Click here to load reader

Geopolitik Indonesia

  • View
    25

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Geopolitik Indonesia

  1. 1. 1. Moch. Rizqi Gumilang 135060400111015 2. Shabrina Arifah 135060400111016 3. Fisabella Rilamsari Putri 135060400111022 4. Olda Fadhillah A.R 135060400111026 5. Muh. Iqbal Banu S 135060400111030 6. Annida Lisyahadah 135060401111048 7. Yahya M. Aji 135060401111051 8. Gio Fonseca Asprilia 135060401111072
  2. 2. GEOPOLITIK
  3. 3. Hijau merimbuni daratannya, Biru lautan di sekelilingnya, Itulah negeri Indonesia, Negeri yang subur serta kaya raya, Indonesia (Rhoma Irama) Mukadimah
  4. 4. Pengertian Geopolitik : - mempelajari keterkaitan antara kondisi geografis suatu negara dan perumusan kebijakan penyelenggaraan negara
  5. 5. geopolitik /gopolitik/ n 1 ilmu tt pengaruh faktor geografi thd ketatanegaraan; 2 kebijaksanaan negara atau bangsa sesuai dng posisi geografisnya Berdasarkan fakta geografis dan sejarah, wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia. Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan nusantara.
  6. 6. Soemiarno, 2005 6 Wawasan Nusantara MENINJAU Cara pandang bangsa Indonesia : MENELITI MENINJAU MENGAMATI MEMANDANGWAWAS TINJAUAN KONSEPSI PANDANGAN, CARA PANDANG WAWASAN Cara pandang suatu bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Merupakan hasil perenungan kultural, historis, georafis/ruang hidup, Idealisme, ideologi/falsafah, konstitusi, aspirasi, identitas, integritas kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupannya serta kemampuannya/daya saingnya. WAWASAN NASIONAL Tentang diri dan lingkungannya yang sarwa nusantara, dalam lingkungan strategi yang dinamik, berdasarkan Pancasila & UUD 45. Persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan nasional. WAWASAN NUSANTARA
  7. 7. Latar belakang Orang dan tempat tinggal tidak dapat dipisahkan ! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Soekarno Karena orang dan tempat tinggalnya tidak dapat dipisahkan, perebutan ruang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar antar manusiaindividu, keluarga, masyarakat, bangsahingga kini. Untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional atau disebut geopolitik.
  8. 8. Konsep wawasan nasional setiap bangsa berbeda 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan 2. Berada diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua lautan (Lautan India dan Lautan Pasifik) sehingga menjadi nusa diantara laut yang selanjutnya dinamakan Nusantara. 3. Keunikan lainnya adalah bahwa wilayah nusantara berada di Garis Khatulistiwa dan diliwati oleh Geo Stationary Satelite Orbit (GSO). Ruang hidup (geografi) Profil (sejarah, ideologi, budaya) Wawasan Nasional (Geopolitik) Kenapa Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara?
  9. 9. Dasar pemikiran 1. Falsafah Pancasila 2. Aspek Kewilayahan Nusantara 3. Aspek Sosial Budaya
  10. 10. 1. Falsafah Pancasila Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan Wawasan nusantara, a.l. gotong royong. Suatu nilai khas dari bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan kerja kolektif dari berbagai eleman masyarakat yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Nilai kemanusiaan Indonesia juga menjadi dasar wawasan nusantara yang kemudian melahirkan HAM. Dalam filsafat Pancasila juga mengedepankan kepentingan masyarakat yang lebih luas harus lebih diutamakan, tanpa mematikan kepentingan golongan. Selain itu, musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat.
  11. 11. 2. Aspek Kewilayahan Nusantara Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, memiliki karakteristik berbeda dengan negara lain. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan karena mengandung beraneka ragam kekayaan alam (baik di dalam maupun di permukaan bumi) dan jumlah penduduk yang besar. Dengan demikian secara kontekstual kondisi geografi Indonesia mengandung keunggulan sekaligus kelemahan/kerawanan. Kondisi ini perlu diperhitungkan dan dicermati dalam perumusan geopolitik Indonesia
  12. 12. 3. Aspek Sosial Budaya Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis dan 748 bahasa Ibu. Tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan masyarakat mengandung potensi konflik yang besar, terlebih lagi kasadaran nasional masyarakat masih relatif rendah dan jumlah masyarakat yang terdidik relatif terbatas
  13. 13. Kedudukan Geopolitik a. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara; berkedudukan sebagai landasan idiil. b. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara; berkedudukan sebagai landasan konstitusional. c. Wawasan Nusantara (geopolitik) sebagai visi nasional; berkedudukan sebagai landasan konsepsional. d. Ketahanan Nasional (geostrategi) sebagai konsepsi nasional; berkedudukan sebagai landasan konsepsional. e. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional; berkedudukan sebagai landasan operasional.
  14. 14. Fungsi Geopolitik Dalam menentukan Kebijakan Keputusan Tindakan Perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Sebagai: Pedoman Motivasi Dorongan Rambu-rambu
  15. 15. Tujuan Wawasan Nusantara Hakekat tujuan wawasan nusantara adalah: Penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi dan potensi geografi serta kebhinekaan budaya. Pedoman pola tindak dan pola pikir kebijaksanaan nasional Persatuan dan kesatuan dalam ke-bhinekaan. Tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, pemahaman, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara.
  16. 16. Peranan Wawasan Nusantara 1. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras, segenap aspek kehidupan nasional. 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungan-nya. 3. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. 4. Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia.
  17. 17. Perkembangan Teori Geopolitik 1. F. Ratzel (1844-1904) negara mirip organisme 2. R. Kjellen (1864-1922) negara adalah organisme 3. Karl Haushofer (1896-1946) teori ruang dan kekuatan : Lebensrum cukup mengikuti hukum alam; swasembada / autarkhi. Implementasinya adalah berupa pembagian wily ( Pan Regionalisme ) : Pan Amerika (Monroe Doctrine, USA) Pan Asia Timur (Doktrin Hoka I Chiu, Jepang) Pan Rusia India (wily Asia Barat dan Eropa Timur, Rusia) Pan Eropa Afrika (Eropa Barat - tidak termasuk Inggris dan Rusia, Jerman) Teori Geopolitik Jerman
  18. 18. Teori Geopolitik Inggris Sir Walter Raleight (1554 1618) menekankan wawasan maritim, yaitu penguasaan laut yang bertujuan untuk menguasai perdagangan, pada akhirnya bertujuan akhir terhadap penguasaan dunia, dan untuk itu diperlukan keseriusan dalam pembangunan armada laut. Sir Halford Mackinder (1861 1947) penguasaan daerah- daerah jantung dunia, dikenal dengan teori Daerah Jantung. Untuk menguasai dunia, maka harus menguasai daerah jantung sebab dunia terdiri dari 9/12 air, 2/12 pulau dunia, dan 1/12 pulau.
  19. 19. Teori Geopolitik Amerika Alfred Thayer Mahan mengembangkan konsepsi Raleight dengan mempertahankan & memanfaatkan sumber daya laut (kekuatan maritim). Guilio Douhet, lebih melihat kekuatan dirgantara dalam memenangkan peperangan. Nicholas J. Spijkman terkenal dengan teori Daerah Batas, yaitu membagi dunia dalam empat wilayah atau area : 1.Pivot area, mencakup wilayah daerah jantung 2.Offshore continent land, mencakup wily pantai benua Eropa-Asia 3.Oceanic Belt, mencakup wily pulau di luar Eropa-Asia, Afrika Selatan 4.New World, mencakup wilayah Amerika
  20. 20. Teori Geopolitik Indonesia Bangsa Indonesia tidak dapat menerima rumusan Karl Haushofer dan rumusan- rumusan lain yang pada prinsipnya sama karena bertentangan dengan Pancasila. Wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan Sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, teori yang dianut adalah: Ruang Hidup bangsa terbatas wilayah yang diakui internasional Setiap bangsa sama derajatnya Setiap bangsa wajib menegakkan berdamaian dunia Kekuatan bangsa : 1. Eksistensi, integrasi nasional 2. Kesejahteraan & kemakmuran rakyat bukan untuk kuasai negara lain
  21. 21. Isi wawasan Nusantara 1. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi: a. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. b. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yng bebas. c. Pemerintaahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikutmmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  22. 22. Isi Wawasan Nusantara 2. Asas keterpaduan yang berciri manunggal, utuh dan menyeluruh a) Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan, perairan dan dirgantara secara terpadu. b) Satu kesatuan politik dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional. c) Satu kesatuan sosial budaya atas dasar Bhineka Tunggal Ika. d) Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. e) Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu (sishankamrata). f) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembagian dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.
  23. 23. Isi wawasan Nusantara 3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah a. Tata laku batiniah berdaasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memilki kekuatan batin. b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan.
  24. 24. Sejarah Perkembangan Asas negara kepulauan diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia sejak tahun 1957 Deklarasi Pemerintah RI (di-kenal sebagai Deklarasi Juanda) disetujui bangsa lain tahun 1982 di Jamaica (UNCLOS) kemudian RI meratifikasi dengan UU No. 17 Th. 1985
  25. 25. Bentuk Negara Berdasarkan Geografi 1. Negara Daratan (Land Lock Country) 2. Negara Berbatasan dengan laut Negara Pantai (Coastal archipelago) Negara Pulau (Oceanic archipelago) Negara Kepulauan (Archipelago)
  26. 26. Merupakan suatu kesatuan utuh wilayah, yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau- pulau dan gugusan pulau-pulau Atau Merupakan gugusan pulau-pulau dengan perairan diantaranya dan angkasa di atasnya sebagai kesatuan utuh, dengan unsur air sebagai penghubung. Asas Negara Kepulauan (UNCLOS ps 46)
  27. 27. Deklarasi Juanda Perubahan atas Ordonantie no. 442/1939 tentang TZMKO 1939 Diberlakukannya Point to point theory (12mil garis lurus dari titik terluar pulau terluar atau baseline) tidak lagi low water line (contour line atau 3mil garis pantai) Laut teritorial 12 mil laut antara 2 pulau Memaknai tanah-air (nusantara) Benua Maritim Indonesia UNCLOS merupakan pengakuan bahwa Indonesia adalah Negara archipelago (maritim) terbesar di dunia
  28. 28. Otonomi Daerah Latar Belakang Pelayanan dan pembinaan kepada rakyat tidak mungkin dilakukan dari Pusat saja. Oleh karenanya wilayah negara dibagi atas daerah besar dan daerah kecil. Untuk keperluan tersebut diperlukan asas dalam mengelola daerah. Bentuk Otonomi Desentralisasi : Pelayanan langsung kepada rakyat oleh Pemda, bukan pusat Filosofi Pemda ada karena ada rakyat yang dilayani Rakyat memberikan legitimasi Output Public goods & Public regulation Dekonsentrasi : Tidak semua tugas-tugas teknis dapat dilaksanakan Pemda Fungsional kanwil/kandep Terintergrasi kepala wilayah
  29. 29. Otonomi daerah Kewenangan daerah UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten/kota. Perbedaan antara UU yang lama dengan yang baru adalah: 1. UU yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking). 2. UU yang baru, titik pandang kewenangannya di mulai dari daerah (Local government looking). UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sesuai dengan tuntutan reformasi yang mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk semua daerah yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat madani (civil society).
  30. 30. Yang patut diwaspadai bahwa semangat otonomi tidak menjurus pada semangat pembentukan daerah berdasarkan etnik atau sub kultur. Pada masa penjajahan Belanda wilayah kita terbagai atas dasar pembagaian sub kultur dengan dibentuknya daerah Karesidenan. Otonomi dipandang sebagai proses terselenggaranya distribusi kewenangan secara serasi dan proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten dan kota dalam bingkai keutuhan negara-negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  31. 31. 12 PULAU TERLUAR RAWAN DIKUASAI NEGARA JIRAN
  32. 32. Studi Kasus AMBALAT kembali mencuri perhatian. Kapal perang Malaysia berkali - kali melanggar teritori Indonesia dan diusir armada angkatan laut kita. Ambalat adalah sebuah gugus pulau di sekitar 118.2558 Bujur Timur (BT)-118.254167 BT dan 2.56861 Lintang Utara (LU)- 3.79722 LU yang terletak di perairan Laut Sulawesi, sebelah timur Pulau Kalimantan Timur. Sengketa Ambalat Indonesia- Malaysia menyeruak karena klaim kepemilikan. Pada 2005, krisis Ambalat ditandai dengan show of force kedua angkatan bersenjata, penembakan kapal nelayan kita oleh Malaysia, dan aneka aksi demonstrasi mengecam Malaysia. Ambalat disebut sebagai wilayah Republik Indonesia (RI) sesuai Undang-undang No 4 Tahun 1960 tentang Perairan RI yang telah sesuai dengan konsep hukum Negara Kepulauan (Archipelagic State). Undang-undang ini telah diakui dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) ditetapkan dalam Konferensi III PBB di Montego Boy, Jamaika, 10 Desember 1982. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya sesuai dengan peta wilayah yang dibuat Malaysia pada 1979. Peta itu didasarkan pada The Convention on The Territorial Sea and the Contiguous zone 1958 dan The Continental Self Convention 1958. Peta Laut 1979 tersebut juga telah memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayah Malaysia.
  33. 33. Analisa -27 Oktober 1969 Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia, kedua negara masing- masing melakukan ratifikasi pada 7 November 1969 -Malaysia mengeluarkan peta tahun 1979 masalah di Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi -Kasus ini mencuat karena Pulau Sipadan dan Ligitan, juga berada di blok Ambalat, dinyatakan sebagai bagian dari Malaysia oleh Mahkamah Internasional. -Saling klaim atas lempeng benua (continental) shelf) dan ZEE di wilayah itu -UNCLOS menguatkan Indonesia, dan melemahkan Malaysia -Kandungan minyak dan gas bumi di Ambalat jika dieksploitasi mencapai Rp 4.200 triliun -Perundingan bias mencapai puluhan tahun -Pilihan solusi : Penggunaan cara-cara diplomasi pasal 33 Piagam PBB yakni melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbritase, penyelesaian pengadilan, atau penyelesaian melalui agen-agen regional atau cara-cara lain menurut pilihan masing-masing negara.