ASPEK KELEMBAGAAN DALAM PENATAAN KAWASAN JABODETABEKJUR

  • Published on
    12-Jun-2015

  • View
    334

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BKSP Jabotabek memiliki organisasi berbentuk forum dimana Gubernur sebagai ketua, Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Forum, Ketua Bappenad sebagai wakil Sekretaris, Bupati dan walikota se Jabotabek sebagai anggota. Forum dibantu oleh sekretaris teknis yang bertanggung jawab j]kepada pimpinan Forum. Tugas pokok adalah menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rancangan meliputi koordinasi analisis perencanaan, analisis pelaksanaan, analisis evaluasi penyusunan program dan laporan serta memberikan layanan teknis administratif kepada Forum Kerjasama.

Transcript

<ul><li> 1. Oleh; Herman Haeruman Js ASPEK KELEMBAGAAN DALAM PENATAAN KAWASAN JABODETABEKJUR </li></ul> <p> 2. Lembaga BKSP JABODETABEK BKSP Jabotabek memiliki organisasi berbentuk forum dimana Gubernur sebagai ketua, Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Forum, Ketua Bappenad sebagai wakil Sekretaris, Bupati dan walikota se Jabotabek sebagai anggota. Forum dibantu oleh sekretaris teknis yang bertanggung jawab j]kepada pimpinan Forum. Tugas pokok adalah menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rancangan meliputi koordinasi analisis perencanaan, analisis pelaksanaan, analisis evaluasi penyusunan program dan laporan serta memberikan layanan teknis administratif kepada Forum Kerjasama. 3. Tetapi BKSP JABODETABEK menghadap masalah yang cukup mendasar : Tidak dikaitkan dengan penetapan JABODETABEK sebagai kawasan andalan atau kawasan strategis dalam sistim tata ruang nasional bukan merupakan pelaksana dalam sistim tataruang nasional Tidak memiliki kemampuan untuk secara langsung berkomunikasi dengan pemerintah pusat harus melalui pemda masing-masing. Tidak merupakan bagian dari sistim desentralisasi dalam UU Pemerintahan Daerah --&gt; semangat berlebihan dalam otonomi daerah mengucilkan BKSP JABODETABEKJUR Kedudukan para pejabat BKSP JABODETABEK tidak jelas mengurangi semangat kerja. 4. Perpres No. 54Tahun 2008 memberikan batasan rencana tataruang dalam 2 aspek keruangan yaitu pola dan struktur ruang. Rencana Pola Ruangnya adalah distribusi ruang kawasan lindung dan distribusi Ruang Kawasan Budidaya, sedangkan Pola Struktur Ruangnya adalah hierarki pusat permukiman, dan sistim penghubung antar ruang seperti sistem jaringan prasarana (sistem transportasi darat; sistem transportasi laut; sistem transportasi udara; sistem penye-diaan air baku; sistem pengelolaan air limbah; sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; sistem drainase dan pengendalian banjir; sistem pengelolaan persampahan; sistem jaringan tenaga listrik; dan sistem jaringan telekomunikasi). 5. RencanaTata Ruang adalah suatu sistim perencanaan pembangunan wilayah. Saat ini ada beberapa instansi pemerintah mempunyai lembaga yang berkaitan dengan tata ruang ini, yaitu Badan KordinasiTata Ruang Nasional Departemen PU : Direktorat Jenderal Penataan Ruang Meneg LH : Deputi Menteri Penataan Ruang dll Bappenas : Deputi Menteri Regional dan Daerah Departemen Dalam Negeri: Deputi Menteri Pembangunan Daerah (BANGDA). Pemerintah Daerah : BAPPEDA dan DinasTataruang BKSP JABODETABEKJUR 6. Instrumen pengatur Regulasi -------- pemerintah Mekanisme pasar ------- dunia usaha Tata Nilai Sosial -------- civil society 7. HH Legislative budget office 6 PolaPola PengelolaanPengelolaan PembangunanPembangunan BerkelanjutanBerkelanjutan Outcome Kebijakan Programming Pembiayaan output input dampak Produksi/ konsumsi Biaya pengorbanan Audit finansiil Audit Nilai ekonomi/sosial/ lingkungan evaluasi Pola Pengambilan Kebijakan Produksi/ Konsumsi Indikator pengendali Alat pemantau </p>

Recommended

View more >