Embed Size (px)
Citation preview
PERAN CAMAT/KEPALA DISTRIK DALAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Berdasarkan UU No 6 / 2014 Tentang Desa
SOSIALISASI KEBIJAKAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN WILAYAH IV TAHUN 2016Jakarta – 11 Maret 2016
CAMAT DALAM UU DESA ( UU 6 / 2014 )
Pasal 49 ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
Pasal 53 ayat (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 83 TAHUN 2015
TENTANGPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
CAMAT DALAM UU PEMDA ( UU 23 / 2014 )
Pasal 25 ayat (6) Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan Pelaksanaannya kepada camat.
Pasal 225 ayat (1) Camat mempunyai tugas antara laian huruf (g.) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ( UU 23 / 2014 PASAL 25 AYAT 1 )a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras,
dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan
f. peraturan perundang-undangan;g. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
TUNTUTAN PERAN CAMAT / KEPALA DISTRIK
• CAMAT salah pelaksana tugas-tugas fasilitasi dan koordinasi namun sekarang banyak diberikan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap desa/kelurahan.
• CAMAT adalah pengelola desa/kelurahan dengan multi dimensi yang melingkupinya.
• CAMAT perlu memiliki kemampuan managemen yang tangguh baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan fungsi kontrolnya.
RUANG INOVASICAMAT / KEPALA DISTRIK
• UU 23 Tahun 2014 juga membuka ruang untuk berinovasi. • Pelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien,• Pelayanan publik yang baik, • Pemberdayaan masyarakat dengan tepat dan berhasil guna.
• Inovasi dalam koridor :• Peningkatan efisiensi, • Perbaikan efektivitas, • Perbaikan kualitas pelayanan, • Tidak ada konflik kepentingan, • Berorientasi kepada kepentingan umum, • Dilakukan secara terbuka, • Memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan • Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk
kepentingan diri sendiri (pasal 387). • Pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan
Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. (Pasal 389)
