Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dadang-solihin.blogspot.com 2

3dadang-solihin.blogspot.com

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com

Materi• SPPN, Perlindungan Hutan dan

Konservasi Alam • Rencana Pembangunan Jangka

Menengah • Rencana Strategis K/L • Rehabilitasi Hutan dan Konservasi

SDA



Apa itu SPPN

SPPN adalah Satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.


Tujuan SPPN

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)

Status Hukum Dokumen Perencanaan


Keterkaitan SPPN dengan Keuangan Negara

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional

RKP Daerah

Renstra KL

Renja -KL

Renstra SKPD

Renja -SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA -SKPD

APBN

Rincian APBN

APBD

Rincian APBD

Diacu

PedomanPedoman Dijabarkan

Dijabarkan PedomanPedoman

PedomanPedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

PedomanPedoman

Pedoman

PedomanPedoman

Pedoman

DiacuDiacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

UU SPPN

Pemerintah

PusatPem

erintah Daerah

UU KN

20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan


Syarat Dokumen PerencanaanS.M.A.R.T

1. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi denganjelas;

2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;

3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengankapasitas dan sumber daya yang ada;

4. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalamrangka mencapai target impact yang ditetapkan;

5. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

pengawasan kualitas


• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

Perencanaan yang Ideal



RPJMN 2010 - 2014


Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DANBERKEADILAN.

Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANGPEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAHDAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

Buku I

Buku II

Buku III

Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III


Visi-MisiSBY-Boediono

RPJMN 2010-1014

11 Prioritas Nasional+ 3 Prioritas Nasional Lainnya

Prioritas Bidang:Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Sarana Prasarana, Politik,

Hankam, Hukum & Aparatur, Wilayah & Tata Ruang, SDA &

LH

Prioritas Regional:Sumatera, Jawa-Bali,

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua

Buku I

Buku II

Buku III

V I S IINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

M I S I1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

AGENDA1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

RPJMN 2010-2014


Prioritas Nasional


Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2 PendidikanPrioritas 3 KesehatanPrioritas 4 Penanggulangan KemiskinanPrioritas 5 Ketahanan PanganPrioritas 6 Infrastruktur Prioritas 7 Iklim Investasi dan BisnisPrioritas 8 Energi Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan

Penanggulangan BencanaPrioritas 10 Pembangunan Daerah Tertinggal,

Terdepan, dan PascakonflikPrioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan

Inovasi Teknologi

Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Fisik

Perbaikan Infrastruktur Lunak

Penguatan Infrastruktur Sosial

Pembangunan Kreativitas

Perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014 (1/2)

RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014Terdiri dari 1 buku: Bagian I Permasalahan dan agenda

pembangunan nasional Bagian II, III, IV Agenda pembangunan

nasional (bab-bab berdasarkan permasalahan dan prioritas pembangunan yang ditentukan)

Bagian V Kerangka Ekonomi Makro Bagian VI Kaidah Pelaksanaan

Pembangunan nasional serta penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2010

Terdiri dari 3 buku: Buku satu, mencerminkan prioritas

pembangunan nasional Buku Dua, mencerminkan

pembangunan pada bidang dan lintas bidang

Buku Tiga, mencerminkan pembangunan dengan berbasis kewilayahan

www.dadangsolihin.com 20

Struktur Buku

Perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014 (2/2)

Substansi RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu

permasalahan (issue based) selama 5 tahun

Perencanaan pada RPJMN berdasrkan pembagian bidang

Perencanaan spasial Belum mencantumkan perencanaan spasial

Perencanaan spasial terdapat dalam buku tiga

Program dan Kegiatan

Open Program Linkage dengan struktur organisasi

Pengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool menentukan kinerja yang akan dicapai dan mengevaluasinya

Dilengkapi dengan indikator untuk memudahkan pengukuran kinerja dan evaluasi

Target Belum seluruhnya mencantumkan target yang akan dicapai

Terlihat target yang akan dicapai selama 5 tahun

Penganggaran Belum mencantumkan anggaran

Mencantumkan anggaran bagi pelaksanaan pembangunan untuk 5 tahun

www.dadangsolihin.com 21

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan

RENCANA JANGKAPANJANG & MENENGAH

STRATEGI

KEBIJAKSANAAN

KERANGKA EKONOMI MAKRO

NASIONAL-DAERAH

PROGRAM

KEGIATAN

RENCANA STRATEGIS

VISI, MISI

TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

K/L-SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN

TUPOKSIK/L-SKPD(2010-2014)

PERANK/L-SKPD

(2010-2014)

KEWENANGAN



Renstra-KL• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan

untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.

• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.

• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja yang akan dicapai oleh Presiden.


Muatan Renstra-KL


1. Visi2. Misi3. Tujuan dan Sasaran Strategis 4. Arah Kebijakan Pembangunan5. Program dan Kegiatan6. Kebutuhan Pendanaan

Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga

Informasi tentang keluaran (output) dan sumberdaya bersifat indikatif

Substansi Renstra-KL


Perbedaan Renstra 2004-2009 dengan Renstra 2010-2014

Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014

Susunan Buku Bervariasi di setiap Renstra Kementerian Lembaga

Terdiri dari 4 Bab:1. Pendahuluan 2. Visi, Misi, dan Tujuan K/L3. Arah Kebijakan dan Strategi4. Penutup

Visi dan Misi Cakupan misi dan visi masih belum jelas

Terdapat Ketentuan dan cara menentukan visi dan misi

Program/Kegiatan Open Program dan Kegiatan Tidak jelas pada setiap level

outcome dan output

Program dan kegiatan disesuaikan dengan hasil restrukturisasi program dan kegiatan bagi setiap K/L

Terdapat Ketentuan jelas bagi pengguna program dan kegiatan


1/2

Perbedaan Renstra 2004-2009 dengan Renstra 2010-2014

Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014

Outcome, Output Masih belum menggunakan outcome dan output

Menggunakan outcome dan output yang telah ditentukan sesuai unit organisasi

Indikator Penyusunan dengan indikator yang masih belum terukur

Masih belum ada yang menggunakan indikator

Indikator bagi outcome dan output telah ditentukan

Sasaran Sasaran masih belum disesuaikan dengan dokumen yang menjadi acuan (RKP dan RPJM)

Sasaran disesuaikan dengan dokumen yang terkait dengan penyusunan Rensta seperti RPJM dan RKP

Anggaran Kerangka pendanaan masih bervariasi pada tingkatan program dan kegiatan

Jangka waktu anggaran bervariasi

Alokasi anggaran selama 5 tahun


2/2

Alur Penyusunan Renstra-KL


Penetapan Renstra-KL

Proses Politik

Proses Teknokratik

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

Trilateral meeting antara K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan

Mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005-2025

Renstra-KL ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan K/L

Proses penyusunan Renstra-KL yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden

Alur Penyusunan Renstra-KL


Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara


ORGANISASI KEMENTERIAN/

LEMBAGA

LEMBAGA TINGGI NEGARA

ESELON I

ESELON II

Program-program Teknis dilaksanakan

oleh organisasi Lembaga Tinggi

Negara

Renstra-KL bagi Kementerian



LEMBAGA

KEMENTERIAN

ESELON I

ESELON II

Program Teknis dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi

Eselon 1A yang bersifat memberikan pelayanan eksternal

Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator



LEMBAGA

KEMENTERIAN KOORDINATOR

ESELON I

ESELON II

• Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis digunakan oleh seluruh Eselon 1A terkait

• Indikator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam indikator kinerja program

Renstra-KL bagi LPND



LEMBAGA

LPND & LEMBAGA NON STRUKTURAL

ESELON I

ESELON II

LPND dan Lembaga Non-Struktural akan

menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk

Lembaganya

Sistematika Penulisan Renstra-KL


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA2.1 Visi Kementerian/Lembaga2.2 Misi Kementerian/Lembaga2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis

Kementerian/Lembaga

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sesuai dengan penugasan RPJMN

pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III).

Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L Uraian bersifat lengkap (tidak hanya

mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya)

Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan

Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program

Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.

BAB IV PenutupLAMPIRANMatriks Kinerja K/L Matriks Pendanaan K/L


Persiapan

Identifikasi Kondisi Umum,

Potensi dan Permasalahan K/L

Penyusunan Visi dan Misi K/L

Penyusunan Tujuan dan

Sasaran Strategis K/L

1Penyusunan

Arah Kebijakan dan Strategi

Penyusunan Program dan

Kegiatan

3

5

2 4 6

Step by Step Penyusunan Renstra K/L

Step by Step Penyusunan Renstra K/L

Penyusunan Target dan

Pendanaan K/L (berbasis KPJM)

7

Tahap Penyusunan Renstra-KL

1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi;

2. Identifikasi asas legal bagi K/L dalam pelaksanaan tugas dan justifikasi fungsi dan kewenangannya,;

3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya.

4. Identifikasi data-data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra-KL.

1. Kondisi Umum K/L Hasil evaluasi terhadap

pencapaian program dan kegiatan

Hasil aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L

2. Identifikasi Potensi dan Permasalahan K/L

Uraian kondisi umum serta potensi dan permasalahan K/L dituangkan dalam Bab I. Pendahuluan pada subbab 1.1 Kondisi Umum K/L, dan 1.2 Potensi dan Permasalahan K/L.

1. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan.

2. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Uraian Visi dan Misi K/L dituangkan dalam dokumen Renstra-KL Bab II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L, pada subbab 2.1 Visi K/L, dan 2.2 Misi K/L.


(3) Penyusunan Visi dan Misi K/L

(2) Identifikasi Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan K/L

(1) Persiapan

1/3



(5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi

(4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L

1. Tujuan: Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan

berlaku pada periode jangka menengah; Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin

dicapai pada periode jangka menengah; Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki

oleh K/L; dan Dapat mengarahkan perumusan sasaran

strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L

2. Sasaran: Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L; Mencerminkan berfungsinya outcomes dari

semua program dalam K/L; Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan Dilengkapi dengan target kinerja.

Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dan 2.4).

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-

sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN) selain bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya sendiri.

Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan Kebijakan (subbab 3.1).

2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L Memuat program-program indikatif untuk

memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis.

Program-program tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN (Buku I, II, III) sesuai dengan bidang terkait.

Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan dan Strategi (subbab 3.2).

2/3



(7) Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)

(6)Penyusunan Program dan Kegiatan

1. Program K/L2. Kegiatan K/L3. Indikator Kinerja Program dan

Kegiatan K/L4. Indikator Kinerja Program (Outcome)5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)6. Target Kinerja

1. Penelaahan (review) program dan kegiatan.

2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2010-2014.

3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2010) bagi program dan kegiatan baru

4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka Menengah.

3/3

Merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal)

Mencerminkan tupoksi unit organisasi eselon 1 A

Nomenklatur program bersifat unik/ khusus tidak duplikatif untuk masing-masing organisasi pelaksananya

Harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu

Dilaksanakan dalam periode jangka menengah, perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi

Merupakan program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon 1 A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/ atau administrasi pemerintahan

Nomenklatur program dibuat unik untuk setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan membedakan kode programnya

Ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program teknis

Program K/LProgram GenerikProgram Teknis


Kegiatan K/L Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan

kerja setingkat Eselon II Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.a. Kegiatan Teknis

Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional.

b. Kegiatan GenerikKegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis.


Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/La. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,

serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga

mudah untuk dimengerti dan digunakan.c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian

tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.

d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.

e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.

f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.

g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.


Indikator Kinerja Program (Outcome)

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya;

Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan

Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.


Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program.

Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya;

Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur; Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome

program; dan Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu

tertentu.


Target Kinerja SMART

a. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur

baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;

c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;

d. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan; dan

e. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Penyusunan Pendanaan K/L


Program danKegiatan

2005-2009

Evaluasi (PP 21/2004)

Prakiraan Maju

2011 2012

1

3

Struktur Program dan Kegiatan2010-2014

Struktur

Kinerja

2

Penyusunanbased year

2010

2013 2014

4

PaguDefinitif

2010

Program dan kegiatan

2010-2014Pagu

Definitif2010

Program

KegiatanPagu

Definitif2010

Program danKegiatan

2005-2009

Evaluasi (PP 21/2004)

Prakiraan Maju

2011 2012

1

3

Struktur Program dan Kegiatan2010-2014

Struktur

Kinerja

2

Penyusunanbased year

2010

2013 2014

4

PaguDefinitif

2010

Program dan kegiatan

2010-2014Pagu

Definitif2010

Program

KegiatanPagu

Definitif2010

Sumber danTarget Pendanaan

SUMBER PENDANAAN

Berasal dari: Pemerintah (Pusat dan Daerah) Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Public Private Partnership

TARGET PENDANAAN MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKA



Pencapaian Renstra 2005-2009


1. Sampai 2004, lahan kritis di seluruh wilayah Indonesia tercatat seluas 30,19 juta ha, meliputi kategori kritis seluas 23,31 juta ha dan sangat kritis seluas 6,89 juta ha.

2. Laju degradasi hutan, yang meliputi deforestrasi dan degradasi fungsi, seluas 1,08 juta ha per tahun, atau menurun dari 2,8 juta ha per tahun pada priode akhir 1990-an sampai awal 2000-an.

3. Pada 2008 telah disusun rancangan PP tentang Pengelolaan DAS. Secara keseluruhan, sampaiakhir 2014 diharapkan sebanyak 108 unit DAS Prioritas di Indonesia dapat diselesaikan penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadunya.

4. Dalam rangka pemulihan kondisi dan fungsi lahan kritis, khususnya pada DAS prioritas, sejak 2003 telah dicanangkan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan).

5. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya alam di kawasan hutan konservasi seluas 27,2 juta ha, atau kurang lebih 20% dari luas kawasan hutan di Indonesia.

6. Pemanfaatan kawasan konservasi lebih banyak diarahkan pada pemanfaatan “produk” jasa dari ekosistem hutan, berupa:a. Jasa penyediaan untuk menghasilkan

berbagai komoditas kebutuhan manusia termasuk obat-obatan, sumber genetik, air, dll,

b. Jasa pengaturan untuk menjaga kualitas iklim, udara, air, erosi dan mengontrol berbagai aspek biologis di muka bumi,

c. Jasa kultural dalam membentuk identitas budaya, hubungan sosial, peninggalan pusaka, wisata, dll, dan

d. Jasa pendukung dalam membentuk formasi tanah, produk oksigen, habitat, dan siklus mineral.

7. Kegiatan penanaman pada kawasan hutanyang dilaksanakan sampai 2008 adalah seluas 906.969 ha. Kegiatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan telah dilakukan pembuatan hutan rakyat seluas 1.102.912 ha dan penghijauan lingkungan pada lahan-lahan publik sebanyak 504,2 juta bibit pohon.

1/4



8. Pada 2008 dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam Gerhan, telah dilakukan gerakan penanaman pohonsebanyak 108,95 juta bibit pohon.

9. Guna memulihkan kerusakan lahan pasca kegiatan penambangan telah dilakukan upaya reklamasi lahan bekas tambang seluas 21.380 ha.

10. Dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan dan reklamasi, sejak 2003-2008 telah dilakukan penanam pada areal seluas 2.009.881 ha.

11. Kegiatan konservasi sumberdaya hutan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan taman nasional termasuk taman nasional model dan kawasan konservasi lainnya, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam.

12. Berdasarkan angka tahunan titik api dari 2000-2009, rata-rata jumlah hotspot dalam 5 tahunan adalah sebanyak 40.492 titik, sedangkan untuk tahun 2005-2009 adalah sebanyak 58.890 titik.

13. Kegiatan peningkatan kapasitas dan pemantapan kelembagaan antara lain dibentuknya Brigade Pengendalian KebakaranHutan (Manggala Agni) di 10 provinsi rawan kebakaran dengan jumlah personil sebanyak 1.560 orang. Dengan adanya pembentukan daerah operasi (Daops) baru Manggala Agni di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur, saat ini terdapat kekuatan Manggala Agni mencapai 1.590 orang.

14. Upaya untuk meningkatkan efektivitas penekanan jumlah hotspot telah dilakukan kegiatan pencegahan kebakaran melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, sampai dengan tahun 2009 telah terbentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 5.157 orang.

2/4



15. Untuk mempertahankan kawasan konservasi di “jantung” Kalimantan telah dilaksanakan inisiatif kerjasama 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darusalam melalui program Heart of Borneo (HoB) yang dokumennya telah ditandatangani pada 12 Februari 2007.

16. Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan di Kalteng, sedang disusun rencana aksi pengelolaan konservasi sebagai tindak lanjut dari penerbitan Permenhut P.55/Menhut-II/2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalteng.

17. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati telah dilakukan kegiatan penerapan Sistem Manajemen Mutu dalam mendukung Program Good Governance melalui perolehan sertifikat ISO 9001:2000 pada Pebruari 2008.

18. Kegiatan pengembangan konservasi jenis dan genetik telah dilaksanakan pelepas-liaran satwa liar dilindungi/endemic ke habitat alamnya dari hasil penangkaran, sitaan, rampasan atau penyerahan langsung dari masyarakat.

19. Guna meningkatkan kapasitas pengelolaan konservasi jenis dan genetik, telah disusun:a. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi

Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) 2007-2017 yang telah ditetapkan dengan Permenhut P.42/Menhut-II/2007)

b. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017 (Permenhut P.44/Menhut-II/2007)

c. Strategy and Action Plan for The Conservation of Rhinos in Indonesia 2007-2017 (Permenhut P.43/Menhut-II/2007)

d. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017 (Permenhut P.53/Menhut-IV/2007)

e. Strategi Konservasi Curik/Jalak Bali (Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.150/IV/Set-3/2007).

f. Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar melalui Permenhut P.48/Menhut-II/2008.

3/4



20. Dalam kaitan dengan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL), sampai dengan 2009 tercatat sejumlah 316 perusahaan penangkar TSL Guna penyelamatan satwa liar, telah dilakukan pelestarian eksitu satwa-satwa yang dilindungi di 36 unit lembaga konservasi

21. Dalam rangka pengembangan pariwisata alam, sampai dengan pertengahan tahun 2009 terdapat 25 unit Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) yang berada pada 9 (sembilan) unit kawasan taman nasional, 15 unit berada di kawasan taman wisata alam, dan 1 unit berada di kawasan taman buru. Sedangkan yang masih dalam tahap pengajuan permohonan ijin berjumlah 12 pemohon, dan yang dalam tahap izin prinsip berjumlah 15 pemohon.

22. Terkait dengan pengelolaan hutan secara terpadu melalui peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hutan yang berpotensi mendukung pembangunan kehutanan berkelanjutan (sustainable forest management).

23. Gambaran mitra bina cinta alam saat ini adalah jumlah kader konservasi sebanyak 38.319 orang, kelompok pencinta alam sebanyak 1.317 unit, dan kelompok swadaya masyarakat/kelompok profesi 84 kelompok, dimana mereka berperan sebagai inisiator, motivator, fasilitator, dan dinamisator upaya konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistem setempat.

24. Perkembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif konservasi sumberdaya alam berupa pembinaan masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi, saat ini terdapat sebanyak 2.931 desa dengan jumlah warga sebanyak kurang lebih 1,6 juta orang.

25. Guna pengembangan pemberdayaan masyarakat tersebut telah dibangun 132 Model Desa Konservasi, terdiri dari 77 desa binaan Balai Taman Nasional (BTN) dan 55 desa di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

4/4

Permasalahan


1. Belum semua kawasan hutan dilakukan tata batas baik batas luar maupun batas fungsi.

2. Belum semua kawasan hutan dikelola dalam unit-unit pengelolaan, khususnya pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di luar Pulau Jawa.

3. Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan.

4. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya upaya-upaya konservasi sumberdaya alam, khususnya dalam konteks pelestarian jenis-jenis flora dan fauna serta lingkungan abiotiknya.

5. Lahan kritis termasuk kategori sangat kritis masih luas yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan

sistem tata air dalam hubungannya dengan masalah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor.

6. Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak.

7. Pengembangan Iptek kehutanan belum secara optimal menunjang untuk kebutuhan informasi dalam menetapkan kebijakan dan operasionalisasi teknis pengelolaan hutan di lapangan.

8. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia SDM, baik pada tatanan pemerintah terutama pemerintah kabupatan/kota, serta masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Arah Kebijakan dan Strategi• Kebijakan prioritas pembangunan Sektor Kehutanan:

1. Pemantapan Kawasan Hutan. 2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran

Sungai (DAS).3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Konservasi Keanekaragaman Hayati.5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.


Program Kementerian Kehutanan1. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan

Kawasan Hutan2. Program Peningkatan Usaha Kehutanan3. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan

Perlindungan Hutan 4. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran

Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat5. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan 6. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan7. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian Kehutanan8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Kehutanan55dadang-solihin.blogspot.com

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan


Tujuan program:1. Meningkatkan ‘kemandirian’ pengelolaan

kawasan konservasi2. Terwujudnya kelestarian keanekaragaman

hayati, dan hak-hak negara atas kawasan dan hasil hutan

3. Meningkatnya penerimaan negara dan masyarakat dari kegiatan konservasi sumberdaya alam.

Beberapa kegiatan dalam program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan sangat erat kaitannya dalam merespon terhadap isu-isu perubahan iklim, utamanya dalam hal menekan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.

Outcome program: 1. Biodiversity dan ekosistemnya berperan

significant sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global.

Indikator Kinerja Utama Program:1. Terbangunnya sistem pengelolaan BLU 12

di UPT PHKA.2. Konflik dan tekanan terhadap kawasan

taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%.

3. Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat.

4. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar(TSL) ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan) penanganannya terselesaikan minimal 75%.

5. Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau sumatera, dan pulau sulawesi berkurang 20% setiap tahun.

6. Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam sebesar 60% dibanding tahun 2009.


Education

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional