Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

REFORMASI BIROKRASI DAN PERAN BIROKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA2008

PENDAHULUAN

APARATUR NEGARA MERUPAKAN SALAH SATU PILAR DALAM MEWUJUDKAN “GOOD GOVERNANCE”

PEMERINTAH DUNIA USAHA

MASYARAKAT

PERAN MASING-MASING PILAR

1. APARATUR NEGARA, MERUMUSKAN LANGKAH SRATEGIS DAN UPAYA KREATIF GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA ADIL, DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT

2. SWASTA, MENGEMBANGKAN SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN DENGAN MANAJEMEN YANG PROFESIONAL

3. MASYARAKAT, BERPERAN AKTIF MENJAGA KEHARMONISAN SOSIAL DAN MENUMBUHKAN KARYA DAN KARSA SESUAI KEAHLIANNYA MASING-MASING

REFORMASI MUTLAK DILAKUKAN

KARENASEGENAP KOMPONEN BANGSA TERPACU UNTUK MEMPERBAIKI DAN MENGEMBANGKAN SISTEM, TATA KERJA, DAN UPAYA-UPAYA LAINNYA KEARAH KEMAJUAN

ALASAN PERLUNYA REFORMASI BIROKRASI

1. BIROKRASI BUKAN LEMBAGA DEMOKRATIS2. BIROKRASI SANGAT KUAT3. BIROKRASI SENTRALISTIS4. BIROKRASI OTORITARIAN

BIROKRASI BERKUASA,RAKYAT KORBAN AROGANSI

BIROKRAT

TUGAS KEMENTERIAN PAN

MERUMUSKAN KEBIJAKAN DAN MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI SUATU PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN YANG HARUS DITANGANI SECARA SISTEMATIS DAN BERKELANJUTAN

LANGKAH STRATEGIS

1. PENATAAN KELEMBAGAAN2. PENATAAN SISTEM KEPEGAWAIAN/SDM

APARATUR3. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

DAN KETATALAKSANAAN4. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN

AKUNTABILITAS APARATUR

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL BIROKRASI

1. MENUNTASKAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM BENTUK PRAKTIK KKN DENGAN CARA:a. PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCEb. PEMBERIAN SANKSIc. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN APARATUR (WASNAL, WASFUNG, WASMAS)d. PENINGKATAN BUDAYA KERJA


2. MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA MELALUI:a. PENATAAN KEMBALI FUNGSI-FUNGSI KELEMBAGAAN PEMERINTAH AGAR BERFUNGSI MEMADAI, RAMPING, LUWES DAN RESPONSIFb. PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KETATALAKSANAAN DAN PROSEDURc. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM

APARATUR


3. MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DENGAN CARA:a. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

TERUTAMA PELAYANAN DASARb. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT UNTUK

DAPAT BERPARTISIPASI DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAN MENGAWASI JALANNYA PEMERINTAHAN

(PERPRES NO 7/2005 PJM 2004-2009)

PROGRAM UTAMA

PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA DIFOKUSKAN PADA

1. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KKN

2. PENINGKATAN KINERJA APARATUR MELALUI PENERAPAN SISTEM PENGGAJIAN YANG BERBASIS MERIT

3. PENYELESAIAN MASALAH PEGAWAI HONORER, PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL), DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK

1. PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK2. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN

AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA3. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN4. PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

SDM APARATUR5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR NEGARA7. PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN

DAN KEPEMERINTAHAN

PENANGANAN PERMASALAHAN AKTUAL

1. PROGRAM KELEMBAGAAN- PENYUSUNAN PERPRES TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPND (PERPRES NO 9 DAN 11 TAHUN 2005)- PENYUSUNAN PERPRES TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA DAN LPND (PERPRES NO 10 DAN 12 TAHUN 2005)- PENATAAN LEMBAGA NON STRUKTURAL- PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH


2. PROGRAM SUMBER DAYA APARATUR- PENETAPAN PEJABAT ESELON I MELALUI TPA- SELEKSI CPNS- BUDAYA KERJA APARATUR (MIND SETTING)

3. PROGRAM KETATALAKSANAAN APARATUR - PENYELESAIAN RUU HUBUNGAN KEWENANGAN

PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH- PENYELESAIAN RUU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


4. PROGRAM AKUNTABILITAS APARATUR- PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA APARATUR- KERJASAMA DENGAN KPK DAN INSTANSI TERKAIT

DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KKN- RENCANA STRATEGIS PEMBUATAN LAKIP SESUAI INPRES

7/19995. PROGRAM BIDANG PELAYANAN PUBLIK

- KONSOLIDASI/KOORDINASI PELAYANAN PUBLIK- PENYELESAIAN RUU PELAYANAN PUBLIK


6. PROGRAM PENGAWASAN- KOORDINASI PENGAWASAN FUNGSIONAL- TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN- PROGRAM PEMBERANTASAN KKN, TINDAK LANJUT INPRES 5/2004- TINDAK LANJUT KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN KPK TENTANG PENGADUAN MASYARAKAT- PELAKASANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA

KUNCI KEBERHASILAN

1. KONSISTENSI POLITICAL WILL, SUNGGUH-SUNGGUH, SERIUS DALAM PEMBERANTASAN KKN SERTA PERUBAHAN POLA PIKIR (MIND SET)

2. MENINGKATNYA KESAMAAN PERSEPSI DALAM TUJUAN, POLA TINDAK SERTA RENCANA

3. MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBERANTASAN KKN

4. ADANYA KESEPAKATAN PENERAPAN SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN)

5. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TUMPANG TINDIH

6. PENATAAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

REFORMASI HARUS MENYENTUH

PERUBAHAN ATAS

1. MIND SET2. CULTURAL SET3. MANAJEMEN PEMERINTAHAN

BERBASIS KINERJA

SEHINGGA

DENGAN: (1) MIND SETTING, (2) CULTURAL SETTING DAN (3) SISTEM MANAJEMEN BERBASIS KINERJA

UNTUK: MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT

AKHIRNYA PELAYANAN OLEH BIROKRASI: MENJADI PRIMA DAN MEMUASKAN

POLA SIKAP APARATUR NEGARA

1. SETIAP APARATUR NEGARA HARUS MERUBAH MIND SET

2. LAKSANAKAN - 4W (WELL PLAN, WELL ORGANIZE, WELL ARANGEMENT, WELL CONTROL)MENERAPKAN- 4C (CONCEPT, COMPETENCE, CONNECTIONS,

COMMITMENT)DIBARENGI- 2K (KONSISTENSI DAN KESERIUSAN) DAN PERUBAHAN POLA PIKIR

POLA SIKAP APARATUR NEGARA

PERHATIKAN - 6W (WELL SELECTED, WELL MOTIVATED, WELL EDUCATED, WELL TRAINED, WELL EQUIPED, WELL PAID)MENERAPKAN- 8C (COMMITMENT,CONCENTRATION, CAPABILITIES,

CAPACITY, COLLABORATION, COMMERCIALIZATION,CULTURE, COMMUNITY), GOOD GOVERNANCE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN KEMBANGKAN BIROKRAT WIRAUSAHA

Government & Nonprofit

Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia