Embed Size (px)
Citation preview
Apa Itu NPWP?
Nomor Pokok Wajib PajakUntuk keterangan lebih lanjut, hubungi:
Account Representative
Kementerian Keuangan RIDirektorat Jenderal Pajak
Panduan ini bersifat informasi untuk memudahkan pemahaman masyarakat mengenai peraturan terkait.Beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tahun pencetakan lea�et 2014Nomor: PJ.091/KUP/L/001/2014-00
Nomor Pokok Wajib Pajak yang biasa kita kenal dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
NPWP dapat diperoleh dengan cara:1. mendaftarkan diri secara online dengan sistem
Aplikasi e-Registration melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id/);
2. mendaftarkan diri secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);
3. mengirimkan formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi melalui pos tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke KPP atau KP2KP yang sesuai dengan tempat tinggal atau kedudukan atau kegiatan usaha WP.
Persyaratan administrasi yang harus disiapkan adalah:
1. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:a. fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia
(WNI);b. fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas
(KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing (WNA).
2. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:a. fotokopi KTP bagi WNI, atau fotokopi
paspor, fotokopi KITAS atau KITAP untuk WNA, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) sekurang-kurangnya Lurah/Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik; atau
b. fotokopi e-KTP bagi WNI dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
1. Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang berorientasi pada pro�t (pro�t oriented):a. fotokopi akta pendirian atau dokumen
pendirian dan perubahan bagi WP Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT;
b. fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemda sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA; dan
c. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan
tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemda sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.
2. Badan dan BUT yang tidak berorientasi pada pro�t (non pro�t oriented):a. fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan
atau organisasi; danb. surat keterangan domisili dari pengurus
Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
3. Joint Operation (JO):a. fotokopi perjanjian kerjasama/akta
pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi (Joint Operation/JO);
b. fotokopi kartu NPWP bagi WNI masing-masing anggota JO yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;
c. fotokopi NPWP Orang Pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota JO, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemda sekurang-kurangnya Lurah/Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA;
d. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemda sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
1. surat penunjukan sebagai bendahara; 2. fotokopi KTP.
Apa sanksinya apabila tidak memiliki NPWP?
Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah: 1. fotokopi Kartu NPWP suami;2. fotokopi Kartu Keluarga; dan3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan
dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat mendaftar NPWP sendiri dapat menguasakan kepada orang lain, dengan melampirkan surat kuasa khusus.
1. fotokopi Kartu NPWP pusat atau induk; 2. surat keterangan sebagai cabang untuk WP
Badan; dan3. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemda sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi WP Badan; atau
4. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemda sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik atau surat pernyataan di atas meterai dari WP Orang Pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas bagi WP OPPT.
WP berstatus cabang dan WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)
Wanita Kawin
Berapakah biaya pendaftaran NPWP?
Semua pelayanan di kantor pajak tidak dipungut biaya, termasuk pendaftaran NPWP.
Setelah memiliki NPWP, apa yang harus dilakukan oleh WP?
Setelah memiliki NPWP, WP memiliki kewajiban untuk:1. menghitung pajak,2. menyetor/membayar pajak, dan3. melaporkan pajaknya.
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Apa sanksinya apabila tidak memiliki NPWP?
Pengertian
Nomor Pokok Wajib Pajak yang biasa kita kenal dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak?
Bagaimana cara memperoleh NPWP?Bagaimana cara memperoleh NPWP?
NPWP dapat diperoleh dengan cara:1. mendaftarkan diri secara online dengan sistem
Aplikasi e-Registration melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id/);
2. mendaftarkan diri secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);
3. mengirimkan formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi melalui pos tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke KPP atau KP2KP yang sesuai dengan tempat tinggal atau kedudukan atau kegiatan usaha WP.
Data pendukung apa saja yang perlu disiapkan dalam membuat NPWP?
Persyaratan administrasi yang harus disiapkan adalah:
1. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:a. fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia
(WNI);b. fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas
(KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing (WNA).
2. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:a. fotokopi KTP bagi WNI, atau fotokopi
paspor, fotokopi KITAS atau KITAP untuk WNA, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) sekurang-kurangnya Lurah/Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik; atau
b. fotokopi e-KTP bagi WNI dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
1. Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang berorientasi pada pro�t (pro�t oriented):a. fotokopi akta pendirian atau dokumen
pendirian dan perubahan bagi WP Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT;
b. fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemda sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA; dan
c. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan
tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemda sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.
2. Badan dan BUT yang tidak berorientasi pada pro�t (non pro�t oriented):a. fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan
atau organisasi; danb. surat keterangan domisili dari pengurus
Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
3. Joint Operation (JO):a. fotokopi perjanjian kerjasama/akta
pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi (Joint Operation/JO);
b. fotokopi kartu NPWP bagi WNI masing-masing anggota JO yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;
c. fotokopi NPWP Orang Pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota JO, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemda sekurang-kurangnya Lurah/Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA;
d. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemda sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
1. surat penunjukan sebagai bendahara; 2. fotokopi KTP.
Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah: 1. fotokopi Kartu NPWP suami;2. fotokopi Kartu Keluarga; dan3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan
dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.
1. fotokopi Kartu NPWP pusat atau induk; 2. surat keterangan sebagai cabang untuk WP
Badan; dan3. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemda sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi WP Badan; atau
4. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemda sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik atau surat pernyataan di atas meterai dari WP Orang Pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas bagi WP OPPT.
Orang Pribadi
Badan
Semua pelayanan di kantor pajak tidak dipungut biaya, termasuk pendaftaran NPWP.
Bendahara sebagai WP Pemungut/Pemotong
Setelah memiliki NPWP, WP memiliki kewajiban untuk:1. menghitung pajak,2. menyetor/membayar pajak, dan3. melaporkan pajaknya.
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
