Sistem Permusyawaratan DPRD

  • View
    1.015

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Capacity Building DPRD Kabupaten Sumenep di Sahid Kawanua Hotel-Manado, 22 April 2011

Text of Sistem Permusyawaratan DPRD

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2

2. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan: Direktur Evaluasi KinerjaPembangunan DaerahgBappenas Alamat Kantor: Jl. Taman Suropati No. 2JakartaJ k t 10310 Telp/Fak Kantor: (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email: dadangsol@yahoo.com Website:http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3 3. MateriM t i Alat Kelengkapan DPRD Peran dan Fungsi Bamus DPRD Mengukur Kinerja DPRD Best Practices Orientasi Dasar P litik DPRDOi t iD Politik Tujuan dan PermasalahanPembangunan Daerah DPRD dan Perencanaan PembangunanDaerah Penyusunan RPJPD, RPJMD, sertaRenstra SKPD Visi RPJMN 2010-2014 dan PrioritasNasional dadang-solihin.blogspot.com 4 4. Alat Kelengkapan DPRD PP16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD1. Pimpinan;y;2. Badan Musyawarah;3. Komisi;4. Badan Legislasi Daerah; g ;5. Badan Anggaran;6. Badan Kehormatan; dan ;7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.Pasal 36 PP16/2010dadang-solihin.blogspot.com5 5. Badan Musyawarah1.1 Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.2. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRDDPRD.3. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi Badan DPRD komisi, Anggaran, dan fraksi.4. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah d b k sebagai anggota. Mh dan bukan b itPasal 46 PP16/2010dadang-solihin.blogspot.com6 6. 1/2Tugas Badan MusyawarahT B d Mh1. Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Ranperda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan g garis kebijakan y g menyangkut p j yangy gpelaksanaan tugas dang wewenang DPRD;3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; dadang-solihin.blogspot.com 7 7. 2/2 Tugas Badan Musyawarah T B d Mh4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; p pp g ;6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada badan musyawarah.Pasal 47 PP16/2010dadang-solihin.blogspot.com8 8. dadang-solihin.blogspot.com 9 9. Wadah PW d h Perwakilan Rakyat kil R k tPemerintah Daerah yang dipimpinMana yang paling dekatoleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secarasecara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkankepentingan rakyat?DPRD sebagai organisasi politikOrganisasi mana yang terkaitNegara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkanuntuk kepentingan rakyatkepentingan rakyat?Berbagai partai politik yang Lembaga dan organisasi manaseharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdayai b dsipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapatdidayagunakan untuk secaraLSM dan berbagai bentuk asosiasinyata dan cepat memenuhit d t hiyang menjadi wadah fungsional ataskebutuhan hidup rakyat?perjuangan kepentingan tertentu Organisasi mana yangBerbagai organisasi kemasyarakatanmempunyai dasar pijakan kuatyang dibentuk mulai dari tingkatdan konkrit di lingkungandusun sampai tingkat nasional rakyat?dadang-solihin.blogspot.com 10 10. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam PembangunanBentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda DPRD ParpolLSMOrmasKebijakan danProduk-produkProgram partai Kebijakan dan Agenda lobi danProgramgFungsi DPRD g dan janji j jp gprogram khusustekanan politikpPembangunan kampanyeLSM Arena PembangunanSosial EkonomiLingkunganKelembagaan Kesejahteraan sosialPertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatanbagi seluruh warga pemerataansehat dan lestari keputusan partisipatifLembaga Intermediary Pemda DPRD ParpolLSMOrmas KDH, Sekda, Pimpinan,Pimpinan Partai,Berbagai bentukBerbagai bentuk SKPDKomisi, Fraksi,Biro-biro dalamdan jenis LSM dan jenis OrmasKaukus Partai Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneurWarga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Gender EkonomiDomisili KeamananOrganisasi Laki KayayTetap p Mapan pKelompok p dadang-solihin.blogspot.com11 PerempuanMiskin Tidak Tetap Rentan Individual Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) 11. Fungsi DPRDmenurut UU 27/20091.1Legislasi2.2Anggaran A3. Pengawasandadang-solihin.blogspot.com 12 12. Fungsi LegislasiF ngsi Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan PeraturanDaerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan PeraturanDaerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolakRaperda yang diusulkan oleh eksekutif. Perda kP d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di djkeberlanjutan b h kebijakan daerah.h Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligusmenjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerahdaerah. Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com13 13. Fungsi Anggaran Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolakdan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui prosespembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancanganAPBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perdatentang APBD. APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyatmelalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,DPRD dan pemerintah daerah. p APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruhnyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalamsatu tahun anggaran. Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politikanggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: kepadadaerah kepadakelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apapemerintah bertindak.dadang-solihin.blogspot.com 14 14. Fungsi Penga asanF ngsi Pengawasan Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukanpengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerjapemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dankerjasama internasional di daerahdaerah. Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkanadanya kebijakan daerah y g p gyj yang progresif memihak masyarakat. y Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publikdaerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatankualitas pelayanan publik. Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebihresponsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadappenyediaan pelayanan publik di daerah. dadang-solihin.blogspot.com15 15. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)P d Fi(1966- DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dankewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yangdiprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untukmelakukan analisa secara independen atau untuk memintamasukan dari masyarakat. Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dankemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkanprioritas ki it konstituen. tit Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilihanggota DPRD yang loyal pada rezim rezim. dadang-solihin.blogspot.com16 16. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)P d Fi(S t I i) DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masalalu. Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturandaerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan olehpemerintah,pemerintah dan memainkan peran penting dalam prosespenganggaran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenaikeputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secaraaktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembanganekonomi d masyarakat di dki dank t daerahnya.h Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kinilebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat lalu,memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. dadang-solihin.blogspot.com 17 17. 1/2Tantangan bagi DPRD yang EfektifT t b iEf ktif Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkaliterlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan dirisendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realitakemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnaikehidupan sehari-hari di Indonesia.sehari hari Indonesia Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa danmerasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindakatas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khususdan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. dadang-solihin.blogspot.com 18 18. 2/2Tantangan bagi DPRD yang EfektifT t b iEf ktif Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yangterus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikiskepercayaan publik. Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebihdari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam 1 000penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanyamenyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupunmerencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRDuntuk menyetujuinya. dadang-solihin.blogspot.com19 19. Mengapa Hal Ini Terjadi? M H l I i T j di? Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadilebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripadaberpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulandana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggotaberikut,DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian g