SIARAN PERS Dapat Disiarkan Segera

Presiden Jokowi Harus Segera Bentuk Satgas Masyarakat Adat

Presiden Jokowi juga diharapkan segera melaksanakan Nawacita terkait pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang selama ini dipinggirkan

Jakarta, 10 Maret 2015 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menyusun kerangka kerja proses pengakuan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak masyarakat adat. Pembentukan Satgas Masyarakat Adat sebagai wujud itikad baik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melakukan rekonsiliasi antara negara dan masyarakat adat sesuai dengan yang tertuang dalam Nawacita.

Mendorong terwujudnya Rrekonsiliasi antara negara dan masyarakat adat menjadi tema utama Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara 2015 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IV AMAN di Sorong, Papua Barat, pada 15 – 19 Maret 2015. Puncak acara dilaksanakan pada 17 Maret 2015 yang rencananya akan dihadiri Presiden Jokowi.

Pemaparan mengenai hal tersebut disampakan dalam konferensi pers “Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan Peluncuran Roadshow Film Siapa Lagi Kalau Bukan Kita” If Not Us then Who” di Jakarta, Selasa (10/3). Hadir sebagai pembicara Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN, Jaleswari Pramodhawardhani, Staf Khusus Sekretaris Kabinet, Paul Redman, Direktur Handcrafted Films, dan Candido Mezua, Masyarakat Adat Amerika Latin – COONAPIP.

Abdon Nababan mengatakan pemerintahan Jokowi tidak boleh mengulang lagi kesalahan pemerintahan sebelumnya yang menggusur masyarakat adat dengan mengatasnamakan pembangunan dan kepentingan umum. Terkait dengan itulah, pemerintahan Presiden Jokowi harus segera memulai rekonsiliasi antara masyarakat adat dan negara dengan membentuk Satgas Masyarakat Adat dalam implementasi dari Nawacita sesuai dengan Nawacita.

Nawacita yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat adat terdapat dalam poin tiga, yaitu tekad membangun Indonesia dari pinggiran. Membangun dari pinggiran ini juga berarti pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang ada di daerahtersebar di berbagai pelosok Nusantara.

Menurut Abdon, saat ini hampir 75% wilayah adat terbebani izin seperti HPH, tambang, dan lain-lain. Pemberian izin merupakan perampasan wilayah adat, bahkan kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan kriminalisasi masyarakat adat juga terjadi. dan pencemaran juga terjadi. “Karena itu pembangunan tanpa pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sama saja denganberarti melanggengkan penindasan seperti yang telah dilakukan rezim sebelumnya,” kata dia.

Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan bahwa ……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………dalam pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo, dibutuhkan pembebasan lahan yang sangat luas. Ini pasti akan beririsan atau bersinggungan dengan tanah ulayat atau tanah masyarakat adat. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan semua aparaturnya agar persoalan ini dihadapi dengan hati-hati dan bijak. Jangan sampai kepentingan kelompok masyarakat adat diabaikan karena perlindungan hak-hak mereka penting dilakukan. Isu ini dibahas secara khusus dengan intensif oleh satgas khusus tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Paul Redman mengatakan fFoto dan film yang ditampilkan di rRoadshow mendatang merupakan kumpulan kerja keras selama lebih dari dua tahun. Mulai dari Indonesia hingga Peru, kegiatan , program ini telah bekerjasama dengan melibatkan partner lokal untuk dalam menceritakan kisah orang-orang yang berjuang

menjaga hutan. Dikemas dalam sebuah rangkaian pesan visual yang kuat, tim “Siapa Lagi Kalau Bukan Kita” kini menyelenggarakan kini menyelenggarakan rangkaian kegiatan di seluruh dunia menuju COP (Call Of Parties) ke-21 di Paris. Kegiatan-kegiatan yang tersebut bertujuan untuk menarik perhatian publik pada isu kerusakan hutan yang semakin meluas, memberikan solusi berbasis masyarakat, dan yang akhirnya dapat mendorong komitmen pemerintah untuk memperlambat laju perubahan iklim.

Setelah menyelenggarakan kegiatan ini di New York (AS) dan Lima (Peru) padatahun 2014 lalu, kami tim kini hadir di Indonesia bekerja sama dengan Indonesian Nature Film Society (INFIS), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),. bBersama rekan dari Amerika Tengah yang akan hadir dalam ruang diskusi terbuka mengenai gerakan masyarakat adat dunia.………………..…………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sebagai awal dari Mengawali rangkaian acara Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara, AMAN bekerjasama bersama dengan INFIS juga meluncurkan Roadshow “Siapa Lagi Kalau Bukan Kita”. “If not Us then Who”. Film pendek tersebut tentang pergerakan peran masyarakat adat melindungi hutan di Indonesia dan di beberapa Negara lain. di dunia. Roadshow Film “Siapa Lagi Kalau Bukan Kita” “If not Us then Who” akan digelar pada 102 – 29 Maret 2015 yang dimulai di Jakarta, Sorong, Toraja, dan ditutup di Bogor, Jawa Barat. Bagian dari acara ini adalah dDiskusi, pPameran fFoto yang juga Selain menampilkan film-film mengenai masyarakat adat, rangkaian acara tersebut juga akan dihadiri oleh utusan masyarakat adat dari seluruh Indonesia dan juga Latin Amerika. internasional.

--- S e l e s a i ---

Keterangan tentang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dapat dilihat di www. aman .or.id

Kontak MediaAliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)Rukka SombolinggiHP : 08121060794Email : rsombolinggi@aman.or.id ….