19
PELATIHAN KADER LH DI DAS BRANTAS BAGIAN TENGAH Sidoarjo, 11 – 12 Mei 2016

Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PELATIHAN KADER LH DI DAS BRANTAS BAGIAN

TENGAHSidoarjo, 11 – 12 Mei 2016

Page 2: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

SEKTOR DAN

DAERAH

• Menipisnya ketersediaan sumber daya air (kualitas & kuantitas)

• Hilangnya lahan2 produktif (utk ketahanan pangan)

• Hilangnya hutan dan kawasan lindung.

• Hilangnya keanekaragaman hayati.

• Lahan kritis, banjir, longsor, kekeringan.

• Meningkatnya ancaman thd dampak perubahan iklim

Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

DAMPAK LINGKUNGAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN

ANCAMAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN

Page 3: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BERBAGAI MASALAH LINGKUNGAN HIDUP:

Pencemaran

Page 4: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan: lahan, hutan, pesisir, kehati

Page 5: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Page 6: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berat Sedang Ringan Memenuhi

1. Sumatera 137 18 3 02. Jawa 119 2 0 03. Bali dan Nusatenggara 43 9 4 14. Kalimantan 60 13 0 05. Sulawesi dan Maluku 60 36 12 26. Papua 1 2 0 0

420 80 19 3

No. WILAYAH Status Berdasarkan Hit. Storet

Total

Page 7: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Page 8: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lahan kritis, sedimentasi sungai; Pencemaran udara dari transportasi & industri; Pencemaran air permukaan (sungai dll) akibat air

limbah domestik, industri, pertanian & peternakan; Pengelolaan sampah.

Krisis air tanah karena maraknya pembangunan hotel dan perumahan

Page 9: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Apa Solusinya?

AKSI NYATA PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Page 10: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP

1. PERENCANAAN2. PEMANFAATAN3. PENGENDALIAN4. PEMELIHARAAN5. PENGAWASAN6. PENEGAKAN HUKUM

LINGLKUNGAN

Page 11: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PENGENDALIAN

1. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH meliputi: a. Pencegahanb. Penanggulanganc. pemulihan

2. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, organisasi LH, Legislatif, Media Massa, Yudikatif dan masyarakat sesuai dengan peran & tanggung jawab masing-masing.

Page 12: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Instrumen Pencegahan

1. KLHS2. Tata Ruang3. Baku Mutu Lingkungan & Kriteria baku kerusakan

lingkungan4. Amdal atau UKL dan UPL atau Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan

5. Perizinan6. Instrumen ekonomi lingkungan7. Peraturan perundang-undangan LH8. Anggaran berbasis lingkungan9. Analisis resiko lingkungan10. Audit LH11. Instrumen lain sesuai kebutuhan

Page 13: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PENANGGULANGAN

Setiap orang yg melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan

penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH kpd masyarakat;

Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan LH; Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan LH; dan/atau Cara lain yg sesuai dg perkembangan ilmu pengetahuan &tehnologi

Page 14: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PEMULIHAN FUNGSI LH

Setiap orang yg melakukan LH pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan

hidup

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; Remediasi; Rehabilitasi; Restorasi; dan/atau Cara lain yg sesuai dg perkembangan IPTEK.

Page 15: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KEWAJIBAN

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan

pencemaran dan/atau kerusakan LH sesuai dengan profesi/pekerjaan/perannya dalam masyarakat dan

peraturan per-UU-an.

Page 16: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KEWAJIBAN GENERASI MUDA

(Kader LH)

1. Memiliki nilai dan menerapkan perilaku peduli & mencintai lingkungan hidup di komunitasnya;

2. Memotivasi dan menjadi contoh komunitasnya dalam berperilaku peduli dan cinta lingkungan hidup;

3. Mampu mendampingi masyarakat untuk mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan hidup di komunitasnya dan memberikan serta melaksanakan solusi pemecahannya.

Page 17: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

CONTOH AKSI NYATA KADER LH DALAM PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH

1. Tidak melakukan kegiatan atau membantu melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan LH, mis: tdk terlibat dalam kegiatan penebangan pohon di kawasan lindung, pembangunan rumah/villa tanpa izin, tdk membuang sampah ke Sungai, tdk terlibat dalam pembangunan di bantaran sungai, menanam & memelihara pohon, toga, menggunakan pupuk organik utk pertanian, memanfaatkan limbah ternak untuk bio gas atau lainnya, dll;

2. Mengurangi timbulan sampah di rumah dan lingkungannya, mengelola sampah dg re-use, daur ulang utk produk yang laku dijual, mengelola Bank Sampah, dll;

3. Memberi contoh & mengajak teman/warga di lingkungannya untuk melakukan aksi nyata no.1 dan 2.

Page 18: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PELAKSANAAN HAK, KEWAJIBAN & PERAN AKTIF MASYARAKAT DLM PPLH EFEKTIF

1. Peningkatan kapasitas, penilaian dan pemberian penghargaan;

2. Peningkatan ketrampilan yang dapat membuka lapangan kerja dan sekaligus berpartisipasi dalam menyelematkan lingkungan hidup

Page 19: Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

AIR UNTUK KEHIDUPAN SEMUA MAHLUK DI MUKA BUMI