Embed Size (px)
Citation preview
EVALUASI URTUG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA
Pemerintah Kabupaten PPU
bekerjasama dengan
PKP2A III LAN Samarinda
Latar Belakang
• Masalah kelembagaan menjadi isu penting dalam Roadmap
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU
• Salah satunya adalah adanya overlapping bukan hanya tugas
pokok dan fungsi antarSKPD saja, namun juga ada overlapping
antarunit kerja dalam lingkup SKPD.
• Kinerja reformasi birokrasi sangat diperlukan sehingga penguatan
dan penataan ulang terhadap tupoksi dan urtug harus dilakukan.
• Harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi menjadi sangat penting
dalam mendukung kinerja pemerintah kabupaten PPU.
FAKTA
Overlapping Tupoksi dan Urtug baik antarSKPD maupun maupun antarunitkerja dilingkup SKPD itu sendiri
Masih ditemukannya isi uraian tugas yang tidak sesuai dengan nama jabatan
Bahasa uraian tugas masih bersifat umum sehingga tidak menggambarkan uraian tugas suatu jabatan secara jelas
Tahapan Penyusunan Uraian Tugas
UU 23/2014 tentang Pemdadan PP 38 /2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, pasal 12 “ urusan pemerintahan yg
wajib & pilihan yg menjadi kewenangan daerah
ditetapkan dalam Perda”
Peraturan Daerah
tentang Urusan
Pemerintahan
PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, pasal 22 (1) “penyusunan OPD
berdasarkan pertimbangan adanya urusan
pemerintahan yang perlu ditangani”
Pembentukan Struktur
Organisasi dan Tata
Kerja SKPD
• Apa permasalahan yang timbul dalam Tupoksi dan uraian tugas setiap unit kerja dalam SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara
• Bagaimana melakukan penataan Tupoksi dan uraian tugas setiap unit kerja dalam SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara
RumusanMasalah
• Mengidentifikasi masalah terkait Tupoksi dan uraian tugas setiap unit kerja dalam SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara
• Merumuskan langkah-langkah rekomendasi yang harus dilakukan dalam rangka penataan Tupoksi SKPD yang berorientasi pada produktivitas, efektivitas dan efisiensi.
TujuanPenelitian
Metode
• Documentary Research: Peraturan Bupati tentang Tupoksidan Uraian Tugas
• Pengumpulan data melalui workshop, kuesioner danwawancara langsung dgn key informant
• Metode analisis menggunakan analisis perbandingansederhana terhadap tupoksi dan urtug yang ideal dengantupoksi dan urtug yang ada.
KERANGKA BERFIKIR
DOCUMENTARY
RESEARCH
Menganalisis berbagaidokumen kebijakan
terkait Tupoksi dan Urtug
HASIL DAN TEMUAN
Overlapping, ketidaksesuaian, tidak
standar, salahredaksional, dll
ANALISIS PERBANDINGAN
Standar Tupoksi danUrtug dengan fakta
lapangan
REKOMENDASI KEBIJAKAN
PENGUATAN DAN PENATAAN
TUPOKSI & URTUG
URAIAN TUGAS
Tugas adalah upaya pokok
dalam memproses bahan kerja dengan menggunakan peralatan tertentu menjadi
suatu hasil kerja
Ditulis dengan menggunakan kalimat aktif dan
menggambarkan tindak kerja (berawalan “me)
DISTRIBUSI HIRArkI TUGAS
JFU/JFT IV/III/JFT III/II/JFT II/I
“PENYIAPAN BAHAN” “RANCANGAN” “RANCANGAN FINAL” “PENETAPAN”(kumpulan data/ (naskah/isian formulir,dll) (Koreksian naskah,/ancangan, dll) (Pedoman, Rencana,dll)Informasi,dll)
9
Kata kunci uraian tugasmenurut tingkat manajemen
Eselon I Menetapkan, Merumuskan, Merencanakan, mengorganisasikan, Mengendalikan, Mengkoordinasikan, Mengarahkan, Membina
TM
TT
Eselon II Menetapkan, Merencanakan, Memimpin, Menetapkan,Mengendalikan, Mengkoordinasikan, Merumuskan, Membina,Mengarahkan, Menyelenggarakan, Mengevaluasi, Melaporkan.
TM
TTEselon III Merencanakan, Memimpin, Menetapkan, Mengendalikan,
Mengkoordinasikan, Merumuskan, Membina, Mengarahkan,Menyelenggarakan, Mengevaluasi, Melaporkan.
TM
TT
Eselon IV Memberi Petunjuk, Membimbing, Membagi Tugas, Memeriksa,Mengecek, Mengoreksi, Mengontrol, Membuat Laporan,merencanakan kegiatan, Melaksanakan, mempersiapkan,mengumpulkan Bahan
TM
TT
Temuan secara umum
Terdapat beberapafungsi manajemenyang dijalankanoleh pejabatanstructural yang tidak setingkat
Uraian tugas hanyadimiliki oleh
Pejabat Eselon IV
Jumlah uraiantugas antarjabatan
masih belumseimbang
Penulisan uraiantugas pokok masih
bersifat umum
Overlapping Tupoksi Internal SKPDNo SKPD Tugas Yang Overlap Unit Kerja Yang Bersinggungan Ket
1. Dinas Perhubungan,
Kebudayaan dan
Pariwisata
Melakukan pengawasan dan
pengendalian kegiatan lalu lintas
angkutan laut
Seksi Lalu Lintas
Angkutan Laut dan
Pelabuhan
Seksi Penunjang
Keselamatan
Pelayaran
Pada kedua seksi
terdapat tugas
tersebut
Menyiapkan kebijakan pengadaan
sarana pemasaran pariwisata
Seksi Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Produk Wisata
Seksi Promosi dan
Pemasaran Produk
Melaksanakan kebijakan nasional dan
provinsi serta penetapan kebijakan
dalam pembinaan usaha dan
penyelenggaraan usaha pariwisata
Seksi Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Produk Wisata
Seksi Promosi dan
Pemasaran Produk
Pada kedua seksi
terdapat tugas
tersebut
2.Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Menyiapkan bahan penyusunan data
statistik akta kependudukan dan
pencatatan sipil
Seksi Pengolahan
Data, Penyimpanan
dan Pemeliharaan
Dokumen
Seksi Informasi
Kependudukan
3.Dinas Pekerjaan Umum - Melaksanakan pekerjaan jalan
dan drainase jalan
- Melakukan fasilitasi peningkatan
manajemen pembangunan dan
pengelolaan sarana dan
prasarana perkotaan dan
pedesaan
Bidang Bina Marga Bidang Cipta Karya
4.Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Melakukan pengembangan usaha/
produksi
Seksi Usaha Tani Seksi Produksi
5. Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Pengawasan kehutanan Seksi Eksploitasi dan
Penatausahaan Hasil
Hutan
Seksi Penataan,
Pembinaan dan
Pengembangan
Hutan; dan Seksi
Keamanan dan
Perlindungan Hutan
Overlapping Tupoksi Internal SKPDNo SKPD Tugas Yang Overlap Unit Kerja YangBersinggungan Ket
6. Dinas Pertanian Menyediakan sarana prasarana
pertanian dan peternakan
Seksi Produksi
Tanaman Pangan
Seksi Pengelolaan
Lahan dan Air
7. Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja
Melaksanakan pembinaan
ketenagakerjaan
Seksi Hubungan
Industrial
Seksi Pengawasan
Ketenagakerjaan
8. BAPPEDA Membuat, mengelola dan
mempublikasikan data
Sub Bidang
Statistik, Pelaporan,
dan Evaluasi
Sub Unit lainnya
9. Badan Lingkungan
Hidup
Melakukan pengawasan terhadap
jenis usaha dan atau kegiatan yang
telah memiliki izin dan belum
memiliki izin lingkungan hidup
Sub Bidang
Pengkajian Dampak
Lingkungan
Sub Bidang
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
10. Badan
Penanggulangan
Bencana
Menyiapkan bahan/barang untuk
pemenuhan pemulihan prasarana
dan sarana
Sub Bidang
Kesiapsiagaan
Sub Bidang
Rehabilitasi
11. Kantor Ketahanan
Pangan
- Mengurusi cadangan pangan
- Mengurusi kerawanan
pangan
- Melakukan identifikasi
cadangan pangan masyarakat
- Melakukan penanganan dan
penyaluran pangan untuk
kelompok
- Melakukan Pengembangan
dan pengaturan cadangan
pangan
Seksi Ketersediaan,
Kerawanan dan
Distribusi Pangan
Seksi Konsumsi dan
Keamanan Pangan
No TugasYang Overlapp SKPD Yang Bersinggungan
1. Memberikan izin usaha angkutan pariwisata; izin usaha angkutan
barang; izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk
umum; izin pembuatan tempat penimbunan kayu (log pon), jaring
terapung dan keramba di sungai dan danau; izin jasa titipan untuk
kantor agen dan izin menyelenggarakan telekomunikasi, izin terhadap
instalatur kabel rumah/gedung; izin kantor cabang dan atau loket
pelayanan operator; izin galian untuk keperluan penggelaran kabel
telekomunikasi; izin instalasi penangkal petir; izin lokasi pembangunan
studio dan stasiun pemancar radio/televise; izin usaha pembuatan film;
izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing bidang kesenian
Dinas Perhubungan,
Kebudayaan dan
Pariwisata
Badan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal
2. Melaksanakan proses rekomendasi teknis penerbitan izin pengumpulan
limbah dan penyimpanan limbah
Badan Lingkungan Hidup Badan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal
3. izin praktek tenaga kesehatan dan tenaga lainnya di bidang kesehatan
serta izin pendirian Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan industri
obat lainnya
Dinas Kesehatan Badan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal
4. izin usaha perdagangan, tanda daftar gudang,
SKA dan fasilitasi kegiatan ekspor dan impor
Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Badan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal
5. Melaksanakan pembangunan gedung sekolah Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Dinas Pekerjaan Umum
6. - Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam
olahraga
- Memberikan penganugerahan dan penghargaan atlit berprestasi
Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
KONI
No TugasYang Overlapp SKPD Yang Bersinggungan
- Melaksanakan inventarisasi, pengelolaan penerangan dan
pemeliharaan di jalan umum, lampu hias serta dekorasi kota
- Melaksanakan pembangunan Ruang terbuka Hijau
Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan
Pemakaman
Dinas Pekerjaan Umum
8. Mitigasi bencana serta penetapan daerah rawan bencana Dinas Pertambangan Badan Penanggulangan
Bencana
9. Mempelajari dan melakukan evaluasi dokumen Analisis Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
Dinas Pertambangan Badan Lingkungan Hidup
10. Melakukan penanaman dibagian kiri dan kanan jalan (jalan provinsi) Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten
PPU
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Prov. Kaltim
11. Melaksanakan pengembangan usaha tani Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Dinas Pertanian
12. Melaksanakan penanganan orang gila/orang terlantar Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja
RSUD
13. Melakukan pengawasan tenaga kerja tambang Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja
Dinas Pertambangan
14. Melakukan pembangunan sarana kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum
15. Meningkatkan SDM petani dan penyuluh Kantor Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
Ketidaksesuaian Nomenklatur Unit Kerja DenganUraian Tugas
No SKPD Unit Kerja Uraian Tugas / Keterangan
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
Seksi Pendidikan dan Kesiswaan tidak terdapat uraian tugas yang terkait dengan
urusan kesiswaan
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
Sub Bagian Perencanaan Program - Melakukan pengelolaan informasi Nomor
Induk Siswa Nasional, Nomor Pokok
Sekolah dan Nomor Induk tenaga Kerja
- Menyampaikan penyusunan program
peningkatan sumber daya manusia satuan
kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
3. Dinas Pertanian Seksi Alat dan Mesin Pertanian - Melakukan pembinaan penerapan
teknologi pengelolaan hasil pertanian
- Melakukan analisa teknik dan ekonomi
terhadap efektifitas masa panen, pasca
panen, dan pengelolaan hasil pertanian
4. Inspektorat Subbagian Perencanaan Program Melakukan pengawasan pemerintahan daerah
dan pembangunan daerah
5. Dinas Kesehatan Subbagian Perencanaan Program - Menyusun dan mengkoordinasikan
program peningkatan sumber daya
manusia satuan kerja Dinas Kesehatan
- Menyampaikan penyusunan program
peningkatan sumber daya manusia satuan
kerja Dinas Kesehatan
Tugas Yang Belum Dapat Dijalankan SKPD
No Tugas SKPD
1. Melakukan promosi dan pemasaran produk Dinas Perhubungan,
Kebudayaan dan Pariwisata
2. - Menyusun dan melaksanakan standar norma dan
prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai
dasar pembinaan
- Melakukan pengawasan penggunaan buku
- Memproses tunjangan profesi guru
Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
3. Melakukan perizinan SPBU, perizinan yang berkaitan
dengan Migas, serta perizinan yang terkait pelabuhan
khusus dan terminal khusus
Dinas Pertambangan
4. Melaksanakan penyuluhan kehutanan Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
5. Melakukan penanganan lalu lintas ternak dan produk
hewan
Dinas Pertanian
Tugas SKPD Yang BelumTertuangDalam PerbuptentangTugas Pokok, Fungsi danUraianTugas
No Tugas SKPD
1. - Melaksanakan pemberian dana
Bosda kepada sekolah swasta dan
madrasah
- Melakukan verifikasi bantuan social
- Melakukan verifikasi calon penerima
beasiswa untuk mahasiswa,
siswa/murid
- Melakukan pengadaan tanah untuk
pembangunan gedung sekolah
Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
2. Terkait darurat bencana, dan penanganan
pekerjaan yang tidak teranggarkan pada
tahun berjalan
Dinas Pekerjaan Umum
3. - Mengadakan obat hewan dan alat
pendukung veternier
- Melaksanakan pembinaan Regu
Pengendali Hama (RPH) Tanaman
Pangan
- Melakukan pembinaan dan
monitoring Pos Pelayanan Agen
Hayati (PPAH) yang menjadi
Dinas Pertanian
4. Transmigrasi Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja
5. Mediasi permasalahan hubungan
industrial
Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja (Seksi
Hubungan Industrial)
6. Menyiapkan bahan penyusunan peta
rawan bencana
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Tugas SKPD Yang BelumTertuangDalam PerbuptentangTugas Pokok, Fungsi danUraianTugas
No Tugas SKPD
Promkes dan pembiayaan Dinas Kesehatan
8. - Melaksanakan penyusunan ketersediaan
energy dan protein per kapita
- Melaksanakan identifikasi cadangan pangan
pemerintah
- Menyusun ketersediaan informasi pasokan,
harga dan akses pangan di daerah
Kantor Ketahanan Pangan
(Seksi Ketersediaan,
Kerawanan dan Distribusi
Pangan)
9. Meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kantor Ketahanan Pangan
(Seksi Konsumsi dan
Keamanan Pangan)
10. - Melaksanakan peningkatan kapasitas
penyuluh
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi
kinerja penyuluh
- Melaksanakan peningkatan kapasitas petani
dan kelembagaan petani
- Menyiapkan data base kelembagaan petani
dan ketenagaan penyuluh
- Meningkatkan kemampuan dan klasifikasi
kelembagaan petani
- Meningkatkan kapasitas Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP)
Kantor Ketahanan Pangan
(Seksi Penyuluhan)
11. Mengelola aset pemerintah di luar daerah Setda (Sub Bagian Rumah
Tangga)
12. Menyelenggarakan pelayanan administrasi
terpadu kecamatan (PATEN)
Kecamatan (Seksi tata
Pemerintahan)
No SKPD
Overlapping
Tupoksi dan
Uraian Tugas
Internal SKPD
Overlapping
Tupoksi dan
Uraian Tugas
AntarSKPD
Ketidaksesuaian
Nomenklatur Unit
Kerja Dengan Uraian
Tugas
Tugas yang
Belum Dapat
Dijalankan Oleh
SKPD
Tugas yang Belum
Tertuang Dalam
Uraian Tugas
SKPD
1. Dinas Perhubungan,
Kebudayaan dan Pariwisata
√ √ √
2. Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
√ √ √ √
3. Dinas Kependuudkan dan
Pencatatan Sipil
√
4. Dinas Kesehatan √ √ √
5. Dinas Pekerjaan Umum √ √ √
6. Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Pemakaman
√
7. Dinas Pertambangan √ √
8. Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
√ √ √
9. Dinas Pertanian √ √ √ √ √
10. Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja
√ √ √
11. Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
√
12. Badan Perencana
Pembangunan Daerah
√
13. Badan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal
√
14. Badan Lingkungan Hidup √ √
15. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
√ √ √
16. Inspektorat √
17. Kantor Ketahanan Pangan √ √ √
18. Sekretariat Daerah √ √
19. Kecamatan √
KESIMPULAN
• Terdapat 19 SKPD dari 31 SKPD yang menghadapi masalah tupoksi dan uraian
tugas, yaitu ketidaksesuaian beberapa fungsi manajemen yang dijalankan oleh
jabatan yang tidak selevel; uraian tugas hanya dimiliki oleh Pejabat Eselon IV;
jumlah uraian tugas antarjabatan masih belum seimbang, serta; penulisan uraian
tugas pokok masih bersifat umum.
• Terjadi overlapping tupoksi dan uraian tugas antarunit kerja di 10 SKPD, yaitu
Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas
Pertanian; Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; BAPPEDA; Badan Lingkungan Hidup,
Badan Penanggulangan Bencana, serta Kantor Ketahanan Pangan.
• Tumpang tindih juga ditemukan antarSKPD dengan SKPD lain/ instansi lain. Hal
tersebut dikarenakan kurang jelas dan tegasnya redaksional uraian tugas
sehingga muncul interpretasi terhadap Tupoksi .
KESIMPULAN
• Ketidaksesuaian nomenklatur unit kerja dengan uraian tugas
yang dilaksanakan pada empat SKPD, yaitu Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga; Dinas Pertanian; Inspektorat; serta
Dinas Kesehatan.
• Berdasarkan data yang terkumpul terdapat lima SKPD yang
menyatakan bahwa ada tugas yang sampai dengan saat ini
belum dapat dijalankan oleh mereka dengan beberapa alasan,
yaitu karena masih terkendala dengan terbatasnya jumlah
SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana.
• Terdapat beberapa SKPD yang tugas pokok, fungsi dan uraian
tugasnya belum tertuang di dalam Peraturan Bupati PPU
Rekomendasi
◦ Diperlukan penguatan dan penataan Tugas Pokok, Fungsi dan UraianTugas pejabat struktural di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten PPU,agar pembagian dan distribusi tugas yang proporsional, berjenjang, dantidak saling tumpang tindih atau duplikasi tidak terjadi lagi. Dalammelakukan penguatan dan penataan tupoksi dan Urtug perlu dilakukanpembahasan secara bersama-sama antara SKPD yang mengalamioverlapping tugas, dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
◦ Perlu dibuatkan standardisasi jumlah uraian tugas per-eselon, agar tidakada unit kerja yang jumlah uraian tugasnya lebih banyak atau lebih sedikitdibanding unit kerja lainnya pada level eselon yang sama.
◦ Optimalisasi tata kerja dan pola dukungan hubungan kerja antarunitkerja maupun antar SKPD perlu dilaksanakan dalam rangka memperkuatpelaksanaan tugas SKPD, terutama yang melibatkan unit atau SKPDlainnya.
PKP2A III LAN
Jl. HM. Ardans, SH (Ring Road III)
Samarinda - 75124
Telp. (0541) 7040851-52
Terima kasih
&
semogabermanfaat!
