Strategi pengembangan pariwisata daerah

Created by:Wija Umpungeng

My Profile Tridarma PTRekomendasiDampakStrategiHambatanKebijakanMisiVisiHome

MEMBANGUN KEKUATAN PARIWISATA UNTUK KEMAJUAN DAERAH



Visi• Terwujudnya Pariwisata dan Kebudayaan yang maju, dinamis dan

berwawasan lingkungan”.



Misi1. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah.

2. Mengembangkan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan, bertumpu pada kebudayaan peninggalan budaya dan pesona alam local yang bernilai artistik tinggi dan berdaya saing global.

3. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kepariwisataan dan kebudayaan sebagai wahana pemberdayaan ekonomi rakyat menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

4. Membina dan mengembangkan kebudayaan sebagai upaya memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa.

5. Meningkatkan penelitian, pengembangan pariwisata dan budaya.

6. Mengembangkan kualitas dan kuantitas insan pariwisata dan budaya yang profesional.

7. Melaksanakan promosi pariwisata dan budaya bermutu dan terpadu.

8. Mewujudkan industri pariwisata dan budaya sebagai salah satu andalan penghasilan pendapatan daerah.



Arah kebijakan umum• Teknis pengelolaan objek wisata, dibeberapa daerah

sampai saat ini sepenuhnya masih dikelolah oleh pemerintah daerah yang melibatkan pemerintah desa sesuai dengan lokasi masing-masing objek wisata.

• Pengelolaan pariwisata dalam era otonomi daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan di daerah. Untuk melaksanakan pengembangan pariwisata daerah yang baik dan terarah perlu suatu dokumen perencanaan yaitu Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA),

• Sejauh ini beberapa daerah masih dalam bentuk draft perencanaan dan belum dalam bentuk peraturan daerah. Oleh karena itu RIPPARDA perlu dijadikan sebagai salah satu dokumenn baku bagi pemerintah daerah.

Prioritas Pengelolaan

Pendanaan/Penganggaran Pariwisata

Promosi dan Pemasaran

ARAH KEBIJAKAN

UMUM2

1

3



1. Prioritas PengelolaanSetiap daerah di Indonesia memiliki banyak objek dan daya tarik wisata yang ditawarkan meliputi:

• Objek Wisata Alam,

• Wisata Religi,

• Wisata Budaya,

• Wisata Sejarah dan

• Wisata Bahari.

Prioritas pengelolaan pariwisata di tiap-tiap daerah disesuaikan dengan sifat geografis dan social budaya yang dimilikinya. Secara umu terbagi dua yaitu :

• Wisata berbasis Sumber Daya Alam pesisir atau taman laut dengan Wisata Bahari,

• Wisata alam pengunungan dengan Ekotourism.

2

1

3



2. Pendanaan/Penganggaran Pariwisata

Dalam rangka pengembangan pariwisata di daerah, maka perlu dukungan dana baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta

Dalam hal penganggaran atau pendanaan pengembangan pariwisata PEMDA memiliki hambatan namun juga memiliki Peluang.

• Hambatan:

1. Permasalahan keterbatasan anggaran

2. Konflik politik antara Pemerintah & DPRD

3. Perilaku Birokrat yang korup.

• Peluang :

1 Pemda berpeluang memperoleh dana sesuai dengan asas otonomi untuk melakukan kerjasama.

2 Pemda dapat mendorong kepala Desa untuk memanfaatkan Dana Desa membangun infrastruktur yang dapat mendukung sector Pariwisata.

2

1

3

Financial of

Tourism Budget Process



3. Promosi dan Pemasaran• Media

• Pameran / MICE

• Chalender Event tahunan

• Vestifal Budaya antar Desa/Kabupaten/Provinsi hingga Pusat.

• Competisi antar Object / Desa di tingkat Kabupaten – Pusat secara

• Menyelenggarakan event bekerjasama dengan Media Penyiaran publik lokal / Nasional

• Menyelenggarakan seminar Pariwisata lintas departemen sebagai upaya sinergi & sosialisasi dengan melibatkan pakar Pariwisata.

• Mempublikasikan setiap hasil karya & kreatifitas masyarakat secara update di berbagai media sebagai upaya membangun emage positive daerah.

• Merangcang kegiatan extra kurikuler yang diperuntukkan bagi siswa/siswi, SD,SMP,SMA & Perguruan tinggi di bidang kreativitas seni dan budaya .

2

1

3



B. Hambatan dalam Pengelolaan Pariwisata Beberapa kendala yang signifikan menyebabkan system

pengelolaan Pariwisata daerah buruk adalah sebagai berikut.

1. Master plan pengembangan pariwisata sebagai acuan dalam perencanaan keparawisataan

2. Anggaran pengembangan pariwisata di daerah minim

3. Promosi pariwisata minim

4. Partisipasi Masyarakat kurang

5. Sinergi antar Dertemen Pemerintahan sangat lemah.

6. Jabatan Kepala Dinas Pariwisata yang berbasis karir jabatan bukan Profesionalisme (Ideal: Karir yang professional)

7. Perilaku pejabat yang manipulaif & corrupted.

8. Kwalitas SDM Pariwisata Daerah yang sangat rendah.



C. Strategi Pengelolaan Pariwisata

• .

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).

Penyiapan Program/kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Optimalisasi Promosi Pariwisata

Dukungan Regulasi / bebas dari birokrasi yang corupted

Menjalin kemitraan dengan banyak pihak,

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pengenalan potensi daerah melalui reserch

Pengembangan Desa Budaya / Desa Wisata

Mengembangkan industry kreatif

1

2

3

4

5

6

7

8

9



1. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

• Pengembangan pariwisata yang sistematis. Pertumbuhan kepariwisataan yang tidak terkendali sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik, pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik.

• Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah harus menjadi agenda utama DPRD untuk menetapkannya sebagai Peraturan Daerah.

• Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merupakan dokumen perencanaan pariwisata yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman pengembangan pariwisata bagi pemerintah daerah,

• Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) juga sebagai dokumen perencanaan pengembangan pariwisata yang perlu disediakan oleh daerah dalam rangka mempermudah pengembangan pariwisata,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cultural and Environmental Stewardship

Economic Development

Community Based

Community Tourism

Sustainable evelopment Model



2. Program kegiatan sesuai skala prioritas Pengembangan pariwisata pada daerah destinasi wisata memerlukan

anggaran yang cukup besar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kelancaran aktifitas pariwisata pada suatu daerah destinasi.

Keterbatasan anggaran pemerintah daerah harus dipastikan tidak mengganggu proses pembangunan destinasi wisata. Untuk itu perlu menetapkan skala prioritas agar pembangunan dapat terlaksana secara secara berkelanjutan.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pengembangan pariwisata di daerah-daerah saat ini masih bermasalah. Anggaran masih lebih banyak terserap untuk komponen belanja yang ditujukan berupa belanja barang dan jasa, sementara belanja yang ditujukan untuk pembangunan sarana/prasarana pariwisata menjadi kurang proposional.

Ketersediaan dana dalam pengembangan pariwisata memang merupakan hal yang harus diperhitungkan. Penggunaan dana dalam pengembangan pariwisata disesuaikan dengan program pembanguna

1

2

3

4

5

6

7

8

9



3. Pengoptimalisasian Promosi Pariwisata • Kegiatan promosi pariwisata merupakan

usaha untuk memperkenalkan produk pariwisata, Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata daerah, melalui kegiatan-kegiatan festival, pameran di dalam dan luar daerah, website dan media cetak perlu lebih digalakkan.

• Pemanfaatan TIK dalam industri pariwisata dapat dilakukan melalui E- Tourism. E-Tourism merupakan suatu konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada wisatawan dalam bentuk telematika, dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses.

1

2

3

4

5

6

7

8

9Good Government VS Bad Government



4. Dukungan Regulasi• Regulasi sesuai dengan asas otonomi

daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri termasuk dalam urusan kepariwisataan di daerahnya, baik dalam pengembangan pariwisata maupun dukungan regulasi pariwisata yang ada di daerah.

• Pemberlakuan Peraturan Daerah, yang sampai saat ini baru berlaku di beberapa objek wisata di daerah merupakan bukti bahwa dukungan regulasi dalam rangka pengembangan pariwisata di daerah belum berjalan dengan baik. Untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan pariwisata diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah selaku regulator, maupun dari sisi pengusaha selaku pelaku bisnis.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



5. Kemitraan dengan Swasta• Pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dari tanggung jawab para

pelaku industri kepariwisataanyang berperan di sektor swasta.

• Strategi kemitraan pemerintah dengan pihak swasta sangat strategis dalam penyediaan infrasturktur dan pelayanan publik, yang dalam hal ini pihak pemerintah tetap bertanggung jawab dan akuntabel dalam penyediaan jasa publik dan tetap menjaga kelangsungan kepentingan publik.

• Kemitraan pemerintah dan pihak swasta merupakan suatu konsep kerjasama yang disusun antara pemerintah dan swasta atas dasar prinsip ‘simbiosis mutualisme’ (saling menguntungkan) dan “komplemtaris” (saling melengkapi), yang bertujuan mewujudkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang efektif dan efisien.

• Secara umum, kemitraan pemerintah dan swasta adalah dalam hal pembiayaan, pembangunan kepariwisataan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur pariwisata dan fasilitas publik yang mendukung kepariwisataan.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



6. Pengembangan SDM Pariwisata• (SDM) Pariwisata merupakan potensi

yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformative.

• Untuk pengembangannya di daerah-daerah, perlu dilakukan penyuluhan / pelatihan ketrampilan

• Penguatan kelembagaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Desa Wisata.

• Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata.

• Faktor sumber daya manusia pariwisata sangat menentukan eksistensi pariwisata.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



7.Pengenalan potensi daerah melalui reserc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Berbagai potensi daerah hanya dapat di identifikasi dan di kenali dengan baik jika dilakukan penelitian dan observasi secara menyeluruh dengan melibatkan akademisi dan praktisi pariwisata.

Pemerintah selaku pemegang otoritas wilayah harus lebih proaktif mengundang institusi pendidikan dari berbagai disiplin keilmuan untuk memperoleh informasi yang utuh sebagai pijakan pembangunan pariwisata.



8.Pengembangan Desa Budaya / Desa Wisata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

“INDONESIA terdiri atas 17.500 pulau dan didiami oleh aneka suku & budaya. Setiap pulau memiliki ke khasan yang berbeda dengan pulau atau daerah lainnya. Hal ini merupakan asset yang berharga yang kita miliki. “Agar nilai-nilai positive budaya masyarakat lestari dan terus berkembang, maka perlu diperkuat lembaga-lembaga desa sebagai basis pengembangan nilai”. Dalam kaitan inilah Kampung Budaya diperlukan keberadaanya. Undang-Undang Desa harus diselaraskan, Musrembang harus dioptimalkan, penyuluhan masyarakat harus ditingkatkan.



9. Mengembangkan industry kreatif

1

2

3

4

5

6

7

8

9



D. Dampak Positif Pengelolaan Pariwisata Daerah

• Pendapatan Asli Daerah meningkat

• Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat berbasis kinerja

• Meningkatkan kwalitas hidup warga

• Mendorong daya kreatifitas seni warga

• Menghilankan sock culture untuk membangun saling pengertian antar warga / suku /bangsa.

• Mewujudkan sila ke 2 Pancalisa.



Peran Lembaga Pendidikan Pariwisata Lalu apa yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi, khususnya perguruan Tinggi

Pariwisata, dalam pengembangan Destinasi wisata? Sebagai PT seluruh civitas akademik memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni:

• Pendidikan dan Pengajaran, Kaitannya dengan Kemitraan dengan Pemda, PT dapat melakukan pelatihan dan pengembangan SDM Perhotelan/pariwisata, baik di dalam kampus (mengundang masyarakat untuk dilatih Kepariwisataan) maupun diluar kampus (menjadi instruktur pelatihan yg diadakan oleh instansi terkait). Pelatihan dan Pengembangan SDM Hotel/Pariwisata

• Penelitian dan Pengembangan, Kaitannya dengan Kemitraan dengan Pemda , Hasil-hasil penelitian ataupun uji coba yang dilakukan diharapkan dapat diimplementasikan untuk pengembangan pariwisata daerah. PT juga harus terbuka dalam melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan Blue Print pengembangan pariwisata daerah, misal dalam bentuk RIPPDA

• Pengabdian pada Masyarakat, civitas akademik juga memiliki kewajiban untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyrakatan terutama yang terkait dengan bidang keahlian masing-masing dosen. termasuk juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yg diadakan pemda mis: Adikarya Award dll.



Rekomendasi1. Program-program mendorong wisatawan Nusantara / domestic perlu diteruskan, agar multiplier efek nya langsung

dirasakan oleh masyarakat daerah.

2. Mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi untuk pengembangan potensi pariwisata daerah sebagai bukti langsung tridarma perguruan tinggi.Blue print pengembangan Pariwisata melalui RIPPARDA mutlak dituangkan dalam bentuk PERDA.

3. Perlunya membangun pemahaman yang samah setiap Kadisparda melalui workplace atau pelatihan (seperti Lemhanas)

4. Ego sektoral dapat diminimalisir dengan koordinasi sektoral maupun lintas sektoral.

5. Jadikan Kompetisi antar Desa terbaik sebaik agenda tahunan.

6. Turut mendampingi Desa dalam perencanaan pembangunan infrasruktur dan pembinaan SDM

7. Kementrian Pariwisata harus memiliki strategi dan kapasitas leadership yang kuat untuk mengsinergikan seluruh departmen dalam rangkan membangun emage positive tentang Indonesia sesuai dengan slogan Kementrian pariwisata “ Wonderful INDONESIA”



My Profile Nama : Dr. Asep Parantika Pendidikan Terakhir: S - 3 Ecole Doctoral Tourisme Université d’Angers- France Jabatan: Ketua Jurusan Pariwisata & Perhotelan STP Sahid – Jakarta Spesialisasi : Sosiologi on Tourism, Gastronomi & Food Beverage Management

Alamat kontak:

http://asepparantika.blogspot.com

http://facebook/asepparantika

http://twitter/asepparantika

0857 1910 1137

[email protected]

0857 1910 1137

Education

Strategi pengembangan pariwisata daerah