Kebijakan Tenurial Kawasan Hutan Di Provinsi Maluku

  • Published on
    05-Aug-2015

  • View
    73

  • Download
    8

Transcript

1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU Dinas Kehutanan 2. VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan untuk Menjamin Kelestarian Hutan Menuju Masyarakat Maluku Yang Sejahtera, Rukun, dan Berkualitas 2 3. MISI : Menjamin Keberadaan Hutan Mengoptimalkan Aneka Fungsi Pemanfaatan Hutan Mengoptimalkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang Terencana, Terkoordinasi dan Terintegrasi. Mengoptimalkan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Penguatan Kelembagaan Dinas Kehutanan. KEBIJAKAN PRIORITAS 6 (enam) Kebijakan Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, untuk menjamin kelestarian hutan di Provinsi Maluku : 1.Pemantapan Kawasan Hutan. 2.Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung DAS. 3.Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan. 4.Konservasi Keanekaragaman Hayati. 5.Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan. 6.Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan. 3 4. Luas Wilayah Provinsi Maluku 712.480 Km2 yang terdiri dari : Luas Daratan : 54.148,48 Km2 ( 7,6 %) Luas Lautan : 658.331.52 Km2 ( 92,4 %) II. KONDISI AKTUAL 4 5. Hutan: suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999) Kawasan Hutan: wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap HUTAN DAN KAWASAN HUTANHUTAN DAN KAWASAN HUTAN III. PENGERTIAN Pengertian hutan kawasan hutan 6. TAHAP PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PENUNJUKAN PENATAAN BATAS PENETAPAN KAWASAN HUTAN 7. No Fungsi Hutan Luas (Ha) Kriteria 1. Hutan Konservasi 429.543 (10,96%) Ciri khas tertentu pengawetan, Keaneka ragaman hayati 2. Hutan Lindung 627.503 (16,00) -Skoring > 175 keatas -Lereng > 40% -Ketinggian >2000m dpl 3. Hutan Produksi Terbatas 894.153 (22,81) Skoring 125-174 4. Hutan Produksi 641.603 (16,37) Skoring < 125 5. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 1.326.899 (33,86) Skoring < 125 Jumlah 3.919.701 (1) Luas kawasan hutan di Provinsi Maluku Sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : 871/Menhut-II/2013 tanggal 6 Desember 2013 7 IV. LUAS KAWASAN HUTAN DI PROVINSI MALUKUIV. LUAS KAWASAN HUTAN DI PROVINSI MALUKU Catatan : APL = 364,149 Ha 8. 8 (2) Luas kawasan hutan Per Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku Hutan Hutan Hutan Hutan Hutan Jumlah % Konservasi % Lindung % Produksi % Produksi % Produksi % Terbatas Konversi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Ambon - - 9.597 1,53 - - - - - - 9.597 0,24 2 Maluku Tengah 175.743 40,91 134.367 21,41 179.947 20,12 28.522 4,45 100.614 7,58 619.192 15,80 3 Buru 6.849 1,59 108.169 17,24 109.960 12,30 106.835 16,65 95.621 7,21 427.434 10,90 4 Buru Selatan - 73.260 11,67 101.497 11,35 90.799 14,15 79.588 6,00 345.143 8,81 5 Maluku Tenggara 18.017 4,19 6.439 1,03 2.399 0,27 2.966 0,46 17.323 1,31 47.144 1,20 6 Tual - 9.257 1,48 987 0,11 - - 1.596 0,12 11.840 0,30 7 Maluku Tenggara Barat 77.197 17,97 13.012 2,07 78.167 8,74 112.385 17,52 138.799 10,46 419.559 10,70 8 Maluku Barat Daya 51.168 11,91 34.774 5,54 4.584 0,51 71.262 11,11 173.021 13,04 334.808 8,54 9 Seram Bagian Barat 32.251 7,51 124.493 19,84 156.087 17,46 9.810 1,53 91.808 6,92 414.449 10,57 10 Seram Bagian Timur 1.216 0,28 107.880 17,19 260.525 29,14 24.757 3,86 118.269 8,91 512.646 13,08 11 Kepulauan Aru 67.103 15,62 6.254 1,00 - 0,00 194.269 30,28 510.261 38,46 777.887 19,85 Jumlah 429.543 100 627.503 100 894.153 100 641.603 100 1.326.899 100 3.919.701 100,00 No Kabupaten / Kota Luas Fungsi Kawasan Hutan (Ha) 9. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Pasal 4 ayat (2) UU 41/1999 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. V. LANDASAN KEWENANGAN KEHUTANANV. LANDASAN KEWENANGAN KEHUTANAN 10. V. PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASANV. PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTANHUTAN Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan sona rimbah pada Taman Nasional (Pasal 24 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Pemanfaatan kawasan hutan dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagaian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan, penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan atau kawasan hutan lindung (pertambangan tertutup). Penggunaan kawasan hutan untuk kepentiangan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakan,antara lain pembangunan jalan umum, kelistrikan, pertbangan dan energi) Penggunaan Kawasan Hutan (PP 24 Tahun 2010, Jo PP 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan) Pemanfaatan Hutan (UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) 11. 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 18 ayat 2; luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional) 2. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan Pasal 24 ayat 3 huruf (c) point 3.b disebutkan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian, perkebunan. 11 Pelepasan Kawasan Hutan 12. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : Hutan Negara Hutan Adat Hutan Hak HUTAN NEGARA adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah HUTAN ADAT adalah hutan yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat HUTAN HAK adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Putusan Mahkama Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013) 13. Pemerintah menetapkan status hutan; hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataanya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaanya. Dalam hal ini yang menetapkan status hutan adat adalah Menteri Kehutanan, sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 14. Masyarakat hukum adat diakui keberadaanya, jika menurut kenyataanya memenuhi unsur antara lain : a.masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); b.ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c.ada wilayah hukum adat yang jelas; d.ada pranata dan perangkat, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e.masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. MASYARAKAT HUKUM ADATMASYARAKAT HUKUM ADAT (UU 41 Tahun 1999 Pasal 67) 15. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak : a.Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b.Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c.Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. 16. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan toko masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait. Peraturan Daerah memuat atura antara lain : a.tata cara penelitian; b.pihak-pihak yang diikut sertakan; c.materi penelitian, dan d.kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat. 17. Untuk mencapai Visi Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera di Provinsi Maluku, maka kebijakan kehutanan diarahkan terhadap : (1) Aspek Pemantapan Kawasan Hutan; (2) Aspek Pengelolaan Tingkat Tapak ; (3) Aspek penyelesaaian konflik tenur; dan (4) Aspek Pemberdayaan masyarakat. 17 Pemantapan Kawasan Hutan Untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, dilakukan proses pengukuhan kawasan hutan. Proses ini diawali dengan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Tujuan akhirnya adalah terdapatnya suatu kawasan hutan yang legal dan legitimate. Hingga tahun 2013 kinerja pengukuhan kawasan hutan pada hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi telah mencapai 7.842,11 km. Sebagai wujud mengadopsi kebutuhan di masyarakat yang menyangkut perubahan lingkungan strategis, dilakukan rencana review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), yang berimplikasi pada berubahnya luas kawasan hutan yang semula 4.828,294 Ha, menjadi 3.919,701 Ha. 18. 18 Target dan Relaisasi s.d. 2013 Tahun 2010 2011 2012 2013 Target 312,1 7 405,01 185,74 378,38 Realisasi 309,5 351,44 185,00 385,78 Realisasi Tata Batas s/d Tahun 2013 7.842,11 Km Panjang Batas Kawasan Hutan : 9221 Km Sisa Tata Batas s/d Tahun 2013 1.378,89 Km Luas Kawasan Hutan : 4.282.294 Ha ( 79,08 %) Sumber BPKH wil IX ambon Rencana Tata Batas Tahun 2014 : + 300 km 19. Pengelolaan di Tingkat Tapak Untuk memperbaiki pengelolaan kawasan hutan, telah ditetapkan sebanyak 22 wilayah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Saat ini telah terbentuk 4 unit KPHP Model antara lain ; KPHP Model Wae Sapalewa di Kabupaten Maluku Tengah, KPHP Model Wae Apu di Kabupaten Buru, KPHP Model Wae Bubi di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan KPHP Model Wae Tina Lintas Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Dimana pembentukannya memperhatikan dan mempertimbangkan kekhasan masing-masing daerah. Sebagai organisasi tapak, KPH berkemampuan menggali potensi sekaligus pemetaan sosial ekonomi masyarakat, menjalin interaksi dan komunikasi intensif, sekaligus menggali alternatif solusi sesuai kebutuhan di masyarakat. Penyelesaian Konflik Kehutanan Konflik tenurial kehutanan disebabkan oleh berbagai hal, seperti pelanggaran terhadap prosedur penunjukan kawasan hutan dan klaim wilayah hutan negara secara sepihak oleh Kemenhut. Penyebab lain dari konflik tenurial adalah akibat institusi bisnis atau masyarakat yang merambah dan melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan secara ilegal. Penyelesaian konflik kehutanan akan berdampak positif, tidak hanya pada membuka akses kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian usaha bagi pemegang izin. Dampak lainnya adalah berkurangnya deforestrasi dan degradasi hutan. 20. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Untuk mengantisipasi berkembangnya potensi konflik maka diupayakan kegiatan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat melalui skema pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilaukan dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan berkeadilan. Model pemanfaatan hasil hutan ini diformulasikan ke dalam skema Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dilakukan di hutan lindung maupun hutan produksi, sedangkan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dilakukan di hutan produksi. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan penelitian yang cermat, dan tidak semata-mata pendekatan ekonomi yang digunakan tetapi harus pula diperhatikan masalah sosial budaya dan tradisi usaha masyarakat (pendekatan sosial kultural) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan konservasi mengacu pada PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui : 1. pembangunan desa konservasi; 2. pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin pengusahaan jasa wisata alam; 3. fasilitas kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat. 21. Provinsi Maluku sebagian besar kawasan hutannya di claim sebagai hutan adat/ulayat (Petuanan) sehingga menjadi kendala dalam kegiatan tata batas kawasan hutan dan pelaksanaan ijin pemanfaatan hutan (HPH/HTI, dsb). Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan perlu alokasi kawasan hutan sebagai kawasan resapan air sekaligus penyedia air bagi pulau-pulau kecil (fungsi hidroorologis). Meningkatnya kebutuhan lahan dari berbagai sektor dan akibat timbulnya pemekaran wilayah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berimplikasi pada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP/RTRWK). Pada kawasan hutan yang telah ditata batas maupun ditetapkan masih dijumpai penguasaan pihak lain (dalam bentuk pemukiman dan perladangan masyarakat). Dengan pemekaran Kabupaten/Kota ada kecenderungan membuka keterisolasian daerah dengan membuat jalan melewati kawasan hutan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. Meskipun penataan batas maupun penetapan kawasan hutan telah dapat dipetakan, namun ketepatan posisinya menjadi belum akurat karena disamping posisinya ditentukan oleh titik ikat (titik kontrol lokal) juga penggunaan peta dasar yang berbeda. VII. PERMASALAHAN TENURIAL KAWASAN HUTAN DI PROVINSI MALUKU 22. Peta Kawasan Hutan Provinsi Maluku 23. Terima Kasih Dinas Kehutanan Provinsi MalukuDinas Kehutanan Provinsi Maluku Jln. TulukabessyNo. 23Ambon

Recommended

View more >