FGD KLHS Lombok Utara

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2011 - 2031

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARAKANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK UTARAJl. Raya Bayan No. ............ Tanjung

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) - serangkaian analisis

yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program

(KRP).

PELAKSANAAN KLHS DALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASI

RTRW - proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi

kebijakan, rencana, dan atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan

hidup yang termuat dalam RTRW.

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN - prinsip-prinsip

yang harus diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kondisi

keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup manusia meliputi

sekurang-kurangnya prinsip saling ketergantungan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan.

PEMBANGUNAN YANG TERFORMULASIKAN DALAM KEBIJAKAN-RENCANA-

PROGRAM SELAMA INI DIPANDANG KURANG MEMPERTIMBANGKAN PRINSIP

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA OPTIMAL

UPAYA-UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA TATARAN KEGIATAN

MELALUI INSTRUMEN (MIS: AMDAL) DIPANDANG BELUM MENYELESAIKAN

BERBAAI PERSOALAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA OPTIMAL, MENGINGAT

BERBAGAI PERSOALAN LINGKUNGAN HIDUP BERADA PADA TATARAN

KEBIJAKAN – RENCANA – PROGRAM.

RTRW KLU BARU BERJALAN SELAMA 2 TAHUN, NAMUN BELAKANGAN INI

INDIKASI PENURUNAN KUALITAS DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN.

KECENDERUNGAN PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN TERKAIT DENGAN TATA

RUANG WILAYAH SEBAGAI PRODUK PERENCANAAN, OLEH KARENA ITU, PERBAIKAN

KUALITAS RTRW MENJADI MUTLAK DAN SANGAT STRATEGIS UNTUK SEGERA

DIREALISASIKAN GUNA MENGHAMBAT LAJU PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN

DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN.

Memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan teritegrasi dalam

pembangunan.

Memperbaiki kualitas rencana tata ruang wilayah melalui perbaikan kerangka berfikir perencanaan

tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur/proses dan metodologi/muatan perencanaan

Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari KRP di

dalam RTRW;

Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh;

Memelihara potensi sumberdaya ala dan dan dukung air, udara, tanah, dan ekosistem.

memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelakupembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi KRPdapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi KRP yang dirumuskantelah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melaluiproses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasiKRP dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi KRP

merencanakan dan mengevaluasi KRP yang akan atau sudah ditetapkan. Dalamevaluasi KRP, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatifpenyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampakdan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program „lebih hijau‟ dalamartian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkunganhidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionaryprinciples, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalammenyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatifterhadap lingkungan hidup.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 26/2007 PENATAAN RUANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 32/2009 PENGELOLAAN LINGK. HIDUP

PERDA PROVINSI NTB 03/2010 RTRW PROVINSI NTB TAHUN 2009 - 2029

PERDA KABUPATEN LOMBOK UTARA 9/2011 RTRW KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2011 - 2031

DRAFT PEDOMAN UMUM KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS NO. 27072011 TAHUN 2011

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN DALAM PENERAPAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK

KEBIJAKAN, RENCANA, DAN PROGRAM PENATAAN RUANG (DIKELUARKAN OLEH KEMETERIAN NEGARA

LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PERENCANAAN LINGKUNGAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 67/2012 PEDOMAN PELAKSANAAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASI RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

1. Identifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan melakukananalisis kecenderungan berbasis data (baseline trend analysis) terhadap masing-masing isuyang dianggap penting atau menjadi perdebatan antar pemangku kepentingan.

2. Proses kompilasi data dan fakta dilakukan sesuai tahapan perumusan KRP dan dilihatkecenderungannya untuk merumuskan isu-isu pembangunan berkelanjutan

3. Kajian pengaruh KRP terhadap dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dilakukan denganmengkaji potensi dampak berdasarkan analisis kecenderungan berbasis data (baseline trendanalysis) atau kombinasi antara metode cepat dan metode detil

PENGKAJIAN PENGARUH KRP TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DI

SUATU WILAYAH;

PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KRP; DAN

REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN KRP YANG

MENGINTEGRASIKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

indentifikasi daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu-isu sosial/budaya, ekonomi, lingkungan), kemudian

ditapis menjadi daftar pendek dengan menggunakan kriteria strategis pembangunan berkelanjutan.

A. KETERSEDIAAN AIR BAKU

B. EROSI DAN SIDEMENTASI

SUNGAI

C. BANJIR

D. EROSI DAN SIDEMENTASI

PANTAI

E. DEFORESTASI HUTAN

F. KEMAMPUAN REGENERASI

HUTAN

G. DEGRADASI LAHAN

H. POLUSI TANAH, AIR, UDARA

I. PENGELOLAAN SAMPAH

DAN LIMBAH

J. KUALITAS SAPRAS

K. KETAHANAN TERHADAP

BENCA NA





SUNGAI

C. BANJIR


PANTAI



HUTAN

G. DEGRADASI LAHAN



DAN LIMBAH

J. KUALITAS SAPRAS


BENCA NA





SUNGAI

C. BANJIR


PANTAI



HUTAN

G. DEGRADASI LAHAN



DAN LIMBAH

J. KUALITAS SAPRAS


BENCA NA





SUNGAI

C. BANJIR


PANTAI



HUTAN

G. DEGRADASI LAHAN



DAN LIMBAH

J. KUALITAS SAPRAS


BENCA NA





SUNGAI

C. BANJIR


PANTAI



HUTAN

G. DEGRADASI LAHAN



DAN LIMBAH

J. KUALITAS SAPRAS


BENCA NA





SUNGAI

C. BANJIR


PANTAI



HUTAN

G. DEGRADASI LAHAN



DAN LIMBAH

J. KUALITAS SAPRAS


BENCA NA

proses kajian KRP dan

isu-isu pembangunan berkelanjutan

KA

IDA

H P

EM

BA

NG

UN

AN

PE

MB

AN

GU

NA

N B

ER

KE

LA

NJU

TA

N

serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko atas pelaksanaan KRP (Kebijakan – Rencana – Program)

pembangunan, sekaligus proses pemberian rekomendasi atas penyempurnaan rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah

kebijakan, kebijakan umum dan program daerah.

RUMUSAN

KEBIJAKAN, RENCANA,

PROGRAM

PENGARUH

PROGRAM

(DAMPAK

KUMULATIF)

RUMUSAN MITIGASI/ADAPTASI DAN

ALTERNATIFREKOMENDASI

Penetapan dan pengembangan

kawasan perdagangan-jasa dan

pelayanan pariwisata

Berkurangnya kawasan

resapan air

Menyediakan IPAL komunal.

Wajib menyediakan RTH atau satu pohon tinggi

dengan vegetasi rendah.

Perlu ada spesifikasi kegiatan yang ada di dalamnya.

Penyediaan lahan bagi RTH untuk resapan air

Penyediaan lahan parkir.

Penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki.

Pemberian insentif dan disinsentif bagi kegiatan

perdagangan dan jasa yang mematuhi atau melanggar

aturan.


kawasan perkantoran dan

pelayanan umum skala provinsi

hingga lingkungan


resapan air

Alokasi pengembangan kegiatan perkantoran

pemerintah dan swasta didistribusikan secara merata.


kawasan perdagangan-jasa


resapan air

Kawasan yang revitaliasasi wajib menyediakan

RTH atau kawasan penyangga.

Menyediakan IPAL komunal.




Pengembangan jaringan jalan

sebagai akses internal yang

menghubungkan antar pusat

pelayanan.

Berkurangkan lahan

resapan berupa RTH

jalur.

Timbul polusi udara

dan suara.

Menyediakan RTH dengan vegetasi yang

berfungsi menyerap kebisingan, pemecah angin,

dan menyerap polusi.

Penyediaan studi kelayakan, UKL/UPL, atau AMDAL

dalam proses kegiatan.

Perlu memperhatikan kapasitas dan dimensi trotoar,

jalur hijau, drainase, dan jalur pejalan kaki pada kiri dan

kanan jalan.

Pembangunan jalan baru dan jalan

tembus.

Berkurangkan lahan

resapan berupa RTH

jalur.

Timbul polusi udara

dan suara.

Menyediakan RTH dengan vegetasi yang

berfungsi menyerap kebisingan, pemecah angin,

dan menyerap polusi.

Penyediaan RTH jalur

Menyediakan jalur-jalur evakuasi.

Pembangunan jalan perlu disosialisasikan terlebih

dahulu kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalan

tersebut.






RUMUSAN

KEBIJAKAN, RENCANA,

PROGRAM

PENGARUH PROGRAM

(DAMPAK KUMULATIF)

RUMUSAN MITIGASI/ADAPTASI

DAN ALTERNATIFREKOMENDASI

Peningkatan fungsi jalan Pembangunan jalan sesuai

dengan aturan fungsi jalan

akan menggusur beberapa

peruntukan yang tidak sesuai

garis sempadannya.

Berkurangnya lahan resapan.

Timbulnya polusi udara dan

suara.

Penyediaan vegetasi untuk mereduksi

polusi.

Penyediaan RTH jalur.

Penyedian jalur-jalur evakuasi

Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di

sekitar jalan yang akan ditingkatkan.



Perlu penyediaan jalur hijau dan pulau-pulau jalan

untuk menambah kawasan RTH.

Pengembangan jaringan jalan

lingkar utara dan lingkar selatan.

Polusi udara dan suara

Berkurangnya lahan resapan

Penanaman vegetasi untuk mereduksi

mereduksi polusi

Penyediaan RTH

Pada pengembangan jaringan jalan dilakukan juga

pemberian vegetasi pada kiri kanan jalan untuk

mengurangi dampak polusi suara dan udara.

Perlu penyediaan jalur hijau dan pulau-pulau jalan

untuk menambah kawasan RTH.

Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses

proses pengembangan.

Pengembangan terminal Tipe B Menimbulkan polusi udara dan Penyediaan standar keamanan dan

kenyamanan terminal.



Armada angkutan dibatasi pada waktu-waktu tertentu.

Pengembangan angkutan massal Pengurangan lahan.

Apabila tidak dikelola dengan

dengan baik akan

menimbulkan kemacetan

bahkan angkutan liar dapat

berhenti di shelter tersebut.

Penyediaan standar keamanan dan

kenyamanan.

Pembatasan waktu-waktu keberangkatan angkutan




RUMUSAN

KEBIJAKAN,

RENCANA,

PROGRAM

PENGARUH PROGRAM

(DAMPAK KUMULATIF)

RUMUSAN

MITIGASI/ADAPTASI DAN

ALTERNATIF

REKOMENDASI

Pengembangan transportasi Penggunaan angkutan yang kemungkinan

kemungkinan akan diabaikan.

Pengurangan lahan dan daerah-daerah

daerah resapan.

Penyediaan standar keamanan

keamanan dan kenyamanan.

Perlu ada pembedaan antara angkutan massal dalam

perkotaan dengan angkutan monorel yang menghubungkan

menghubungkan ke Kawasan Senggigi dan BIL.

Pembatasan waktu-waktu keberangkatan angkutan monorel.

Pengembangan Pelabuhan

Pelabuhan beserta prasarana-

prasarana-sarananya

Ekosistem perairan pantai akan terganggu. Penyediaan standar keamanan

keamanan pelabuhan.


pengembangan.

Pengembangan instalasi dan Pengembangan instalasi akan membuat Konservasi ketat pada

kawasan-kawasan lindung

yang mempunyai nilai ekologis

ekologis dan hidrologis.

Pendayagunaan air dan

pengendalian daya rusak air.


Pengembangan sistem

pengendali banjir lintas

kabupaten

Konflik sumberdaya air. Konservasi pada kawasan hulu Perawatan dan pemeliharaan saluran dilakukan secara

berkala dan kontinyu.

Penyediaan sumur retensi.

Pengembangan energi

terbarukan

Sumber energi yang dikembangkan

terbatas, yaitu mikro hidro dan

gelombang.

Beberapa wilayah kemungkinan tidak

terkena dampak dari pengembangan

energy terbarukan.





RUMUSAN

KEBIJAKAN, RENCANA,

PROGRAM

PENGARUH PROGRAM

(DAMPAK

KUMULATIF)



Pengembangan kuantitas dan

kualitas jaringan telepon kabel dan

Timbul polusi udara

untuk sementara waktu

Penyediaan standar keamanan Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di

Pengembangan telematika dan

teknologi informasi berbasis

teknologi modern.


tinggal di sekitar lokasi pengembangan.

Penyediaan UKL/UPLdalam proses pengembangan.

Pengembangan teknologi

pengelolaan sampah ramah

lingkungan secara terpadu.

Menimbulkan polusi

udara dan suara

Penyediaan TPS khusus bagi kawasan

perdagangan

Saluran limbah perdagangan yang tidak

mencemari lingkungan

Alternatif perubahan rute lalu lintas untuk

menghindari kemacetan

Peningkatan keswadayaan masyarakat dan kerjasama

kerjasama kemitraan di bidang pengelolaan sampah

Penambahan prasarana-sarana

pengelolaan sampah.

Tercemarnya wilayah

sekitar

Pemilihan lokasi disesuaikan dengan kriteria

kriteria TPS

Sistem operasional TPS minimal

menggunakan sistem tidak tetap.


Pengelolaan sampah melalui

konsep 3R (Reduce, Recycle,

Reuse)


Pengembangan system penanganan Merembesnya air limbah

limbah ke dalam tanah

Penyediaan kawasan penyangga di sekitar

sekitar lokasi IPAL

Penyediaan studi kelayakan, UKL/UPL, dan/atau

AMDAL selama proses pengembangan




RUMUSAN

KEBIJAKAN, RENCANA,

PROGRAM

PENGARUH PROGRAM

(DAMPAK

KUMULATIF)



Pengembangan jalur-jalur evakuasi Penyediaan RTH

Konservasi kawasan lindung

Penyediaan prasarana-sarana PMK

Penyediaan prassarana-sarana evakuasi dan

penanggulangan bencana.

Penghijauan kawasan sempadan

sempadan pantai.

Penyediaan kawasan penyangga pantai sejauh

sejauh antara 30 - 200 meter dari titik pasang

pasang air laut tertinggi ke arah darat.

Pengembalian fungsi lindung sempadan pantai

pantai secara bertahap.

Konservasi kawasan dan membatasi kegiatan

kegiatan budidaya terbangun di dalamnya

Pengaturan lokasi bangunan-bangunan di sekitar

kawasan sempadan pantai.

Pelibatan semua lapisan masyarakat dalam menyusun

menyusun tata ruang pesisir.

Penguasaan kawasan 30-200 meter dari titik pasang laut

pasang laut tertinggi.

Penghijauan kawasan sempadan

sempadan sungai

Penyediaan jalan inspeksi (jalur pejalan kaki)

kaki) di sepanjang sempadan sungai.

Penyediaan kawasan peyangga di kiri dan

kanan sungai

Pencegahan alih fungsi lindung menjadi fungsi

budidaya.

Penguasaan kawasan sempadan sungai sejauh 5-15 m.

Konservasi dan rehabilitasi

bangunan dan lingkungan kawasan

Peningkatan penanaman tanaman di Kawasan

Selomangleng

Melarang adanya aktivitas manusia yang dapat merusak

Pelaksanaan program mitigasi

pantai di sepanjang pesisir pantai

Konflik garis sempadan

sempadan pantai

Penyediaan RTH Perlu ada sosialisasi mengenai status dari garis

sempadan pantai.

Pelaksanaan mitigasi dan adaptasi secara bertahap.




RUMUSAN

KEBIJAKAN, RENCANA,

PROGRAM

PENGARUH PROGRAM

(DAMPAK

KUMULATIF)



Penataan ulang kawasan, penerapan Penyiapan jalur dan ruang evakuasi bencana. Mengatur kegiatan penduduk di sekitar kawasan

bencana.

Pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana

Penataan dan pengembangan

kawasan perdagangan dan jasa

Kemacetan dan masalah-

masalah-masalah sosial

sosial dan lingkungan

hidup (persampahan,

banjir, dll)

Berkurangnya lahan

resapan air.

Munculnya kegiatan-

kegiatan sektor informal.

Pengoptimalan sarana dan prasarana untuk

untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti

seperti persampahan dan sanitasi

Mitigasi bahaya banjir dilakukan dengan

penyediaan ruang evakuasi bencana serta

pemantapan sistem drainase perkotaan

Menjaga kawasan RTH >30 %

Setiap pembangunan prasarana dengan skala regional

regional diharapakan dilengkapi dengan analisis daya

daya dukung lingkungan dan dokumen AMDAL.

Menyediakan ruang khusus untuk sektor informal dan

Peningkatan aksesibilitas dari dan Berkurangnya lahan

resapan air.

Munculnya kegiatan-

kegiatan sektor informal.

Penyediaan jalur evakuasi pada kawasan

perdagangan dan jasa.

Dimensi jalan , trotoar, drinase, jalur pejalan kaki

disesuaikan dengan fungsi jaringan jalan.

Setiap pembangunan prasarana dengan skala regional

regional diharapakan dilengkapi dengan analisis daya

daya dukung lingkungan dan dokumen AMDAL.

Menyediakan ruang khusus untuk sektor informal dan

Penyediaan prasarana dan sarana Adanya limbah pasar

dan sampah

Kemacetan pada ruas

jalan

Penyediaan TPS khusus bagi kawasan

perdagangan

Saluran limbah perdagangan yang tidak

mencemari lingkungan

Alternative perubahan rute lalu lintas untuk

untuk menghindari kemacetan







RUMUSAN

KEBIJAKAN, RENCANA,

PROGRAM

PENGARUH

PROGRAM

(DAMPAK

KUMULATIF)



Pengembangan industri pengolahan Limbah dan

pencemaran

Penyediaan sistem pengolahan air limbah dan sistem

sistem pengelolaan lingkungan.

Penyediaan zona penyangga antara kawasan industry

industry dengan kawasan lainya.



Limbah-limbah yang dihasilkan dapat diolah menjadi

menjadi produk lain.

Relokasi dan/atau minimalisasi dampak lingkungan

yang terjadi akibat kegiatan industri.

Penyediaan prasarana dan sarana

sarana pendukung kegiatan

industri, seperti teknologi ramah

lingkungan

Adanya limbah

industri.

Penyediaan pengolahan limbah terhadap sentra

industri

Pengembangan sentra industri disertai pula dengan

dengan penyediaan sistem pengolahan limbah yang

yang berfungsi untuk mereduksi pencemaran.

Penyediaan sistem pengolahan tersebut diupayakan

diupayakan terdapat pada masing-masing sentra industri

industri secara komunal.

Pengembangan lahan pertanian

menjadi lahan dengan komoditas

komoditas hortikultura, taman kota,

kota, dan/atau hutan kota.

Lahan untuk

pengembangan

perkotaan

berkurang

Delineasi terhadap kawasan pertanian

berkelanjutan/yang beririgasi teknis serta penanganan

penanganan melalui insentif dan disinsentif.

Pengembangan bangunan lebih diarahkan vertikal

Pemberian insentif dan disinsentif melalui mekanisme

mekanisme retribusi ataupun pembatasan terhadap

terhadap sarana prasarana pada kawasan terbangun di

terbangun di areal pertanian.

Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana-sarana

Pengembangan agro industri. Adanya limbah

dan sampah

Kemacetan pada

Penyediaan prasarana lingkungan, yaitu prasarana

prasarana pengolahan air limbah secara komunal.



Pengembangan budidaya perikanan

perikanan tawar dan laut

Limbah hasil

produksi ikan.

Delineasi terhadap kawasan perikanan serta

penanganan melalui insentif dan disinsentif.

Penyediaan zona penyangga antara kawasna industry

industry dengan kawasan lainnya.

Penyediaan RTH pada sempadan pantai.

Pemberian insentif dan disinsentif melalui mekanisme

mekanisme retribusi di kawasan perikanan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana-sarana

Environment

FGD KLHS Lombok Utara