32
DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAH DAN KONFLIK KEPENTINGAN Dr. Tri WidodoW. Utomo, MA Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI http://inovasi.lan.go.id Denpasar, 18 Maret 2017

Diskresi dan Konflik Kepentingan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Diskresi dan Konflik Kepentingan

DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAH

DAN KONFLIK KEPENTINGAN

Dr. Tri Widodo W. Utomo, MADeputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

http://inovasi.lan.go.id

Denpasar, 18 Maret 2017

Page 2: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Assalamu’alaikum …

Nama : Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA

TTL : Yogyakarta, 15-07-1968

NIP : 19680715 199401 1 001

Jabatan : Deputi Inovasi Administrasi Negara/Ahli Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik

Gol/Pangkat : IV-d / Pembina Utama Madya

Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta

Alamat Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, SerpongTangerang Selatan, HP. 0813-1786-9936

Email : [email protected]

Blog : http://triwidodowutomo.blogspot.com/http://www.slideshare.net/tiwidodowutomo/

Page 3: Diskresi dan Konflik Kepentingan

PROLOG

Page 4: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Fenomena Negara Peraturan

Page 5: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Fenomena Negara Peraturan

Page 6: Diskresi dan Konflik Kepentingan

“80 persen pengambilankeputusan di Jermanberbasis pada Diskresi”

Prof. Dr. Eko Prasojo

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UIMantan Wakil Menteri PAN-RB

Page 7: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Arahan Presiden untuk Eselon 2 (07/06/2016)

� “Perubahan dunia sekarang juga sangat cepat. Semuanya setiap hariberubah, setiap menit berubah, bahkan setiap detik berubah.”

� ”Perubahan seperti itu harus diantisipasi dengan sebuah kecepatan dan kelincahan dalam bekerja.”

� “Jika para pejabat eselon II yang menggerakkan belum berubah, masihdengan cara-cara yang lama, masih dengan tradisi-tradisi yang lama, akan sulit mengubah negara ini.”

� “Kita sudah terlalu lama orientasinya selalu prosedur. Buang itu. Orientasinya hasil. Bahwa prosedur harus dilalui, iya sudah pasti dong… Tapi orientasinya adalah hasil, prosedur mengikuti.”

� “Hanya dengan perubahan, kita akan mensejahterakan rakyat.”

Sumber:

http://setkab.go.id/bertemu-1768-pejabat-eselon-ii-presiden-jokowi-kalau-usul-anggaran-ngga-usah-banyak-banyak/

Page 8: Diskresi dan Konflik Kepentingan

DISKRESI

Page 9: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Apa itu Diskresi?

� Kamus Hukum: Kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang

dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

� Prajudi Atmosudirjo: Diskresi, discretion (Inggris), discretionair (Perancis),

freies ermessen (Jerman) adalah “kebebasan bertindak atau mengambil

keputusan dari para pejabat administrasi Negara yang berwenang dan

berwajib menurut pendapat sendiri”. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap

dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap

tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan

UU. Tidak mungkin bagi UU untuk mengatur segala macam kasus dalam

praktek kehidupan sehari-hari.

Page 10: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Apa itu Diskresi?

Pasal 1 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan

“Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau

dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan

konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan

dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan

pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau

adanya stagnasi pemerintahan.”

Page 11: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Diskresi

� Hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yg berwenang.

� Tujuan: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisikekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasistagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dankepentingan umum.

� Lingkup: pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang …

o memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; o karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur.o karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak jelas.o karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

� Syarat: sesuai dengan tujuan, tidak bertentangan dengan ketentuan per-UU-an; sesuai dengan AUPB; berdasarkan alasan2 yg objektif; tidakmenimbulkan konflik kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik.

(UU AP Psl 22-24)

Page 12: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Mengapa Diskresi Penting?

Wapres Jusuf Kalla• Aturan ini (UU-AP) dibuat karena maraknya penangkapan pejabat publik yang dituduh

menyalahgunakan wewenang.

• Upaya pemberantasan korupsi, tidak membedakan antara tindak pidana korupsi dankesalahan dalam pengambilan keputusan. Misalnya: pejabat yang membebaskan tanahdengan harga di atas nilai jual obyek pajak (NJOP) tidak serta-merta ditangkap karenamemang kondisinya tidak memungkinkan untuk membayar sesuai dengan NJOP. Kebijakan tersebut memang berpotensi merugikan negara, tapi selama si pejabatmengikuti aturan, diupayakan agar dia tidak ditahan.

Hakim Agung Gayus T. Lumbuun• Dari sudut hukum administrasi negara, seorang pejabat publik memang diberi ruang

untuk membuat kekecualian atau diskresi.

• Masyarakat tak perlu khawatir aturan baru tersebut nantinya akan menghambatpemberantasan korupsi.

Page 13: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Contoh Diskresi

Pasal 7 ayat (6) huruf a, UU APBN-P 2012:

“Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Cruide

Oil Price/ICP) dalam kurung waktu berjalan mengalami kenaikan

atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam enam bulan

terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam

APBN-P tahun anggaran 2012, maka pemerintah berhak

melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan

pendukungnya”.

Page 14: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Penguatan Diskresi ���� Analogi UU Pemda & UUAP

UU 32/2014 tentangPEMDA

UU 30/2014 tentang AP

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemda dan

inovasi tersebut tidak mencapai sasaran

yang telah ditetapkan, ASN tidak dapatdipidana (Pasal 389).

Mutatis mutandis untuk

DISKRESI?

Page 15: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Penguatan Diskresi

Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25

Januari 2017:

Frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal

3 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi,

sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat"

menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi

delik materiil.

Artinya, dugaan korupsi baru benar-benar

dinyatakan sebagai korupsi jika benar-benar telah

merugikan keuangan negara.

Page 16: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Kesalahan Administrasi & Substansi

Pasal 71 UU AP

Kesalahan Prosedur

Kesalahan dalam hal tatacarapenetapan Keputusan yang tidak sesuai denganpersyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuanperaturan perundang-undangan dan/atau standaroperasional prosedur.

Kesalahan Substansi

Kesalahan dalam hal tidaksesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusandalam Keputusan yang dibuat, misalNYA terdapat konflikkepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisikatau psikis, maupun dibuatdengan tipuan

Page 17: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Diskresi & Inovasi

DISKRESI INOVASI

Diskresi mengilhami inovasi:Inovasi lahir dari ruang2 diskresi

Inovasi mengilhami diskresi:Diskresi dilakukan dengan spirit pembaharuan/ inovasi

Page 18: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Diskresi & Inovasi

Inovasi

Diskresi

“Keputusan dan/atauTindakan yg ditetapkandan/atau dilakukan oleh

Pejabat Pemerintahan untukmengatasi persoalan konkret

yg dihadapi dalampenyelenggaraan

pemerintahan dalam halperaturan per-UU-an

memberikan pilihan, tidakmengatur, tidak lengkap atautidak jelas, dan/atau adanya

stagnasi pemerintahan”

(UU No. 30/2014)

“Proses memikirkan danmengimplemen-

tasikan suatugagasan yang memiliki unsurkebaruan dankemanfaatan”

(LAN, 2014)

Page 19: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Diskresi & Inovasi

DISKRESI INOVASI

PERSAMAAN

� Bukan bentuk pelanggaran aturan (dilakukan pada wilayah kebolehan);

� Justru dimaksudkan untuk “melindungi” seorang pejabat agar dalam melaksanakan

tugasnya tidak terjebak pada dugaan pelanggaran hukum;

� Dilandasi pada filosofi positif untuk kebaikan bersama (asas manfaat).

PERBEDAAN

� Terminologi hukum

� Instrumen kebijakan yang membawa

hubungan hukum baru dan/atau akibat

hukum tertentu

� Merupakan kebebasan bertindak sesuatu

(freies ermessen) demi kepentingan umum

� Terminologi administrasi / manajemen

� Instrumen manajerial untuk melakukan

perubahan mindset, business process,

atau lingkungan / budaya kerja

� Merupakan kebebasan untuk berpikir

dan berkreasi untuk kemajuan organisasi

Page 20: Diskresi dan Konflik Kepentingan

KONFLIK KEPENTINGAN

Page 21: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Apa itu Konflik Kepentingan?

KPK, Panduang Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara, 2009

“Situasi dimana seorang penyelenggara negara yang

mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan

peraturan perundangundangan memiliki atau diduga memiliki

kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang

dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja

yang seharusnya.”

Page 22: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Apa itu Konflik Kepentingan?

Pasal 1 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi

untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam

penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi

netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat

dan/atau dilakukannya.

Page 23: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Konflik Kepentingan

� Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

� Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan makaKeputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan olehAtasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

� Yang dimaksud atasan adalah:o Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala

daerah;Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;o Kepala daerah bagi pejabat daerah; dano Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan.

(UU AP Psl 42)

Page 24: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Konflik Kepentingan

� Konflik Kepentingan terjadi dalam hal:o adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; o hubungan dengan kerabat dan keluarga; o hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; o hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;o hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang

terlibat; dan/atauo hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan

perundangundangan.

� Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan makaKeputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh AtasanPejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

� Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan, maka Pejabat wajib memberitahukankepada atasannya

(UU AP Psl 42)

Page 25: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Bentuk2 Konflik Kepentingan

• Proses pembuatan kebijakan Penyelenggara Negara yang berpihak kepada suatu

pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;

• Proses pengeluaran ijin oleh Penyelenggara Negara kepada suatu pihak yang

mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perijinan

ataupun pelanggaran terhadap hukum;

• Proses pengangkatan/mutasi/promosi personil pegawai berdasarkan hubungan

dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;

• Proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan

Penyelenggara Negara yang tidak profesional;

• Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;

• Tendensi untuk menggunakan asset dan informasi penting negara untukkepentingan pribadi.

EK

SE

KU

TIF

Page 26: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Bentuk2 Konflik Kepentingan

• Proses pembuatan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pembuatan

keputusan yang berpihak kepada suatu pihak karena adanya lobby, pengaruh,

hubungan afiliasi dan kepentingan politik suatu golongan.

• Proses pengawasan yang tidak professional karena adanya hubungan

afiliasi/pengaruh dengan eksekutif;

• Berperan aktif menjadi eksekutif di suatu perusahaan atau masih aktif dalam profesi

tertentu selama menjabat sebagai anggota legislatif;

• Kepemilikan saham perusahaan yang masih beroperasi dan memiliki hubungan

dengan lembaga negara.

LE

GIS

LA

TIF

Page 27: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Bentuk2 Konflik Kepentingan

• Situasi yangdapat mempengaruhi proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan

di pengadilan;

• Situasi dalam proses penyelidikan,penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan

yang dipengaruhi pihak lain;

• Proses pengangkatan/mutasi/promosi yang tidak fair dan berindikasi adanya

pengaruh pihak lain;

• Rangkap jabatan sebagai eksekutif suatu perusahaan atau membuka jasa profesi

lainnya.

YU

DIK

AT

IF

Page 28: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Bentuk2 Konflik Kepentingan

• Proses pembuatan kebijakan Direksi yang berpihak kepada suatu pihak akibat

pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan;

• Proses pengangkatan/mutasi/promosi personil pegawai berdasarkan

hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat terkait;

• Proses pemilihan partner/rekanan kerja perusahaan berdasarkan keputusan

pejabat terkait yang tidak profesional.

BU

MN

/BU

MD

Page 29: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Prinsip Penanganan Konflik Kepentingan

• Mengutamakan kepentingan publik.

• Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan konflik

kepentingan.

• Mendorong tanggung-jawab pribadi dan sikap keteladanan

• Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran

terhadap konflik kepentingan

Page 30: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Tahapan Penanganan Konflik Kepentingan

• Identifikasi Situasi Konflik Kepentingan

• Penyusunan Strategi Penanganan Konflik Kepentingan

• Penyiapan Serangkaian Tindakan untuk Menangani Konflik

Kepentingan

Page 31: Diskresi dan Konflik Kepentingan

Faktor Pendukung Keberhasilan

• Komitmen dan Keteladanan Pimpinan

• Partisipasi dan Keterlibatan para Penyelenggara Negara

• Perhatian Khusus atas Hal Tertentu (Perangkapan jabatan; Hubungan

afiliasi; Gratifikasi; Pekerjaan tambahan; Informasi orang dalam; Keterlibatan

dalam pengadaan barang dan jasa; Tuntutan keluarga dan komunitas;

Kedudukandiorganisasi lain; Kegiatan setelah selesai masajabatan).

• Langkah-langkah Preventif

• Penegakan Kebijakan Konflik Kepentingan

• Pemantauan & Evaluasi

Page 32: Diskresi dan Konflik Kepentingan

TERIMA KASIHSemoga Bermanfaat …