- 1. SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT KEPUTUSANTugas:
1.Administrasi Perpajakan 2.Pratikum KomputerDisusun oleh : JULIA
PUTRI 1201120060 ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS RIAU 2013
2. DAFTAR ISICOVER
.............................................................................................................1
DAFTAR ISI
.....................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN a. Latar
Belakang.........................................................................................3
b. Rumusan
masalah....................................................................................4
c. Tujuan dan Manfaat
Penyusunan.............................................................5
BAB II PEMBAHASAN a. b. c. d. e. f.Teori yang Berhubungan Landasan
Teori...............................................6 Surat
Ketetapan Pajak dan Surat
Keputusan...........................................9 Pembetulan
Ketetapan
Pajak..................................................................14
Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Wajib
Pajak.........................16 Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi............................16 Pengurangan atau
Pembatalan Pajak yang Tidak Benar........................17BAB III
PENUTUP a.
Kesimpulan............................................................................................18
b.
Saran......................................................................................................18
DAFTAR PUSTAKA
.....................................................................................20
3. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia adalah negara yang
sedang melakukan pembangunan disegala bidang yang bertujuan
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Agar pemabangunan
yangdilaksananakan berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang
diharapkan. Untuk itu, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana
tersebut dikumpulkan dari berbagai potensi sumber daya yang
dimiliki oleh Negara Indonesia ini baik dari hasil sumber kekayaan
alam seperti, minyak bumi dan gas alam maupun dari sektor pajak.
Berbicara mengenai surat ketetapan pajak dan surat keputusan, pada
umumnya tidak terlepas dari subyek pajak yaitu mereka (orang atau
badan) yang memenuhi syarat subyektif, yaitu syaratyang melekat
pada orang atau badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh
undangundang. Sedangkan obyek pajak artinya mereka mempunyai
potensi untuk dikenai pajak,tetapi belum tentu dikenai pajak.
Sementara itu, wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang
selain memenuhi syarat subyektif, juga harus memenuhi syarat
obyektif.Jadi wajib pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan
pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban
untuk membayar utang pajak. Di dalam menentukan besarnya pajak yang
terutang sering terjadi perselisihan wajib pajak dan petugas pajak.
Perselisihan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat
antara wajib pajak dan petugas pajak mengenai suatu masalah seperti
peraturan dan penafsiran fiskus atas suatu fakta, dan kesalahan
hitung atau tulis. Berdasarkan surat ketetapan pajak, maka Wajib
Pajak mempunyai hak untuk mengajukan surat keputusan atas suatu
ketetapan pajak dengan mengajukan surat keputusan secara tertulis
kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal
surat ketetapan, dan atas surat keputusan tersebut Direktur
Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling 4. lama dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima
dari Wajip Pajak yang mengajukan. Apabila Wajib Pajak masih belum
puas dengan Surat Keputusan yang diajukannya, maka Wajib Pajak
masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Permohonan
banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu
3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri surat Keputusan
Keberatan tersebut. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu)
Surat Banding. Perlu diketahui bahwa Wajib Pajak yang mengajukan
banding harus membayar minimal 50% dari utang pajak yang diajukan
banding. Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12
(dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima. Berdasarkan uraian
tersebut diatas, didalam makalah ini akan dibahas tentang surat
penetapan dan ketetapan serta surat keputusan dan banding. B.
Rumusan Masalah Dari uraian pada bagian latar belakang diatas, maka
dalam paper ini akan dijawab permasalahan sebagai berikut : 1. Apa
saja teori yang berhubungan/landasan teori yang terkait dengan
penetapan dan ketetapan pajak ? 2. Bagaimana Penetapan dan
Ketetapan Pajak ? 3. Mengapa bisa timbul keberatan dan banding oleh
Pihak Wajib Pajak? 4. Bagaimana bentuk Pembetulan Ketetapan Pajak,
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan
atau Pembatalan Ketetapan Pajak ? 5. C. Tujuan dan Manfaat
Penyusunan 1. Tujuan Tujuan penyusunan paper ini adalah untuk
memperoleh informasi dan data yang cukup sehingga permasalahan yang
telah dikemukan pada rumusan masalah diatas dapat digambarkan
dengan jelas melalui informasi yang diperoleh. Berikut penyusunan
paper ini : Memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Perpajakan dan
Pratikum Komputer guna sebagai acuan untuk penilaian. Untuk
mengetahui landasan teori yang terkait dengan surat ketetapan pajak
dan surat keputusan. Mengumpulkan materi / bahan tulisan sebagai
acuan untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan tentang
perpajakan khususnya yang berhubungan surat ketetapan pajak dan
surat keputusan. 2. Manfaat Adapun manfaat penyusunan paper
perpajakan ini, yaitu: Bagi penyusun, paper ini akan memberikan /
menambah pengetahuan tentang rumusan masalah yang akan dibahas,
sehingga dapat di peroleh gambaran yang lebih jelas mengenai surat
ketetapan pajak dan surat keputusan Bagi pembaca, paper ini
diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sumber
bacaan serta sebagai bahan untuk menciptakan suatu karya ilmiah
yang lebih baik dimasa yang akan datang. 6. BAB II PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak,
yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih
bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat
mengajukan surat keputusan atas surat ketetapan tersebut.
Selanjutya apabila belum puas dengan keputusan surat keputusan
tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah
terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak
adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. A. Teori Yang
Berhubungan (Landasan Teori) 1. Pengertian Pajak Definisi pajak
yang diberikan oleh Soemahamidjaja (1964) dalam desertasinya yang
berjudul: Pajak berdasarkan asas gotong royong. Pendapat lain
mengatakan bahwa pajak adalah: iuran wajib, berupa uang atau
barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan normanorma hukum,
guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam
mencapai kesejahteraan umum. (Munawir 1992:2). Sedangkan definisi
pajak menurut Soemitro, adalah: iuran rakyat kepada kas negara
(peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah)
berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat
jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk
dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.(Tjahjono &
Husein 2000:3). 2. Ciri-ciri yang Melekat pada Pengertian Pajak
Yang berhak memungut pajak adalah negara, dalam hal ini adalah
pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah . Pemungutan pajak
dilakukan berdasarkan undang-undang serta aturan-aturan
pelaksanaannya (yang dapat dipaksakan); dalam arti bahwa jika utang
pajak tersebut tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat
ditagih dengan menggunakan tindakan keras (hard collection) seperti
dengan surat paksa dan sita maupun penyanderaan terhadap Wajib
Pajak. 7. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan
adanya timbal balik secara langsung oleh pemerintah. Pajak tersebut
akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara rangka mencapai
kesejahteraan umum. 3. Timbulnya Utang Pajak Terdapat dua ajaran
mengenai saat timbulnya utang pajak, yaitu: Ajaran materiil.
Menurut ajaran materiil utang pajak timbul karena undang-undang
pajak dan peristiwa/keadaan/perbuatan, dan bukan karena ketetapan
oleh fiskus. Sesuai dengan ajaran materiil ini, saat terutangnya
pajak penghasilan adalah: a) Pada suatu saat, untuk pajak
penghasilan yang dipotong pihak ketiga . b) Pada akhir masa, untuk
pajak penghasilan karyawan yang oleh pemberi kerja atau oleh pihak
lain atas kegiatan usaha. c) Pada akhir tahun pajak untuk pajak
penghasilan. Ajaran formil. Menurut ajaran formil, utang pajak
timbul saat fiskus menerbitkan surat ketetapan kepada Wajib
Pajak/Penanggung pajak. Apa dasar hukum penetapan dan ketetapan
pajak? Dasar Hukumnya, yaitu : a) Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan b) Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994 Tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak, tanggal 12 desember 1994. c) Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan atau Penghapusan
Ketetapan Pajak. Tanggal 22 Desember 2000. d) Keputusan Dirjen
Pajak Nomor KEP 18/PJ.24/1995 Tentang Perubahan atas Keputusan
Dirjen Pajak Nomor KEP 05/PJ.24/1995 Tanggal 3 Februari 1995
Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tanggal 5 Mei 1995. Apa saja
jenis-jenis penetapan dan ketetapan pajak? Macam-macam Penetapan
dan Ketetapan Pajak : 8. 1. Surat Tagihan Pajak ( STP ) ( Pasal 14
Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 ). 2. Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar ( SKPKB ) ( Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000
). 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) ( Pasal
15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). 4. Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar ( SKPLB ) ( Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000
). 5. Surat ketetapan Pajak Nihil ( SKPN ) ( Pasal 17 A
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000) Semuanya mempunyai ketetapan
hukum yang penagihannya dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat
Paksa. Semuanya mempunyai ketetapan hukum yang penagihannya dapat
dilakukan dengan menerbitkan Surat Paksa. 9. B. Surat Ketetapan
Pajak dan Surat Keputusan Surat Kenetapan Pajak Surat ketetapan
pajak adalah surat ketetapangn yang meliputi surat ketetapan pajak
kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat
ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar.
Kadaluarsa Ketetapan Pajak Kadaluwarsa ketetapan pajak ditentukan
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya
pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun
Pajak. Penentuan masa 10 tahun ini sesuai dengan ketentuan
kadaluwarsa penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen
yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan Wajib Pajak.Mulai 1
Januari 2008, daluwarsa ketetapan pajak ditentukan menjadi 5 (lima)
tahun sejak akhir Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun
Pajak. Prinsip self-assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang
terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada
WP sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.
Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP
tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT
atau karena ditemukannya data ? skal yang tidak dilaporkan oleh WP.
Fungsi Ketetapan pajak Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai : a.
Sarana untuk melakukan koreksi terhadap WP tertentu yang
nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi
kewajiban formal dan atau kewajiban materil dalam memenuhi
ketentuan perpajakan. b.Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi
perpajakan.c.Sarana administrasi untuk melakukan penagihan
pajak.d.Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih
bayare.Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.
Jenis-jenis Ketetapan Pajak 10. a. Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah
yang masih harus dibayar. b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. c.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang. d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak. Surat tagihan pajak Surat Tagihan Pajak
(STP) diterbitkan dalam hal : a.Pajak Penghasilan dalam tahun
berjalan tidak atau kurang dibayar;b. Dari hasil penelitian SPT
terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau
salah hitung; c. WP dikenakan sanksi administrasi denda atau bunga;
Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN,
tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikilkuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak; d. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak, dan e. Pengusaha
Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak
tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur
Pajak. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat
dilakukan dengan Surat Paksa. Mulai 1 Januari 2008, Surat Tagihan
Pajak (STP) juga dapat diterbitkan dalam hal : 1) Pengusaha Kena
Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan
Faktur Pajak dikenai sanksi. 2) Pengusaha Kena Pajak yang gagal
berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
diwajibkan membayar kembali. 11. Ketentuan Pengajuan Surat
Keputusan Surat keputusan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar, dengan syarat: a. Diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia. b. Wajib menyebutkan jumlah
pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut
atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan
yang jelas. c. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak
dan satu tahun/ masa pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda
kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan
keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat
Keberatan, sehingga tidak diproses. Mulai 1 Januari 2008 dalam hal
Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib
Pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit
sejumlah yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Jangka Waktu
Pengajuan Keberatan Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak
tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. a.
Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka
waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB,
SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga
sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak. b.
Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan
pos tercatat), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB,
SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan
oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman
melalui Kantor Pos dan Giro. Penyelesaian Keberatan Direktur
Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan
atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua
belas ) telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi
suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap
diterima. Keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terhutang.
12. Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan a. Untuk
keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan/
keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan
secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan,
atau pemungutan. b. WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau
penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatannya
diterbitkan. Surat Keputusan Keberatan tidak dapat menjadi Wajib
Pajak puas. Masih ada satu kesempatan lagi bagi Wajib Pajak untuk
menguji pendapatnya, yaitu melalui proses banding ke Pengadilan
Pajak. Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding Apabila WP tidak atau
belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, WP dapat
mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, dengan syarat:
a.Tertulis dalam bahasa Indonesia,b.Dalam jangka waktu 3 bulan
sejak keputusan atas keberatan diterima.c.Alasan yang
jelas.d.Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan.e.Terhadap
satu keputusan diajukan satu surat banding,f.Jumlah pajak yang
terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%.Pengajuan permohonan
banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan
penagihan pajak. Putusan Pengadilan Pajak bukan merupakan keputusan
Tata Usaha Negara. Yang dapat Mengajukan Banding ke Pengadilan
Pajak 1.Bagi Wajib Pajak Badan oleh Pengurus;2.Bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya;3.Kuasa
Hukum dari butir diatas. Surat Uraian Banding Surat uraian banding
adalah adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi
jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.
Putusan Banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan
hukum tetap, serta bukan Keputusan Tata Usaha Negara. 13. Dalam
sejarah banding, jika dibuatkan prosentase Putusan Banding, maka
sebagian besar Putusan Banding berpihak ke Wajib Pajak. Berdasarkan
penelitian DJP sendiri, keputusan banding yang membatalkan surat
ketetapan pajak dikarenakan lemahnya proses pemeriksaan yang
dilakukan oleh pemeriksa pajak. Artinya, banyak pemeriksaan pajak
yang melakukan pemeriksaan tanpa dasar yuridis dan argumentasi yang
kuat. Inilah kesempatan Wajib Pajak, walaupun untuk mencapai
banding ini harus melalui jalan yang berliku. Apabila pengajuan
keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau
seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% sebulan, untuk selama-lamanya 24 bulan.
14. C. Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
1. Pembetulan Ketetapan Pajak Apabila terdapat kesalahan atau
kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung
persengketaan antara skus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh
Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib
Pajak. 2. Kesalahan atau kekeliruan dalam Ketetapan Pajak yang
dapat dibetulkan Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas
pada kesalahan atau kekeliruan dari: a) Kesalahan tulis antara lain
: kesalahan yang dapat berupa penulisan nama, alamat, NPWP, nomor
surat ketetapan pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak dan
tanggal jatuh tempo; b) Kesalahan hitung, yang berasal dari
penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau
pembagian suatu bilangan; c) Kekeliruan dalam penerapan tarif,
penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan
sanksi administrasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),
penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan pengkreditan pajak. 3.
Ketetapan Pajak yang Dapat Dibetulkan Ketetapan pajak yang dapat
dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, antara lain: a) Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); b) Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); c) Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar (SKPLB); d) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); e) Surat
Tagihan Pajak (STP); f) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak; g) Surat Keputusan Keberatan; h) Surat Keputusan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi; i) Surat
Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak
benar. 15. 4. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, Direktur Jenderal Pajak
tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan yang
diajukan tersebut dianggap diterima. Mulai 1 Januari 2008, jangka
waktu penyelesaian permohonan pembetulan Wajib Pajak harus
diselesaikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6
(enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
Apabila jangka waktu tersebut telah lewat Direktur Jenderal Pajak
tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang
diajukan dianggap dikabulkan.5. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi a) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas
permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata
dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan
Wajib Pajak. b) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi harus memenuhi ketentuan : Diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan
meyakinkan; Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui
Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi
tersebut; Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT, kecuali apabila WP dapat
menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya; Tidak mengajukan keberatan atas
ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu STP; suatu SKPKB atau
suatu SKPKBT. c) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan
atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal
Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima.
16. 6. Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
a) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan
WP dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak
benar; b) Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
yang tidak benar harus memenuhi ketentuan: Diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak;
Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya
terhutang. c) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas
permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak
benar paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima.
Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal
Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima.
Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan : a) Untuk
keperluan pengajuan permohonan, Wajib Pajak dapat meminta
penjelasan/keterangan tambahan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(KKPP) wajib menjawabnya secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar
pengenaan, pemotongan atau pemungutan. b) Wajib Pajak dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat
keputusan atas permohonan diterbitkan.Jangka waktu penyelesaian
permohonan Wajib Pajak Jangka waktu penyelesaian permohonan
pembetulan Wajib Pajak harus diselesaikan oleh Direktur.Jenderal
Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permohonan pembetulanditerima. Apabila jangka waktu tersebut telah
lewat Direktur Jenderal Pajak tidak memberikansuatu keputusan, maka
permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan.Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi: 1) Direktur Jenderal Pajak
karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan
ataumenghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan
yang ternyata dikenakankarena adanya kekhilafan atau bukan karena
kesalahan WP. 17. 2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi harus memenuhi ketentuan: a. Diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas
danmeyakinkan. b. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak
melalui Kantor Pelayanan Pajak yangmengenakan sanksi administrasi
tersebut. c. Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT,kecuali apabila WP dapat
menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhikarena
keadaan diluar kekuasaannya. d. Tidak mengajukan keberatan atas
ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu STP; suatuSKPKB atau
suatu SKPKBT. 3) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan
atas permohonan pengurangan ataupenghapusan sanksi administrasi
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonanditerima.
Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal
Pajak tidak memberikeputusan maka permohonan dianggap
diterima.Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak
Benar 1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas
permohonan WP dapat mengurangkan ataumembatalkan ketetapan pajak
yang tidak benar. 2) Permohonan pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhiKetentuan.
a.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat
ketetapan pajak; b.Menyebutkan jumlah pajak yang menurut
penghitungan WP seharusnya terhutang. 3) Direktur Jenderal Pajak
harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan ataupembatalan
ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal
permohonanditerima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan
Direktur Jenderal Pajak tidak memberikeputusan maka permohonan
dianggap diterima. 18. BAB III PENUTUP A.Kesimpulan Sistem
pemungutan pajak kita sekarang ini menganut sistem self assessment
yaitu Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan,
membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga
penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri
melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yangdisampaikannya. Penerbitan
suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang
disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena
ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh WP. Dengan
demikian, Ketetapan Pajak berfungsi sebagai:1. Koreksi atas jumlah
pajak yang terutang menurut SPT WP; 2. Sarana untuk mengenakan
sanksi; 3. Sarana untuk menagih pajak; 4. Sarana untuk
mengembalikan kelebihan pajak dalam hat lebih bayar; 5. Sarana
untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.Apabila Wajib pajak
tidak puas dengan penetapan dan ketetapan pajak yang telah dibuat,
maka Wajib pajak tersebut memiliki hak untuk mengajukan keberatan.
Namun, bila wajib pajak juga belum puas dengan keputusan keberatan
yang telah diajukannya, maka Wajib pajak tersebut masih bias
mengajukan banding pada Badan Peradilan Pajak.B. Saran Adapun
saran-saran yang dapat penyusun sampaikan melalui paper ini, yaitu
; Di dalam perpajakan dikenal tarif dan perhitungan pajak untuk
menambah pengetahuan bagi mahasiswa . (i) seharusnya cara-cara
tersebut diajarkan melalui perkuliahan yang telah dilakukan. Untuk
memperlancar proses perkuliahan perpajakan perlu di berikan
bahan/materi panduan kuliah berupa buku paket/photo copy kepada
mahasiswa . 19. (i) memiliki bahan bacaan perpajakan yang bisa
dijadikan acuan untuk mengetahui lebih dalam tentang perpajakan.
20. DAFTAR PUSTAKAAhmad,Tjahyono dan Fakhri
Huesin.2000.Perpajakan,Edisi Ketiga.JogjakartaWaluyo.2004.
Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba EmpatAchmad Tjahyono Dan
Triono Wahyudi.2005.Perpajakan Indonesia Edisi Kedua.Jakarta:Raja
Grafindo Persada.www.google.com.searcharticle: Penetapan dan
Ketetapan Pajak serta Keberatan dan Banding.
