Otonomi pendidikan

DASAR HUKUM DAN IMPLEMENTASI OTONOMI

PENDIDIKAN

DEDDY S. BRATAKUSUMAH2009

TEMU KONSULTASI BIDANG HUKUM ORTALA, DEPDIKNAS,

BATAM, 22 – 24 MARET 2009

BANGSA BERNEGARA

SUATU BANGSA BERNEGARA BUKANLAH SUATU TAKDIR DARI YANG MAHAKUASA, MELAINKAN SUATU KEPUTUSAN POLITIK DARI PARA PENDIRINYA

INDONESIA NEGARA KESATUAN

VISI NEGARA

VISI (CITA-CITA & TUJUAN) NEGARA:

“…NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR”

(ALINEA 2, PEMBUKAAN UUD 1945)

MISI PEMERINTAHAN NEGARA

MISI PEMERINTAH NEGARA INDONESIA:

“…MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN YANG ABADI DAN KEADILAN SOSIAL…”

(ALINEA 4, PEMBUKAAN UUD 1945)

BAGAN NEGARA KESATUAN

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH DAERAH

KEPADA PERANGKAT

PUSAT DI DAERAH

PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA

PROSES DESENTRALISASI

PROSES DEKONSENTRASI

DUA AZAS YANG KONTINUM

AZAS DESENTRALISASI DAN AZAS SENTRALISASI TIDAK BERSIFAT DIKOTOMIS TETAPI KONTINUM

TIDAK MUNGKIN DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI

DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI AKAN TERJADI DISINTEGRASI

DAERAH MENURUT UUD 1945PASAL 18

NEGARAKESATUAN

R.I

DAERAHPROPINSI

DAERAHKABUPATEN

DAERAHKOTA

MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI :- ASAS OTONOMI- PEMBANTUAN

FILOSOFI OTONOMI DAERAH

“BRINGING THE STATE CLOSER TO THE PEOPLE”

(MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT)

ARTINYAMENINGKATKAN PELAYANAN DAN

AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKAT

BUKANMENINGKATKAN KEKUASAAN

WUJUD OTONOMI DAERAH

1. DEMOKRATISASI DALAM SEGALA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT3. MENDEKATNYA DAN MENINGKATNYA

PELAYANAN MASYARAKAT4. KETERBUKAAN DALAM PROSES

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

IHWAL PENDIDIKAN

1. SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MENDAPAT PENDIDIKAN

2. SETIAP WARGA NEGARA WAJIB MENGIKUTI PENDIDIKAN DASAR DAN PEMERINTAH WAJIB MEMBIAYAINYA

3. SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL4. ANGGARAN PENDIDIKAN MINIMAL 20% DARI

APBN DAN APBD5. MEMAJUKAN IPTEK DENGAN MENJUNJUNG

TINGGI NILAI-NILAI AGAMA DAN PERSATUAN BANGSA UNTUK PERADABAN DAN KESEJAHTERAAN MANUSIA

(PASAL 31, UUD 1945)

DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN

DEKONSENTRASIPEMERINTAH

ADMINISTRATIF / WILAYAH

• KANWIL• KANDEP

PEMERINTAH PUSAT DELEGASI

• OTORITA

DAERAH OTONOM

• PROPINSI • KABUPATEN/ KOTA

DESENTRALISASI

PRIVATISASI

• SWASTA MURNI

• KEMITRAAN

PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN)

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT PUSAT

1. PERTAHANAN;2. KEAMANAN;3. YUSTISI;4. POLITIK LUAR NEGERI;5. MONETER; DAN6. AGAMA.

CONCURRENT(BERSAMA)

KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN

1. EXTERNALITAS (DAMPAK)2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN)3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI)

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT

URUSAN WAJIB(PELAYANAN DASAR)

URUSAN PILIHAN(POTENSI UNGGULAN)

MENGACU PADA STANDAR PELAYANAN

MINIMUM

KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN

1. EXTERNALITAS

SIAPA KENA DAMPAK (MANFAAT DAN BIAYA)

2. AKUNTABILITAS

YANG BERWENANG MENGURUS ADALAH PEMERINTAHAN YANG PALING DEKAT DENGAN DAMPAK TERSEBUT

3. EFISIENSI

MEMPERHATIKAN SKALA EKONOMI DAN CAKUPAN PELAYANAN

1. PUSATBERWENANG MEMBUAT NORMA-NORMA STANDAR, PROSEDUR, MONEV, SUPERVISI, FASILITASI DAN URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN EKSTERNALITAS NASIONAL

2. PROVINSIBERWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN EKSTERNALITAS REGIONAL (LINTAS KABUPATEN/KOTA)

3. KABUPATEN / KOTABERWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN EKSTERNALITAS LOKAL (DALAM SATU KABUPATEN/KOTA)

URUSAN SETIAP TINGKATAN

URUSAN WAJIB

SKALA PROPINSI1. PERENCANAAN DAN PENGEN-

DALIAN PEMBANGUNAN2. PERENC, PEMANFAATAN,

PENGAWASAN TATA RUANG3. PENYEL TIBUM DAN

KETENTRAMAN MASY4. PENYED SARANA DAN

PRASARANA UMUM5. PENANGANAN BID KESEHATAN6. PENYEL PENDIDIKAN DAN

ALOKASI SDM POTENSIAL7. PENANGANAN MASALAH

SOSIAL LINTAS KAB/KOT8. PELAYANAN BIDANG TENAGA

KERJA LINTAS KAB/KOTA9. FASILITASI PENGEMBANGAN

KOP, UKM, TERMASUK LINTAS KAB/KOTA

SKALA KABUPATEN / KOTA1. PERENC DAN PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN2. PERENC, PEMANFAATAN,

PENGAWASAN TATA RUANG3. PENYEL TIBUM DAN

KETENTRAMAN MASYARAKAT4. PENYEDIAAN SARANA DAN

PRASARANA UMUM5. PENANGANAN BIDANG

KESEHATAN6. PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN 7. PENANGGULANGAN MASALAH

SOSIAL8. PELAYANAN BIDANG TENAGA

KERJA9. FASILITASI PENGEMBANGAN

KOP, UKM

PROPINSI KABUPATEN / KOTA

URUSAN WAJIB

10. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

11. PELAYANAN PERTANAHAN, TERMASUK LINTAS KAB/KOT

12. YAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

13. YAN ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN

14. YAN ADM PENANAMAN MODAL, TERMASUK LINTAS KAB/KOTA

15. PENYEL PELAYANAN DASAR LAIN YANG BELUM DAPAT DILAKS OLEH KAB/KOTA

16. URUSAN WAJIB LAIN AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN

10. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

11. PELAYANAN PERTANAHAN12. PELAYANAN KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL13. PELAYANAN ADMINISTRASI

UMUM PEMERINTAHAN14. PELAYANAN ADMINISTRASI

PENANAMAN MODAL15. PENYELENGGARAAN

PELAYANAN DASAR LAIN16. URUSAN WAJIB LAIN AMANAT

PERATURAN PERUNDANGAN

PROPINSI KABUPATEN / KOTA

SISTEM PENDIDIKAN NASONAL

1. PEMERINTAH (NASIONAL):MENENTUKAN KEBIJAKAN DAN STANDAR UNTUK MENJAMIN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL

2. PROVINSI:KOORDINASI PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENYEDIAAN FASILITAS DIKDASMEN LINTAS KAB/KOTA

3. KABUPATEN / KOTA:MENGELOLA DIKDASMEN DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

4. PERGURUAN TINGGI: OTONOM (BHP)([email protected]) - SMS 0816968367

CONTOH HUBUNGAN ANTAR TINGKATAN

HUBUNGAN INTERELASI DAN INTERDEPENDENSI

CONTOH 1: URUSAN PENDIDIKAN DASMEN OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAURUSAN PENDIDIKAN DASMEN LINTAS

KAB/KOTA OLEH PEMERINTAH PROPINSI

URUSAN PERGURUAN TINGGI OLEH PEMERINTAH PUSAT

CONTOH 2: JALAN KAB/KOTA OLEH PEM KAB/KOTAJALAN PROPINSI OLEH PEM PROPJALAN NEGARA OLEH PEM PUSAT

HUBUNGAN INTERELASI DAN INTERDEPENDENSI

SISTEM PENDIDIKAN NASONAL1. JALUR PENDIDIKAN

- FORMAL - NON-FORMAL - INFORMAL

2. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL- PENDIDIKAN DASAR - PENDIDIKAN MENENGAH - PENDIDIKAN TINGGI

3. JENIS PENDIDIKAN- PENDIDIKAN UMUM - KEJURUAN - AKADEMIK - PROFESI - VOKASI - KEAGAMAAN - KHUSUS

PENGELOLAAN DIKDASMEN DALAM KONTEKS BERBAGAI UNDANG-UNDANG

([email protected]) - SMS 0816968367

UUD 1945

UU 20/2003

UU 17/2003

UU 32/2004

UU 33/2004

UU 25/2004

DIKTI

DIKDASMEN

DAU

DAK

RPJP

RPJM

RPJMD

PENGELOLAANDIKDASMEN DI KABUPATEN /

KOTA

APBD

APBN

MASYARAKAT

DESENTRALISASI PENDIDIKAN

1. PENGELOLAAN DIKDASMEN OLEH KABUPATEN / KOTA DAN MASYARAKAT

2. KORDINASI DAN PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDASMEN OLEH PROPINSI

3. PERGURUAN TINGGI OTONOM4. PENDIDIKAN KEDINASAN OLEH DEPARTEMEN /

LPND5. PENDIDIKAN KEAGAMAAN OLEH PEMERINTAH /

PEMDA DAN MASYARAKAT6. PENDIDIKAN KHUSUS OLEH PEMERINTAH /

PEMDA DAN MASYARAKAT


PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 38 TAHUN 2007

MENYANGKUT:

1. KEBIJAKAN,2. PEMBIAYAAN,3. KURIKULUM,4. SARANA DAN PRASARANA,5. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,6. PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN,


CONTOH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 38 TAHUN 2007

1. URUSAN PEMERINTAHPENGEMBANGAN DAN PENETAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (ISI, PROSES, KOMPETENSI LULUSAN, TENAGA KEPENDIDIKAN, SARANA DAN PRASARANA, PENGELOLAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENILAIAN PENDIDIKAN)2. URUSAN PROPINSIPENGALOKASIAN TENAGA POTENSIAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI DAERAH3. URUSAN KABUPATEN/KOTAPEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SERTA PENCABUTAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

PENYELENGGARAAN DAN/ATAU PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


TERIMA KASIH


Government & Nonprofit

Otonomi pendidikan