SIARAN PERS Dapat disiarkan Segera

Pengelolaan Hutan oleh Rakyat untuk Kemandirian Ekonomi Jakarta, 25 Agustus 2016 - Sudah saatnya rakyat yang diutamakan dalam pengelolaan hutan dan seharusnya rakyat mendapat porsi lebih besar dalam keuntungan ekonomi pengelolaan hutan. Perhutanan Sosial yang dikampanyekan dalam Sarasehan Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) merupakan program baik yang didukung semua pihak. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya berharap dengan penyelenggaran Festival Perhutanan Sosial Nusantara, komunitas masyarakat atau masyarakat adat dapat berinteraksi saling belajar bertukar informasi, pengalaman, dan memperkuat jejaring kerja dalam program Perhutanan Sosial. “Perhutanan sosial bukan hanya berkaitan dengan mekanisme izin, tetapi berkaitan dengan pemenuhan hak rakyat dan solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial. Dengan mendorong skema perhutanan sosial ini, maka pengelolaan dan pemanfaatan hutan diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat ”. Kata Siti. Staf khusus Kepala Kantor Staf Presiden Noer Fauzi Rachman menjelaskan bahwa tema “Ini saatnya untuk rakyat!” sengaja diambil sebagai penanda baru perubahan arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan. “Sebelumnya pengelolaan hutan banyak diberikan untuk badan-badan usaha skala raksasa. Banyak rakyat miskin di dalam dan sekitar hutan termasuk di wilayah-wilayah konsesi tersebut. Alokasi lahan bagi perusahaan-perusahaan tersebut juga berdampak buruk bagi keanekaragaman hayati termasuk binatang-binatang eksotis,” ujarnya. Noer Fauzi melanjutkan bahwa untuk mencapai tujuan baru ini, maka diperlukan pendekatan dan cara kerja yang baru. Dua hal mendasar yang perlu dilakukan ialah pertama pengakuan hak-hak masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan. Selain itu juga perlu pengalokasian izin-izin bagi rakyat dalam mengelola hutan. Kemitraan melihat pelaksanaan Sarasehan PeSoNa yang berlangsung tanggal 6-7 September 2016 di Manggala Wanabakti, Jakarta, sebagai arena yang penting dalam mengembangkan perhutanan sosial sebagai bagian dari perbaikan tata kelola sumber daya alam dan mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan amanat konstitusi. Direktur Eksekutif Kemitraan, Monica Tanuhandaru menyatakan, ”Perhutanan sosial merupakan kebijakan yang kami dukung. Ini merupakan langkah maju bagi pemerintah. Tema sarahasehan “Ini saatnya untuk Rakyat!” perlu didukung oleh seluruh direktorat yang ada di KLHK, agar target 12,7 juta ha untuk rakyat itu dapat dicapai.” Monica melanjutkan agar Perhutanan Sosial berkontribusi signifikan bagi penghidupan masyarakat, maka kerjasama lintas kementerian termasuk dengan pemerintah daerah menjadi keniscayaan. Setelah KLHK memberikan akses lahan bagi rakyat, maka dibutuhkan dukungan dari sektor lain seperti akses permodalan, teknologi, pasar dll.

Perhutanan sosial merupakan solusi penting dalam dua hal. Pertama, skema ini diharapkan menjadi terobosan bagi pemerintahan Joko Widodo dalam upaya pengentasan kemiskinan khusunya masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Kedua, skema ini sebagai upaya pemenuhan komitmen Indonesia kepada dunia internasional dalam target penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang disampaikan dalam forum COP21 di Paris tahun lalu. Perhutanan sosial yang menitikberatkan pengelolaan oleh rakyat merupakan solusi bagi kedua isu tersebut. Pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan kearifan lokalnya bisa melindungi hutan dari kerusakan lingkungan dan juga memberikan keadilan

--- s e l e s a i ---

Tentang Informasi tentang Kemitraan/Partnership dapat dilihat di www.kemitraan.or.id

Kontak Media Widya Tresna Utami Telepon: (62-21) 72790028 E-mail: widya@intermatrix.co.id

Hasbi Berliani

Telepon: 0812-3752 077 E-mail: hasbi.berliani@kemitraan.or.id