13
DEKLARASI : 5 JULI 2003 DI PON.PES.DARUSSA’ADAH BULUS KRITIG PETANAHAN

Profil formasi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Profil formasi

DEKLARASI : 5 JULI 2003DI PON.PES.DARUSSA’ADAHBULUS KRITIG PETANAHAN

Page 2: Profil formasi

MENGAPA FORMASI DIDIRIKAN? Desa hanya dianggap sebagai pemerintahan

“pelengkap penderita”. Semua kepatuhan kepada pemerintahan lebih atas harus dimiliki desa

Pengkebiran partisipasi dan atau mobilisasi partisipasi selalu menjadikan pemerintahan desa dan masyarakatnya semakin tidak memiliki keberanian untuk berinovasi dalam merumuskan kebijakan desa atas dasar prakarsa lokal desa.

Politisasi terhadap penyelenggaraan desa oleh pemerintahan lebih atas, menjadikan desa bukan sebagai pelayan masyarakat tetapi hanya menjadi pelayan pemerintahan lebih atas secara administratif.

Kewenangan yang diberikan desa bersifat “semua” dan tidak pernah dibarengi dengan penyerahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan secara lebih mandiri.

FORMASI atau Forum Masyarakat Sipil adalah Wadah kekuatan berbagai elemen masyarakat sipil yang mempunyai visi mewujudkan kedaulatan desa dan hak masyarakat yang terpinggirkan di Kabupaten Kebumen. FORMASI yang dideklarasikan tanggal 5 Juli 2003 proses diskusi dan assessment untuk membangun kesepahaman dimulai sejak tahun 1999, sehingga kelahirannya sudah dianggap tidak prematuer lagi dan siap melakukan pengawalan dan gerakan advokasi

Page 3: Profil formasi

VISI FORMASIRAKYAT TERBEBAS DARI PENINDASAN, KETIDAKADILAN, KETIDAKBERDAYAAN, KETERGANTUNGAN, KEMISKINAN DAN

KEBODOHAN SERTA TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BAIK( Demokratic Governance )

Page 4: Profil formasi

MISI FORMASI

• Mengupayakan tegaknya kedaulatan rakyat sebagaimana cita-cita desentralisasi dan otonomi daerah

• Mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik

( Democratic Governance )• Mendorong tegaknya keadilan

hukum• Mendorong terwujudnya sikap

kritis rakyat• Mendorong bangkitnya ekonomi

kerakyatan

Page 5: Profil formasi

TUJUAN FORMASI• Memperkuat sensitifitas dan sikap kritis

berbagai issue kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah

• Memperkuat partisipasi dan posisi tawar rakyat berkait pelaksanaan Otonomi Daerah

• Membangun kesetaraan berfikir dan bertindak dalam setiap upaya penguatan masyarakat

• Mengembangkan sinergisitas masyarakat yang kritis, inovatif, kreatif dan konstruktif

Page 6: Profil formasi

FUNGSI FORMASI

• Sebagai wahana konsultasi publik• Wahana elaborasi isu lokal• Sebagai wahana mediasi antar kepentingan

masyarakat• Pusat Pembelajaran Rakyat

Page 7: Profil formasi

Bidang Garap

Formasi

• Penguatan Desa• Penguatan Petani

• Pemberdayaan Perempuan• Hukum & Kebijakan Publik

• Penguatan Ekonomi Rakyat• Pendidikan dan Pelatihan

• Penguatan Jaringan

Page 8: Profil formasi

a. Terwujudnya perimbangan keuangan antar desa dan kabupatenb. Bangkitnya budaya lokal desa yang lama terkikis oleh kekuasaan

otoriterc. Bangkitnya sistem perekonomian desa yang mengutamakan azas

kebersamaan dan kekeluargaand. Adanya proteksi terhadap perilaku eksploitatif atas potensi dan

kekayaan desae. Terwujudnya pemerintahan desa yang baik.f. Bangkitnya sikap kritis dan partisipasi aktif warga dalam setiap

proses pengambilan kebijakan desa

1. PENGUATAN DESATerwujudnya kemandirian desa

melalui otonomi desa

Page 9: Profil formasi

2. PENGUATAN PETANIKedaulan Petani

Pengorganisasian dan Penguatan Petani Penguatan Budi daya lokal Penguatan jaringan pasar

Pengelolaan SDA

3. PEMBERDAYAANPEREMPUANMemperadabkan Laki-laki dan Perempuan

Penguatan hak-hak perempuan Peningkatan partisipasi perempuan Peningkatan akses perempuan Dekonstruksi budaya patriarkis

Page 10: Profil formasi

4. HUKUM & KEBIJAKAN PUBLIK• Kajian hukum kritis• Partisipasi kebijakan Publik• Advokasi Kebijakan Publik

5. PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN Penguatan lembaga keuangan rakyat Penguatan ekonomi berbasis lokal

Pengembangan jaringan pasar rakyat Kontrol kebijakan anggaran untuk masyarakat miskin

Page 11: Profil formasi

4. HUKUM & KEBIJAKAN PUBLIK• Kajian hukum kritis• Partisipasi kebijakan Publik• Advokasi Kebijakan Publik

5. PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN Penguatan lembaga keuangan rakyat Penguatan ekonomi berbasis lokal

Pengembangan jaringan pasar rakyat Kontrol kebijakan anggaran untuk masyarakat miskin

Page 12: Profil formasi

6. PENDIDIKANTERWUJUDNYA DESENTRALISASI PENDIDIKAN

• Pemberdayaan Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah• Affirmatif action untuk rakyat kecil / bawah• Kontrol kebijakan dan anggaran pendidikan

7. PENGUATAN JARINGAN Terbangunnya koordinasi yang baik antar elemen forum

Capacity building Membangun sinergisitas kelembagaan di luar forum

Fund rishing

Page 13: Profil formasi

Advokasi Regulasi Daerah tentang Desa

Advokasi Perda ADD Advokasi Perda Partisipasi

Publik Advokasi SE Bupati Tentang

Petunjuk Tehnis Musrenbangdes, musrenbangcam, Forum SKPD

Advokasi Kuota Kecamatan Advokasi APBD Pengawalan Musrenbang Advokasi Perda

Penanggulangan Kemiskinan Kebijakan Publik Daerah

Lainnya

Fasilitasi perencanaan Desa Partisipatif (juara 1 nasional)

Fasilitasi penganggaran desa Fasilitasi tata kelola keuangan Desa Fasilitasi penyusunan Perdes Pemberdayaan ekonomi kelompok

perempuan miskin dan marginal Penguatan partisipasi kelompok miskin

dan perempuan marginal dalam kebijakan desa

Penguatan MDGs dan Penanggulangan Kemiskinan berbasis Desa

Penguatan Jender berbsis kelompok perempuan dan miskin desa

Penguatan forum-forum desa Pusat pembelajaran rakyat melalui

Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) dan

Learning Center 15 kabupaten / Kota Budget Resources Center ( BRC )