Click here to load reader

UU 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

  • View
    2.823

  • Download
    18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UU MD3

Text of UU 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

  • 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009TENTANGMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasarkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkanlembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilanrakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampumengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerapdan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuaidengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa danbernegara; b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratanrakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembagaperwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah; c. bahwa untuk mengembangkan kehidupan demokrasidalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlumewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaipenyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama denganpemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurusurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistemNegara Kesatuan Republik Indonesia; d. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan tanggungjawab lembaga permusyawaratanrakyat, lembagaperwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah sesuaidengan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003tentang Susunandan Kedudukan MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah perlu diganti; e. bahwa . . .

2. -2- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlumembentukUndang-Undangtentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah;Mengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATANRAKYAT,DEWANPERWAKILAN RAKYAT,DEWANPERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH. BAB IKETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR,adalah Majelis PermusyawaratanRakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dewan . . . 3. -3-3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.5. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, selanjutnya disingkat KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai penyelenggara pemilihan umum.6. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang- undang.8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.9. Hari adalah hari kerja. BAB IIMPRBagian KesatuSusunan dan Kedudukan Pasal 2MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilihmelalui pemilihan umum. Pasal 3MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yangberkedudukan sebagai lembaga negara.Bagian Kedua . . . 4. -4-Bagian Kedua Tugas dan WewenangPasal 4MPR mempunyai tugas dan wewenang:a.mengubah dan menetapkan Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b.melantik Presidendan/atau Wakil Presidenhasilpemilihan umum;c.memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presidendan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelahMahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presidendan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaranhukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatantercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau WakilPresiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presidendan/atau Wakil Presiden;d.melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabilaPresiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidakdapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;e.memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkanoleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan WakilPresiden dalam masa jabatannya; danf.memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanyamangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapatmelakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secarabersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden danwakil presiden yang diusulkan oleh partai politik ataugabungan partai politik yang pasangan calon Presidendan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertamadan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampaiberakhir masa jabatannya.Pasal 5(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, MPR menyusun anggaran yangdituangkan dalam program dan kegiatan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam . . . 5. -5-(2) Dalammenyusun program dankegiatan MPRsebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhikebutuhannya, MPR dapat menyusun standar biayakhusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untukdibahas bersama.(3) Pengelolaan anggaran MPR sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPRsesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan.(4) MPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaananggaran MPR dalam peraturan MPR sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.(5) MPR melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimanadimaksud pada ayat (3) melalui Sekretariat Jenderal MPRkepada publik pada akhir tahun anggaran. Bagian Ketiga KeanggotaanPasal 6(1) KeanggotaanMPRdiresmikandengankeputusanPresiden.(2) Masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun danberakhir pada saat anggota MPR yang baru mengucapkansumpah/janji.Pasal 7(1) AnggotaMPR sebelum memangku jabatannyamengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yangdipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidangparipurna MPR.(2) AnggotaMPR yang berhalanganmengucapkansumpah/janjisecara bersama-sama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yangdipandu oleh pimpinan MPR.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapansumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.Pasal 8 . . . 6. -6-Pasal 8Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaiberikut:Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagaianggota/ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyatdengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai denganperaturan perundang-undangan, dengan berpedoman padaPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerjadengansungguh-sungguh, demitegaknya kehidupandemokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dannegara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dangolongan;bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerahyang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demikepentingan bangsa dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.Bagian Keempat Hak dan Kewajiban AnggotaParagraf 1 Hak AnggotaPasal 9Anggota MPR mempunyai hak:a. mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. menentukansikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;c. memilih dan dipilih;d. membela diri;e. imunitas;f. protokoler; dang. keuangan dan administratif. Paragraf 2 . . . 7. -7-Paragraf 2 Kewajiban AnggotaPasal 10 Anggota MPR mempunyai kewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasionaldan menjaga keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentinganpribadi, kelompok, dan golongan; dan e. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakildaerah. Bagian Kelima Fraksi dan Kelompok Anggota MPRParagraf 1FraksiPasal 11(1) Fraksi adalah pengelompokan anggota MPRyangmencerminkan konfigurasi partai politik.(2) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhiambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehankursi DPR.(3) Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harusmenjadi anggota salah satu fraksi.(4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dananggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakilrakyat.(5) Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusanfraksi masing-masing.(6) MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas fraksi. Paragraf 2 . . . 8. -8-Paragraf 2Kelompok Anggota Pasal 12(1) Kelompok Anggota adalah pengelompokan anggota MPRyang berasal dari seluruh anggota DPD.(2) Kelompok Anggota di

Search related