK BELUM MENYERAHKAN

PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN

50 87,71

2 DAERAH INDUK YANG BELUM MEMBANTU DOB SESUAI UU PEMBENTUKAN

51 89,48

3 DAERAH YANG BELUM MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG JELAS

45 78,94

4 PNS SULIT PINDAH DARI DAERAH INDUK ATAU TEMPAT LAIN KE DOB MAUPUN SEBALIKNYA

48 84,20

5 PENGISIAN JABATAN YANG TIDAK BERDASARKAN STANDARD KOMPETENSI

13 22,80

6 DOB YANG BELUM MEMILIKI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

52 91,23

7 DAERAH YANG SUDAH MEMILKI SARANA DAN PRASARANA MEMADAI

57 100

SUMBER: DEPDAGRI EVALUASI TERHADAP 2 PROP DAN 55 KAB/KOTA, TH 2005

Page 13: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 13

MORATORIUM

DENGAN BERBAGAI EKSES YANG DITEMUKAN DALAM PEMEKARAN DAERAH. PRESIDEN BERKALI-KALI MENGANJURKAN UNTUK MELAKUKAN MORATORIUM TERHADAP PEMEKARAN DAERAH

TAPI APALAH ARTINYA ANJURAN INI, KARENA PRESIDEN TIDAK MEMILIKI “HAK VETO” TERHADAP RUU

PRESIDEN BISA MENUNJUKAN “PROTES” DENGAN CARA TIDAK MEMBUAT “AMPRES”, BAHKAN TIDAK MENANDATANGANI UU HASIL INISIATIF DPR

Page 14: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 14

PEMEKARAN

MERUPAKAN SALAH SATU CARA UNTUK MEMBENTUK DAERAH SELAIN PENGGABUNGAN BAHKAN PEMBUBARAN

JADI BUKAN SESUATU YANG ANEH MESTINYA MENJADI OTORITAS PEMERINTAH PUSAT,

KARENA KITA MEMILIH NKRI TUJUAN NYATANYA ADALAH UNTUK MENDEKATKAN

PELAYANAN MASYARAKAT, MEMPERPENDEK RENTANG KENDALI, DAN PEMBERDAYAAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Page 15: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 15

PERSEPSI PARA PENGGAGAS PEMEKARAN

DENGAN PEMEKARAN MAKA DIDAPAT KEKUASAAN BARU SEHINGGA BERWENANG MENGELOLA SUMBER DAYA

YANG ADA DIDAERAH BARU MENDAPAT JATAH DAU, DAK, BAGI HASIL DAN BERBAGAI

PROGRAM LAINNYA MENJADI AJANG BARU KIPRAH POLITIK PARA POLITISI

LOKAL (BAIK YANG TULUS MAUPUN OPORTUNIS), JADI PENGURUS PARPOL, ATAU ANGGOTA DPRD

MUNCUL PETA BARU KEKUATAN POLITIK

Page 16: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 16

DIKOTOMI PEMEKARAN

PEMEKARAN PADA HAKEKATNYA BERADA PADA RANAH EKSEKUTIF, JADI MESTINYA YANG MENGATUR INI ADALAH PEMERINTAH

TETAPI

PEMBENTUKAN DAERAH HARUS DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG, PADAHAL DPR-LAH YANG MEMILIKI HAK LEGISLASI (DPD SANG PENGAWAL OTONOMIPUN TAK MEMILIKI HAK LEGISLASI), DPR MEMILIKI HAK INISIATIF MENGAJUKAN RUU (TENTU JUGA RUU PEMBENTUKAN DAERAH)

Page 17: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 17

AKIBAT DIKOTOMI

PEMEKARAN DAPAT DIUSULKAN MELALUI DUA PINTU, DITOLAK DI PEMERINTAH DIAJUKAN LAGI LEWAT DPR

PADAHAL DPR TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI UNTUK MENILAI KONDISI DAN POTENSI DAERAH YANG AKAN DIMEKARKAN DAN DAERAH INDUK YANG AKAN DITINGGALKAN

KONDISI DIKOTOMI INI MENGAKIBATKAN “TERBUKANYA” PRAKTEK SUAP, DIBERBAGAI PINTU, YANG DITANGANI OLEH BERBAGAI “CALO”

Page 18: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 18

JALAN KELUAR

ADA KEMAUAN POLITIK YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN BERJIWA KENEGARAWANAN DARI PEMERINTAH, DPR DAN DPD, UNTUK MENGEVALUASI MENYELURUH IHWAL PEMEKARAN

SEYOGYANYA PEMEKARAN BETUL-BETUL HAK PEMERINTAH PUSAT, KARENA KITA NKRI

ASPEK SOSIO-POLITIS DILAKUKAN MANAKALA ASPEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TELAH MEMADAI

Page 19: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 19

JALAN KELUAR

PEMEKARAN DAERAH HARUS MELALUI TAHAPAN PERSIAPAN ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN (DULU DENGAN DAERAH ADMINISTRATIF), DENGAN PERTIMBANGAN:

- POTENSI DAN KONDISI DAERAH SERTA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN- PERSIAPAN SDM APARATUR- PERSIAPAN KELEMBAGAAN, PELAYANAN PUBLIK DAN

TATA LAKSANA PEMERINTAHAN- PERSIAPAN SARANA DAN PRASARANA- EVALUASI DAN PROYEKSI ATAS PEREKONOMIAN DAERAH INDUK DAN DAERAH BARU- SOSIALISASI KEPADA PARA PIHAK- PERSIAPAN BATAS DAERAH SECARA GEODETIS (DISERTAI DENGAN PETA DAN KOORDINAT)

Page 20: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 20

STRATEGI DI MASA MENDATANG PEMBENTUKAN DAERAH HARUS SESUAI DENGAN

FILOSOFI DAN AMANAT DARI KONSTITUSI, KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH BERBAGAI PIHAK

YANG TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN DAERAH, SEYOGYANYA HARUS DIJALANKAN DENGAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,

EVALUASI PENYELENGGARAAN DAERAH OTONOM, DAN POTENSI DAERAH HARUS MENJADI ACUAN BERSAMA DALAM MELAKUKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU,

DAYA DUKUNG ALAM DAN LINGKUNGAN MERUPAKAN PEMBATAS YANG MUTLAK MENJADI ACUAN PEMBENTUKAN DAERAH.

Page 21: Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru

05/02/23 DSB-OTDA 21