Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018

  • View
    87

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018

  1. 1. PRESENTO INFO@PRESENTO.COM PRESENTO.COM1.800.125.1036 RAPAT KERJA KOMISI V DPR-RI PEMBAHASAN PENYEMPURNAAN ALOKASI ANGGARAN MENURUT FUNGSI DAN PROGRAM KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MITRA KERJA KOMISI V DPR-RI DALAM RAPBN TA. 2018 SESUAI HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPR-RI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
  2. 2. 1. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TA. 2018 ... 3 2. RKA TA. 2018 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN . 6 3. KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN . 10 2 OUTLINE PAPARAN
  3. 3. PERPRES NO : 79 TAHUN 2017 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TA. 2018 3
  4. 4. TEMA RKP 2018 TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018 Memperbaiki Kualitas Belanja; Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif; Peningkatan daya saing dan nilai tambah industry; Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur. Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 4 Peningkatan Kualitas Money Follow Program dan bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial RKP 2015*) Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan RKP 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas RKP 2017 Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah RKP 2018 MEMACU INVESTASI DAN MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS RKP 2019 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
  5. 5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) TA. 2018 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 5
  6. 6. ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 Rp. 000,- NO UNIT KERJA ESELON I RENSTRA TAHUN 2015-2019 PAGU KEBUTUHAN TAHUN 2018 PAGU INDIKATIF TAHUN 2018 USULAN PERUBAHAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2018 PAGU ANGGARAN TAHUN 2018 *) PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018 1 Sekretariat Jenderal 1.087.927.000 887.031.193 469.829.636 580.135.964 580.135.964 580.135.964 2 Inspektorat Jenderal 116.120.000 102.912.757 91.180.383 106.110.822 106.110.822 106.110.822 3 Ditjen Perhubungan Darat 13.481.219.000 13.816.864.996 4.089.117.385 4.582.007.686 4.582.007.686 4.582.007.686 4 Ditjen Perhubungan Laut 25.362.225.000 16.199.646.213 12.225.855.297 11.600.486.955 11.600.486.955 11.600.486.955 5 Ditjen Perhubungan Udara 17.620.360.000 18.978.031.081 9.311.683.599 9.146.557.582 9.146.557.582 9.162.040.051 6 Ditjen Perkeretaapian 63.253.295.000 45.804.109.928 17.420.572.530 17.594.763.606 17.296.256.780 17.296.256.780 7 Badan Litbang 237.048.000 235.786.825 114.821.969 143.830.906 143.830.906 143.830.906 8 BPSDMP 6.819.239.000 5.528.975.652 4.638.487.680 4.527.496.007 4.527.496.007 4.527.496.007 9 BPTJ 547.949.043 507.942.011 124.585.304 204.744.255 204.744.255 204.744.255 TOTAL 128.525.382.043 102.061.300.655 48.486.133.783 48.486.133.783 48.187.626.957 48.203.109.426 6
  7. 7. NO. UNIT KERJA PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RANCANGAN ALOKASI ANGGARAN PAGU PENGGUNAAN PNBP PAGU PENGGUNAAN BLU 1. Sekretariat Jenderal 580.135.964 - - 580.135.964 2. Inspektorat Jenderal 106.110.822 - - 106.110.822 3. Ditjen Perhubungan Darat 4.582.007.686 - - 4.582.007.686 4. Ditjen Perhubungan Laut 11.600.486.955 - - 11.600.486.955 5. Ditjen Perhubungan Udara 9.146.557.582 (52.662.192) 68.144.661 9.162.040.051 6. Ditjen Perkeretaapian 17.296.256.780 - - 17.296.256.780 7. Badan Litbang 143.830.906 - - 143.830.906 8. BPSDMP 4.527.496.007 - - 4.527.496.007 9. BPTJ 204.744.255 - - 204.744.255 TOTAL 48.187.626.957 48.203.109.426 PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018 Rp. 000,- 7 Catatan : Perubahan PNBP dan BLU sesuai Surat Ketua Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/18752/DPR RI/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017
  8. 8. Kegiatan RKA 2018 Kemenhub Berdasarkan Pendekatan dan Prioritas Pembangunan Berbasis Kewilayahan Mendukung 3 KSPN meliputi KSPN Mandalika, KSPN Danau Toba dan KSPN Borobudur Mendukung 3 Kawasan Industri (KI) yaitu KI Sei Mangkei, KI Morowali dan KI Bantaeng Mendukung 5 Kawasan Ekonomi Khusus yaitu KEK Sorong, KEK Tanjung Kelayang, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans- Kalimantan (MBTK), dan KEK Morotai Direktif Presiden, Masukan DPR dalam Raker, RDP dll Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres 58/2017 (41 Proyek Transportasi) Proyek Prioritas Nasional sesuai Perpres 79/2017 tentang RKP 2018 (126 Proyek Prioritas Transportasi) Proyek Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Transportasi untuk mengakomodasi kepentingan daerah sebanyak 187 kegiatan Pembangunan Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Daerah Perbatasan di 32 Kabupaten/Kota (13 Provinsi) Daerah Tertinggal di 88 Kab/Kota (21 Provinsi) Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan (291 Try) Penyeberangan (307 Lintas) Angkutan Laut (113 Try) Angkutan Udara (211 Rute) Subsidi RoRo Long Distance Ferry (Jakarta- Surabaya) Jembatan Udara di 18 rute Tol Laut di 15 rute Program Kerakyatan yang dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat Kapal Pelayaran Rakyat sebanyak 100 Unit Bus Sekolah sebanyak 120 Unit 8
  9. 9. Pembangunan dan Pengembangan Terminal dan Pelabuhan SDP; Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut; Pembangunan dan Pengembangan Bandara; Pembangunan dan Pengembangan Jaringan KA; Pengembangan Infrstruktur Perhubungan di Wilayah Tertinggal, Terluar dan Perbatasan Negara; Pembangunan Kapal, Pengadaan Bus; Pembangunan Kampus Diklat Beserta Kelengkapannya. PENINGKATAN KAPASITAS : Belanja Operasional (Gaji, Tunjangan, Operasional Lainya); Penyusunan, Pemenuhan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Lingkungan Hidup Program Strategis Perhubungan, Serta Peraturan Perundang-undangan; Litbang dan Kegiatan Pengawasan Internal; Penataan Organisasi; Komunikasi dan Kehumasan. TATA KELOLA & REGULASI (DUKUNGAN MANAJEMEN) : Pembangunan Faskes LLAJ dan Jembatan Timbang; Pembangunan SBNP; Pembangunan Kapal Negara (Kapal Patroli & Kapal Navigasi); Pembangunan dan penyediaan fasilitas keselamatan penerbangan (fasilitas keamanan, fasilitas pendaratan visual dan Pagar Pengaman); Pembangunan SINTELIS KA; Pengerukan Alur dan Break water. PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI : Rehabilitasi Terminal, Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Laut, Bandara serta Kampus Diklat; Docking kapal perintis; Subsidi Pelayanan Perintis (LLAJ, Penyeberangan, Angkutan Laut, Angkutan Udara dan KA); Integrasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Pusdatin; Pengembangan dan Pembangunan Sistem Perizinan Secara On Line; Penyusunan Pedoman dan SOP; Peningkatan Kualitas SDM Perhubungan. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN : FOKUS & PRIORITAS PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN (Rp. 48,203 T) 9 FOKUS & PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERHUBUNGAN TAHUN 2018
  10. 10. Pengadaan BRT : 300 unit Pembangunan Terminal Tipe A : 16 lokasi Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tipe A : 40 lokasi Pembangunan Kapal Penyeberangan : 7 unit Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan : 20 lokasi Pembangunan Jalan KA sepanjang 626 kmsp Peningkatan dan Rehabilitasi Jalur KA sepanjang 15 kmsp KEGIATAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SESUAI DENGAN RANCANGAN PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018 Pembangunan / Rehabilitasi Pelabuhan Laut 169 lokasi Pembangunan Kapal Perintis 70 unit Penyelesaian dan lanjutan Pembangunan 8 Bandara Baru Subsidi angkutan udara perintis (Angkutan penumpang 211 rute dan kargo 18 rute) Program pemenuhan keamanan dan keselamatan penerbangan di 54 lokasi Program peningkatan kapasitas Bandara di 14 lokasi dan pengembangan terminal di 12 lokasi Lulusan SDM Transportasi Darat : 8.405 orang Lulusan SDM Transportasi Laut : 523.450 orang Lulusan SDM Transportasi Udara : 10.708 orang Lulusan SDM Transportasi Aparatur : 9.047 orang 10 TRANSPORTASI DARAT PERKERETAAPIAN TRANSPORTASI LAUT BPSDM PERHUBUNGAN TRANSPORTASI UDARA Pembangunan Bangunan Khusus 1 Unit Pengadaan Bus Sekolah : 120 unit
  11. 11. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Telp. +62 21 3811308, 3505006 Fax. +62 21 3522338 TERIMA KASIH