STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA TOMOHON MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Oleh:

Dr. Ir. Markus T. Lasut, M.Sc (Dosen Fak. Perikanan & Ilmu Kelautan, UNSRAT)

PENDAHULUAN Menghadapi peningkatan penduduk yang cepat dan kebutuhan akan kesejahteraan hidup dengan standar (mutu) kehidupan yang lebih baik maka pembangunan terus ditingkatkan di segala bidang, dan hal ini sedang dilakukan di semua daerah di negara ini. Pembangunan tersebut tentunya bertujuan antara lain untuk melepaskan masyarakat dari kemiskinan dan memberikan harapan yang lebih baik di masa yang akan datang, dan sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun tidak jarang terjadi, pembangunan justru sebagai pemicu bagi timbulnya permasalahan yang baru sehingga tujuan yang hendak dicapai semakin jauh dari yang diinginkan. Salah satu permasalahan yang sering muncul seiring dengan peningkatan pembangunan adalah permasalahan lingkungan hidup. Dewasa ini, pertimbangan aspek lingkungan hidup selalu diabaikan dalam program-program perencanaan pembangunan. Beberapa indikasi akan hal itu antara lain adalah semakin berkurangnya sumberdaya air untuk kebutuhan masyarakat; pencemaran lingkungan air, tanah dan udara. Program pembangunan yang mengarah pada eksploitasi sumberdaya alam, pada kenyataannya, dapat merusak tatanan sosial dan keseimbangan kemanusiaan, merusak kehidupan masyarakat, menimbulkan penyakit, merusak sumberdaya hutan dan tanah; dan menurunkan sumberdaya perikanan dan laut. Semua dampak tersebut pada akhirnya akan merusak pembangunan ekonomi dan sosial. Gambaran tentang pembangunan dan lingkungan hidup seperti ini, juga akan dialami oleh Kota Tomohon.

Kota Tomohon, mau atau tidak, dalam upaya meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya akan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah tantangan di bidang lingkungan hidup. Tantangan ini apabila tidak dikelola dengan baik sedini mungkin maka akan menjadi suatu hambatan dan menjadi pemicu masalah baru yang memerlukan upaya (dana dan waktu) untuk menyelesaikannya.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba memberikan gambaran dan pembahasan yang singkat mengenai alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tomohon dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

MASALAH LINGKUNGAN DAN PENATAAN INSTITUSI Masalahan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang spesifik di mana keberadaannya berbeda-beda berdasarkan kondisi alamiah, bentuk, skala, besaran, dan waktu (durasi). Sebagai contoh, misalnya di lingkungan perkotaan, masalah lingkungan yang dihadapi oleh Kota Jakarta berbeda dengan yang sedang dihadapi oleh Kota Manado, dan tentunya berbeda dengan yang akan di hadapi oleh Kota Tomohon.

Masalah lingkungan yang muncul di suatu daerah selalu sejalan dengan isu lingkungan yang muncul di daerah tersebut di mana isu lingkungan tersebut akan menjadi suatu masalah apabila isu tersebut tidak dikelola dengan baik sebagaimana mestinya. Pengelolaan yang baik sebagaimana mestinya yang disebutkan di atas tidak terlepas dari penataan yang tepat bagi institusi/kelembagaan pemerintah dan peraturan-peraturan yang

mengatur akan hal itu; ini merupakan dua hal penting dalam usaha pengelolaan lingkungan hidup.

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa institusi/kelembagaan lingkungan pemerintah yang kita miliki saat ini, selain keberadaannya tidak memadai juga mengalami kekurangan staf yang berpengalaman dan profesional. Ditambah pula akan kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan dan penguatan perundang-undangan yang sudah ada; cenderung mengadopsi dan men’jiplak’ model dari daerah lain, negara lain yang mempunyai permasalahan lingkungan yang berbeda dengan daerah kita; serta mengalami kekurangan dana/biaya dalam operasionalnya.

PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN Dewasa ini, perlindungan lingkungan hidup sudah menjadi suatu komponen dari perangkat pemerintah, khususnya secara administrasi, perencanaan, legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu dalam upaya perlindungan lingkungan hidup maka komponen-komponen tersebut semakin ditingkatkan kemampuan dan penggunaannya. Salah satu alat dalam komponen perlindungan lingkungan yang mencakup aspek-aspek di atas yang populer saat ini adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sampai saat ini, masih sering terjadi di mana tindakan perlindungan lingkungan (environmental protection) memberikan konotasi negatif terhadap konservasi dan memberikan gambaran betapa mahalnya suatu usaha perlindungan lingkungan, serta dapat menimbulkan konflik dalam penggunaan sumberdaya alam untuk pembangunan. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan selalu dipandang oleh para perencana pembangunan sebagai suatu hal yang tidak harus dilakukan dan mahal biayanya. Konflik seperti ini sering terjadi antara kelompok orang yang memandang bahwa penggunaan (eksploitasi) sumberdaya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan kelompok orang yang memandang bahwa terjadi penggunaan yang berlebihan terhadap sumberdaya tersebut untuk kebutuhan di masa depan. Metoda yang akurat, dan sistem informasi yang terorganisir secara baik, lengkap dan ditampilkan dalam bentuk format yang berguna akan sangat membantu bagi para pengambil keputusan dalam mempertimbangkan suatu kegiatan eksploitasi sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang. Metoda seperti ini dikenal sebagai studi AMDAL. Menurut PP Republik Indonesia, No. 27 Tahun 1999, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL yang dimaksud di atas merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hasilnya digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Oleh karena pentingnya kegiatan AMDAL dilakukan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan maka AMDAL merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Hubungan AMDAL dengan Perencanaan Pembangunan Wilayah Idealnya, AMDAL menjadi bagian dari perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan yang mencakup pembangunan aspek ekonomi di mana hal ini dimaksudkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

? Perencanaan tersebut adalah benar-benar perencanaan yang mempertimbangan aspek ekonomi dan lingkungan secara bersama-sama (economic-cum-environmental), di mana aspek ekonomi dan konservasi sumberdaya alam adalah merupakan 2 aspek dalam satu-kesatuan yang saling menunjang,

? Perencanaan dari suatu proyek pembangunan sesuai dengan dasar perencanaan pembangunan yang bersifat economic-cum-environmental.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang bersifat economic-cum-environmental (ECE) untuk suatu daerah sebaiknya dibuat terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan lainnya diadakan, sehingga AMDAL kegiatan-kegiatan tersebut akan mengacu pada perencanaan ECE yang telah ada.

PRASYARAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN Banyak pengalaman menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan selalu berada pada prioritas yang terendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumberdaya yang diperlukan untuk maksud tersebut, seperti dana (biaya), waktu, dan sumberdaya manusia yang akan terlibat di dalamnya. 1. Biaya dan Waktu

Dalam hubungannya dengan AMDAL, secara umum, studi AMDAL bervariasi berdasarkan skope, kualitas dan tingkatan keahlian yang digunakan pada saat mempersiapkannya. Biaya yang diperlukan untuk suatu studi AMDAL sangat tergantung dari hal-hal di atas. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk penyusunan suatu studi AMDAL juga bervariasi berdasarkan skope, kualitas dan tingkatan keahlian seperti disebutkan di atas. Namun demikian, waktu yang diperlukan untuk suatu studi AMDAL baik untuk kegiatan penyusunan, penilaian, dan lain-lain sebagainya telah diatur di dalam PP RI, No. 27, 1999. 2. Sumberdaya Manusia (SDM) Dalam pengelolaan lingkungan (environmental management), yang di dalamnya mencakup penilaian lingkungan (environmental assessment), memerlukan kelompok orang (tim) yang ahli dari berbagai disiplin-keilmuan (multidisciplinar). Misalnya, para insinyur sudah diperlengkapi dengan pengetahuan tentang melaksanakan operasional kerja/tugas dan dampak utama dari proyek yang ditangani, para ilmuan (bidang biologi, kimia, ekologi dan lainnya) adalah paling cocok dalam meneliti dan menyelidiki dampak sekunder dan dampak tidak langsung dari suatu kegiatan proyek yang akan diadakan. Selanjutnya, masukan dan saran dari para ahli ekonomi sangat diperlukan dalam merubah suatu penilain lingkungan ke dalam cost and benefit dari kegiatan proyek tersebut. Pengadaan sumberdaya manusia yang terlatih dengan keahlian profesional adalah merupakan satu masalah utama dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang efektif. Transfer teknologi yang tepat-guna melalui penggunaan para tenaga ahli, baik yang diambil dari dalam maupun luar daerah, adalah sangat membantu dalam pengembangan profesionalisme sumberdaya manusia. ‘Lerning by doing’ (belajar sambil mengerjakan) sebaiknya dilakukan dalam pengembangan sumberdaya manusia. Keterlibatan para ahli dari berbagai bidang ilmu dalam suatu proyek pembangunan yang berhubungan erat dengan lingkungan semakin hari semakin meningkat. Namun, tidak jarang pula kita jumpai penggunaan orang-orang yang, baik tidak/kurang profesional maupun yang bukan bidang keahliannya dalam bidang pengembangan lingkungan hidup yang

digunakan dan dilibatkan dalam suatu proyek pembangunan demi untuk penggunaan biaya yang sedikit dengan alasan keterbatasan dana yang tersedia. 3. Institusi dan Legislasi untuk Pengelolaan Lingkungan Sejalan dengan ditetapkannya persyaratan AMDAL untuk setiap proyek pembangunan yang akan dilakukan, diperlukan institusi/lembaga lingkungan di dalam institusi pemerintah yang secara khusus menangani dan meninjau AMDAL yang telah dilakukan. Tentu saja dalam institusi tersebut ditempatkan/ dilibatkan staf yang berkualitas dan berpengalaman untuk hal yang berhubungan dengan analisis dampak lingkungan. Selain itu, sangat diperlukan bantuan dalam bentuk perundang-undangan lingkungan yang mengatur prosedur dan tata-cara dalam melakukan kajian lingkungan bagi suatu proyek pembangunan.

BEBERAPA STRATEGI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN Pada bagian selanjutnya saya akan menampilkan strategi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, saya tidak menampilkan dan membahas semua strategi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan lingkungan, melainkan saya menampilkan beberapa di antaranya yang saya pikir cocok dan dapat diadopsi serta dikembangkan untuk pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tomohon. 1. Baku Mutu Lingkungan yang tepat Pembuatan baku mutu lingkungan (environmental quality standard) merupakan tugas pokok dari institusi/badan yang berhubungan dengan lingkungan di suatu lembaga pemerintahan. Kadang-kadang pekerjaan ini menjadi sangat repot, susah dan membingungkan, karena hal ini memerlukan tahapan-tahapan sebagai berikut: (i) meninjau criteria dan standar yang digunakan oleh negara-negara lain; (ii) menyesuaikannya dengan situasi dan standar yang ada di tingkat propinsi dan tingkat nasional; (iii) mensyahkannya secara resmi melalui peraturan perundang-undangan; dan (iv) melakukan penguatan dan pemantauan dalam pelaksanaannya. Pembuatan standar atau criteria yang cocok sebagai dasar dari perencanaan dan perancangan proyek-proyek pembangunan pada kenyataannya masih sangat sulit dilakukan. Sebagai contoh, standar mutu buangan limbah (effluent quality standard) untuk buangan indutsri, standard mutu bahan dan sistem pemipaan untuk suplai air bersih, standar mutu untuk sistem geothermal, dan standar untuk proyek-proyek pengembangan lainnya. Namun sayangnya, walaupun telah banyak dipopulerkan mengenai perlunya penggunaan teknologi yang tepat-guna di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, hanya sedikit yang telah dilakukan dalam hubungannya dengan standar dan criteria lingkungan hidup. Tentu saja terdapat berbagai alasan mengapa hal ini terjadi. 2. Struktur Institusi/Lembaga Lingkungan yang tepat dan Penguatan Kemampuan Kelembagaannya Ada suatu kecenderungan bahwa negara-negara sedang berkembang membuat instansi/badan (agency) lingkungannya secara sendiri-sendiri dalam anggapan bahwa instansi/badan (agency) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan perencanaan pembangunan sering mengabaikan aspek lingkungan dalam suatu kegiatan pembangunan. Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya kebijakan perencanaan lingkungan pada tingkatan nasional dan adanya biaya tambahan dalam tahap-tahapan perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan.

Selain itu, sangatlah penting bahwa kemampuan instansi/badan lingkungan harus terus dibangun dan dikuatkan dalam rangka memfasilitasi proses adopsi program-program pembangunan yang ada. Untuk membantu proses ini, cukup penting dipertimbangkan bahwa instansi lingkungan ditempatkan di tingkatan tertinggi, misalnya pada tingakatan suatu negara ditempatkan pada kantor kepresidenan, pada tingkat propinsi pada kantor gubernur, dan pada tingkat kota/kabupaten pada kantor walikota/bupati. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi dengan instansi lainnya dan akan membantu meningkatkan kemampuan lingkungan dari instansi-instasi tersebut. Operasional dan kerdibilitas instansi lingkungan hidup sering mengalami masalah yang diakibatkan oleh ketidak-mampuan secara kelembagaan dan kurangnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional di dalam instansi lingkungan tersebut. Dengan demikian, pengembangan staf yang profesional harus terus dilakukan. 3. Kebijakan Pengawasan Pencemaran secara Ekonomi Slogan yang menyatakan ‘yang mencemarilah yang membayar’ (polluters pay) adalah sebagai bukti dari suatu pendekatan yang efektif. Insentif seperti yang tergambar dari slogan di atas dapat dilakukan dalam bentuk ‘pembayaran atas bayar buangan’ (effluent charge), pajak, dan sebagainya, dan dapat dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi untuk memberikan ‘peringatan’ kepada pihak yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Secara ringkas sistem insentif tersebut adalah sebagai berikut: Pembayaran atas buangan (effluent charge) Pembayaran atas buangan (effluent charge) adalah tindakan yang dilakukan untuk meringankan biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi pembuangan limbah. Pada prinsipnya, dalam sistem ini pihak yang membuang limbah harus mengeluarkan biaya tambahan atas buangan limbahnya di perairan umum sebesar biaya yang diperlukan oleh pihak tersebut apabila mengolah limbahnya sendiri. Pajak Sistem pajak dapat meningkatkan alokasi sumberdaya dalam 2 cara, yaitu (1) secara langsung, dengan cara menyediakan insentif untuk pengawasan pencemaran; dan (2) secara tidak langsung, dengan cara menyediakan hasil (revenue). Lain-lain Alat-alat (instrument) lainnya dari kebijakan lingkungan dari aspek ekonomi adalah: Menjual hak pencemaran: kalau suatu perusahaan ingin membuang limbahnya dan

menimbulkan pencemaran, maka perusahaan tersebut harus membeli hak tersebut. Para korban dapat mencegah pencemaran dengan cara memberikan harga atas pencemaran yang yang dilakukan oleh perusahaan tadi.

Tindakan dari pemerintah: pemerintah dapat mengambil-alih aktifitas yang menimbulkan pencemaran, seperti aktifitas kelistrikan, melakukan tindakan-tindakan anti-pencemaran, atau menyediakan pelayanan lingkungan seperti pengolahan limbah, penjernihan air, dan sebagainya.

Perlindungan korban: Sebagai contoh, dalam kasus pencemaran yang disebabkan oleh debu, jika rumah-rumah di sekat maka dampak dapat dikurangi.

PENDIDIKAN DAN PROGRAM PENYADARAN LINGKUNGAN Dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, kesadaran lingkungan (environmental awareness) adalah salah satu faktor yang penting di mana usaha pengelolaan tidak akan tercapai apabila kesadaran lingkungan masyarakat rendah. Penyadaran lingkungan hendaknya dilakukan dalam kombinasi dari 2 sisi, yaitu dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Usaha dari atas ke bawah (top-down) dapat dilakukan dengan cara memberi pengertian dan keyakinan kepada para ‘pengambil-keputusan’ yang paling atas, dan bersamaan dengan itu usaha dari bawah ke atas (bottom-up) dilakukan dengan cara meningkatkan pendidikan lingkungan dan program penyadaran lingkungan pada akar rumput (grass-root). Berhubungan dengan usaha penyadaran lingkungan dari bawah ke atas (bottom-up), pendidikan lingkungan melalui jalur formal (sekolah dasar, sekolah tingkat pertama, sekolah tingkat atas, dan perguruan tinggi) adalah suatu cara yang efektif dan tersistimatis, di mana masyarakat dalam hal ini peserta didik akan dengan sendirinya terbina dan diberikan pengetahuan tentang lingkungan hidup bersama-sama dengan pengetahuan lainnya.

PENUTUP Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan suatu strategi dan semakin baik strategi pengelolaan tersebut, baik secara konseptual maupun operasionalnya, maka tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup akan lebih mudah dicapai. Strategi pengelolaan lingkungan di tingkat Nasional Indonesia maupun tingkat Propinsi Sulawesi Utara telah disusun dan dirumuskan dalam Agenda 21 Nasional dan Agenda 21 Propinsi. Namun, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dibahas di atas maka tidak menutup kemungkinan bahwa strategi pengelolaan lingkungan dapat selanjutnya dijabarkan dalam bentuk yang detail di tingkat kota (dalam hal ini Kota Tomhon). Potensi untuk hal ini dapat lebih terwujud dengan adanya UU No. 22, 1999 tentang Otonomi Daerah, di mana setiap daerah kota/kabupaten mempunyai otoritas dalam mengelola lingkungan hidup yang ada di daerahnya masing-masing.

Terlepas dari semua itu, disadari bahwa pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam pengelolaan lingkungan, baik peranannya dalam menetapkan strategi pengelolaan, pada tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan (bersama-sama dengan masyarakat) di mana ‘kemauan secara politik’ (political will) dari pemerintah sangatlah diharapkan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tomohon.