PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PENGELOLAAN DANA DI DESA

MENGENALI RESIKO-RESIKO DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

PATI, 29 MARET 2017

PENGENDALIAN

vs

PENGAWASAN

2

PENGAWASAN

WAS MASY

WAS LEGISLATIF

WAS FUNGSIONAL

EKSTERN INTERN

PERAN INSPEKTORAT (APIP)

PELAKSANA KEG.

Mengurangi PELUANG Korupsi

Menghilang-kan NIAT Korupsi TIDAK

TERJADI PENYIMPA

NGAN

PE

MB

INA

AN

PE

NG

AW

AS

AN

- CONSULTING PARTNER - QUALITY ASSURANCE

- WATCH DOG

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

LEMBAGA

INDIVIDU

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

KOMPETENSI

MEMPERKUAT INTERNAL CONTROL

GOOD GOV.

TUJUAN UTAMA PENGAWASAN

MEMBERIKAN REKOMENDASI PELAKSANAAN KEGIATAN LEBIH EFEKTIF, EFISIEN DAN EKONOMIS

PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH

MEYAKINI ATAS KEPATUHAN THD PERATURAN PER-UU-AN

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN YANG HANDAL

PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN/MANAJEMEN RESIKO

Jenis pengawasan APIP*

ASSURANCE ACTIVITY

• AUDIT

• REVIU

• EVALUASI

• MONITORING

CONSULTATIVE ACTIVITY

• ASISTENSI

• SUPERVISI

• KONSULTANSI

• FASILITASI

• TRANSFER OF KNOWLEDGE

*PASAL 48 PP 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP

KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017

PERMENDAGRI No 76 Tahun 2016

Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan Penyelenggaraan Pemda Tahun 2017

Psl 5 Pelaksanaan pengawasan meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah.

Psl 6 Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi (termasuk selaku perangkat Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat), meliputi: A. Pengawasan umum thd peny. Pemerintahan daerah Kab/Kota B. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan

daerah Kab/Kota; C. Pembinaan dan pengawasan thd perangkat daerah provinsi.

Prioritas jakwas terkait DESA (2017)

• Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah thd Dana desa

• Fasilitasi kerjasama antar desa

• Pemeriksaan sehubungan penanganan DUMAS

DANA REALOKASI DESA (DD)

ALOKASI DANA DESA (ADD)

DBH PDRD KE DESA

BANTUAN KEUANGAN KE DESA

SEMAKIN BESAR DANA DIKELOLA SEMAKIN RAWAN PENYIMPANGAN

HATI-HATI !!!

TIDAK ADA PERATURAN YANG BAIK ATAU BURUK….

YANG ADA HANYALAH ORANG YANG MELAKSANAKAN PERATURAN DENGAN CARA YANG BAIK ATAU DENGAN CARA BURUK….

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

12

ALUR SPIP

(PRAKSIS)

LINGKUNGAN YANG BAIK MEMBUAT

ORANG BAHAGIA BEKERJA LEBIH PRODUKTIF

PEGAWAI BERBAHAGIA

LINGKUNGAN PENGENDALIAN SUB UNSUR

14

penegakan INTEGRITAS dan

NILAI ETIKA

komitmen terhadap KOMPETENSI

KEPEMIMPINAN yang kondusif

pembentukan STRUKTUR

ORGANISASI yang sesuai dengan

kebutuhan

pendelegasian WEWENANG dan

TANGGUNG JAWAB yang tepat

penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SUMBER

DAYA MANUSIA;

perwujudan peran APIP yang efektif

HUBUNGAN KERJA yang baik dengan

instansi pemerintah terkait

15

AREA POTENSI KORUPSI DI PEMERINTAHAN

PROSES PENYUSUNAN DAN ALOKASI

PENGADAAN BARANG DAN

JASA

PERIJINAN

• INTERVENSI PIHAK LUAR • BANSOS/HIBAH TIDAK TEPAT • ALOKASI YG TDK FOKUS PD KEPENTINGAN PUBLIK • TIDAK TAAT AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN

(PERENCANAAN, PELAKS, PENATAUSAHAAN)

• PERSEKONGKOLAN TENDER • MARK-UP HARGA • SPESIFIKASI TIDAK SESUAI • PELAKSANA TIDAK INDEPENDEN

• SUAP & GRATIFIKASI • PUNGLI • PELAYANAN TIDAK PRIMA • PROSES TIDAK TRANSPARAN

- PERKA LKPP 13/2013

- PERKA LKPP 22/2015

PEDOMAN TATA CARA PBJ DI DESA

TATACARA PBJ DI DESA

• Kepala Daerah menetapkan Tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dibayai dari APBDes dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.

• PBJ dilakukan scr swakelola dgn memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan scr gotong royong dgn melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Jika tidak dapat dilakukan dgn cara swakelola baik sebagian atau seluruhnya, maka baru dilaksanakan dengan penyedia barang/jasa yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.

• Setiap desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui surat keputusan Kepala Desa yg terdiri atas unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan PBJ.

• Penyedia barang/jasa harus memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya.

TITIK KRITIS PBJ DI DESA Kepala Daerah belum menetapkan Tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dibayai dari APBDes dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota

Kegagalan mengidentifikasi kebutuhan

• Tidak paham prinsip perencanaan

• “Kebutuhan” berdasarkan keinginan

• Ada “titipan”

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak sesuai ketentuan

• Tidak dibentuk dalam Keputusan Kepala Desa.

• Tidak melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan desa

Pemilihan metode pelaksanaan tidak tepat

• Antara Swakelola atau dengan Penyedia

Memulai proses PBJ sebelum seluruh sumber daya siap

• Ijin

• Anggaran/dana

• Pembebasan lahan, dll

YANG PERLU DIPERHATIKAN Yang menyusun rencana pelaksanaan pengadaan (Rencana Anggaran Biaya/RAB, Spesifikasi Teknis, dan Gambar) adalah TPK.

Yang melaksanakan pemilihan penyedia juga adalah TPK

Bukti transaksi <Rp200jt (nota, faktur pembelian, atau kuitansi) untuk dan atas nama TPK

Diperlukan penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dr anggota TPK (khusus konstruksi)

Perlu rutin mengendalikan pelaksanaan pekerjaan

• Waktu

• Progres fisik Setiap pengeluaran belanja harus didukung bukti yg lengkap dan disahkan oleh Sekretaris Desa.

TPK menyerahkan hasil PBJ kpd Kepala desa dgn BAST.

AWAS PENYEDIA BARANG/JASA INTEGRITAS RENDAH

Alamat palsu

Pinjam “bendera”

Ijin usaha “PALUGADA”

Hanya fokus keuntungan, mengabaikan pemenuhan persyaratan dan kualifikasi

Bersekongkol utk mempengaruhi proses dan hasil tender

Tidak bertanggung jawab pd pelaksanaan pekerjaan

Mengganggu pelaksanaan pekerjaan jika tidak dimenangkan

#SetialahPadaKebaikan

TERIMA KASIH