Upload
tri-widodo-w-utomo
View
507
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAH
DAN KONFLIK KEPENTINGAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MADeputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Denpasar, 18 Maret 2017
Assalamu’alaikum …
Nama : Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
TTL : Yogyakarta, 15-07-1968
NIP : 19680715 199401 1 001
Jabatan : Deputi Inovasi Administrasi Negara/Ahli Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik
Gol/Pangkat : IV-d / Pembina Utama Madya
Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta
Alamat Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, SerpongTangerang Selatan, HP. 0813-1786-9936
Email : [email protected]
Blog : http://triwidodowutomo.blogspot.com/http://www.slideshare.net/tiwidodowutomo/
PROLOG
Fenomena Negara Peraturan
Fenomena Negara Peraturan
“80 persen pengambilankeputusan di Jermanberbasis pada Diskresi”
Prof. Dr. Eko Prasojo
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UIMantan Wakil Menteri PAN-RB
Arahan Presiden untuk Eselon 2 (07/06/2016)
� “Perubahan dunia sekarang juga sangat cepat. Semuanya setiap hariberubah, setiap menit berubah, bahkan setiap detik berubah.”
� ”Perubahan seperti itu harus diantisipasi dengan sebuah kecepatan dan kelincahan dalam bekerja.”
� “Jika para pejabat eselon II yang menggerakkan belum berubah, masihdengan cara-cara yang lama, masih dengan tradisi-tradisi yang lama, akan sulit mengubah negara ini.”
� “Kita sudah terlalu lama orientasinya selalu prosedur. Buang itu. Orientasinya hasil. Bahwa prosedur harus dilalui, iya sudah pasti dong… Tapi orientasinya adalah hasil, prosedur mengikuti.”
� “Hanya dengan perubahan, kita akan mensejahterakan rakyat.”
Sumber:
http://setkab.go.id/bertemu-1768-pejabat-eselon-ii-presiden-jokowi-kalau-usul-anggaran-ngga-usah-banyak-banyak/
DISKRESI
Apa itu Diskresi?
� Kamus Hukum: Kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang
dihadapi menurut pendapatnya sendiri.
� Prajudi Atmosudirjo: Diskresi, discretion (Inggris), discretionair (Perancis),
freies ermessen (Jerman) adalah “kebebasan bertindak atau mengambil
keputusan dari para pejabat administrasi Negara yang berwenang dan
berwajib menurut pendapat sendiri”. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap
dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap
tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan
UU. Tidak mungkin bagi UU untuk mengatur segala macam kasus dalam
praktek kehidupan sehari-hari.
Apa itu Diskresi?
Pasal 1 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan
“Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan
konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan
dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan
pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan.”
Diskresi
� Hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yg berwenang.
� Tujuan: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisikekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasistagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dankepentingan umum.
� Lingkup: pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang …
o memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; o karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur.o karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak jelas.o karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
� Syarat: sesuai dengan tujuan, tidak bertentangan dengan ketentuan per-UU-an; sesuai dengan AUPB; berdasarkan alasan2 yg objektif; tidakmenimbulkan konflik kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik.
(UU AP Psl 22-24)
Mengapa Diskresi Penting?
Wapres Jusuf Kalla• Aturan ini (UU-AP) dibuat karena maraknya penangkapan pejabat publik yang dituduh
menyalahgunakan wewenang.
• Upaya pemberantasan korupsi, tidak membedakan antara tindak pidana korupsi dankesalahan dalam pengambilan keputusan. Misalnya: pejabat yang membebaskan tanahdengan harga di atas nilai jual obyek pajak (NJOP) tidak serta-merta ditangkap karenamemang kondisinya tidak memungkinkan untuk membayar sesuai dengan NJOP. Kebijakan tersebut memang berpotensi merugikan negara, tapi selama si pejabatmengikuti aturan, diupayakan agar dia tidak ditahan.
Hakim Agung Gayus T. Lumbuun• Dari sudut hukum administrasi negara, seorang pejabat publik memang diberi ruang
untuk membuat kekecualian atau diskresi.
• Masyarakat tak perlu khawatir aturan baru tersebut nantinya akan menghambatpemberantasan korupsi.
Contoh Diskresi
Pasal 7 ayat (6) huruf a, UU APBN-P 2012:
“Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Cruide
Oil Price/ICP) dalam kurung waktu berjalan mengalami kenaikan
atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam enam bulan
terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam
APBN-P tahun anggaran 2012, maka pemerintah berhak
melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan
pendukungnya”.
Penguatan Diskresi ���� Analogi UU Pemda & UUAP
UU 32/2014 tentangPEMDA
UU 30/2014 tentang AP
Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemda dan
inovasi tersebut tidak mencapai sasaran
yang telah ditetapkan, ASN tidak dapatdipidana (Pasal 389).
Mutatis mutandis untuk
DISKRESI?
Penguatan Diskresi
Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25
Januari 2017:
Frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal
3 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi,
sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat"
menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi
delik materiil.
Artinya, dugaan korupsi baru benar-benar
dinyatakan sebagai korupsi jika benar-benar telah
merugikan keuangan negara.
Kesalahan Administrasi & Substansi
Pasal 71 UU AP
Kesalahan Prosedur
Kesalahan dalam hal tatacarapenetapan Keputusan yang tidak sesuai denganpersyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuanperaturan perundang-undangan dan/atau standaroperasional prosedur.
Kesalahan Substansi
Kesalahan dalam hal tidaksesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusandalam Keputusan yang dibuat, misalNYA terdapat konflikkepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisikatau psikis, maupun dibuatdengan tipuan
Diskresi & Inovasi
DISKRESI INOVASI
Diskresi mengilhami inovasi:Inovasi lahir dari ruang2 diskresi
Inovasi mengilhami diskresi:Diskresi dilakukan dengan spirit pembaharuan/ inovasi
Diskresi & Inovasi
Inovasi
Diskresi
“Keputusan dan/atauTindakan yg ditetapkandan/atau dilakukan oleh
Pejabat Pemerintahan untukmengatasi persoalan konkret
yg dihadapi dalampenyelenggaraan
pemerintahan dalam halperaturan per-UU-an
memberikan pilihan, tidakmengatur, tidak lengkap atautidak jelas, dan/atau adanya
stagnasi pemerintahan”
(UU No. 30/2014)
“Proses memikirkan danmengimplemen-
tasikan suatugagasan yang memiliki unsurkebaruan dankemanfaatan”
(LAN, 2014)
Diskresi & Inovasi
DISKRESI INOVASI
PERSAMAAN
� Bukan bentuk pelanggaran aturan (dilakukan pada wilayah kebolehan);
� Justru dimaksudkan untuk “melindungi” seorang pejabat agar dalam melaksanakan
tugasnya tidak terjebak pada dugaan pelanggaran hukum;
� Dilandasi pada filosofi positif untuk kebaikan bersama (asas manfaat).
PERBEDAAN
� Terminologi hukum
� Instrumen kebijakan yang membawa
hubungan hukum baru dan/atau akibat
hukum tertentu
� Merupakan kebebasan bertindak sesuatu
(freies ermessen) demi kepentingan umum
� Terminologi administrasi / manajemen
� Instrumen manajerial untuk melakukan
perubahan mindset, business process,
atau lingkungan / budaya kerja
� Merupakan kebebasan untuk berpikir
dan berkreasi untuk kemajuan organisasi
KONFLIK KEPENTINGAN
Apa itu Konflik Kepentingan?
KPK, Panduang Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara, 2009
“Situasi dimana seorang penyelenggara negara yang
mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan
peraturan perundangundangan memiliki atau diduga memiliki
kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang
dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja
yang seharusnya.”
Apa itu Konflik Kepentingan?
Pasal 1 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi
untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam
penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi
netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat
dan/atau dilakukannya.
Konflik Kepentingan
� Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
� Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan makaKeputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan olehAtasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
� Yang dimaksud atasan adalah:o Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala
daerah;Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;o Kepala daerah bagi pejabat daerah; dano Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan.
(UU AP Psl 42)
Konflik Kepentingan
� Konflik Kepentingan terjadi dalam hal:o adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; o hubungan dengan kerabat dan keluarga; o hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; o hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;o hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang
terlibat; dan/atauo hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan
perundangundangan.
� Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan makaKeputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh AtasanPejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
� Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan, maka Pejabat wajib memberitahukankepada atasannya
(UU AP Psl 42)
Bentuk2 Konflik Kepentingan
• Proses pembuatan kebijakan Penyelenggara Negara yang berpihak kepada suatu
pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
• Proses pengeluaran ijin oleh Penyelenggara Negara kepada suatu pihak yang
mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perijinan
ataupun pelanggaran terhadap hukum;
• Proses pengangkatan/mutasi/promosi personil pegawai berdasarkan hubungan
dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;
• Proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan
Penyelenggara Negara yang tidak profesional;
• Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
• Tendensi untuk menggunakan asset dan informasi penting negara untukkepentingan pribadi.
EK
SE
KU
TIF
Bentuk2 Konflik Kepentingan
• Proses pembuatan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pembuatan
keputusan yang berpihak kepada suatu pihak karena adanya lobby, pengaruh,
hubungan afiliasi dan kepentingan politik suatu golongan.
• Proses pengawasan yang tidak professional karena adanya hubungan
afiliasi/pengaruh dengan eksekutif;
• Berperan aktif menjadi eksekutif di suatu perusahaan atau masih aktif dalam profesi
tertentu selama menjabat sebagai anggota legislatif;
• Kepemilikan saham perusahaan yang masih beroperasi dan memiliki hubungan
dengan lembaga negara.
LE
GIS
LA
TIF
Bentuk2 Konflik Kepentingan
• Situasi yangdapat mempengaruhi proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan
di pengadilan;
• Situasi dalam proses penyelidikan,penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan
yang dipengaruhi pihak lain;
• Proses pengangkatan/mutasi/promosi yang tidak fair dan berindikasi adanya
pengaruh pihak lain;
• Rangkap jabatan sebagai eksekutif suatu perusahaan atau membuka jasa profesi
lainnya.
YU
DIK
AT
IF
Bentuk2 Konflik Kepentingan
• Proses pembuatan kebijakan Direksi yang berpihak kepada suatu pihak akibat
pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan;
• Proses pengangkatan/mutasi/promosi personil pegawai berdasarkan
hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat terkait;
• Proses pemilihan partner/rekanan kerja perusahaan berdasarkan keputusan
pejabat terkait yang tidak profesional.
BU
MN
/BU
MD
Prinsip Penanganan Konflik Kepentingan
• Mengutamakan kepentingan publik.
• Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan konflik
kepentingan.
• Mendorong tanggung-jawab pribadi dan sikap keteladanan
• Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran
terhadap konflik kepentingan
Tahapan Penanganan Konflik Kepentingan
• Identifikasi Situasi Konflik Kepentingan
• Penyusunan Strategi Penanganan Konflik Kepentingan
• Penyiapan Serangkaian Tindakan untuk Menangani Konflik
Kepentingan
Faktor Pendukung Keberhasilan
• Komitmen dan Keteladanan Pimpinan
• Partisipasi dan Keterlibatan para Penyelenggara Negara
• Perhatian Khusus atas Hal Tertentu (Perangkapan jabatan; Hubungan
afiliasi; Gratifikasi; Pekerjaan tambahan; Informasi orang dalam; Keterlibatan
dalam pengadaan barang dan jasa; Tuntutan keluarga dan komunitas;
Kedudukandiorganisasi lain; Kegiatan setelah selesai masajabatan).
• Langkah-langkah Preventif
• Penegakan Kebijakan Konflik Kepentingan
• Pemantauan & Evaluasi
TERIMA KASIHSemoga Bermanfaat …