ARAH REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI

KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA2006

DEDDY S. BRATAKUSUMAH

ALASAN PERLU REFORMASI

1. BIROKRASI BUKAN LEMBAGA DEMOKRATIS2. BIROKRASI SANGAT KUAT3. BIROKRASI SENTRALISTIS4. BIROKRASI OTORITARIAN

BIROKRASI BERKUASA,RAKYAT KORBAN AROGANSI

BIROKRAT

REFORMASI MUTLAK DILAKUKANKARENA

TIDAK ADA SATU NEGARAPUN DAPAT MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN BIROKRASI YANG BURUK

REFORMASI HARUS MENYENTUH

PERUBAHAN ATAS

1. MIND SET2. CULTURAL SET3. MANAJEMEN PEMERINTAHAN

BERBASIS KINERJA

REFORMASI BIROKRASI MENCAKUP

1. PENGEMBANGAN SISTEM2. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN3. PENINGKATAN KINERJA4. BUDAYA KERJA5. PENINGKATAN KEMAMPUAN6. PERUBAHAN ORIENTASI7. PERILAKU

SEHINGGASASARAN UTAMA REFORMASI BIROKRASI ADALAH: (1) MIND SETTING, (2) CULTURAL SETTING DAN (3) SISTEM MANAJEMEN BERBASIS KINERJA

UNTUK: MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT

AKHIRNYA PELAYANAN OLEH BIROKRASI: MENJADI PRIMA DAN MEMUASKAN

KEBIJAKAN REFORMASI

DIARAHKAN UNTUK MENUNTASKAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM BENTUK PRAKTIK KKN, MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA, DAN MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

(PERPRES NO 7/2005 PJM 2004-2009)

SASARAN REFORMASI

1. BERKURANGNYA PRAKTIK KKN DIKALANGAN APARATUR NEGARA

2. ADANYA KEPUASAN MASYARAKAT KETIKA BERURUSAN DENGAN BIROKRASI

3. SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN TIDAK BERBELIT-BELIT DAN SEDERHANA

4. MEMANFAATKAN TEKNOLOGI T.I

SASARAN REFORMASI

5. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA BIROKRASI

6. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN SATU PINTU

7. BERUBAHNYA KULTUR BIROKRASI DARI DILAYANI MENJADI MELAYANAI

8. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KESADARAN SEBAGAI ABDI NEGARA YANG TEGUH DAN LOYAL BERDASARKAN PERATURAN

UNDANG UNDANG UNTUK MENUNJANG REFORMASI

1. RUU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN2. RUU PELAYANAN PUBLIK3. RUU ETIKA PENYELENGGARA NEGARA4. RUU KEPEGAWAIAN NEGARA5. RUU KEMENTERIAN DAN KEMENTERIAN

NEGARA

PERAN PEGAWAI NEGERIUU. No. 8/1974

PEGAWAI NEGERI ADALAH UNSUR APARATUR NEGARA UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA USAHA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL

FILOSOFI MANAJEMEN PNSFILOSOFI MANAJEMEN PNS

“UNIFIED CIVIL SERVANT”

ARTINYAPNS DIKELOLA DENGAN MENGACU PADA SATU KEBIJAKAN NASIONAL

PEGAWAI NEGERIPEGAWAI NEGERI

1.PEGAWAI NEGERI SIPIL 2.ANGGOTA TNI 3.ANGGOTA POLRI

PEGAWAI PUSAT DAN DAERAH

PERBEDAANNYA• ALOKASI PENGGAJIAN (APBN

DAN APBN (DAU) MELALUI APBD)

• LOKASI KERJA

KEPEGAWAIAN DAERAH

1. PEMBINAAN PNS SECARA NASIONAL2. PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,

PEMBERHENTIAN ESELON II :- DI PROPINSI: OLEH GUBERNUR- DI KAB/KOTA: OLEH WAKOT/BUP REK

GUBERNUR3. PINDAH ANTAR KAB/KOTA OLEH GUB REK

BKN

KEPEGAWAIAN DAERAH

4. PINDAH ANTAR KAB/KOTA ANTAR PROP OLEH MENDAGRI REKOMENDASI BKN

5. PINDAH KE DEPT/LPND OLEH MENDAGRI REK BKN

6. FORMASI OLEH MENPAN ATAS USUL GUBERNUR

7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAGEMENT NAS OLEH MENDAGRI, DAERAH OLEH GUBERNUR

LINGKUP PEMBINAAN PNS

1.PROFESIONALISME2.NETRALITAS3.AKUNTABEL4.SEJAHTERA

MENUJU PEGAWAI SEJAHTERA

1. MENETAPKAN STRUKTUR GAJI SECARA ADIL DAN LAYAK BERDASARKAN BOBOT JABATAN

2. MENYUSUN SISTEM KOMPENSASI YANG MAMPU MEMOTIVASI DAN MEMACU PRODUKTIVITAS DAN KREATIFITAS PNS

3. MENGUSAHAKAN RASIO GAJI YANG ADIL ANTARA GOL RENDAH DENGAN GOL TINGGI

4. MENGUPAYAKAN KESETARAAN GAJI PEGAWAI DENGAN GAJI SWASTA

PENYUSUNAN PRAKONDISIPEMBINAAN PNS

1.KLASIFIKASI JABATAN2.STANDAR KOMPETENSI3.SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

KEPEGAWAIAN

PENUTUP

1. REFORMASI BIROKRASI ADALAH UPAYA UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM BIROKRASI DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN BANGSA BERNEGARA

2. FILOSOFI “UNIFIED CIVIL SERVANT” TELAH MENEMPATKAN PNS SEBAGAI SATU KESATUAN DALAM TUGAS PEMERINTAHAN DAN PEREKAT NKRI