Pengantar Pendidikan

KewarganegaraanKELOMPOK 4ARMANSYAHHENY HANDAYANILENNY SYLVIARAMA AJI

Dasar Pemikiran dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Berdasarkan konferensi dunia

Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan UNESCO pada tahun 1998 mendeklarasikan “Visi dan Aksi Pendidikan Tinggi di Abad XXI” berkesimpulan :

Pendidikan tinggi abad XXI harus memainkan peran sebagai :

Suatu komponen vital dari pembangunan budaya, social , ekonomi dan politik

Suatu tiang penyangga dalm pembentukan kemampuan masyarakat untuk demokrasi dan perdamaian.

Pendidikan tinggi harus berperan untuk merangsang tumbuhnya fungsi prospektifnya melalui analisis berkelanjutan tentang kegawatan-kegawatan : social, ekonomi, budaya, dan kecenderungan politik, serta

mampu bertindak sebgai pemandu dalam mengatasi bencana yang timbul, mampu melihat ke masa depan, mengantisipasi dan menyiapkan peringatan perdana kepada masyarakat, pemerintah tentang

kegawatan-kegawatan tersebut.

Pendidikan tinggi harus sadar akan perannya sebagai pelayan masyarakat dan harus berusaha agar pelayanannya menjamin terjadinya keseimbangan antara misi pendidikan dan misi social

Proses pembelajaran di perguruan tinggi Indonesia menyerap konsep pendidikan internasional yang

cenderung semakin : manusiawi, religious, demokratis, dan praktis

Menyepakati dan melaksanakan hakikat pendidikan yang berwujud empat pilar pendidikan yaitu : (1)Learning to be, (2) Learnning to Know, (3) Learning to do, (4)

Learning to live together. Pendidikan Tinggi mempunyai fungsi untuk pembentukan

sosok lulusan utuh dan lengkap ditinjau dari segi kemampuan, ketrampilan, dan kematangan, serta

kesiapan pribadi.

4

4 Pilar PendidikanPersyaratan Kerja Kurikulum UNESCO Kurikulum Nasional

Pengetahuan & Ketrampilan

Learning to know MK Keilmuan & Ketrampilan (MKK)

Learning to do MK Keahlian Berkarya (MKB)

Perilaku Learning to be

MK Perilaku Berkarya (MPB)

MK Pengembangan Kepribadian (MPK)

Mengenal Sifat Pekerjaan

Learning to live together

MK Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

MPK (Matakuliah Pengembangan Kepribadian) adalah mata kuliah yang menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. MPK terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pengamalan dan penghayatan MPK. Di perguruan tinggi (PT), MPK merupakan mata kuliah wajib, hal ini termaktub dalam pasal 37 UU No. 20/2003, yaitu kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa.Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais (penganut ideologi Pancasila yg baik dan setia) dengan Negara dan sesama warga negara. Dengan kemampuan dasar itu, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis dan dinamis, berpandangan luas, bersikap demokratis dan beradab.

Pendidikan+ Kewarganegaraan

=PKN

Upaya/proses untuk mendewasakan individu

Upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk

menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya secara berguna dan bermakna serta mampu

mengantisipasi hari depannya.

Menurut WolhoffKeanggotaan suatu bangsa tertentu yakni

sejumlah manusia yang terikat dengan yang lain nya karena kesatuan bahasa

kehidupan sosial budaya serta kesdaaran nasional nya.

PKNMerupakan pendidikan yang berkenaan dengan

pemupukan nilai-nilai,sikap, dan kepribadian warga negara yang mampu mewujudkan nilai dasar

agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.

PKN

Membangun semangat

Menanamkan rasa kebangsaan

Menanamkan pendidikan karakter yang terpacu pada Pengalaman Bangsa

Menanamkan bahwa keanekaragaman yang ada harus dapat membuat semakin erat NKRI

Landasan Hukum

FILOSOFIS

TEORITIS

HISTORIS

SOSIOLOGIS

YURIDIS

LANDASAN HUKUM

Visi dan misi mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 43/DIKTI/Kep/2006 disebutkan dalam Pasal 1 : “visi kelompo MPK di Perguruan Tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya.”

Pasal 2 menyebutkan :”misi kelompok MPK di Perguruan Tinggi membentuk mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebanggaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warganegara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan system nilai Pancasila.

Kompetensi Yang Diharapkan Dari Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam pasal 3 yang memuat kompetensi dasar mata kuliah, disebutkan : “pendidikan kewarganegaraan menjadi ilmuwan dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan system nilai Pancasila.

Kompetensi lulusan Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab seorang warganegara dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan

Mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara, dan memilki pola piker, pola sikap, dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia.

Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional.

Menumbuhkembangkan peserta didik untuk mempunyai pola piker dan pola sikap yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional.

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

KEWIRAAN

1973/1974

Dirancang tahun 1972“Kesadaran berbangsa

dan bernegara berdasarkan cinta tanah

air, keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila dan rela

berkorban demi negara dan bangsa”.

Isi Kurikulum :Wawasan Nusantara,

Ketahan Nasional, Politik dan Strategi Nasional, Politik dan Srategi Pertahanan Keamanan Nasional,

serta Sistem Pertahanan Keamanan

Rakyat Semesta

UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI

Pasal 19 “Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional”

Pasal 20“Pendidikan pendahuluan Bela Negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu :

a) Tahap awal pada Pendidikan Dasar sampai Menengah dan dalam gerakan Pramuka

b) Tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan Kewiraan pada tingkat Pendidikan Tinggi

Keputusan Mendikbud tahun 1982

Pendidikan Kewiraan termasuk MKDU

(Mata Kuliah Dasar Umum)

DicabutnyaPP No.30/1990

PP No. 60/1999Tentang

Pendidikan Tinggi

Keputusan Mendikbud No. 056/U/1994

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Dirubah dan diatur

Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000

Pendidikan Kewarganegaraan Termasuk kelompok MPK

(Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian)

Keputusan No. 38/Dikti/Kkep/2002 tentang Rambu-rambu pelaksanaan MPK di Perguruan Tinggi. Materi kajian mengalami perubahan orientasi, yaitu

1. Meniadakan semua peraturan-peraturan Menhankam/Pangab yang instruktif tentang polstrahankam dan Sishankamrata, dan meramu konsepsi dasarnya ke dalam materi Hankam dan Polstranas.

2. Polstranas yang baru, memuat konsep-konsep dasar pembangunan yang melahirkan GBHN

3. Metodologi pembelajaran yang bersifat indoktrinatif, imperatif, dan ekspositori dirubah menjadi metodologi bersifat pendekatan inkuiri, responsif, dialog interaktif dan kreatif2 Juni 2006 keluar Keputusan Direktur Jendral

Pendidikan Tinggi Departmen Pendidikan Nasional , No.43/DIKTI/2006 tentang Rambu rambu

pelaksanaan MPK di Perguruan Tinggi

Pokok-pokok materi sajian pendidikan kewarganegaraan di politeknik

Keputusan Diektur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Nomor: 43/DIKTI/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Tanggal 2 Juni 2006 yang memiliki substansi :

1. Filsafat Pancasila2. Identitas Nasional3. Politik dan Strategi4. Demokrasi Indonesia5. Hak Asasi Manusia dan The rule of law6. Hak dan Kewajiban Warga Negara7. Geopolitik Indonesia8. Geostartegi Indonesia

KEPUTUSANDIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 38/DIKTI/Kep/2002 

TENTANG 

RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN MATA KULIAH PENGEMBANGANKEPRIBADIAN DI PERGURUAN TINGGI

 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

PASAL 6BEBAN STUDI MINIMAL BEBAN STUDI MINIMAL UNTUK MATAKULIAH PENDIDIKAN AGAMA, PENDIDIKAN PANCASILA, DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MASING-MASING SEBANYAK 2 (DUA) SKS.

Pokok-pokok materi yang disajikan adalah :Bab I Pengantar Pendidikan KewarganegaraanBab II Kesadaran Berbangsa dan BernegaraBab III Pancasila Sebagai Sistem Filsafat dan Ideologi Nasional Bangsa IndonesiaBab IV Konstitusi dan Sistem Politik NasionalBab V Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Rule of LAW dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara IndonesiaBab VI Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Bangsa IndonesiaBab VII Ketahan Nasional Sebagai Geostrategi Bangsa IndonesiaBab VIII Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Politik dan Strategi Nasional

Simpulan :Pendidikan kewarganegaraan mempelajari status kewarganegaraan, yakni tentang bagaimana warga negara berperilaku dan hukum yang mengikatnya di dalam suatu negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang diberikan di perguruan tinggi dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antarawarga negara dengan negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.